Sinarlampung

Tag: Ma’ruf Amin

  • Bupati Limapuluh Kota Diusir Bawaslu Saat Hadiri Tabligh Akbar Ma’ruf Amin

    Bupati Limapuluh Kota Diusir Bawaslu Saat Hadiri Tabligh Akbar Ma’ruf Amin

    Sumatera Barat (SL) – Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi harus mengurut dada setelah dirinya tidak diperbolehkan masuk oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dalam acara tabligh akbar Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ma’ruf Amin bersama para jamaah Thariqat Naqsabandiyah dan samaniyah di Gor M. Yamin,Kubu Gadang, Kota Payakumbuh, Kamis (07/02/2019) pagi. Padahal orang nomor satu Kabupaten Limapuluh Kota ini telah hadir 30 menit sebelum acara akan dimulai.

    Pantauan Covesia.com di halaman GOR M. Yamin Kubu Gadang, Irfendi Arbi yang hendak masuk ke pintu utama Gor M Yamin, diminta oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis untuk berbicara di luar halaman Gor sekitar pukul 10.30 WIB. Selama 20 menit, Irfendi Arbi dan Suci terlibat pembicaraan yang pada akhirnya membuat Irfendi berjalan ke parkiran mobil samping GOR M. Yamin.

    Bupati Limapuluh Kota ini menaiki mobil dinas BA 1 C miliknya dan langsung meluncur pergi dari tempat tersebut. Langkah bupati ini juga diikuti oleh staf humas dan beberapa pejabat Kabupaten Limapuluh Kota.

    Saat Covesia.com bertanya apa yang terjadi antara bupati dengan Suci, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, M. Khadafi menuturkan saat Irfendi Arbi masuk ke halaman Gor M. Yamin, pihaknya langsung menanyakan apa maksud kedatangan kepala daerah di acara Tabligh Akbar Ma’ruf Amin ini.

    Pasalnya, Ma’ruf Amin saat ini sedang masa kampanye untuk menjadi Wakil Presiden RI. “Saat melihat Irfendi Arbi, kami langsung menanyakan maksud kedatangan beliau. Pasalnya, acara tabligh akbar ini pasti kental dengan unsur kampanye. Walaupun tidak ada atribut politik didalam acara, tapi bisa saja secara lisan nanti ada hal-hal yang terindikasi seperti kampanye,” kata Khadafi.

    Karena dalam PP No 32 tahun 2018 pasal 35, 36 dan 38 tentang tidak memperbolehkan kepala daerah untuk berkampanye maupun mengikuti kegiatan kampanye Pemilihan Umum dihari kerja. Jika pun ingin berkampanye, kepala daerah tersebut harus mengajukan cuti. “Ternyata bupati tidak dalam keadaan cuti. Makanya kami berikan peringatan keras kepada beliau. Bupati boleh saja kami persilakan masuk ke dalam, tapi jika ada unsur-unsur kampanye. Kami akan lakukan penindakan kepada Bupati,” katanya.

    Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Khadafi mengatakan Irfendi Arbi akhirnya memilih membatalkan niatnya untuk hadir dalam acara tabligh Akbar Ma’aruf Amin tersebut. (covesia)

  • Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Kisi-Kisi Pertanyaan Debat yang Akan Diberikan KPU

    Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Kisi-Kisi Pertanyaan Debat yang Akan Diberikan KPU

    Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan kisi-kisi pertanyaan sebelum debat perdana kepada masing-masing capres dan cawapres.

    Cawapres Ma’ruf Amin saat berada di Rumah Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) kepada wartawan mengatakan, dengan adanya kisi-kisi tersebut menurutnya lebih memudahkan, ketimbang tidak ada sama sekali. “Dimudahkan juga tidak, sebab kan nanti pertanyannya banyak, siapa yang untuk kita, yang mana untuk pasangan yang lain, kita juga belum tahu, cuma memang lebih mudah dibanding tidak ada sama sekali tapi juga tidak terlalu mudah karena belum ini pertanyaan untuk paslon 01 ini (nomor) 1, 2, 3. Tidak begitu,” ujar Ma’ruf.

    Lanjut Ma’ruf membeberkan, bahwa menjelang debat perdana pertemuannya dengan capres Joko Widodo (Jokowi) menjadi lebih sering. “Pasti lah (lebih sering). Khususnya tentu ketika perdebatan itu paslon ada 2 kali. Saya kira itu acara debat yang diikuti pasangan capres dan cawapres tentu 2 kali itu harus kita sering bertemu intensif,” kata Ma’ruf.

    Ma’ruf juga mengungkapkan, akan menggelar simulasi debat bersama Jokowi. Simulasi debat itu dilakukan sebelum menghadapi debat perdana capres-cawapres. “Kita akan melakukan simulasi juga (bersama Jokowi), pendalaman juga,” kata Ketum MUI nonaktif itu.

    KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, dan kemudian akan diundi lagi mana pertanyaan yang akan dikemukakan di forum debat. Meski demikian, Metode ‘bocoran’ pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.

    Diketahui, nantinya pada Debat capres-cawapres pertama akan mengusung tema ‘Hukum, HAM, dan Terorisme’, digelar pada 17 Januari. Namun sekitar sepekan sebelumnya, daftar pertanyaan akan diberitahukan kepada masing-masing pasangan capres-cawapres, dalam hal ini pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

  • Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Lampung

    Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Lampung

    Bandarlampung (SL)-Senin (26/11/2018) hingga Selasa (27/11/2018), giliran calon wakil presiden (cawapres) pasangan Jokowi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin, M.A., bertandang ke Bumi Ruwa Jurai.

    Didampingi sang istri, Wury Estu Handayani, Ma’ruf Amin tiba di Bandara Raden Intan II Natar, Lampung Selatan dan langsung menuju ke sekretariat Rumah Keluarga Ma’ruf Amin (KMA) Wilayah Lampung di Jalan Way Sekampung, Pahoman, Telukbetung, Bandarlampung.

    Disana, keduanya disambut hangat Korwil Rumah KMA Lampung yang juga anggota F-PKB DPR RI Aryanto Munawar, Sekretaris Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Ketua F-PKB DPRD Lampung Hidir Ibrahim.

    Hadir pula, beberapa pimpinan parpol pengusung-pendukung dan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin. Diantaranya Ketua Relawan Srikandi Jokowi-Ma’ruf Lampung yang juga Pembina Majelis Taklim Rachmat Hidayat Lampung Eva Dwiana Herman HN, Ketua Bravo-5 Lampung Andi Desfiandi didampingi bendahara Ary Meizari Alfian, beberapa politisi PKB, pengurus PW Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Satgas Banser Lampung Tatang, dan lainnya.

    Setelah beramah-tamah, Kiai Ma’ruf dan rombongan bertolak ke gedung Balai Krakatau, Langkapura, Bandarlampung. Dia didaulat berbicara sebagai narasumber utama Orasi Kebangsaan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, sekaligus melakukan Pengukuhan Relawan Srikandi Jokowi-Ma’ruf Provinsi Lampung.

    Di hadapan ribuan massa pendukung didominasi kaum ibu asal 15 kabupaten/kota se-Lampung, Rais Aam PBNU 2015-2020 yang tampak jelas tak dapat menyembunyikan rasa harunya itu menyampaikan poin bahwa ibu adalah tiang negara. “Masa depan anak-anak kita ditentukan oleh mereka. Masa depan bangsa kita ditentukan pula oleh keberhasilan kaum ibu mendidik dengan penuh kasih sayang anak-anaknya,” ucap pria 75 tahun yang kerap disapa Abah itu.

    Ma’ruf Amin juga mengapresiasi hadirnya Relawan Srikandi pimpinan Bunda Eva, sapaan karib Eva Dwiana Herman HN. Resmi dikukuhkan, istri Ketua Satgas Cakra Buana Lampung Herman HN ini menegaskan kembali strategi mengetuk hati dan menyapa rakyat dari pintu ke pintu, demi mensosialisasikan capaian kinerja pemerintahan Jokowi, Visi-Misi dan program kerja Jokowi-Ma’ruf dalam rangka memenangkan pasangan ulama-umara itu pada Pilpres 2019.

    Usai shalat Zuhur dan makan siang, sesuai rundown yang diterima redaksi, selanjutnya setelah kembali ke Rumah KMA untuk bersilaturahmi dengan sejumlah ulama dan tokoh lintas agama, kiai kharismatik yang juga dikenal pakar ekonomi syariah itu, langsung bergegas memenuhi undangan pembicara Kuliah Umum civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

    Bertempat di GSG kampus itu, Sukarame, Bandarlampung, dalam kapasitas sebagai guru besar hukum ekonomi syariah dan Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Ma’ruf Amin berbicara di hadapan ribuan mahasiswa peserta kuliah umum bertema “Peran Hukum Islam dalam Pengembangan Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia”.

    Malam ini, ba’da Isya, Kiai Ma’ruf akan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo, Kampung Sukajadi, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Tengah. Sementara besok pagi, dia direncanakan akan berkunjung ke Ponpes Darul Maarif, dan mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ponpes PEMNU.

    Di sana pula, siangnya Kiai Ma’ruf akan bersilaturahmi bersama seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Lampung, sebelum bertolak kembali ke Jakarta. Sebelumnta Joko Widodo (Jokowi) datang ke Lampung, dan mengunjungi Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pringsewu. Panitia menyebut Jokowi dalam kapasitas Kepala Negara, Jum’at-Sabtu (23-24/11/2018) dan di Kota Bandarlampung, sebagai capres nomor urut 01, Sabtu (24/11/2018). (rls/nt)

     

  • Janji Bagikan Tanah, Ma’ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

    Janji Bagikan Tanah, Ma’ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kampanye.

    Pelapor merupakan Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM). Pelapor menuding, Ma’ruf melanggar aturan kampanye lantaran berjanji akan membagikan tanah negara kepada para petani di hadapan ribuan petani di Banyuwangi, saat melakukan safari politik, Kamis (1/11/2018).

    “Janji daripada Kiai Ma’ruf Amin sebagaimana penjelasan di media massa yang akan membagikan tanah negara kepada para petani tersebut, maka patut diduga telah melanggar larangan kampanye dan merupakan tindak pidana pemilu,” kata Kasa Hukum TAMAM, Muhammad Akhiri, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

    Akhiri menuding, tindakan Ma’ruf tersebut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J juncto Pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Pasal tersebut berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

    Pelapor menilai, yang disampaikan Ma’ruf bukan program dia sebagai cawapres, tetapi janji politik. Menurut dia, cawapres boleh saja menyampaikan programnya kepada masyrakat, tetapi tidak boleh menjanjikan sesuatu.

    “Program boleh, tapi tidak (boleh) menjanjikan. Artinya yang melanggarnya itu ya menjanjikan itu,” ujar Akhiri.

    Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

    Dalam laporannya, Akhiri membawa bukti berupa video Ma’ruf Amin saat mengucapkan janji akan membagikan tanah, serta berita media massa yang memuat soal janji Ma’ruf itu.

    Sebelumnya, Ma’ruf Amin, calon wakil presiden pasangan Joko Widodo di hadapan ratusan petani di Rogojampi Banyuwangi Rabu (31/10/2018), menjanjikan tanah negara yang belum termanfaatkan akan diberikan ke masyarakat terutama petani, agar mereka punya lahan untuk digarap.

    “Jika terpilih, saya akan membantu Bapak Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah para petani bisa menggarap tanah negara yang selama ini tidak dimanfaatkan,” kata Ma’ruf saat sambutan. (Kompas.com)

  • Ferdinand Hutahaean: Ma’ruf Amin Sebar Hoaks Soal Mobil Esemka

    Ferdinand Hutahaean: Ma’ruf Amin Sebar Hoaks Soal Mobil Esemka

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyindir calon wakil presiden nomor 1 Ma’ruf Amin yang menyatakan mobil Esemka siap diluncurkan Oktober 2018. Namun, hingga penghujung bulan ini, mobil yang pernah dipakai Presiden Joko Widodo sebagai kendaraan dinas saat menjadi Wali Kota Solo belum juga diperkenalkan kepada masyarakat.

    Anggota Direktur Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean menyebut apa yang disampaikan Ma’ruf soal peluncuran mobil Esemka di bulan ini tak terbukti. Artinya Ma’ruf menyampaikan berita hoaks. Pun demikian dengan Jokowi yang tidak mau jujur soal mobil Esemka yang pernah dibanggakan saat Pilpres 2014 lalu.

    “Artinya ini ada kebohongan atau ketidakjujuran informasi yang disampaikan. Istilahnya, Pak Ma’ruf menyampaikan informasi yang tidak valid alias hoaks. Jokowi juga tidak mau jujur tentang Esemka ini,” kata dia, Rabu (31/10).

    Ferdinand menyatakan dengan melihat kondisi di atas, pasangan Jokowi-Ma’ruf tak patut diberi kepercayaan lantaran masalah mobil Esemka tak bisa bicara jujur. Politikus Partai Demokrat itu menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai Jokowi-Ma’ruf soal mobil Esemka.

    “Ini hampir bisa disimpulkan bahwa ini bukan lagi memberitakan kebohongan tetapi menciptakan sebuah ketidakjujuran,” ujarnya. Sebelas dua belas, Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Dia sangsi terhadap Ma’ruf bakal menepati janji-janjinya jika terpilih menjadi Wakil Presiden. Sebab baru menjadi cawapresnya saja Ma’ruf sudah ingkar janji.

    “Ini menunjukkan bahwa belum menang saja meleset janjinya, apalagi nanti. Belum jadi Wapres saja janji tak ditepati,” kata Andre. (Net)

  • Dua Petinggi MUI Terseret Kasus Investasi Bodong GTIS

    Dua Petinggi MUI Terseret Kasus Investasi Bodong GTIS

    Jakarta (SL) – Kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) memasuki babak baru. Setelah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan dan menetapkan Direktur GTIS Aziddin sebagai tersangka, nasabah GTIS kini mendesak kepolisian untuk menetapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin dan Ketua MUI KH Amidhan Shaberah sebagai tersangka.

    Kuasa hukum nasabah GTIS Sugito Atmo Pawiro dalam surat resminya kepada Kabareskrim Mabes Polri yang salinannya diterima KONTAN menyebutkan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Aziddin hanya sebagai pelaksana operasional harian GTIS.

    Di belakangnya ada Maruf Amin dan Amidhan sebagai penentu kebijakan. Karenanya, nasabah GTIS meminta dua petinggi MUI itu juga ikut bertanggungjawab dan ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka.

    Namun, Maruf membantah tudingan keterlibatannya di GTIS. “Waktu itu, saya tak memberi izin, tapi hanya menyatakan, mereka (GTIS) beroperasi secara syariah,” jelas Maruf kepada KONTAN, Kamis (11/9/2014).

    Maruf bilang, MUI tak berwenang untuk memberi izin operasi GTIS lantaran bukan ranahnya. “MUI cuma menyatakan kegiatan mereka sesuai prinsip syariah, cukup itu saja,” imbuhnya.

    Makanya, ia mempersilahkan nasabah GTIS melapor ke pihak berwajib bila mereka memiliki bukti keterlibatan dirinya dalam operasional investasi bodong ini.

    Meski Maruf mengelak, Koordinator nasabah GTIS Adik Imam Santoso bilang MUI berperan besar dalam kegiatan GTIS. Antara lain: MUI menerbitkan sertifikasi halal atas skema investasi GTIS. Ini artinya, proses transaksi emas di GTIS halal menurut MUI.

    Cap halal ini pula yang membuat masyarakat berbondong-bondong menaruh dana di GTIS. Apalagi, dalam brosur penawaran investasi GTIS,  ada testimoni Maruf dan Amidhan atas kehalalan produk investasi GTIS. Bahkan  dalam berbagai kesempatan, kata Santoso, panggilan karib Adik Imam,  dua tokoh MUI ini selalu menyatakan proses investasi di GTIS sesuai dengan ketentuan syariah.

    Yang juga menarik, dalam akta notaris pendirian GTIS  juga tertulis MUI adalah salah satu pendiri GTIS lewat Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dengan kepemilikan saham sebesar 10 persen. Yayasan ini diketuai Amidhan. Sayang, Amidhan tak merespon panggilan telepon serta pesan singkat.

    Bukti lainnya ada dalam laporan keuangan GTIS. Kata Santoso, ada aliran dana ke yayasan ini. “Jumlahnya miliaran rupiah, ” katanya.

    Menurutnya, tak sepatutnya dua petinggi MUI ini lepas tangan. “Masa mereka cuma mau uangnya saja,” kata Santoso geram. (Kompas.com)

  • Rangkap Jabatan, Gus Mus Minta Ma’ruf Amin Mundur dari Rais Aam PBNU!

    Rangkap Jabatan, Gus Mus Minta Ma’ruf Amin Mundur dari Rais Aam PBNU!

    Jawa Timur (SL) –  Calon Wakil Presiden Joko Widodo, Ma’ruf Amin diminta mundur dari jabatannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PB NU. Hal tersebut agar kedua ormas keagamaan itu tidak dijadikan alat kampanye Ma’ruf di Pilpres 2019.

    Adalah KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus meminta agar KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU. Hal itu menanggapi terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang bakal mendampingi calon Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

    “Dia harus mundur. Mundur, kalau tidak kan Rais Aam akan di bawah Presiden. Ya mundur,” tegas Gus Mus seperti yang dikutip dari laman detik.com saat ditemui di kediamannya, di kompleks Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang, pada Kamis (9/8/18) malam.

    “Dia itu Rais Aam, sekarang etikanya ya, saya tidak tahu aturannya seperti apa, dia kalau sudah menjabat sebagai wakil presiden, masak dia mau ngrangkep tiga, ketua MUI, rais aam PBNU, wakil Presiden. Ya itu gak pantes. Mundurnya, ya saya gak tahu, biar nanti dibicarakan sama PBNU,” tukas Gus Mus.

    Menurutnya, terpilihnya Ma’ruf Amin murni wewenang Jokowi dan harus disepakati bersama, termasuk partai koalisi pendukung. “Itu kan wewenangnya Pak Jokowi untuk memilih cawapres. Wong partai-partai politik yang koalisi saja tanda tangan. Saya urusannya apa. Saya tidak ada pendapat, itu kan wewenangnya Jokowi, semuanya mengatakan begitu,” katanya.

    Gus Mus sendiri mengaku mengetahui informasi terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendamping Joko Widodo melalui tayangan televisi yang ditonton oleh menantunya. “Mantu saya cerita habis lihat tv, oh ini Pak Ma’ruf Amin, mantu saya Wahyu itu (yang nonton). Sehabis nonton (memberi tahu), kita kan di sini, di tv diumumkan,” terang Gus Mus. (lapan6online)