Pinrang (SL) – Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, bila media mau melihat masyarakat agar rumput (di pedesaan) menikmati pembangunan infrastruktur desa hendaknya bila menemukan ada kepala desa menyalagunakan dana desa jangan dibiarkan dan beritakan.
“Jangan berita yang baik- baiknya saja. Tapi, seburuk apa pun juga harus diberitakan, supaya kita bisa mengukur tingkat keberhasilan para kepala desa di daerah-nya masing masing ” katanya.
Tantangan Mendes PDTT ini, Eko Putro Sandjojo , dilontarkan beberapa waktu lalu , saat berada di Bengkulu, dua hari pada acara dialog yang dipandu Ketua Serikat Perusahaan Suratkabar Provinsi Bengkulu yang berlangsung dinamis dan penuh kekeluargaan.
Dalam dialog itu, Eko Putro Sandjojo, dengan tegas j meminta media massa untuk mengawasi secara ketat penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.
Alasannya media mempunyai peran jadi tolak ukur utama keberhasilan atau kegagalan program dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak tiga tahun lalu.
Mendes PDTT ini mengatakan pengelolaan — dana desa — harus dilakukan terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi mulai dari perencanaan, musyawarah desa, pembentukan APBDes hingga pengawasan lapangan, sehingga serapan dana desa sesuai dengan peruntukannya.
Untuk itu, serapan penggunaan dana desa yang kategori baik dapat dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan sehingga masyarakat desa benar-benar merasakan pembangunan yang mereka perjuangan saat Mursembang.
Sementara akselerasi peningkatan angka kemiskinan dengan memanfaatkan dana desa tergambar dari data statistik penurunan angka kemiskinan Tahun 2018 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 1,8 juta jiwa. Lebih dari 60 persen di antaranya atau 1,2 juta jiwa merupakan masyarakat desa.
Penurunan angka kemiskinan ini diakui Mendes PDTT Eko , tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, tingkat pendidikan kepala desa sebagai pengelola dana desa masih ada yang tamatan SD dan SMP. ” Data ini menunjukkan ada 60 persen kepala desa yang hanya tamatan SD dan SMP, inilah tantangan dan butuh pengawasan yang kuat dari peranan media,” harap Mendes PDTT.
Tantangan Mendes PDTT , Eko, baru belajar enam pekan tepatnya 4-Agustus 2018 itu, diakui atau tidak bermunculan kepala desa terjerat masalah penggunaan dana desa baik yang ada di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sulawesi satu-persatu diperiksa penyidik dan ada juga Kejaksaan dan malah masuk bui.
Sementara di Sulawesi Selatan, terdengar di Luwu Raya, Bone , dan terakhir lima oknum Kepala Desa di Pinrang , sudah ditangani TIPIKOR Polres Pinrang. ” Lucunya oknum kepala desa yang terjerat korupsi di Pinrang , justru berpendidikan S-1 dan serenda-rendahnya SMA, ” ungkap Anzar pemerhati peduli anti korupsi kepada wartawan di kantor bupati Pinrang, Jumat (14/9) sore .” Saatnya kita jawab tantangan Mendes PDTT , sepanjang pers juga berani menulis apa adanya berdasarkan fakta di lapangan,” tegas Anzar. (NAS).
