Sinarlampung

Tag: Mahfud MD

  • Mahfud MD Diskusi Tertutup dengan Pimpinan KPK

    Mahfud MD Diskusi Tertutup dengan Pimpinan KPK

    Jakarta (SL) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/9) pagi. Mengenakan kemeja batik lengan panjang, ia tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.47 WIB.

    Mahfud menyatakan tujuannya datang ke KPK kali ini adalah untuk berdiskusi. “Ya diskusilah. Soal korupsi,” ujar Mahfud singkat.

    Ia tampak terburu-buru dan bergegas masuk ke gedung KPK. Sementara itu juru bicara KPK Febri Diansyah belum menjawab saat dikonfirmasi perihal tujuan Mahfud datang ke KPK.  Dalam beberapa kesempatan, Mahfud memang kerap berdiskusi dengan KPK. Sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud diminta memberikan pendapat terkait sejumlah permasalahan hukum.

    Salah satunya permasalahan hak angket KPK yang sempat mencuat pada 2017. Mahfud menilai, pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK oleh DPR saat itu cacat hukum. Sebab, hak angket hanya dapat ditujukan pada pemerintah. (CNN)

  • Mahfud Tahu ‘Permainan Politik’ Cawapres Jokowi dari Cak Imin

    Mahfud Tahu ‘Permainan Politik’ Cawapres Jokowi dari Cak Imin

    Jakarta (SL) – Mahfud MD, akhirnya blak-blakan soal dinamika politik yang dialami dirinya hingga detik-detik akhir pendeklarasian calon wakil presiden pendamping Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Jokowi akhirnya memilih Rais Aam PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku tahu intrik yang terjadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Mahfud sendiri mengaku hingga detik terakhir pendeklarasian dirinya adalah bakal cawapres yang akan dipilih mendampingi Jokowi. “Muhaimin yang bilang ke saya (intrik yang terjadi),” ujar Mahfud saat berbicara di acara Indonesian Lawyer Club yang disiarkan TV One, Selasa (14/8).

    Mahfud mengatakan sebelum bertemu Muhaimin ia sempat ditelepon Mantan Wakil Ketua PB NU As’ad Said Ali untuk dipertemukan dengan Ketua Umum PKB itu. Mahfud mengatakan alasan As’ad mempertemukannya dengan Muhaimin itu, karena ia disebut sudah final menjadi bakal cawapres Jokowi.

    “Disebutlah (pertemuan) di jalan Empu Sendok, tapi saya ndak mau di kantor PKB,” kata Mahfud. “Ketemulah saya di Empu Sendok dengan Muhaimin, bukan di kantor DPP (PKB).”

    Mahfud menerangkan pertemuan dirinya dengan Muhaimin bersahabat, dan saling berangkul saat kali pertama bersua di tempat yang dijanjikan. “Di situlah Muhaimin mengatakan, pak Mahfud, wah kita dipermainkan politik,” ujar Mahfud menirukan apa yang diucapkan Ketum PKB tersebut.

    Tak cukup dari situ, Mahfud mengatakan Muhaimin mengklarifikasi bahwa bukan dirinya yang menyatakan ahli hukum tata negara itu sebagai bukan kader Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian, Ma’ruf mempertanyakan perihal ancaman yang sempat diutarakan Ketua PBNU Robikin Emhas bahwa ormas itu tak bertanggung jawab secara moral andai yang dipilih Jokowi bukan kader NU.

    “Terus saya tanya gimana tuh main ancam-ancam? Itu yang nyuruh kiai Ma’ruf,” kata Mahfud menirukan pengakuan Muhaimin kepada dirinya.

    Mahfud melanjutkan bahwa pertemuan di PBNU digelar tak lama setelah ketiganya dipanggil Jokowi ke Istana untuk diminta masukan soal nama cawapres. Dalam pertemuan di istana, Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tak menyebut nama-nama untuk dipilih. “Ketemulah tiga orang ini di PBNU dan berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut (nama) calon,” kata Mahfud.

    “Lalu mereka sepertinya marah-marah membahas, kemudian kiai Ma’ruf (bilang) ‘Kalau itu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil (jadi cawapres)’. Ini kata Muhaimin,” lanjutnya Mahfud melanjutkan.

    “Robikin bilang begitu ke pers nanti. Datang Robikin… Ini kata Muhaimin. Didikte kalimatnya oleh kiai Ma’ruf, ‘begini loh kalimatnya’… Jadi kata itu didikte memang,” sambung Mahfud.

    Pada hari Rabu itu, salah satu Ketua PBNU Robikin Emhas memang sempat mengeluarkan pernyataan kepada media terkait cawapres Jokowi. Dalam pernyataannya Robikin mengatakan bahwa warga Nahdliyin merasa tak punya tanggung jawab moral jika kader NU tidak menjadi cawapres Jokowi.

    Kader NU yang dimaksud Robikin tidak termasuk nama Mahfud karena pada hari yang sama Said Aqil menyatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan kader NU. Kata Mahfud setelah pernyataan Robikin itu sejumlah tokoh NU membantahnya. Selain itu, Mahfud pun menegaskan kembali semalam bahwa dirinya adalah kader NU.

    “Saya ini kader NU, sekolah saya, kepengurusan saya juga di NU. Kalau harus ikut pelatihan, saya kira Muhaimin juga bukan kader karena dia PMII. PMII itu bukan NU. Dia kariernya di PMII. Kalau harus pengurus ranting, cabang, apa itu, saya kira orang NU di seluruh Indonesia tak sampai satu juta,” tutur Mahfud.

    Perihal pernyataan Mahfud semalam, CNNIndonesia.com belum dapat mengonfirmasi lebih lanjut kepada Muhaimin, termasuk jajaran pengurus PBNU saat dihubungi yang di antaranya Robikin, Sekjen PBNU Helmy Faishal, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am yang diketahui pula dekat dengan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin.

    Sementara itu, Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi saat ditelepon tak dapat berkomentar banyak. “Saya lagi beribadah di Mekkah, dan saya tak tahu apa-apa soal dinamika itu, terutama pernyataan Pak Mahfud,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/8). Wartawan juga masih mencoba mengonfirmasi langsung ke jajaran PKB perihal informasi yang dibocorkan Muhaimin kepada Mahfud itu.

    Namun, dalam acara yang sama semalam, Ketua DPP PKB Lukman mengatakan terpilihnya Ma’ruf sebagai cawapres tidak melalui mahar atau negosiasi politik. Saat Cak Imin diundang ke Istana, kata Lukman, Ketum PKB itu hanya menyampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi yakni soal kondisi umat Islam, memerhatikan hasil survei sebagai ukuran rasional hadapi pemilu, dan salat istikharah untuk memilih bakal calon wakil presiden.

    Sementara itu, Mahfud menegaskan dirinya sudah mengikhlaskan tak jadi cawapres Jokowi. “Saya sudah menyatakan sebenarnya bahwa itu realitas politik yang tidak bisa dihindarkan. Saya sudah katakan saya tidak apa-apa,” ujar Mahfud dalam blak-blakan dirinya tersebut.

    Sebelumnya, Mahfud memang menjadi salah satu dari 10 nama yang masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Baik istana maupun Jokowi, tidak pernah secara terang-terangan mengumumkan Mahfud yang terpilih menjadi cawapres di pilpres 2019. (CNN Indonesia)

  • Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Jakarta (SL) – Tidak dipilihnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, menjadi pertanyaan publik, bahkan banyak yang kecewa. Pasalnya, Mahfud MD dikabarkan sudah bersiap-siap untuk deklarasi, namun Jokowi menjatuhkan pilihannya pada KH Maruf Amin sebagai cawapres.

    Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro mengaku heran dan tak percaya dengan keputusan mendadak dari gabungan partai politik pendukung Jokowi tersebut. Disaat Mahfud telah bersiap untuk mengikuti deklarasi. “Di saat Mahfud sudah siap mengikuti acara deklarasi capres-cawapres sesuai jadwal yang telah ditentukan ternyata batal,” kata Wiwik, sapaan karibnya, Jumat (10/8).

    Wiwik menilai, persoalan integritas dan kapasitas dari Mahfud tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi, mantan koordinator Presidium KAHMI itu tercatat pernah menjabat di tiga lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, Wiwik menilai, sosok seperti Mahfud MD sangat layak jika menjadi cawapres.

    “Beliau (Mahfud) memiliki semua persyaratan, kriteria dan kepantasan untuk menjadi cawapres. Selain memiliki integritas yang baik, beliau juga memiliki latar belakang akademis yang tidak diragukan, khususnya kepakarannya di bidang hukum,” terang Wiwik.

    Wiwik mengakui, pengusungan capres-cawapres memang wewenang dari partai politik. Hanya saja, Ia meminta agar parpol juga bisa menjaga harkat dan martabat seorang tokoh. “Hendaknya para pimpinan parpol pengusung capres/cawapres dapat menghormati dan menjaga harkat dan martabat tokoh yang akan dicalonkan,” tutup dia.

    Mubarok (Sekretaris MD KAHMI Tanah Bumbu) menyampaikan senada dengan koordinator MN KAHMI kami didaerah juga ikut kecewa dengan proses penetapan tersebut. “Pemimpin itu ucapannya yang dipegang bukan antraksinya dalam berpolitik. Apalagi sekaliber Prof. Mahfud dikibuli seperti itu. Awalnya kami yakin menang jika berpasangan dengan Mahfud MD tetapi setelah proses ini kami berfikir lagi untuk memilih Bapak Jokowi sebagai presiden berikutnya”.

    “Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh kepada kami dalam bersikap dan mengambil kebijakan demi kepentingan umat. Bagaimana kita mau percaya sama yang disana jika memberikan contoh seperti itu. Dari kejadian ini kami tentu juga mengambil hikmahnya, semoga ini yang terbaik buat kanda Mahfud MD diberi petunjuk jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT”, tambahnya.

    Seperti diketahui, Jokowi memutuskan menggandeng KH Maruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal, sebelumnya nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai kandidat terkuat mendampingi Jokowi. Meski demikian, Mahfud mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi dan sembilan partai koalisi tersebut.

    “Saya tidak kecewa, kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail,” kata Mahfud, saat wawancara di salah satu stasiun televisi. (net)

  • Rudi Hermanto : Mahfud MD Sosok Ideal Wakil Presiden RI Mendatang

    Rudi Hermanto : Mahfud MD Sosok Ideal Wakil Presiden RI Mendatang

    Yogyakarta (SL) – Pesta demokrasi di Indonesia akan segera dihelat. Dengan dibukanya pintu pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), 10 Agustus 2018 mendatang, menjadi satu momentum penting dalam tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Seluruh mata publik akan tersedot guna mengetahui sosok ideal yang akan memimpin negeri ini dalam lima tahun periode kepemimpinannya.

    Terkait hal tersebut, Rudi Hermanto, SH, MH, CLA, salah seorang advokat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menilai, bahwasanya problematika hukum di Indonesia akan semakin kompleks.

    “Supremasi hukum Indonesia di masa mendatang akan menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks. Dalam arti, dalam setiap peristiwa yang bersinggungan dengan hukum membutuhkan penanganan dari seluruh aparatur penegak hukum di setiap tingkatan,” ujar Rudi Hermanto, Auditor Hukum/Kuasa Hukum Pajak alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saat berbincang-bincang dengan awak media ini, Rabu, (07/08/2018), di Cafe Silol Yogyakarta.

    Menurutnya, permasalahan hukum di Indonesia ibarat labirin, jalan berkelok yang tidak jelas pintu masuk dan pintu keluarnya.

    “Perwujudan supremasi Hukum Indonesia belum menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan bentuk penyimpangan sosial secara signifikan. Sebagai contoh, beberapa kasus yang bersentuhan dengan permasalahan hukum kadang kala tidak memiliki solusi yang tepat,” ujar Rudi.

    Diterangkannya, kompleksitas problematika hukum yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang menyangkut lemahnya integritas penegak hukum, efektifitas pengawasan yang terkesan tidak konsisten, adanya pandangan melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktisi dan aparatur penegak hukum yang lemah, serta beberapa persoalan lainnya.

    “Selain itu, peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia terasa masih belum memihak kepada rakyat,” terangnya seraya menambahkan masih banyak persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan secara tidak komprehensif.

    “Sehingga, produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat adil,” tegas Rudi Hermanto.

    Rudi mengatakan untuk mengatasi problematika hukum di Indonesia yang semakin kompleks, membutuhkan sosok Wakil Presiden yang menguasai dan memahami seluk-beluk hukum.

    “Sosok yang ideal untuk menjadi Wapres RI adalah sosok yang experts dibidang hukum. Siapapun calon Presidennya, harus mengambil sosok tersebut,” jelasnya seraya menyatakan jika sosok dimaksud adalah Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

    “Mahfud MD memiliki pengalaman yang tidak dapat dipungkiri dengan track record yang bersih. Saya yakin, Mahfud MD mampu menjawab tantangan atas problematika hukum di Indonesia,” pungkasnya. (ardi)

  • Mahfud MD: TNI – Polri Harus Bersama Berantas Terorisme

    Mahfud MD: TNI – Polri Harus Bersama Berantas Terorisme

    Yogyakarta (SL) – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai peran TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus-kasus terorisme.

    “Menurut saya perlu (TNI dilibatkan) dan tidak cukuplah Polri sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau pertahanan dan keamanan dipisah, malah kacau negara ini,” kata Mahfud saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (22/5/2018).

    Menurut Mahfud, dalam konteks kasus terorisme terdapat area abu-abu yang bisa mempertemukan TNI yang memiliki peran menjaga pertahanan negara dan ideologi serta Polri yang memiliki peran menjaga keamanan dan penegakan hukum.

    “Seperti bom, itu kan peristiwanya (ancaman) keamanan karena dia membunuh orang. Tetapi karena dia latar belakangnya ideologi maka bisa masuk (ancaman) pertahanan,” kata Mahfud.

    TNI bisa masuk dalam penanganan terorisme, menurut Mahfud, dengan catatan tidak boleh masuk dalam penanganan hukumnya, melainkan hanya mendukung fungsi untuk menghalau serangan atau menangkap teroris (red)