Sinarlampung

Tag: Menpora Imam Nahrawi

  • Banyak Barang Bukti Disita KPK dari Ruangan Imam Nahrawi

    Banyak Barang Bukti Disita KPK dari Ruangan Imam Nahrawi

    Jakarta (SL) – Penyidik Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting terkait perkara skandal dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun 2018.

    Penyitaan dilakukan usai menggeledah ruangan Menteri Menpora Imam Nahrawi, ruangan Deputi IV Kemenpora, serta kantor KONI, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018. “Dari sejumlah lokasi itu kami menemukan cukup banyak ya dokumen-dokumen terkait dengan pokok perkara ini yaitu hibah dari Kemenpora ke KONI,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
    Menurut Febri, pihaknya akan mempelajari lebih jauh dokumen-dokumen tersebut untuk pengusutan kasus skandal hibah ini, sehingga bisa ditentukan saksi-saksi yang akan diperiksa nantinya. Ditanyai alasan sampai geledah ruangan Menpora, kata Febri, hal tersebut lantaran proses pengajuan dana hibah tersebut berkaitan erat dengan Menpora. “Karena proses pengajuan proposal itu kan ada alurnya mulai dari pihak pemohon sampai diajukan ke Menpora. Tadi dari ruangan Menpora diamankan sejumlah proposal-proposal dan dokumen hibah juga,” kata Febri.

    Diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yakni Sekretaris KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy (JEW), Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto selaku staf Kemenpora. Dana hibah Kemenpora kepada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut hanya “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. (VVA)

  • Dana Kemah dan Apel PII 2017 Dipermasalah, Menpora Mengaku Terkejut

    Dana Kemah dan Apel PII 2017 Dipermasalah, Menpora Mengaku Terkejut

    Surabaya (SL) – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkejut kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia (PII) 2017 dipermasalahkan penggunaan anggaranya. Saat ini kasus dana kemah tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya.

    “Tentu saya sangat terkejut sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan pada kegiatan yang digelar tahun lalu,” ujarnya ketika ditemui usai menghadiri prosesi wisuda Universitas Sunan Giri Surabaya di Dyandra Convention Center Surabaya, Ahad (25/11).

    Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo merupakan inisiasinya untuk menguatkan silaturahmi dan ukhuwah islamiah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor.

    Menurut dia, momentum tersebut adalah sangat bersejarah, bahkan dihadiri 20.000-an peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses. Bahkan, kata dia, dampaknya sangat bermanfaat tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), tetapi juga untuk bangsa Indonesia.

    “Semua sudah melalui prosesnya, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Akan tetapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah,” ucapnya.

    Dahnil Anzar Simanjuntak adalah ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat (23/11) terkait dengan dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16 s.d. 17 Desember 2017.

    Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah XVII akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 November 2018 di Yogyakarta.

    Terkait dengan pengembalian dana Rp2 miliar dari Pemuda Muhammadiyah ke Kemenpora, menteri asal Madura tersebut mengaku belum mengetahui secara detail. Namun, mekanismenya akan diserahkan ke Biro Keuangan karena butuh kajian serta telaah mendalam. (Republika)