Sinarlampung

Tag: Menteri Keuangan Sri Mulyani

  • PPMI Laporkan Presiden Jokowi Dan Dua Menteri Kabinet Kerja ke KPK Terkait Utang Negara

    PPMI Laporkan Presiden Jokowi Dan Dua Menteri Kabinet Kerja ke KPK Terkait Utang Negara

    Jakarta (SL) – Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melaporkan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya dilaporkan atas indikasi dugaan praktik korupsi.

    Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PPMI, Eggi Sudjana menuturkan, berdasarkan undang-undang KPK definisi korupsi memuat tiga unsur, yakni pertama perbuatan melawan hukum, kedua memperkaya diri dan atau orang lain, korporasi atau kelompok, ketiga merugikan negara. Atas hal itu, jika dikaitkan dengan utang pemerintahan Presiden Jokowi yang disebutnya mencapai Rp 5.250 triliun maka hal itu telah menenuhi tiga unsur yang disebut korupsi.
    “Dikaitkan dengan perspektif utang, yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini sudah masuk unsur tiga hal yang disebut korupsi. Perbuatan melawan hukumnya karena utang sudah melampaui, kelewat batas dari batas UU yang 30 persen. Kedua memperkaya diri dan kelompok, kita lihat nanti siapa yang harus diperiksa, dan ketiga sudah pasti merugikan negara,” tutur Eggi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).
    Berkenaan dengan itu, Eggi meminta KPK untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar tak lagi berutang hingga membebani negara. Selain itu, Eggi juga mendesak KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
    “Kita meminta kepada KPK periksa Jokowi, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan juga hitung juga kerugian negara yang terjadi dengan utang yang dahsyat ini. Karena diduga dengan ilmu hukum dan ilmu ekonomi, enggak akan bisa bayar, nah kalau nggak bisa bayar caranya gimana? Meres lagi rakyat, bagaimana cara meres rakyat? Ya lewat pajak, lewat naikin BBM, lewat naikin listrik, lewat naikin harga barang pokok itu namanya meres rakyat, ini nggak boleh presiden begitu,” tambahnya. (Geloranews)
  • Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Jakarta (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan 28 pertanyaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemeriksaan terkait dugaan kampanye terselubung.

    Pertanyaan yang diajukan, seputar gestur satu jari yang dilakukan Sri Mulyani saat acara pertemuan IMF-World Bank di Bali.

    “Jadi kami menyiapkan 28 pertanyaan seputar isi dari laporan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan kegiatan annual meeting IMF-World Bank di Bali,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo usai melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

    Ratna mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan pihaknya ke Sri Mulyani misalnya mengenai siapa penyelenggara acara, maksud gestur satu jari yang dilakukan dalam acara, hingga maksud dari ucapan Sri Mulyani yang ada dalam video.

    Menurut Ratna, seluruh pertanyaan direspons melalui penjelasan Sri Mulyani, yang kemudian dituangkan oleh Bawaslu dalam berita acara.

    Adapun penekanan pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu ke Sri Mulyani yaitu soal ucapan yang bersangkutan yang menyebut ‘one is for Jokowi, two is for Prabowo’, sembari mengacungkan satu jari.

    “Mungkin penekanannya kan berdasarkan potongan video itu. Kalau Bu Sri kan ada mengucapkan kata-kata, itu yang kami tanyakan,” jelas Ratna.

    Sri Mulyani sebelumnya tiba di kantor Bawaslu pukul 15.15 beriringan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga diperiksa atas dugaan kasus yang sama. Namun, pemeriksaan Luhut hanya berlangsung satu jam, sedangkan Sri Mulyani diperiksa selama hampir dua jam.

    Menurut Ratna, perbedaan durasi pemeriksaan tersebut karena adanya perbedaan pengembangan pertanyaan.

    “Ini kan tergantung gaya dan kebutuhan perkembangan pertanyaan. Mungkin karena kami masih membutuhkan beberapa pertanyaan kunci maka mungkin waktunya lebih lama,” kata Ratna.

    Sri Mulyani dan Luhut dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Mereka menduga, tindakan keduanya mengacungkan satu jari adalah bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01.

    Pelapor menilai, tindakan Sri Mulyani dan Luhut melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

    Gestur satu jari Luhut dan Sri Mulyani beredar melalui video yang viral di media sosial.

    Dalam video tersebut terlihat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan gestur satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

    Pada mulanya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari, tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.

    Luhut dan Sri Mulyani lantas melakukan koreksi, dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari. (kompas)

  • Heri Gunawan: Sri Mulyani Sudah Menyerah Selamatkan Rupiah?

    Heri Gunawan: Sri Mulyani Sudah Menyerah Selamatkan Rupiah?

    Jakarta (SL) – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyerah dalam menyikapi kian tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Penilaian ini didasarkan pada respons Sri Mulyani terhadap posisi rupiah yang sempat ditransaksikan senilai Rp 15.252 per dollar AS di perdagangan pasar spot, Selasa (9/10).

    Sri menyatakan nilai dollar AS akan terus bergerak ke satu titik ekuilibrium baru seiring langkah The Fed yang akan menaikkan suku bunga beberapa kali di tahun depan.

    Pernyataan itu menurut Heri, keluar setelah eks direktur pelaksana Bank Dunia itu gagal meyakinkan sentimen publik bahwa rupiah baik-baik saja. Sehingga, Sri Mulyani mulai memberanikan diri untuk mengakui bahwa pelemahan rupiah akan terus berlanjut.

    “Pernyataan bahwa dollar sedang mencari titik ekuilibrium baru seiring langkah the Fed yang akan menaikan suku bunganya beberapa kali di tahun depan, pertanda Sri Mulyani telah ‘lempar handuk’ untuk mengatasi tingginya nilai dollar,” ucap Heri kepada JPNN, Rabu (10/10).

    Mumetnya menteri keuangan terbaik di Asia ini, lanjut politikus Gerindra itu, terutama karena sikap keras kepala yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang terus meminta kebijakan yang diambil menkeu tetap populis.

    Di sisi lain, perubahan sikap Sri Mulyani ini setidaknya menandakan dua hal. Pertama, ini dapat diartikan secara tidak langsung bahwa ada perbedaan pendapat di internal pemerintah dalam merespon pelemahan Rupiah.

    “Kebijakan yang diambil sejauh ini terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menahan depresiasi rupiah. Tim ekonominya merasa perlu diambil kebijakan yang lebih drastis, namun presiden nampaknya lebih suka dengan kebijakan yang populis demi mempertahankan elektabilitasnya,” tutur Heri.

    Kedua, perubahan sikap Sri Mulyani juga akan diikuti oleh Bank Indonesia, yang merasa intervensi pasar tidak cukup efektif menahan pelemahan nilai tukar, dan mengandung risiko menguras cadangan devisa.

    “Kami memperkirakan rupiah akan bergerak terus menuju Rp 16.000,00 per dollar sampai dengan akhir tahun, jika tidak ada kebijakan yang drastis dari pemerintah,” tandas legislator asal Jawa Barat ini. (Repelita)

  • Sri Mulyani: Kredit Bank Bisa Dihapus Bagi Masyarakat Yang Terdampak Gempa di Sulteng

    Sri Mulyani: Kredit Bank Bisa Dihapus Bagi Masyarakat Yang Terdampak Gempa di Sulteng

    Jakarta (SL) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memiliki beberapa upaya dalam memulihkan perekonomian Palu dan Donggala pasca gempa dan tsunami.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghapus seluruh kredit perbankan khususnya bagi masyarakat yang terdampak.

    “Tindakan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi sama seperti yang bisa dilakukan sebelumnya semua kredit-kredit terhadap perbankan itu bisa dihapuskan sehingga itu tidak menimbulkan beban,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

    Pemerintah, kata Sri Mulyani juga akan memberikan fasilitas secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana seperti kredit pembiayaan melalui ultra mikro, maupun KUR. “Kalau kita rekonstruksi kita juga akan lihat siapa kontraktornya sehingga dia juga bisa menimbulkan kegiatan ekonomi,” tambah dia.

    Fokus pemerintah dalam membangkitkan kembali kegiatan ekonomi di Palu dan Donggala dengan membuat masyarakat tenang dan tidak khawatir lagi dengan adanya bencana. Yang dilakukan adalah memulihkan kembali fasilitas dasar seperti kelistrikan, air bersih, sistem telekomunikasi, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya.

    “Kemudian kita dengan kegiatan yang lebih merasa mereka merasa keamanan yang terjamin. Maka kemudian kita akan secara bertahap melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya,” papar dia. (df/net)

  • Strategi Sri Mulyani Mengatasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

    Strategi Sri Mulyani Mengatasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

    Jakarta (SL) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah demi stabilitas perekonomian Indonesia.

    Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hampir menyentuh level psikologis baru di angka Rp 14.900/US$. Pada pukul 13:00 WIB, Rp 14.897/US$, melemah 0,59% dari penutupan perdagangan kemarin.

    Sementara itu, pada tahun depan dalam asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 14.400/US$.

    Bendahara negara pun memahami, tekanan terhadap nilai tukar masih akan berlanjut hingga tahun depan. Pemerintah, pada 2013 kala itu membeberkan strategi untuk mengatasi hal tersebut.

    Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar ketika itu? Berikut dikutip CNBC Indonesia dalam ‘Laporan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi tentang RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan’

    “Pengelolaan yang prudent dari pergerakan nilai tukar pemah dilakukan Pemerintah pada saat terjadinya kondisi “Taper Tantrum” pada pertengahan 2013. Saat itu, rencana perubahan kebijakan moneter The Fed (tappering) membuat banyak negara berkembang sangat terpukul, khususnya dalam hal terjadinya arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar. Indonesia saat itu juga merupakan negara yang terpengaruh kondisi tersebut. Dalam kondjsi tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi tekanan pada nilai tukar dan meredakan volatilitas di pasar keuangan. Upaya bersama kemudian dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Kenangan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

    Beberapa kebijakan diambil pemerintah untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar dan menstabilkan ekonomi, antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya dan berorientasi ekspor, pengenaan pajak tambahan untuk produk-produk mewah, penurunan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor, kebijakan penggunaan biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar.

    Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian bekerja cukup efektif dalam menstabilkan perekonomian dan menurunkan volatilitas nilai tukar.”

    Usulan untuk menyesuaikan harga bensin, memang dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada di CAD (Current Account Deficit).

    “Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan. Sebaiknya; harga BBM dinaikkan,” kata Chatib

    Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. “Para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil,” tegas Chatib.

    Selain menyesuaikan harga bensin bersubsidi, Sri Mulyani juga bakal mengenakan pajak tambahan untuk produk mewah, dan menurunkan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

    “Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian bekerja cukup efektif dalam menstabilkan perekonomian dan menurunkan volatilitas nilai tukar,” tegas Sri Mulyani. (net)

  • Tangani Gempa Bumi Lombok Sri Mulyani Siap Kucurkan Dana Sebesar Rp4 Triliun

    Tangani Gempa Bumi Lombok Sri Mulyani Siap Kucurkan Dana Sebesar Rp4 Triliun

    Jakarta (SL) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4 triliun.

    Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan anggaran sekitar Rp34,9 miliar sudah digunakan untuk membangun kembali bangunan yang rusak oleh Kementerian PUPR bersama masyarakat. Saat ini, menurut dia, Kementerian Keuangan sudah siap mengucurkan dana mencapai Rp4 triliun jika dibutuhkan.

    “Ibu Menteri Keuangan siapkan Rp4 triliun, jadi kalau darurat nanti bisa ditambah,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (8/10).

    Dody menyatakan masyarakat tak perlu khawatir mengenai besarnya anggaran untuk penanganan gempa tersebut. Pasalnya, setiap pengeluaran dan penyerapan diawasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Laporan keuangan juga diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya.

    Sementara itu, Sri Mulyani mengaku hingga kini telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa di NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makanan dan minuman masyarakat terdampak gempa.

    “Kemarin sekitar Rp35 miliar, di Lombok paling banyak, kemudian beberapa ratusan juta untuk daerah lainnya. Jadi total Rp37 miliar-Rp38 miliar,” kata Sri Mulyani.

    Ia tak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Pasalnya, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Terkait penambahan anggaran hingga Rp4 triliun, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB.

    Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat. Namun, bantuan dana tersebut tak seragam, tetapi berbeda-beda bergantung kerusakannya.

    Ia menjelaskan, timnya akan memverifikasi kerusakan rumah dan membaginya ke dalam tingkatan rusak berat, sedang, dan ringan.

    “Berat dibantu Rp50 juta, sedang Rp25 juta, dan ringan Rp10 juta. Bantuannya tadi diputuskan tapi perlu dipastikan karena menyangkut jumlah bantuan,” kata Basuki.

    Ia menyatakan tanggap darurat yang dikomando Menko Polhukam Wiranto kemungkinan akan berlangsung dalam waktu lama karena hampir semua rumah hancur.

    Berdasarkan data sementara yang diperolehnya terdapat sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9220 rusak berat.

    Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah bakal dilakukan masyarakat dengan pengawasan dan bantuan teknis dari Kementerian PUPR. Sistem ini bisa berjalan baik karena telah diterapkan saat bencana alam di Aceh dan Yogyakarta beberapa waktu lalu.

    “Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang akan digaet PUPR. Itu harus kalau enggak, nanti mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi tak tahan gempa,” ucap Basuki.

    Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan tenda yang dapat bertahan sekitar enam hingga tujuh bulan.

    Selain pemulihan rumah, Kementerian PUPR juga mengecek infrastruktur lainnya seperti bendungan. Saat ini, seluruh bendungan terpantau aman. Adapun 12 jembatan mengalami retak, tapi secara struktural aman.

    Kementerian PUPR juga telah mengecek sekaligus memperbaiki fasilitas publik, seperti Puskesmas dan sekolah. Basuki menyebut anak-anak setidaknya bisa bersekolah kembali pada 24 Agustus mendatang.

    Basuki menuturkan pihaknya juga bertugas menjamin ketersediaan air bersih. Basuki menyebutkan 12 sumur bor sudah diaktifkan di Lombok Utara. Jajarannya juga sudah mendatangkan 13 mobil tangki air ke pengungsian.

    Menurutnya, ia saat ini masih perlu berusaha memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat. Dari 500 mandi, cuci, kakus (MCK) yang dibutuhkan, PUPR baru bisa memberikan sebanyak 50 unit. Namun, pihaknya masih akan mendatangkan lagi dari Jakarta dan Surabaya. (CNN Indonesia)

  • Pertama Kali, Pendapatan RI akan Tembus Rp 2.000 T Tahun Depan

    Pertama Kali, Pendapatan RI akan Tembus Rp 2.000 T Tahun Depan

    Bogor (SL) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan adalah pertama kalinya pemerintah bakal mendapatkan pendapatan negara sebesar Rp 2.000 triliun. Sri Mulyani menyampaikan hal ini usai sidang kabinet paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat.

    “Pertama kali pendapatan di tahun depan akan menembus Rp 2.000 triliun, karena selama ini pendapatan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun. Tahun ini akan mendekati Rp 1.900 triliun, dan tahun depan menembus Rp 2.000 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (18/7/2018).

    Sri mulyani menuturkan, dengan penerimaan negara yang sebesar Rp 2.000 triliun maka terdapat ruang bagi setiap kementerian/lembaga untuk memperluas program prioritas.

    “Dengan Rp 2.000 triliun ini kami bisa membelanjakan belanja kementerian lembaga dan daerah

    Dalam RAPBN 2019, Sri Mulyani juga mengumumkan ada asumsi dasar makroekonomi yang diubah dari postur sementara. Yaitu, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% dari yang sebelumnya 5,2-5,6%, nilai tukar, dan harga minyak menjadi US$ 70 per barel dari postur US$ 60-70 per barel. (net)