Sinarlampung

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut: Drama Penangkapan Oleh KPK Itu Ndeso

    Luhut: Drama Penangkapan Oleh KPK Itu Ndeso

    SINARLAMPUNG.CO , Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan sebut drama penangkapan perkara korupsi oleh KPK atau OTT itu kampungan alias ndeso.

    Menurutnya, masyarakat jangan hanya menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari jumlah orang yang ditangkap.

    “Strategi pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada penindakan dengan menangkapi orang adalah strategi yang kampungan, ndeso.” Kata Luhut pada kegiatan Diskusi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di KPK, selasa (18/7).

    Breaking News: Kejagung Akan Periksa Airlangga Hartarto Perkara Ekspor CPO

    Luhut mengatakan, KPK di bawah komando Firli Bahuri, berjasa membangun ekosistem ekonomi yang sehat.

    Menurutnya, KPK dengan menerapkan ekonomi digital (e-katalog) mampu mengurangi potensi orang melakukan korupsi.

    “Nah itu jangan tidak dihitung, dengan e-katalog penyalahgunaan dana di daerah berkurang signifikan. Ini termasuk Pencegahan.” Imbuh Luhut.

    Baca Juga: KPK Tahan Hasbi Hasan Perkara Suap Penanganan Perkara MA

    Dia mengatakan KPK memiliki 3 fungsi, yakni pendidikan, pencegahan dan terakhir baru penindakan. Menurut dia, selama ini lebih banyak orang yang berfokus pada fungsi penindakan.

    “Jika Penindakan yang dilakukan KPK berkurang, maka KPK dinilai gagal menjalankan tugasnya. Senangnya lihat drama penindakan seperti itu yang tidak boleh.” Kata Luhut.

    Luhut mengatakan, selama ini KPK telah membantu membuat sistem digital seperti e-katalog, Simbara, dan sistem logistik nasional. Yang membantu negara menghemat hingga ratusan triliun Rupiah dari potensi korupsi dan meningkatkan pajak.

    Baca Juga: LSI: Kepercayaan Publik Pada Polri Lampaui KPK

    Selain itu Luhut mengajak berpikir modern, dengan tindakan pencegahan artinya, semakin sedikit yang ditangkap dan menghemat anggaran dari potensi korupsi.

    “Itu tolong perhatikan (pencegahan oleh KPK), jangan drama-drama yang ditangkap KPK, kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya,” Pungkasnya. (Red)

  • Indonesia Salah Satu Destinasi Utama Bagi Perusahaan China Berinvestasi

    Indonesia Salah Satu Destinasi Utama Bagi Perusahaan China Berinvestasi

    Jakarta (SL) – Presiden Kamar Dagang China di Indonesia Gong Bencai menyatakan ada sekitar 1.000 perusahaan asal Negeri Tirai Bambu yang saat ini beraktivitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persennya beroperasi di Pulau Jawa.

    Dari 1.000 tersebut, Gong mengatakan sekitar 17 persen di antaranya bergerak di bidang konstruksi, 15 persen di sektor pertambangan dan 13 persen lainnya di sektor kelistrikan. “Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi,” kata Gong Bencai seperti dikutip dari Antara, Selasa (27/11).

    Gong mengklaim keberadaan perusahaan China di Indonesia tersebut telah memberikan manfaat kepada Indonesia. Perusahaan tersebut sudah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi banyak masyarakat Indonesia.

    Bukan hanya itu, ia juga mengklaim keberadaan perusahaan China di Indonesia juga telah menciptakan alih teknologi dan keahlian bagi masyarakat Indonesia, memberikan nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya.

    Gong mengatakan ke depan perusahaan China akan berusaha membantu mewujudkan pembangunan Indonesia, seperti; di dalam bidang infrastruktur logistik, pembangkit tenaga listrik, serta aspek seperti air dan pangan.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta investor China terus memperbesar investasi mereka di Indonesia. Ia mengatakan saat ini investasi di Indonesia cukup menguntungkan dan mudah. “Indonesia memiliki berita baik seperti peningkatan peringkat kemudahan berbisnis. Indonesia juga berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” katanya. (CNNIndonesia)

  • Sejumlah Aktivis Desak KPK Periksa James Riady dan Luhut

    Sejumlah Aktivis Desak KPK Periksa James Riady dan Luhut

    Jakarta (SL) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), menanggapi penggeladahan rumah bos Grup Lippo James Riady pada Kamis (18/10) kemarin.

    Penggeledahan ini dilakukan menyusul ditetapkannya sembilan pejabat Pemkab Bekasi dan seorang pegawai Grup Lippo sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

    “Jadi, ada hubungan signifikan antara rasuah tersebut dengan James Riyadi dan Luhut Binsar Pandjaitan,” demikian dikutip dari siaran pers KAKI yang diterima Aktual, Jumat (19/10).

    Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan dalam suatu kesempatan pernah menyebutkan bahwa tidak ada yang salah dalam proses perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

    KAKI menyebut, Luhut menjadi “penjamin” bagi tindak pidana korupsi izin Meikarta, yang meliputi jutaan meter tanah itu.

    “Bahwa, menurut hukum, produk hasil korupsi Meikarta tersebut harus dibatalkan dan KPK harus menggunakan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korporasi untuk mentersangkakan PT Lippo,” kata KAKI dalam rilisnya.

    “Bahwa, menurut hukum, KPK harus menyidik James Riyadi dan Luhut Binsar Pandjaitan,” demikian akhir dari keterangan tertulis KAKI.

    KAKI merupakan lembaga yang diinisiasi oleh sejumlah aktivis kawakan dan politikus. Para politikus yang tergabung dalam KAKI di antaranya adalah Djoko Edhi Abdurrahman dan Ahmad Yani.

    Sementara dari kalangan aktivis terdapat nama-nama seperti Haris Rusli Moti, Salamudin Daeng, Andrianto, Muslim Arbi, Andi Syahputra, Ahmad Bay Lubis, Kadri, Wahyono, Rizal Dharma Putra, Gde Siriana, Kudiv Diva Sing, Dadang Merdesa dan Salim Hutajulua. (Aktual.com)

  • Menko Luhut Ajak IMF-WB Berkontribusi untuk Palu

    Menko Luhut Ajak IMF-WB Berkontribusi untuk Palu

    Bali (SL) – Menko Luhut bertolak dari Bali menuju Palu Sulawesi Tengah pada Jumat (5/10). Turut serta dalam rombongan Jianhai Lin dari IMF dengan jabatan the Secretary of the Fund and the International Monetary and Financial Committee.

    “Saya dengan Mr. Jianhai datang untuk melihat dan kami bersama-sama membantu berikan sumbangan kepada pengungsi,” terang Menko Luhut dalam perjalanan meninggalkan Palu dengan pesawat Hercules A-1341 milik TNI-AU di hari yang sama.

    Empat lokasi di Palu yang dikunjungi adalah RSU Anutapura Palu, Perumnas Balaroa, Pegunungan Gawalise, dan Posko Bantuan di kantor Detasemen TNI-AU Mutiara Palu.

    “Jangan orang bilang kita di Bali sibuk menyelenggarakan konferensi kelas tinggi lalu kita lupa menangani bencana di Palu. Nggak, sama sekali jauh dari itu. Kita sangat prihatin dan kita ingin juga kontribusi. Daripada kita tunggu-tunggu ya kita mulai sumbang saja,” ujar Menko yang mengajak IMF dan World Bank (WB) untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia menangani upaya pemulihan di Palu pasca-bencana.

    “Apa yang di Bali itu saya ajak mereka dan kebetulan mereka sendiri mau. Hanya tadinya mereka nggak tahu caranya bagaimana,” ujar Luhut menjelaskan bahwa IMF dan WB yang akan menyelenggarakan rapat tahunannya di Bali mulai 8 Oktober, antusias menerima ajakan Menko Luhut.

    Hal ini terbukti dengan hadirnya juga Rodrigo Chaves, country director of the WB Indonesia di Palu bersama rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Wiranto di hari yang sama.

    Seusai melihat kondisi daerah bencana khususnya di Perumnas Balaroa, Menko Luhut menyatakan simpatinya. “Saya sangat berduka. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana terjadinya,” ungkapnya.

    “Tapi saya juga sangat bangga juga bahwa orang kita itu masih percaya sama pemerintah bahwa pemerintah akan bantu mereka. Karena mereka lihat sudah mulai masif bantuan-bantuan datang,” tambahnya setelah berinteraksi dengan para pengungsi.

    Dilaporkan jumlah pengungsi di posko pengungsi Pegunungan Gawalise Kelurahan Duyu sendiri sejumlah 2.843 kepala keluarga. Sedangkan di Posko Bantuan TNI-AU terdapat 577 jiwa.

    Bentuk Bantuan

    Total bantuan yang diserahkan dalam tahap satu ini adalah 20 ton beras, 5.000 bungkus biskuit, 100.000 bungkus mie instan. Bantuan selanjutnya sedang dalam proses pengiriman dengan menggunakan kapal Baruna Jaya pada 3 Oktober lalu. “Ada 200 ton tapi termasuk barang-barang listrik, makanan, beras, mie,” ujar Menko Luhut menjelaskan jenis bantuan yang diberikan.

    “Bukan soal jumlahnya, tapi simpati mereka yang begitu responsif terhadap ini,” urai Menko Luhut mengenai banyaknya pihak yang sudah sudi mengulurkan tangannya sehingga bantuan dapat banyak terkumpul untuk masyarakat Palu.

    Selain bantuan pangan, warga pengungsi juga mengharapkan bantuan berupa fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

    Menanggapi hal tersebut Menko Luhut mengupayakan untuk meminta partisipasi Kementerian ESDM yang menyediakan alat bor sumur untuk disumbangkan dan dukungan Detasemen Zeni Bangunan TNI (Denzibang) untuk instalasinya.

    “Kita sedang usahakan 3 sumur bor di 3 titik yang mereka minta,” respon Luhut terhadap permintaan warga selain juga mengidentifikasi daerah-daerah lain yang belum terjangkau bantuan.

    Solusi Jangka Panjang

    Upaya pemulihan Palu memerlukan solusi jangka panjang. Dalam rangka mengusulkan hal tersebut kepada Presiden, Menko Luhut sedang merancang rencana pembangunan pusat logistik di daerah aman, yang digerakkan oleh semacam pasukan gerak cepat untuk menjangkau daerah terkena bencana alam.

    “Pikiran kami untuk mengusulkan logistic base di daerah-daerah yang tidak ada gempa sehingga ada seperti quick reaction force untuk membantu anak-anak atau saudara-saudara kita yang terkena gempa,” jelasnya.

    “Apa isinya itu? Alat-alat berat, kemudian kantung jenazah, makanan, pemurni air, genset dan kemudian ada kapal TNI-AL yang bisa mobilisasi dengan cepat, sehingga dalam 3 x 24 jam kebutuhan masyarakat terdampak bencana bisa dipenuhi, sehingga akan banyak nyawa yang bisa diselamatkan,” jelas Luhut lebih lanjut yang mengusulkan untuk membangunnya di empat atau lima titik.

    “Kita akan lihat dari hasil studi lebih lanjut, apakah nanti di Banjarmasin atau di Balikpapan, Medan, Surabaya, Makassar atau nanti di Papua Barat,” tambahnya.

    Penelitian yang mendalam juga diperlukan dalam hal teknologi penanganan bencana. Untuk itu kerja sama dengan para ahli sangat dibutuhkan.

    “Masukan juga kita minta dari Profesor Fumihiko Imamura dari Tohoku University Jepang,” ujar Luhut yang berdiskusi dengan profesor di bidang tsunami tersebut saat meninjau pesisir pantai di Teluk Palu yang tersapu tsunami.

    Selain itu, para ahli dalam negeri juga dilibatkan dalam menyusun solusi jangka panjang lainnya.

    “Setelah kami lihat, kita memerlukan satu studi yang lebih dalam lagi. Karena tidak mungkin dibangun lagi di beberapa tempat rumah penduduk  karena struktur tanahnya amblas (sangat labil), jadi sekarang tim dari BPPT, LIPI, dan ITB dilibatkan di bawah kedeputian saya,” ungkap Menko Luhut menerangkan bahwa penanganan bencana terkait laut seperti tsunami, menjadi bagian tanggung jawabnya sebagai Menko bidang Kemaritiman.

    “Karena garis pantai Indonesia itu kan 108.000 km dan lebih 150 juta orang penduduk kita hidup di pantai,” pungkasnya. (red)

  • KPK Diminta Periksa Luhut Soal Reklamasi Teluk Jakarta

    KPK Diminta Periksa Luhut Soal Reklamasi Teluk Jakarta

    Jakarta (SL) – Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), mencabut keputusan penghentian sementara proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta mengandung kontroversi. Pasalnya, moratorium yang diterapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan rasional yang matang, namun dicabut begitu saja tanpa alasan konkret.

    Sekjen Majelis Sinergi Kalam – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika-ICMI), Ismail Rumadan, menyayangkan dan merasa heran atas tindakan Luhut yang terkesan selalu memaksa untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

    “KPK perlu memeriksa Menteri Luhut, sebab dipertanyakan apa motivasi di balik pencabutan mortorium tersebut. Padahal moraturium belum sampai setahun,” ujar Ismail dalam keterangan persnya, Minggu (8/10/2017).

    Selama ini, kata Ismail, Luhut memang terlihat selalu pro terhadap proyek yang sudah terbukti merusak lingkungan tersebut, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sampai-sampai, sambung dia, Luhut sempat terlihat gusar saat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan, hendak menghentikan proyek yang masih simpang siur perizinannya tersebut.

    Sampai saat ini, menurut Ismail, Luhut mengeluarkan keputusan tanpa penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium itu dulunya dibuat dengan kesepakatan empat kementerian, Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LKH, dan Kementerian ATR.

    “Moratorium itu dulu dibuat oleh Bapak Rizal Ramli dengan pertimbangan masalah hukum dan masalah lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Jadi itu sudah tepat dan berdasar,” tegas Ismail yang juga merupakan Dekan Fakutas Hukum Universitas Nasional.

    Masika-ICMI menilai Luhut perlu menjelaskan rasionalisasi kebijakannya atau aparat penegak hukum perlu memeriksa motif di belakang manuver yang dilakukan Luhut tersebut. (Teropongsenayan)

  • Menko Bidang Maritim Luhut “Kritik” Sampah di Pesisir Teluk Lampung

    Menko Bidang Maritim Luhut “Kritik” Sampah di Pesisir Teluk Lampung

    Menko bidang maritim Luhut Binsar Panjaitan pembicara di Lampung

    Bandarlampung (SL)-Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kotornya Teluk Lampung karena tercemar sampah plastik dan limbah lainnya. Menurut Luhut, banyaknya sampah di Teluk Lampung akibat buruknya penanganan sampah di darat oleh pemerintah daerah setempat.

    “Saya titipkan kepada Gubernur Lampung Pak Ridho dan seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun maritim untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Negara kita yang juga terdiri dari kepulauan harus menjaga laut dari sampah-sampah,” kata Luhut Binsar Panjaitan usai menjadi Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX  di Swiss Belhotel Bandar Lampung, Kamis (19/10/2017).

    Menurut Luhut, sampah terutama plastik berdampak bagi kesehatan generasi mendatang. Dia meminta agar Teluk Lampung perlahan harus bebas dari sampah plastik. “Kita menargetkan pada 2025 bisa mengurangi hingga 70% sampah plastik di laut. Jadi, saya titip agar penanganan sampah masyarakat didarat ditangani secara benar agar tdk  sampai ke laut,” kata Luhut.

    Hingga kini, kata Luhut, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang terbanyak membuang sampah laut di dunia. Dia mengungkapkan ada 16% sampah plastik dari total volume sampah yang terdapat di laut. “Ini berbahaya karena jika ikan di laut memakan plastik lalu ikan tersebut dimakan manusia, akan timbul banyak penyakit,” kata Luhut.

    Menurut Luhut, Teluk Lampung tidak akan bebas sampah plastik sepanjang penanganan sampah oleh pemda belum baik. Oleh karena itu, Menko Maritim meminta agar penanganan sampah plastik jadi perhatian serius. “Sampah plastik ini bermuara ke laut. Sampah botol dicari orang, tapi sampah plastik tidak bernilai ekonomis,” kata Luhut.

    Selain menyoroti masalah sampah, Menko Maritim juga mengatakan pemerintah fokus membangun sektor maritim dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. “Konektivitas dapat menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dan terciptanya poros maritim, bisa mendorong penurunan biaya logistik, sehingga terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Dengan perbaikan infrasturkur mempunyai dampak terhadap kemiskinan,” ujar Luhut.

    Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan indikator penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Apalagi dirinya menilai, sektor pariwisata juga paling cepat dalam menyerap tenaga kerja. “Pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan internasional empat kali dibandingan regional dan global, yakni mencapai 25,68 %. Dampaknya, pariwisata menjadi sumber devisa terbesar kedua untuk Indonesia yang menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar Luhut.

    Salah satu kondisi Pesisir Teluk lampung.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung yang mengalami kenaikan secara signifikan ini tidak dibarengi dengan suatu program sinergitas terutama pada penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW). “Saya lihat saat melintas di atas perairan Teluk Lampung, pesisir kotor dengan sampah,” kata Luhut, .

    Luhut menjelaskan, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

    Seperti diketahui, Pesisir Telukbetung, mulai dari Lampung Selatan, Kota Bandarlampung, hingga Pesawaran, banyak tumpukan sampah memenuhi pantai. Pantai itu berubah menjadi lautan sampah, hingga mempengaruhi pulau-pulau di sekitar Teluk Lampung. (Jun)