Sinarlampung

Tag: Mendagri

  • Mendagri Harap Pengaturan Libur Lebaran 2025 Kurangi Kepadatan Arus Mudik

    Mendagri Harap Pengaturan Libur Lebaran 2025 Kurangi Kepadatan Arus Mudik

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pengaturan libur Lebaran 2025 mampu mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13 Maret 2025).

    Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati skema working from anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rentang 24-27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi lonjakan pergerakan pemudik dalam waktu yang bersamaan.

    “Ini ide brilian Beliau (Menhub) untuk berani mengajukan usulan 24 [Maret] mulai working from anywhere (WFA),” ujar Mendagri.

    Namun demikian, ia mengingatkan, pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun ada skema WFA. Ia meminta kepala daerah serta instansi pemerintah untuk mengatur pembagian tugas pegawai agar pelayanan tetap berlangsung.

    “Yang penting jangan hilang (tidak bekerja) semua,” tambahnya.

    Selain WFA, libur Lebaran tahun ini juga lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan keputusan terbaru, anak sekolah akan mulai libur pada 21 Maret 2025, lebih awal dari rencana sebelumnya. Sementara itu, cuti bersama bagi pekerja berlangsung hingga 7 April 2025, dan sekolah baru kembali masuk pada 9 April 2025.

    “Tanggal 21 [Maret] itu ada Jumat, madrasah libur, sehingga sudahlah, sekalian aja anak sekolah yang non-madrasah, sekolah negeri, libur mulai tanggal 21 [Maret],” jelasnya.

    Mendagri menegaskan bahwa perpanjangan masa libur ini bertujuan agar arus mudik dan balik lebih lancar serta tidak menumpuk di tanggal tertentu.

    Selain pengaturan cuti, Mendagri juga menyoroti kondisi cuaca yang dapat memengaruhi kelancaran arus mudik. Saat melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Lampung, ia melihat kondisi laut jauh lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tadi kita jalan dari Merak ke Bakaheuni, itu Alhamdulillah saya lihat landai, datar, kayak kolam. Beda dengan tahun-tahun yang lalu-lalu, gelombang besar sehingga banyak tertunda. Ini good news-nya saya lihat, gelombangnya datar betul,” ungkapnya.

    Ia berharap kondisi cuaca yang baik ini tetap bertahan selama masa mudik dan arus balik Lebaran agar perjalanan masyarakat lebih lancar. “Kalau cuacanya seperti itu, saya cukup confident (percaya diri) akan lancar, Insyaallah. Karena salah satu hambatan terbesar itu adalah cuaca,” katanya.

    Terakhir, Mendagri optimistis bahwa pengaturan libur yang lebih panjang akan membantu mengurangi kemacetan selama periode mudik dan balik Lebaran, sehingga perjalanan masyarakat lebih nyaman dan aman.

    “Kira-kira rencana kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan pengaturan seperti ini akan bisa banyak mengurai [kemacetan] karena liburnya panjang, nggak menumpuk di waktu-waktu yang pendek,” pungkasnya. (Red)

     

    Media Siber Lampung

     

  • Lantik Deputi BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Infrastruktur di Daerah Perbatasan

    Lantik Deputi BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Infrastruktur di Daerah Perbatasan

    Jakarta, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Ramses Limbong sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.

    Pelantikan Ramses berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.

    “Saya Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan atas nama Presiden Republik Indonesia resmi melantik Saudara Mayor Jenderal TNI (Purn) Ramses Limbong, S.I.P., M.Si sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan,” ujar Mendagri saat membacakan kata-kata pelantikan.

    Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Dia mengatakan, pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Selain itu juga agar kawasan perbatasan menjadi daerah penyangga bagi sistem pertahanan Indonesia.

    “Nah ini tugasnya Pak Ramses ini adalah saya lihat Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan, saya berharap banyak sekali dari situ,” ujar Mendagri.

    Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa BNPP memiliki tiga tugas utama. Hal itu meliputi penyelesaian sengketa batas negara dengan beberapa negara tetangga, mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan membangun kawasan perbatasan. (Puspen Kemendagri)

  • Mendagri Lantik Samsudin Sebagai Pj Gubernur Lampung

    Mendagri Lantik Samsudin Sebagai Pj Gubernur Lampung

    Jakarta, sinarlampung.co-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Samsudin, Staf Ahli Bidang Hukum pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menjadi Pj Gubernur Lampung. Proses pelantikan di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juni 2024.

    Baca: Presiden Tunjuk Staf Ahli Menpora Samsudin Jadi Pj Gubernur Lampung

    Hadir dalam pelantikan Samsudin, mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan istri Riana Sari Arinal, Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH, manta Menpora Zainudin Amali, Sekdaprov Fahrizal Darminto, Ketua DPRD Mingrum Gumay dan sejumlah anggota Forkopimda dan pejabat Lampung.

    “Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Doktor Samsudin sebagai Penjabat Gubernur Lampung, saya yakin bahwa saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Lampung. Dalam Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Lampung disebutkan bahwa masa jabatan Penjabat Gubernur Lampung paling lama adalah untuk periode 1 (satu) tahun.

    Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan ucapan terimakasih kepada bapak Arinal Djunaidi yang telah mengemban tugas sebagai Gubernur Lampung selama periode 2019 – 2024. Kepada Pj. Gubernur Lampung yang baru saja dilantik, Mendagri menekankan pentingnya membangun komunikasi dan menjalin kerjasama dalam upaya percepatan pembangunan daerah. “Berharap saudara bisa cepat beradaptasi dengan segala situasi yang ada disana termasuk hal-hal reguler,” kata Tito Karnavian.

    Mendagri juga menyematkan pin kepada Samsudin. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji jabatan. “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat negara dan bangsa,” kata Samsudin mengikuti sumpah yang diucapkan Tito Karnavian.

    Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan Pj Gubernur Lampung. Usai resmi melantik Samsudin sebagai Pj Gubernur Lampung. Mendagri Tito membacakan kata pelantikan. Tito menyebut dirinya percaya kepada Samsudin akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawabnya “Saya percaya bahwa saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Secara khusus, Mendagri berpesan kepada Samsudin untuk bertugas dengan baik untuk kepentingan rakyat melalui program-program pemerintah. Terlebih, kata dia, Lampung merupakan kampung Samsudin. “Lampung adalah salah satu daerah yang berkembang pesat saat ini. Lampung menjadi salah satu gudang lumbung pangan di Indonesia, wisata alamnya sangat-sangat berpotensi banyak, tanahnya yang sangat subur, tenaga kerja cukup, tetapi tolong ini semua dijalani dengan baik, di kampung sendiri,” kata dia.

    Tito juga mengingatkan Samsudin untuk mampu membangun hubungan dengan semua forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan. “Juga dengan para kepala daerah tingkat dua, hubungannya harus bagus,” ujar Tito.

    Menurut dia, menjadi kepala daerah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan saat menjabat di pemerintahan pusat, yakni Kemenpora. “Karena menjadi kepala daerah ini pantangannya banyak, penanggung jawab tertinggi pemerintahan di tingkat provinsi, wakil pemerintah pusat di provinsi, sekaligus juga koordinator para kepala daerah tingkat dua, bupati/wali kota,” katanya.

    Acara dilanjutkan dengan pelantikan Pj Ketua TP PKK Provinsi Lampung. Yakni melantik Maida Wati Retno Ningsih, sebagai Pj Ketua TP PKK Provinsi Lampung. (Red)

  • Mendagri Minta Pemda Atensi Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas

    Mendagri Minta Pemda Atensi Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas

    Jakarta, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) memberikan atensi terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam, bawang merah, telur, dan jagung. Hal ini lantaran komoditas tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap laju inflasi.

    “Perhatian kita saat ini karena trennya meningkat tajam itu adalah bawang merah, itu 314 kabupaten/kota dari 512 kabupaten/kota,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 29 April 2024.

    Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, salah satu faktor penyebab kenaikan inflasi yaitu turunnya produksi bahan pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Khusus untuk harga jagung, ia menilai diperlukan mekanisme khusus sehingga penyerapan panen jagung dalam negeri lebih optimal.

    “Perlu adanya mekanisme untuk mengatur penyerapan jagung yang sedang panen dan membantu pengeringannya agar tetap dapat diterima oleh para peternak,” jelasnya.

    Selain mencermati kenaikan harga pangan, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menilai angka inflasi saat ini masih cukup terkendali yakni di angka 3,05 persen. Namun demikian, dirinya tetap mengingatkan Pemda agar mewaspadai berbagai macam faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi.

    “Meskipun kita masih bisa mengendalikan inflasi, kita harus tetap waspada. Target inflasi kita untuk tahun ini adalah di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jangan sampai kita terlena dengan angka 3,05 persen,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Kemudian hadir pula sejumlah narasumber, yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat.

    Selain itu, sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya ikut bergabung secara daring. Adapun para kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga ikut hadir secara daring. (Red/*)

  • Mendagri: Daerah Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali

    Mendagri: Daerah Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali

    Jakarta, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terlena meski inflasi nasional terkendali sebesar 3,05 persen secara year on year pada Maret 2024. Pemda tetap perlu waspada mengingat angka inflasi di masing-masing daerah masih beragam, sehingga upaya pengendalian perlu terus dilakukan.

    “Kita jangan terlena dengan angka ini, karena inflasi dari bulan ke bulan, Februari ke Maret itu adalah 0,52 persen,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 29 April 2024.

    Dia menilai, kenaikan inflasi dari Februari ke Maret 2024 tersebut merupakan dampak dari momen Ramadan dan Idul Fitri yang membuat permintaan terhadap barang meningkat. Selain itu, situasi global seperti adanya perang Rusia dengan Ukraina dan konflik di Timur Tengah juga turut mempengaruhi pola supply dan demand di tingkat internasional.

    Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan, tak sedikit daerah yang saat ini angka inflasinya masih di atas 3,05 persen. Dirinya pun memberikan atensi terhadap daerah-daerah yang inflasinya tinggi agar segera melakukan langkah pengendalian.

    Mendagri membeberkan sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang saat ini inflasinya tinggi. Di tingkat provinsi, yakni Papua Barat, Gorontalo, Papua Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian kabupaten tertinggi, yakni Minahasa Selatan, Tolitoli, Pasaman Barat, Labuhan Batu, Minahasa Utara, Gorontalo, Kerinci, Rembang, Nabire, dan Kampar. Kemudian di tingkat kota, yakni Sibolga, Padangsidimpuan, Bekasi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Ternate, Medan, Tangerang, Dumai, dan Batam.

    Di lain sisi, Mendagri juga telah melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan komoditas yang perlu menjadi atensi. Hal itu seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang merah, dan cabai. Presiden, kata dia, selalu mengecek perkembangan harga pangan di sejumlah daerah. Pengecekan tersebut akan terus berlangsung, sehingga perlu menjadi perhatian Pemda.

    Selain itu, lanjut Mendagri, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih karena saat ini hampir semua kepala daerah memahami persoalan inflasi dan cara mengendalikannya. “Nah ini karena ada rakor-rakor kita minggu seperti ini, sekaligus bisa di-update terus menerus [perkembangannya] karena [inflasi] sangat dinamis,” jelas Mendagri. (Red/*)

  • Mendagri Beberkan Dukungan Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024

    Mendagri Beberkan Dukungan Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024

    Jakarta, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan dukungan pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

    Dia menegaskan, dukungan yang diberikan pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dukungan diberikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin dapat bekerja sendiri karena Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.

    Dukungan ini seperti menyediakan data kependudukan misalnya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan hak akses terhadap data tersebut secara penuh kepada KPU. Selain itu, Kemendagri juga melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik agar data yang terkumpul lebih optimal.

    “Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP,” ujarnya.

    Tak hanya itu, pemerintah juga membantu mempercepat distribusi logistik pemilu atas permintaan KPU. Bantuan distribusi ini terutama untuk daerah-daerah yang sulit diakses. “Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

    Dukungan lain yang diberikan yakni berkaitan dengan upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini seperti dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang ditetapkan pada 22 September 2022.

    Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat Edaran yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah.

    Selain itu, Kemendagri juga proaktif memastikan anggaran Pemilu 2024 terpenuhi. Sebab, anggaran yang diajukan oleh KPU belum tentu langsung disetujui karena ada revisi atau reviu lebih lanjut. “Kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya angka yang rasional,” jelasnya. (Red/*)

  • Kemendagri Ungkap 10 Strategi Atasi Inflasi Daerah 

    Kemendagri Ungkap 10 Strategi Atasi Inflasi Daerah 

    Tabanan (SL)-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 10 strategi menangani inflasi daerah. Hal itu sesuai arahan Mendagri, Muhammad Tito Karnavian yang disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali, Rabu, 17 Mei 2023.

    Dalam penyampaiannya, Dirjen Keuda, Agus Fatoni memaparkan 10 strategi sebagaimana arahan Mendagri tersebut.

    Pertama, menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid-19. Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar paham dan tidak panik dan tetap tenang.

    Kemudian Ketiga, perlu mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan. Kelima, dalam penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah pusat.

    “Keenam, melaksanakan gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen,” ujar Fatoni.

    Selain itu, ke depan diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke pelosok desa. “Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis,” jelas Fatoni.

    Strategi kesembilan, perlunya mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.

    “Terakhir, melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten dan kota,” lanjut Fatoni.

    Selain itu, lanjut Fatoni, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta. Dia menegaskan, Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri.

    “Kita harus fokus mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” ungkap Fatoni.

    Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengingatkan poin penting arahan Mendagri pada rapat 8 Mei lalu. Pertama, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, seperti harga tiket transportasi, air dan listrik.

    “Yang kedua, Bapak Mendagri menyampaikan bahwa setiap daerah agar berkoordinasi dengan lintas sektoral dan juga internal untuk memonitor harga dan stok bahan pokok. Terakhir, pemerintah pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi,” pungkas Fatoni.

    Sebagai informasi, rapat agenda tersebut mengusung tema “Sinergi Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)”.

    Selain Fatoni, kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi II bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Wali Kota Malang, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Bupati Tabanan, Forkopimda Tabanan, serta Asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Red)

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Asal Ngomong Soal Virus Corona 

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Asal Ngomong Soal Virus Corona 

    Surabaya (SL)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Pur) Tito Karnavian meminta para pejabat daerah tidak asal komentar ke publik soal virus corona, yang nantinya akan memperkeruh suasana dan membuat kepanikan di masyarakat. Harus berkaca dari pengalaman Indonesia yang sudah terbiasa menghadapi wabah penyakit dan sampai saat ini berhasil dilalui.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Regional 1 Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3/2020). “Rekan pejabat di daerah, tidak perlu komentar sendiri-sendiri, apalagi membuat masyarakat panik,” katanya.

    Menurut  Tito, menyikapi virus COVID-19 tidak perlu sampai membuat masyarakat tidak tenang, terlebih di Indonesia terbiasa menghadapi wabah, seperti DBD, SARS, MERS dan lainnya. “Syukurlah kita tetap bertahan sampai hari ini,” kata mantan Kapolri itu.

    Mendagri juga menyampaikan untuk pencegahannya harus dimulai dari diri sendiri, seperti menjaga daya tahan tubuh, rutin berolahraga, rajin beribadah hingga tidak mudah stres. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak lupa mengonsumsi vitamin, makan sayur, minum madu bahkan berjemur di matahari pagi. “Sinar matahari di Indonesia sangat menguntungkan, karena tidak semua negara dapat terkena sinar saat pagi. Yang perlu diingat, COVID-19 juga tidak akan kuat menghadapi orang yang tubuhnya kebal,” katanya.

    Mendagri juga menyarankan rumah sakit untuk menyiapkan tempat pemeriksaan sebagai langkah antisipasi, namun tanpa membuat gaduh. Terlebih, lanjut dia, dampak dari ribut serta gaduh akan lebih berbahaya dibandingkan penyakitnya, termasuk mengganggu perekonomian di wilayah setempat.

    Ia berharap persoalan virus COVID-19 disikapi dengan ketenangan sehingga tidak membuat publik menjadi cemas hingga melakukan hal yang tidak perlu seperti menimbun makanan maupun masker. “Jangan terpengaruh oleh informasi hoaks sampai ada yang borong makanan. Jangan khawatir juga, karena stok makanan di Tanah Air dipastikan aman,” demikian Mendagri. (Red)

  • Mendagri Tak Pernah Keluarkan Larangan Rapat di Hotel

    Mendagri Tak Pernah Keluarkan Larangan Rapat di Hotel

    Jakarta (SL) – Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-Hotel.

    Bahkan sebagian besar rapat kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar. Maka sebagian besar kegiatan dilaksanakan di Hotel-Hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di berbagai daerah lainnya.

    Termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta, Senin, 11 Februari 2019 dan Selasa, 12 Februari 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar sulsel.

    Dengan demikian informasi yg menyatakan bahwa Mendagri hendak melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

    Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan tanpa adanya konfirmasi. Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar menyusun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus hotel borobudur beberapa waktu yang lalu.

    Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta untuk konsultasi ke Kemendagri dipersilahkan menginap di hotel, namun pelayanan konsultasi, khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan dikantor. Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk penyusunan SOP, semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yg dapat bermasalah dengan hukum.

    Maka sama sekali tidak ada larangan rapat di Hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah fitnah atau berita bohong (Hoax). Demikian kami luruskan. Setiap kebijakan yang hendak di keluarkan Kemendagri selalu di komunikasikan dengan kementerian lembaga terkait.

    SOP Proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Untuk diketahui Mendagri Tjahyo Kumolo sangat memahami taat asas bahwa setiap hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan pemerintahan selalu dikonsultasikan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI. (rls)

  • Mendagri Minta Humas Pemda se-Indonesia Sosialisasi Kinerja Pemerintah

    Mendagri Minta Humas Pemda se-Indonesia Sosialisasi Kinerja Pemerintah

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tjahjo Kumolo mengumpulkan 514 humas Pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota se-Indonesia. Mendagri meminta humas tak hanya menyiarkan kegiatan kepala daerah.

    “Tapi harus bisa jadi juru bicara, baik Pemerintah Pusat dan Daerah. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” kata Tjhahjo di sela-sela Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

    Tjahjo menambahkan, tugas humas lainnya mensosialisasikan agar warga memakai hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019, yang akan jatuh pada 17 April mendatang.  “Tugas humas menyampaikan hak suara masyarakat terjaga, untuk bisa hadir di TPS. Tingkat partisipasi, sangat penting. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,” katanya.

    Ia mengakui, hal tersebut tidaklah mudah, karena masih terbatasnya sarana yang dimiliki beberapa Pemda, terutama yang berada di Indonesia timur. “Kalau humas tingkat dua yang di bagian timur website saja belum ada,” katanya.

    Selain itu, Tjahjo mengingatkan Biro Hukum Pemda juga harus ikut proaktif memberikan masukan. Baik diminta maupun tidak diminta oleh kepala daerah. “Khususnya, yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup. Jadi, siapapun wali kota, bupati, gubernur harus diberikan masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendukung langkah Mendagri jelang pencoblosan di Pemilu 2019. “Kewajiban pemerintah ingin menciptakan kondisi yang nyaman, aman, tertib, semuanya berjalan dengan baik,” katanya.