Bandar Lampung (SL)- Menteri Sosial Tri Rismaharini uring uringan soal bantuan sosial (bansos) untuk Lampung yang belum tersalurkan. Sementara bansos Rp140 miliar jatah untuk Lampung sudah diberikan ke bank Himpunan Milik Negara (Himbara) sejak 31 Desember 2021 lalu.
Risma menegaskan, anggaran bansos senilai Rp 140 miliar itu sudah dikirim sejak Desember 2021. Pencairan bansos tersebut disalurkan melalui bank pemerintah dalam bentuk kartu bansos. “Tapi berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos tersebut,” kata Risma usai menyalurkan bantuan kepada pasien kronis di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat 4 Februari 2022 pagi
Untuk area Lampung, kata Risma, sebagian besar masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos adalah lansia dan disabilitas. “Di Lampung yang belum tersalurkan sekitar Rp140 miliar. Secara keseluruhan sekitar 18 – 20 persen belum tersalurkan,” kata Risma .
Kondisi belum tersalurkannya kartu berisi uang bansos itu juga membuat Risma kembali geram saat berkunjung ke Desa Gondang Rejo, Lampung Timur.
Dengan telah ditransfernya dana Bansos tersebut, kata Risma, seharusnya pihak bank langsung menyalurkan atau memberikan kartu bansos itu kepada masyarakat penerima.
Risma tambah emowi seketika saat melihat masih ada ribuan kartu bansos di dalam dus yang belum diberikan kepada masyarakat. “Ini kenapa masih ada ribuan kartu bantuan yang belum disalurkan. Ini haknya mereka,” kata Risma.
Risma mengatakan, Kemensos tidak bisa membagikan secara langsung kepada masyarakat dan seluruh anggaran bansos se-Indonesia sudah ditransfer ke bank. “Kita sudah tidak mencairkan lagi! Kita tutup sejak 31 Desember 2021 kemarin, dan bank mencetak kartu untuk dibagikan (ke masyarakat),” kata Risma.
Hal ini, menurut Risma, pihak bank pemerintah diyakininya sudah mencetak kartu bansos tersebut. “Kalau ini (kartu bansos) tidak dibagi, artinya kartu itu sudah di bank, masyarakat tidak bisa menikmati (bansos),” kata Risma.
Oleh karena itu yang perlu didorong adalah agar pihak bank bisa segera mengeluarkan atau membagikan kartu tersebut kepada para penerima manfaat. “Jadi yang perlu kita dorong, bagaimana kartu yang berisi uang itu bisa diterima oleh masyarakat,” kata Risma.
Diberitakan sebelumnya, Risma mengungkap anggaran senilai Rp 2,78 triliun yang merupakan dana bantuan sosial masih tertahan di bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu 19 Januari 2022, Risma memaparkan dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial.
Risma menyatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat. “Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima,” kata Risma.(Red)