Sinarlampung

Tag: Money Politic

  • Aneh! Bawaslu Lampung Panggil Saksi Dugaan Bagikan Uang yang Telah Meninggal

    Aneh! Bawaslu Lampung Panggil Saksi Dugaan Bagikan Uang yang Telah Meninggal

    Lampung Timur (SL) – Bawaslu Lampung memanggil warga Totoprojo, Way Bungur, Lampung Timur, H Samijo yang telah wafat dua tahun lalu untuk memberikan keterangan terkait pembagian uang yang dilakukan oleh Siti Puriha.

    Dalam panggilan tersebut Bawaslu Lampung meminta yang bersangkutan hadir pada Senin, 2 Juli 2018. Adapun keterangan waktu tidak disebutkan dalam panggilan klarifikasi tersebut.

    Hal ini disampaikan oleh pihak keluarga Almarhum H. Samijo, Supriyanto selaku keponakannya Senin, 2 Juli 2018.

    “Iya saya menerima surat dari Bawaslu Lampung yang ditujukan kepada Bapak H. Samijo. Kami pihak keluarga tidak terima, orang yang sudah meninggal dibawa-bawa,” ungkapnya.

    Masih kata dia, surat tersebut bernomor 184/K.I.A/PM.06.01/VII/2018. “Kita tidak ada yang kesana (Bawaslu Lampung). Saya sangat keberatan dalam pemanggilan tersebut,” jelasnya.

    Terpisah Ketua Laskar Merah Putih Lampung Timur Amir mengatakan terdapat keanehan dalam pemanggilan H. Samijo karena yang bersangkutan telah meninggal. “H Samijo udah meninggal 24 Agustus 2016. Dua tahun lalu, saya ditanyain keluarganya karena mereka minta pendapat. Ini aneh pemanggilannya,” tuturnya.

    Masih kata dia, anaknya (almarhum) terus konsultasi dengan panggilan ini. “Ya aneh ini, kalau yang laporan itu benar kan saksinya juga benar ada. Lha ini saksinya sudah meninggal kan aneh. Jangan hanya asal saja lapornya,” tegasnya.

    Amir menambahkan kasihan pihak keluarga atas pemanggilan almarhum. “Inikan melukai perasaan keluarganya. Harusnya bisa dicrosscek terlebih dahulu sebelumnya,” tandasnya. (red)

  • Warga Pringsewu Dipaksa Ngaku Terima Uang dari Arinal – Nunik

    Warga Pringsewu Dipaksa Ngaku Terima Uang dari Arinal – Nunik

    Pringsewu (SL) – Warga Pringsewu dipaksa mengaku untuk menerima uang dari pasangan calon nomor tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia.

    Hal ini disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Pringsewu, Sagang Nainggolan Jumat, 29 Juni 2018.

    “Asroni tadi saya panggil dan dia bilang tidak pernah menerima uang dari relawan (Arinal-Nunik). Kejadiannya itu saat dibawa ke Panwas pada 28 Juni 2018 dia diminta mengakui oleh oknum dari pihak paslon lain bahwa menerima uang dari Arinal-Nunik,” ungkapnya.

    Sagang melanjutkan ketika menjawab pertanyaan Panwas dan polisi Asroni mengaku tidak menerima. “Dia bicara langsung ke saya bahwa tidak menerima uang dari relawan ketika menjawab Panwas. Saya juga tidak kenal Asroni. Di Panwas polisi sempat mengatakan bertele-tele pengakuannya. Sebelumnya laporan dari pelapor bahwa Asroni menerima uang karena dalam posisi dipaksa,” jelasnya.

    Wakil Ketua DPRD Pringsewu ini menjelaskan bahwa Asroni dipaksa oleh beberapa orang untuk mengakui menerima uang. “Dia mengakui saja menerima uang tapi pas di Panwas dia bilang saat dipaksa untuk menerima uang. Padahal tidak sama sekali menerima uang,” tuturnya.

    Handphone Asroni, lanjut Sagang, juga diambil oleh Panwas Pringsewu. “Handphone diambil jadi tidak bisa menghubunginya,” imbuhnya.

    Dia mengecam tindakan oknum yang memaksa warga untuk mengakui kalau menerima uang. “Inikan sudah pemaksaan dan tindakan yang tidak dibenarkan. Apalagi sampai diancam harusnya penyelenggara bisa melihat lebih jelas motifnya,” ulasnya

    Udin mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan uang kepada Asroni. “Asroni dipaksa mengakui menerima uang dari saya pada Rabu malam saat kakak sepupunya Lina didatangi sejumlah orang. Kakak sepupunya mengakui bahwa mendapatkan uang dari Asroni yang uang tersebut untuk biaya berobat Mulyono,” tuturnya.

    Masih kata dia, pada hari Kamis, 28 Juni 2018 Asroni kembali ke Panwas Kabupaten Pringsewu dan menyabut pernyataannya kalau saat pertama kali memberikan keterangan karena tekanan dan paksaan. “Itu karena dipaksa,” urainya.

    Asroni, lanjut dia, memberikan keterangan karena sudah dipaksa. “Saya juga dimintai keterangan tapi tidak ada kaitannya dengan pilkada karena panggilan tersebut juga nama Udin ditempat kan banyak. Jadi buat apa saya datang karena disitu juga setelah pilkada,” tandasnya. (red)

  • Diduga Money Politic Beredar Saat Serangan Fajar di Penumangan Baru Tubaba

    Diduga Money Politic Beredar Saat Serangan Fajar di Penumangan Baru Tubaba

    Tulangbawang Barat (SL) – Dugaan Money Politic kembali Ditemukan di Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

    Panwaslu setempat mendapatkan laporan bahwa Siti Fatonah seorang wanita dilaporkan membagi-bagikan amplop berisi sejumlah uang kepada warga dan mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

    Midiyan, Ketua Panwaslu Tubaba membenarkan bahwa pihaknya mendapat laporan tersebut dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Tiyuh Penumangan Baru. Sehingga, dirinya langsung turun ke Balai Tiyuh Penumangan Baru dan mengecek kebenaran informasi tersebut.

    “Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.44 wib ba’da Maghrib yang mana ada warga yang melapor pembagian amplop berisi uang tersebut kepada warga sekitar,”kata Midiyan saat di Balai Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (27/6/2018).

    Kedatangan Panwaslu Tubaba untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan menjemput pelapor dan terlapor.” Ini pelapor mau kami bawa ke Sekretariat Panwaslu Tubaba, sementara Siti Fatonah sudah tidak berada ditempat, bahkan rumahnya sudah dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni),”cetusnya. (Angga)

  • Pemprov Lampung Berkoordinasi Dengan Kemendagri Monitoring Pelaksanaan Pilkada Tanpa Money Politic

    Pemprov Lampung Berkoordinasi Dengan Kemendagri Monitoring Pelaksanaan Pilkada Tanpa Money Politic

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan jalannya Pemilihan Kepala Daerah 27 Juni 2018 berlangsung baik tanpa “money politics”.

    Dalam koordinasi itu diharapkan tingkat partisipasi pemilih lebih dari 77%, “Pada H-1 menjelang Pilkada, Pemerintah Provinsi Lampung melalui semua instansi terkait dan Tim Ahli dari Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring untuk memastikan pesta demokrasi dapat memilih Pemimpin yang terbaik tanpa “money politics” dengan tingkat partisipasi pemilih diharapkan lebih dari 77%. Dan tentunya menjaga netralitas ASN,” ujar Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Herry Suliyanto saat menerima kunjungan Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri dalam rangka monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Ruang Kerja Asisten Selasa (26/6/2018).

    Koordinasi ini merupakan bagian dari salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral terakit jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT), masalah administrasi dan kependudukan, serta terkait pengamanan pilkada. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung dan TNI.

    Sementara itu, Staf khusus Menteri Dalam Negeri Budi Prasetyo dalam kesempatan itu mengungkapkan pesta demokrasi membutuhkan anggaran yang cukup besar dan menyangkut keberlangsungan masyarakat Lampung. “Pada prinsipnya Tim yang datang hanya untuk mengkonfirmasi masalah sosialisasi pelaksanaan Pilkada, E–KTP, dan kesiapan semua pihak untuk memastikan semua masyarakat yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi  aktif,” tegas Budi.

    Menurut Budi, penyelenggaraan Pilkada merupakan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi sesuai dengan amanat Undang – Undang Kemetrian Dalam Negeri juga memiliki tanggung jawab. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Achmad. S yang hadir mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra mengatakan pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018 di Provinsi Lampung sudah siap melayani pemilih pemula.

    Kesiapan Pemprov juga disampaikan oleh Perwakilan Kesbangpol yang menyatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi Pilkada bersama KPU dan Bawaslu hingga ke pemilih pemula. Kesbangpol juga bekerjaama dengan berbagai media, baik media mainstream maupun media luar ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada dan meminimalisir hoax. (Humas Prov)

  • Sentra Gakumdu Pesisir Barat Telusuri Dugaan Money Politic Cagub No 2

    Sentra Gakumdu Pesisir Barat Telusuri Dugaan Money Politic Cagub No 2

    Pesisir Barat (SL) – Dugaan politik uang (money politics), dari pasangan calon Gubernur Lampung  nomor urut 2, Herman HN-Sutono, yang diduga membagi-bagikan amplop berisikan uang dua lembar pecahan Rp100 ribu dan satu lembar pecahan Rp50 ribu. Terus ditelusuri oleh Sentra Gakumdu, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memenuhi syarat formil dan materilnya.

    Anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Heri Kiswanto, menjelaskan, proses dugaan politik uang tersebut juga turut ditelusuri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslu Pesibar, untuk menguatkan saksi-saksi.

    “Saat ini memang ke-3 unsur tersebut sedang menelusuri lebih dalam. Tetapi kami juga ikut menguatkan saksi dan bukti, dan bila memang dugaannya seperti itu, akan kita frontier ke dalam UU Nomor 10 tahun 2016. Dan bila sudah memenuhi unsur bisa langsung teregistrasi untuk dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan,” papar Heri, via sambungan ponselnya, Minggu (27/5).

    Kata Heri, meski sudah memenuhi unsur dan bukti, prosesnya akan ditindak langsung oleh Sentra Gakumdu . “Kami (Panwaslu) belum bisa menentukan karena harus memenuhi kajian di Gakumdu. Tapi yang jelas dugaan politik uang itu memang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono,” tegas Heri.

    Untuk diketahui, kampanye dialogis tersebut dilaksanakan di Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, yang dihadiri oleh bakal calon saksi untuk paslon nomor urut 2 Herman HN- Sutono, dari 5 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Bangkunat, Ngaras, Ngambur, Pesisir Selatan dan Way Krui, dihelat pada tanggal 22 Mei lalu.

    Kegiatan itu berlangsung pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Juga dihadiri juru kampanye paslon nomor 2, Ustad Ismail Saleh, Lakat Amin, Rahma Wati dan Zaidi (kordinator saksi kecamatan Bangkunat).

    Saat ditelusuri,  terdapat dugaan pelanggaran politik uang (money politics) yang terjadi di lapangan depan Gedung Sekolah MTS, yang dilakukan oleh Zaidi selaku Kordinator Saksi kecamatan Bangkunat dengan cara membagi-bagikan amplop yang berisikan uang dua lembar pecahan senilai Rp100 ribu dan satu lembar pecahan Rp50 ribu.

    Temuan itu pun langsung ditemukan oleh Kordiv HPP ABD Kodrat S, Efriansyah selaku staff Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, serta seluruh jajaran Panwascam Ngambur dan Krui Selatan.

    Atas kejadian tersebut Panwaslu kabupaten Pesibar menyita, 1 kaos bergambar depan dan bertuliskan ‘pilihan kita nomor urut 2’, logo partai PDI Perjuangan bergambar Herman HN-Sutono, serta satu buah amplop yang sudah terbuka dan satu lembar uang senilai Rp50 ribu yang diperoleh dari salah satu calon saksi Kecamatan Bangkunat atas nama Zaidi.

    Padahal, sebelum ditemukan dugaan politik uang tersebut dan sebelum memasuki tahapan kampanye, Kordiv PHL Heri Kiswanto, Sudah melakukan pencegahan serta himbauan kepada seluruh tim paslon, namun hal itu tetap terjadi. (NN)

  • Tolak Money Politic, Bachtiar Basri Kampanye Dialogis Di Kota Negara

    Tolak Money Politic, Bachtiar Basri Kampanye Dialogis Di Kota Negara

    Calon Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, saat melakukan Kampanye Dialogis di Desa Kota Negara Kec. Sungai Utara, Kamis, (29/03/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Hi. Bachtiar Basri hadiri Kampanye Dialogis Terbatas di Dusun II Pulau Panggung, Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utata Kabupaten Lampung Utara, pada Kamis (29/03/2018).

    Dalam tahapan kampanye kali ini, Bachtiar Basri mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kec. Sungkai Utara untuk kembali memenangkan pasangan calon Ridho- Bachtiar.

    “Kota Negara bukanlah desa yang asing bagi saya karena desa ini merupakan cikal bakal keluarga besar saya. Bersama keluarga, saya memiliki komitmen untuk terus membangun Desa Kota Negara, baik itu membangun infrastruktur pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Dirinya berharap, kepada seluruh masyarakat dan keluarga besar yang berada di Desa Kota Negara ini kedepannya tidak tergiur dengan Money Politik.

    “Saya ingatkan baik yang memberi uang ataupun yang menerima dapat terkena sanksi pidana. Oleh sebab itu, kami dalam kampanye ini tidak memberi uang. Jika ada calon yang memberi uang, laporkan saja kepada pihak-pihak yang berwenang,” pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Muhamad Syarif (75), tokoh masyarakat setempat, mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi kehadiran Calon Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, ditengah-tengah masyarakat Desa Kota Negara. Dirinya menjelaskan bahwa sosok Bachtiar Basri merupakan warga asli masyarakat Desa Kota Negara.

    “Saya mewakili masyarakat Desa Kota Negara berharap dengan hadirnya Bachtiar di Kota Negara ini dapat memberikan kemajuan bagi tanah kelahiranya yang lebih baik lagi,” harapnya. (rls/ardi)