Sinarlampung

Tag: Mahasiswa

  • Diskusi Bareng Milenial, Yodhi Ditanya Solusi Atasi Banjir

    Diskusi Bareng Milenial, Yodhi Ditanya Solusi Atasi Banjir

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aryodhia Febriansyah SZP (Yodhi. Red) diundang acara diskusi bertema “Bandar Lampung Baru Untuk Perubahan” oleh millenial Bandar Lampung yang tergabung dalam Komunitas Forum Muda Lampung (Formula), di Muara Space & Cafe, Jalan Pagaralam, Kedaton, Jumat (25 Oktober 2024).

    Diskusi yang diikuti oleh rata-rata mahasiswa/i Unila, Itera dan UIN itu, berjalan santai dan interaktif, namun membahas hal-hal prinsip terkait perubahan Bandar Lampung menjadi Kota Metropolis.

    Yang menarik, salah satu peserta diskusi, Dwi Meilihah, mahasiswi UIN Raden Intan, bertanya terkait solusi mengatasi banjir di Bandar Lampung yang kerap melanda jika hujan datang.

    Menjawab hal tersebut Yodhi mengatakan, bahwa diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi persoalan banjir di Bandar Lampung.

    “Perlu adanya penataan aliran sungai dan sistem drainase yang ada di Bandar Lampung ini, karena siap atau tidak jika musim penghujan datang, air tidak bisa ditahan-tahan.” Kata Yodhi yang pernah menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung itu.

    Menurut Yodhi, diperlukan juga kerjasama antar pihak seperti Balai Besar Wilayah Sungai agar bersama – sama mengentaskan persoalan banjir di Bandar Lampung yang selalu terulang.

    “Daerah aliran sungai, dan sistem drainase kota Bandar Lampung khususnya, problemnya kan masih banyak bangunan yang dibangun di atasnya. Akibatnya berakibat aliran tidak lancar dan membuat banjir pemukiman di banyak titik di Bandar Lampung.” Kata Yodhi didampingi Wiyadi Ketua DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung dan Andre Kurniawan mantan Anggota DPRD Bandar Lampung.

    Oleh karena itu, Yodhi mengatakan harus ada perencanaan yang inklusif, agar bisa dilakukan upaya tegas untuk merapikan DAS dari bangunan liar, termasuk menata sistem drainase perkotaan sesuai jalur yang telah ditentukan.

    “Perlu dibahas dari hulu hingga ke hilir, termasuk daerah rendah mana saja yang bisa dibuatkan kolam resapan untuk menahan/menampung air di beberapa titik pemukiman.” Kata Yodhi.

    Yodhi menambahkan, Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, harus memiliki sistem drainase yang jelas dan terkoneksi, baik itu menuju aliran sungai atau kolam resapan.

    “Nah untuk kolam resapan ini kan bisa dijadikan titik Ruang Terbuka Hijau sekaligus pusat rekreasi rakyat. Ini dibutuhkan perencanaan yang matang dan masukan banyak pihak yang serius mengatasi persoalan banjir di Bandar Lampung. Tutup Yodhi. (Tim)

  • Bak Preman? Bupati Halmerah Utara Bubarkan Aksi Mahasiswa Dengan Parang

    Bak Preman? Bupati Halmerah Utara Bubarkan Aksi Mahasiswa Dengan Parang

    Halmahera Utara, sinarlampung.co – Viral di media sosial Bupati Halmahera Utara diduga nampak seperti preman, dikabarkan dengan brutal menggunakan senjata tajam jenis parang bubarkan demontrasi mahasiswa.

    Puluhan massa yang menyuarakan aspirasinya, kocar kacir hingga masuk ke rumah warga menghindari amukan Kepala Daerah tersebut.

    Dalam rekaman video yang diterima sinarindonesia.id, terlihat Bupati Halmahera Utara, Frans Manery, menggunakan parang dan mengejar mahasiswa yang berdemonstrasi di Tobelo, ibu kota Halmahera Utara.

    Para demonstran pun berlarian, bahkan ada yang sampai ke rumah warga.

    Aksi unjuk rasa itu diketahui diikuti oleh puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

    Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan terkait momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Halmahera Utara.

    Ketua GMKI Halmahera Utara Rivaldo Djini mengatakan, aksi unjuk rasa itu dilakukan mahasiswa, karena prihatin lantaran pemerintah daerah mengadakan acara hiburan meriah dengan mengundang artis di Lapangan Do’omu Matau.

    Sementara, kata Rivaldo, gaji honorer tenaga kesehatan, hak PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol PP dan tenaga kebersihan ada yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

    “Dengan mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas? Alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk membawar utang dan kepentungan masyarakat,” kata Rivaldo, kepada media, dikutip Minggu (2 Juni 2024).

    Namun sayang, saat itu ungkap Rivaldo, sosok seorang bupati justru membubarkan para demonstran dengan cara mengejar mereka sambil membawa parang.

    Bupati Halmahera Utara Frans Manery, saat dikonfirmasi mengatakan sebelum kejadian dirinya sudah memberikan teguran agar demonstran segera membubarkan barisan.

    “Karena tidak diindahkan, saya atas nama pribadi bukan jabatan meluapkan amarah dengan mengejar mereka menggunakan senjata tajam,” tegasnya.

    Alasan pribadi dari perbuatan itu, diakui Frans, karena saat itu dirinya tidak menggunakan atribut pemerintahan. (Red)

  • Mahasiswa KKN Teknik Geologi 2019 Itera Hilang Di Laut

    Mahasiswa KKN Teknik Geologi 2019 Itera Hilang Di Laut

    Pesisir Barat, (SL) – Seorang mahasiswa KKN dari Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Pekon Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, dikabarkan tenggelam terbawa arus saat sedang mandi di laut Pekon setempat, rabu (5/07) sore.

    Peratin Pekon Kerbang Dalam, Mizwar Efendi mengatakan, bahwa saat kejadian laut dalam kondisi pasang.

    “Laut sedang pasang, mahasiswa itu sepertinya memang tidak memahami kondisi laut, setelah selesai bermain bola kaki bersama anak anak Pekon Kerbang Dalam, dilanjutkan dengan mandi laut.” Kata Mizwar melansir RmolLampung, rabu (5/7).

    Mahasiswa KKN yang hingga saat ini belum diketemukan itu diketahui bernama Herry Isai Pangihutan Tobing, dari Itera, Teknik Geologi, Angkatan 2019 dan merupakan warga Tangerang.

    “Saat korban mulai terseret arus ada tiga mahasiswa yang berusaha menyelamatkan korban. Namun salah satu dari ketiganya pingsan dan untung bisa diselamatkan, namun korban yang bernama Herry Isai Pangihutan Tobing, hilang,” kata Mizwar.

    Pencairan belum dilanjutkan, karena cuaca sedang tidak mendukung akibat hujan deras dan meluapnya sungai Waykedawai serta air laut sedang pasang. (Red)

  • Harga BBM Naik, Mahasiswa Makassar Demo dan Blokade Jalan

    Harga BBM Naik, Mahasiswa Makassar Demo dan Blokade Jalan

    Makassar (SL)-Pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mahasiswa makassar yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.

    Terpantau, dalam aksi itu mahasiswa membakar ban bekas dan memblokade jalan utama depan sekretariatnya di Jalan Bontolempangan hingga malam hari.

    Dalam aksinya, mahasiswa menganggap, kenaikan harga BBM akan menambah beban bagi rakyat kecil yang kondisinya sangat memperihatinkan.

    “Kami menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi yang jelas akan menyusahkan masyarakat,” kata koordinator aksi, Wahyudi, Sabtu 3 September 2022.

    Selain itu, demo serupa dilakukan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) hingga malam hari. Bahkan, pengunjuk rasa membakar ban bekas dan memblokade Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan kampusnya.

    Aksi demonstrasi dengan memblokade jalan ini sempat melumpuhkan arus kendaraan yang melintas di jalur Trans Sulsel. Aksi mahasiswa ini pun berakhir hingga pukul 20.00 Wita. Rencananya, mahasiswa di Makassar akan terus melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat pasca-pandemi Covid-19. (Red)

  • Kapolres Lampung Utara Audiensi Bersama LSM dan Mahasiswa

    Kapolres Lampung Utara Audiensi Bersama LSM dan Mahasiswa

    Lampung Utara (SL)-Guna menjalin silaturahmi Kapolres Lampung Utara, AKBP. Bambang Yudho Martono, S.I.K., menggelar pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang Rekunfo Mapolres setempat, Rabu (4/3/20200.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres Lampung Utara, AKBP Bambang Yudho Martono, mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan guna menjalin tali silahturrahmi dengan para LSM dan mahasiswa dengan tujuan menciptakan Harkamtibmas yang aman di Lampung Utara. “Marilah kita bersama-sama bersatu untuk menjaga Harkamtibmas dalam berbagai sudut dan berbagai cara,” kata Kapolres.

    Bambang Yudho Martono juga menyampaikan, apabila ada permasalahan dan isu di media sosial dapat diinformasikan, ditanyakan, dan dikomunikasikan dengan Polres Lampung Utara sehingga ada kejelasan informasi dan tidak terjebak dalam informasi yang bersifat hoaks

    “Rekan-rekan yang hadir di sini merupakan mitra Polri. Mari kita bersama-sama menciptakan kamtibmas yang aman di Lampung Utara. Kami berharap, kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial semata,” ujar Bambang Yudho Martono.

    Tampak hadir dalam tatap muka tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat GMPK, BAPAN, BPAN dan Ikatan Mahasiswa Muhamddiyah (IMM) Lampung Utara. (ardi)

  • Taiwan Tak Wajibkan Mahasiswa Kerja Part Time

    Taiwan Tak Wajibkan Mahasiswa Kerja Part Time

    Jakarta (SL) – Mahasiswa Universitas Hsing Wu Taiwan asal Indonesia tidak wajib menjalani pekerjaan part time selama 20 jam seperti yang ramai diberitakan. Kepala Perwakilan Taipei Economic Trade Officer (TETO) John C. Chen menyampaikan hal itu di Gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat (4/1), menyusul polemik terkait pemberitaan kerja paksa 300 mahasiswa Indonesia.

    Sesuai dengan peraturan Pemerintah Taiwan, dalam tahun pertama mahasiswa Indonesia, empat hari bekerja (part time di luar ikatan kampus), satu hari belajar dan jatah dua hari libur.  Kerja part time, selama 10 jam yang terbagi delapan jam magang dua jam waktu beristirahat dalam sehari, kata John C. Chen.

    Pada tahun kedua juga sama. Bedanya, ada kewajiban mahasiswa mengikuti magang. Magang selama 10 jam, dua jamnya waktu beristirahat. Kemudian masalah yang muncul, mahasiswa ada yang belum bersedia melepas part time, sementara magang sudah di depan mata. Akhirnya muncullah “bekerja selama 20 jam”.

    Pemerintah Taiwan memperbolehkan mahasiswa untuk bekerja yang tidak terikat dengan universitas. “Pekerjaan yang magang selama 20 jam itu boleh dan berhak untuk tidak menerima tawaran pekerjaan tersebut. Tentu konsekuensinya tidak ada pemasukan buat mahasiswa tersebut untuk membayar kuliah,” ungkap John.

    John menuturkan, mencari pekerjaan part time tersebut hanya terdapat di universitas-universitas yang memperbolehkan part time. “Namun benar program ini dikhususkan untuk siswa yang kondisi ekonominya kurang mampu, sehingga dia bisa mengambil bekerja sambil kuliah,” tuturnya.

    Sehingga kata John, setelah kembali ke Indonesia sudah mendapatkan gelar S1, hal itu lebih baik dari pada hanya sekadar sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Alangkah baiknya dia hanya sekedar sebagai TKI contohnya,” tuturnya.

    Dan bagi mahasiswa Indonesia yang tidak berkenan dengan program tersebut, mahasiswa bisa mengambil jalur reguler dimana waktu magang dan part time tidak dibatasi oleh pemerintah Taiwan. Sebelumnya Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan Sutarsis menyampaikan bahwa tidak ada kejadian kerja paksa, hanya saja kelebihan jam kerja. “Karena menurut para mahsiswa yang ikut mereka memang tahu harus kuliah dengan kerja. Hanya saja ada kelebihan jam kerja yang sehingga menyalahi aturan. walaupun semua dibayar. “Tapi menurut kami proporsi studi harus tetap di pertimbangkan menjadi yang utama,” ungkapnya.

  • Hari HAM Sedunia, Puluhan Mahasiswa PMII Gresik Lakukan Unjuk Rasa di Gedung DPRD

    Hari HAM Sedunia, Puluhan Mahasiswa PMII Gresik Lakukan Unjuk Rasa di Gedung DPRD

    Gresik (SL) – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik turun jalan. Mereka melakukan aksi menuntut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) serta mencabut UU Pendidikan nomor 12 tahun 2012. Selain itu, aksi mahasiswa tersebut juga menuntut kriminalisasi aktivis lingkungan, dan pencabutan Perpres nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

    Aksi mahasiswa tersebut dilakukan di gedung DPRD Gresik. Disamping melakukan aksi, mahasiswa PMII Gresik tersebut juga melakukan bagi-bagi brosur bagi ke masyarakat serta pengendara mobil dan motor yang melintas. “Aksi ini kami lakukan sebagai refleksi memperingati HAM Internasional yang saat ini masih banyak dilanggar,” ujar Korlap Aksi Iham Ardiandyah, Senin (10/12/2018).

    Ilham menambahkan, selain menyoroti persoalan HAM, aksi yang dilakukan kali ini juga menyoroti pendidikan yang mengarah ke kapitalisasi dengan terbitnya UU PT nomor 12 tahun 2012. “Kami menyoroti pemerintah yang membebankan biaya langsung kepada mahasiswa. Hal ini sama saja mencederai UUD 45 dalam pasal 28,” tambahnya.

    Aksi yang demo yang berjalan satu jam itu, mendapat pengawalan ketat dari aparat Polsekta Gresik dan Polres. Usai aksi puluhan mahasiswa PMII Gresik tersebut membubarkan diri dengan tertib.

  • Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor LPMP Sulsel Terkait Dugaan Pelanggaran Proyek Wisma Dahlia

    Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor LPMP Sulsel Terkait Dugaan Pelanggaran Proyek Wisma Dahlia

    Makassar (SL) – Pengerjaan salah satu Wisma Dahlia nomor Kontrak 3463/D7.24/KU/2018, dengan nilai kontrak Rp. 4. 772. 100. 000,  di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang terletak di Jalan AP. Pettarani, diduga sarat akan pelanggaran.

    Hal itu membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) dipimpin Khambrin sebagai Jenderal Lapangan melakukan aksi demo Jumat (07/12/2018) kemarin. “Evaluasi kinerja pelaksana proyek dan PPK dalam proyek tersebut dan jika belum juga ada tindak lanjut dari tuntutan ini maka dalam waktu 3X24 jam OPM akan kembali menyikapi permasalahan ini dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, “ungkap Khambrin dalam orasinya di kantor LPMP.

    Mereka menggelar aksi tepat di depan kantor LPMP sambil membakar ban bekas. Setelah beberapa lama berorasi akhirnya mereka pun merangsek masuk ke dalam kantor LPMP. Sempat terjadi ketegangan di dalam ruangan utama menuju ke ruangan Kepala Kantor LPMP, Abd. Halim karena massa OPM diadang pihak kepolisian dan pengamanan kantor.

    Salah satu pegawai LPMP, Saleh Muhammad M. Pd menemui pengunjuk rasa dan mengatakan bahwa Kepala LPMP, Abd. Halim sedang tidak berada di kantor. “Bapak lagi tidak berada di kantor, “ucapnya.

    Sementara diketahui bahwa Abd. Halim memang sengaja tidak mau menemui pengunjuk rasa, karena sedang melakukan rapat dengan pelaksana proyek, Inspektorat dan sejumlah orang dari Kejaksaan Tinggi. “Ada bapak di atas, sementara rapat dengan orang kejaksaan sama yang kerja proyek,“ kata salah seorang staf. (ltk)

  • Pemira Tarbiah UIN Raden Intan “Rusuh” Tiga Mahasiswa Dirawat

    Pemira Tarbiah UIN Raden Intan “Rusuh” Tiga Mahasiswa Dirawat

    Bandarlampung (SL)-Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, diwarnai kerusuhan Rabu (28/11). Kerusuhan terjadi saat proses pencoblosan berjalan. Panitia mencoba mengingatkan sekelompok yang melanggar tatatertib pemira. Diduga tak terims, massa kelompok itu marah, dan menyerang panitia, Rabu (28/11/2018) sekira pukul 11.30 WIB.

    kelompok ahasiswa menyerang lokasi TPS Pemira

    Adu mulut juga terjadi antara kedua belah pihak massa pendukung calon presiden mahasiswa. Adu argumentasi tersebut diperkuruh oleh aksi salah satu kelompok massa menyerang tenda TPS di Fakultas Tarbiyah, Kemudian sekelompok massa yang telah terprovokasi tersebut merusak kotak suara. Kemudian mengancam para petugas TPS serta panitia pengawas (Panwas). Aksi balasan pun dilancarkan oleh kubu lawan dengan lemparan batu dan kemudian terjadi bentrokan yang meluas ke beberapa TPS di fakultas-fakultas lainnya.

    Kedua massa yang semakin memanas saling serang, memaksa pihak kepolisian yang bertugas dilokasi mengeluarkan beberapa tembakan ke udara. Namun para petugas tidak dapat berbuat banyak, mengingat jumlah massa yang semakin tak terkendali. SEmentara pihak rektorat memediasi kerusuhan antarmahasiswa yang sebagian tak puas dengan pelaksaaan pemira.

    Mereka menuduh pelaksanaan pemira diwarnai penggelembungan suara oleh pihak mahasiswa lainnya. Humas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Hayatul Islam mengatakan pihak rektorat telah meredam kerusuhan tersebut dengan memediasi kedua belah pihak. Pihak rektorat memutuskan untuk sementara pemilihan dihentikan dulu. (di/nt/Jun)

  • Mahasiswa Konsolidasi Terkait Aksi “Premanisme” di Kantor BIN

    Mahasiswa Konsolidasi Terkait Aksi “Premanisme” di Kantor BIN

    Jakarta (SL) – Pengurus Besar Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengelar konferensi pers di Rumah Kebangsaan H.O.S Cokroaminoto, Jln Amir Hamzah No. 2, Minggu (25/11/2018) sore.  Mahasiswa mengutuk dan mengecam keras pelaku pengeroyokan PC SEMMI Jaksel ketika akan menyampaikan aspirasi di depan kantor BIN RI, terkait evaluasi 3 tahun kinerja kepala BIN.

    Dalam konferensi pers, Bintang Wahyu Saputra Selaku ketua Umum PB SEMMI menjelaskan bahwa adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) oleh oknum tak di kenal berpakaian preman.

    Dalam hal ini Bintang pun menyampaikan, bahwa pihaknya akan menyiapkan tim advokasi dari PB SEMMI untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan Komnas HAM yang akan di ketuai oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM. “PB SEMMI akan siapkan Tim advokasi yang di ketuai oleh Saputra Adhi, sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM, serta akan melakukan konsolidasi dengan organisasi lain untuk keadilan di depan kantor BIN,” ucap Bintang.

    Bintang pun menyarankan kepada setiap kader SEMMI untuk tidak terpancing dan terprovokasi serta menahan diri terhadap kejadian tersebut di karenakan iklim politik yang memanas. “Saya menginstruksikan kepada seluruh kader SEMMI untuk menahan diri dan kepada oknum yang melakukan tindakan pengeroyokan kepada sejumlah kader SEMMI untuk bertanggunga jawab,” tegas Bintang. (nt)