Sinarlampung

Tag: Mendagri

  • Mendagri Tjahyo Kumolo Ajak Mahasiswa Unila Antisipasi Radikalisme

    Mendagri Tjahyo Kumolo Ajak Mahasiswa Unila Antisipasi Radikalisme

    Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengajak lapisan masyarakat Lampung, khsususnya mahasiswa Universitas Lampung melakukan deteksi dini dan antisipasi melawan radikalisme dan terorisme. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Stadium General (kuliah umum) di Aula Fakultas Pertanian, Selasa (5/6/2018).

    Kuliah umum tersebut bertema “Unila Kampus Kebhinekaan. Dengan Semangat Pancasila, Anti radikalisme dan Intoleransi. “Tjahjo Kumolo menjelaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan memiliki berbagai aturan, namun Negara kita adalah Negara besar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku dan bahasa. Kekuatan bangsa Indonesia adalah kebhinekaan, dan Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila adalah perekat bangsa kita. Kalau Pancasila tersebut dijabarkan maka bangsa kita akan dapat saling asah, asih dan asuh,” jelas Tjahjo.

    Sampai saat ini, lanjut Tjahjo, masih ada sekelompok orang yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. “Ini merupakan tantangan bangsa kita untuk dapat tetap menjaga kesatuan. Hal ini merupakan bentuk dari radikalisme dan terorisme yang harus kita lawan. Untuk itu, kita harus berani menentukan sikap dalam menentukan kawan dan lawan, serta harus berani melawan siapa saja yang ingin mengubah pancasila. Karena tugas tersebut bukan hanya tugas polisi, dan pihak keamanan semata, tetapi tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi dalam melawan radikalisme dan terorisme. “Deteksi dini adalah kuncinya. Kita harus cermat dan hati-hati dalam bertindak melawan radikalisme dan terorisme. Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi dalam melawannya. Salah satunya melalui deklrasai anti radikalisme dan terorisme pagi ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menjelaskan bahwa Indonesia dibangun berdasarkan keberagaman yang perlu dipelihara dengan kesamaan dan kesatuan. “Kita harus memelihara keberagaman tersebut dengan kebersamaan dan kesatuan, salah satunya yakni dengan melakukan anti radikalisme dan terorisme. Dengan dilakukan anti radikalisme dan terorisme makan pembangunan Indonesia akan berjalan lancar, tertib dan aman,” jelas Didik.

    Ia menjelaskan keinginan radikalisme dan terorisme dapat menyusup dari mana saja, namun kalau dijaga maka insya Allah Indonesia, khususnya Provinsi Lampung akan aman. “Untuk menangani radikalisme dan terorisme tentu perlu dilakukan deteksi dini. Dan Alhamdulillah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan tiga kali berturut dalam penanganan konflik terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kegiatan deklarasi anti radikalisme dan terorisme ini juga dapat menjadi komitmen bersama kita dalam menjaga Indonesia untuk tetap satu dan melawan radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin menjelaskan Indonesia adalah milik bersama, tidak ada satu golongan pun yang mampu mengklaim milik sendiri. “Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi terbaik di dunia yang mampu menyatukan ribuan suku bangsa dan agama. Untuk itu, kita bersama harus melawan dan mengantisipasi dini radikalisme dan terorisme,” jelas Hasriadi.

    Dalam laporannya Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila, M. Fauzul Adzim, menyampaikan terimakasih kepada Mendagri yang dalam kesibukannya mampu menyempatkan hadir di Provinsi Lampung, khususnya di Kampus Unila dalam Deklarasi Kampus Unila sebagai Kampus Anti Radikalisme dan Terorisme. “Semoga kegiatan ini mampu membangun Lampung kedepannya, terutama bagi Indonesia,” jelas Fauzul. (Humas Prov)

  • Mendagri Minta Pemprov Lampung Segera Lunasi DBH

    Mendagri Minta Pemprov Lampung Segera Lunasi DBH

    Bandarlampung (SL) – Beredar surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran 2016-2017, Selasa (10/4)

    Dalam Surat bernomor: 900/1482/KEUDA tersebut, diterangkan bahwa Pemerintah Lampung harus sesegera mungkin melunasi DBH bagi Kota Bandarlampung yang tertunda dua triwulan di tahun 2016 dan empat triwulan di tahun 2017.

    Pada poin keempat pada surat itu berbunyi, dana bagi hasil PKB, PBB-KB dari Pemprov Lampung sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2016 dan 2017, untuk pembiayaan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, serta bidang infrastruktur yang sampai saat ini masih menjadi hutang Pemkot Bandarlampung terhadap pihak ketiga.

    Koordinator Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL) Joni Fadli menyatakan sebagai elemen masyarakat Bandarlampung menyambut gembira surat Mengadri tersebut. “Langkah Kemendagri yang meminta Pemprov membayar lunas DBH Bandar Lampung adalah tepat,” katanya.

    Menurutnya, DBH harus segera dibayarkan untuk membiayai program kesehatan, pendidikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kota Bandar Lampung. “Dulu, Gubernur nonaktif M. Ridho Ficardo bisa ngeles saat ditagih DBH Bandarlampung. Sekarang ada surat Kemendagri yang memerintahkan dibayarkan,” kata Joni, Selasa (10/04/2018) malam.

    Joni menambahkan, unjuk rasa masyarakat beberapa waktu lalu yang menuntut dibayarkannya DBH Bandar Lampung terbukti benar. Tuntutan masyarakat tersebut benar adanya karena DBH dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.

    “Dulu saat mendemo M. Ridho Ficardo agar dia membayar DBH Bandarlampung yang terhutang, banyak yang menilai demonya politis. Sekarang, dengan keluarnya surat Kemendagri, terbukti apa yang dituntut masyarakat Bandarlampung itu benar,”  ujar Joni.

    Sementara Gubernur Lampung nonaktif. Ridho Ficardo di sela tes kesehatan Cagub Lampung pada Jumat 12 Januari lalu di RSUAM enggan menjawab lebih jauh ihwal belum dibagikannya DBH di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. “Tanya ke Keuangan ( Biro Keuangan Pemprov Lampung). Kalo enggak salah sudah dibagikan,” singkat Ridho.

    Sementara Karo Keuangan Pemprov Lampung, Minhairin belum berhasil dikonfirmasi. (sda/nt).

  • Mendagri Buka Musrenbang Provinsi Lampung 2018

    Mendagri Buka Musrenbang Provinsi Lampung 2018

    Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2018, Rabu (11/4/2018) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

    Dalam acara itu, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priambodo, serta seluruh unsur Forkopimda, para Kepala Daerah se-Lampung, dan undangan lainnya.

    Mendagri berharap Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan yang fokus, terukur dan komprehensif sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung. PPada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti Sektor pangan Lampung, Jalan Trans Tol Sumatera (JTTS) yang diharapkan dapat menjadi potensi besar untuk mengejar target pertumbuhan nasional.

    Tjahjo memastikan pelaksanaan program prioritas Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten kota di Lampung harus sejalan dengan program strategis nasional. “Perencanaan pembangunan itu harus terencana dan terukur. Presiden memastikan program strategis nasional Nawa Cita bisa terlaksana di Provinsi Lampung juga seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung yang menyangkut infrastuktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Begitu pula dengan program prioritas baik provinsi,kabupaten dan kota harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat,” ujar Mendagri.

    Dalam perencanaan pembangunan, Mendagri mengingatkan kepala daerah harus melibatkan berbagai komponen bukan hanya lembaga legislatif tapi juga melibatkan unsur Yudikatif seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan dan Pengadilan. Kemudian  LSM, perguruan tinggi, dan juga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar stabilitas bisa terjaga sehingga program pembangunan bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik.

    Tjahyo juga menegaskan hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, baik otonomi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota

    Sementara itu Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengatakan musrenbang dengan tema “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan” hendaknya dapat difokuskan pada laju pertumbuhan ekonomi. Ia meminta dukungan Bupati/Walikota untuk mendorong peningkatan kualitas infrastuktur konektivitas di Lampung, sepertimendorong percepatan JTTS . “Paling tidak antara Bakauheni hingga Terbanggi Besar dapat dioperasionalkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika tol jadi itulah jalur logistik, sehingga sektor perekonomian, pariwisata dan industri dapat tumbuh dan berkembang,” ujar Didik.

    Selain itu, Didik juga mendorong peningkatan status sejumlah bandara di Provinsi Lampung yaitu Bandar Raden Intan II (Branti) segera menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh, juga menghidupkan Pangkalan Gatot Subroto di Way Kanan, serta peningkatan Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum seperti Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta.

    “Peningkatan Bandar Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum sudah dapat persetujuan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Hanya tinggal prosesnya bagaimana. Tolong  dibahas bagaimana untuk perencanaannya di tahun 2019, karena jika bandar tersebut bisa hidup bisa menjadi jalur ekonomi,” ungkap Pjs. Gubernur.

    Didik berharap forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang memberikan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Dalam Musrenbang ini, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Didik dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Bambang Priambodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD-SABURAI) Tahun 2018 kepada para kepada Bupati/Walikota dan Kepala OPD Provinsi Lampung yang telah  menyusun dokemen perencanaan pembangunan dengan baik. Penghargaan tersebut, untuk Kategori Kabupaten Terbaik yaitu Kabupten Tanggamus (I) diterima oleh Pj. Kabupaten Tanggamus Zainal Abidin, Kabupaten Lampung Barat (II) diterima oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus  dan Lampung Selatan (III) yang diterima oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan. Kategori Kota diberikan kepada Kota Metro yang diterima oleh Walikota Metro A. Pairin.  Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah berhasil diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikutura (I), Dinas Koperasi dan UMKM  (II) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  (Rls)

  • Mendagri Minta Pejabat Lampung Minimalisir Praktik Korupsi

    Mendagri Minta Pejabat Lampung Minimalisir Praktik Korupsi

    Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah dan DPRD Se-Provinsi Lampung untuk benar-benar menghentikan praktek korupsi dalam setiap tahapan pembahasan penyusunan anggaran.

    Terlebih terhadap tiga sektor yang umumnya menjadi program unggulan pemerintah daerah yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

    “Hati-hati dan cermati kepada SKPD dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung terhadap ketiga hal tersebut,” kata Tjahjo Kumolo di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (11/4).

    Mendagri berpesan agar APBD yang telah disusun pemerintah agar benar-benar digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

    “Perencanaan anggaran harus tepat waktu, APBD harus tepat guna, dan juga tepat sasaran,” ujar Tjahjo Kumolo di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (11/4).

    Agar konsisten dalam aspek perencanaan dan penganggaran, kata Tjahjo, diperlukan sisitem e-planning dan e-budgeting.

    “Dilakukannya e-planing dan e-budgeting untuk terciptanya sebuah kondisi yang ideal, termasuk dokumen perencanaannya yang bersih, tidak ada duplikasi program, adanya kejelasan mengenai struktur kinerjanya dengan baik, konsistensi antar dokumen, dan perencanaan yang berorientasi pada sasaran output yang jelas,” bebernya.

    Ia menyebutkan ada poin penting yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.

    “Pemerintah daerah harus berkewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembatuan,” katanya.

    Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo berkunjung ke Lampung dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di lingkungan pemerintah daerah se-Lampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/4).

    Penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan seluruh bupati/walikota dan ketua DPRD se-Lampung. Acara itu disaksikan Ketua KPK Agus Raharjo, Kepala BPKP, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Ketua DPRD Dedi Aprizal, Kapolda Irjen Pol Suntana, dan Kajati Susilo Yustinus. (rls/red)

  • Pj Gubernur Lampung Orang Depdagri

    Pj Gubernur Lampung Orang Depdagri

    Mendagri Tjahyo Kumolo

    Bandarlampung (SL) -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyiapkan nama cakon Penjabat (Pj) Gubernur Lampung. Pj. Gubernur akan segera diumumkan setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres).

    “Sudah ada, tapi nunggu Keppres,” kata Tjahjo Kumolo, kepada wartawan dilangsir lampungpro.com, Jumat (26/1/2018).

    Sebagaimana tahapan Pemilihan Gubernur Lampung 2018, rencananya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bakal cuti mulai 15 Februari 2018 dan posisinya diisi penjabat gubernur.

    Meski belum bersedia menyebutkan nama, Mendagri memastikan Pj. Gubernur Lampung bukan berasal dari kepolisian seperti Pj. Gubernur Sumatera Utara yang bakal diisi Irjen Pol Martuani Sormin dan Jawa Barat Irjen Pol M. Iriawan.

    “Untuk Lampung bukan dari pejabat polisi. Kebutuhan ada 17 Pj. Gubernur, yang jika dipenuhi unsur Kemendagri, maka Mendagri meminta dua nama setara dengan eselon 1 atau pejabat utama ke Polri,” kata Tjahjo.

    Terkait keputusan mengangkat pejabat Polri, menurut Tjahjo setelah memperhatikan UU Polri No. 2 Tahun 2002 khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 28. Maka dimungkinkan bagi Polri untuk merespon permintaan Kemendagri. Pada Pasal 2 tersebut soal peran dan fungsi Polri yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah negara, dan jabatan di luar polri yang dimungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan dari Kapolri.

    Dua daerah yang akan diisi perwira tersebut sebagaimana kajian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan internal Polri adalah daerah dengan potensi konflik, sehingga dimungkinakan hal tersebut dijabat perwira Polri.

    Kemudian, kata Tjahjo, pada permendagri No.1 Tahun 2018 Pasal 4 dan 5 juga ditegaskan posisi pj dapat diisi pejabat dari pusat dan daerah, sebagaimana surat permhonan dari Mendagri. “Sebagai penekanan komitmen, keberadaan kedua perwira tersebut dijamin netralitasnya dalam mengawal proses pilkada dan berlaku adil dengan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana tugas dari kepala daerah,” kata Tjahjo. (pro/nt/*)