Sinarlampung

Tag: Muhammadiyah

  • Anwar Usman Melawan! Kenegarawannya Dipertanyakan?

    Anwar Usman Melawan! Kenegarawannya Dipertanyakan?

    Jakarta – Pasca diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melawan dengan menyampaikan pernyataannya, salah satunya menyebut putusan MKMK sebagai fitnah yang sangat keji.

    Ia secara terbuka mengatakan ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadapnya terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Pernyataan itu disampaikan Anwar Usman dalam konferensi pers, Rabu (8/11) siang atau sehari setelah sidang pleno MKMK mengucapkan putusannya, yakni memutuskan Anwar terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat usia cawapres. Atas pelanggaran etik berat itu, MKMK memutuskan memberikan sanksi mencopot Anwar dari jabatan Ketua MK.

    “Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan adalah milik Allah SWT. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua MK tidak sedikitpun membebani diri saya,” kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK, Rabu siang.

    Ia juga menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka. Menurut dia, hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional.

    “Penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa saya, adalah Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung, yang telah meniti karier sejak 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai Hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun Hakim di Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2011, dan telah saya jalani tanpa melakukan suatu perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga tidak pernah melanggar etik sebagai Hakim Konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011,” katanya.

    Selain itu ia merasa difitnah dalam menangani perkara nomor 90 terkait batas usia cawapres.

    “Fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar atas hukum dan fakta,” katanya.

    Kenegarawan Anwar Usman Dipertanyakan

    Menyikapi pernyataan Anwar Usman yang terang-terangan melawan, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, perlawanan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terhadap sanksi etik berat yang ia terima sebagai bentuk tidak menghormati putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

    “Kami melihat semakin terang Anwar Usman sebagai hakim konstitusi tidak menghormati putusan MK. Pandangan yang disampaikan lebih pada pembelaan dan perlawanan kepada putusan MKMK,” ujar Trisno, Rabu (8/11/2023).

    Trisno menilai, Anwar Usman menunjukkan sikap yang jauh dari sikap kenegarawanan yang menjadi syarat utama seorang hakim MK.

    Sementara Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (Pakar HTN UGM), Zainal Arifin Mochtar mengungkap sejumlah alasan mengapa Anwar Usman bertutur di luar nalar Majelis Kehormatan MK (MKMK). Menurut Zainal, Anwar tak diperiksa sendirian, melainkan bersama 8 Hakim Konstitusi lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa dalihnya soal pembunuhan karakter dan fitnah tidaklah valid.

    (RED)

  • PDM Pringsewu Periode 2022-2027 Dikukuhkan, Prof Sudarman: Mari Benahi Tata Kelola Keuangan

    PDM Pringsewu Periode 2022-2027 Dikukuhkan, Prof Sudarman: Mari Benahi Tata Kelola Keuangan

    Pringsewu (SL) – Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pringsewu dikukuhkan untuk periode 2022-2027. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pringsewu, H. Giarto, S.Ag., M.Pd.I dan di saksikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Sudarman, MA., dan pembacaan SK kepengurusan di bacakan oleh Musarwan,S.Pd, di Aula SD Muhammadiyah Pringsewu, Minggu, (10/92023)

    Dalam sambutannya, Ketua PDM Pringsewu, Giarto mengajak seluruh pengurus PDM untuk menyisihkan waktu untuk perjuangan di Muhammadiyah, mengutamakan kepentingan dakwah dari pada kelompok, dan aktif di lingkungan sekitar.

    “Kita hidupkan gerakan Muhammadiyah berbasis ranting. Majelis dan lembaga bekerja keseluruhan sesuai setara prioritas, semakin ke depan semakin bertambah gerakan kita makin kuat,” harapnya.

    Sementara itu, Prof. Sudarman mengapresiasi PDM Pringsewu yang telah mengirim laporan musda dan muscab se-Kabupaten Pringsewu. Ia juga bangga karena periode ini mengumpulkan kembali keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah.

    “Mari periode sekarang kita benahi tata kelola keuangan modern, bagus, transparan, dan unggulan. Tata kelola Amal Usaha Muhammadiyah,” ajaknya.

    Acara yang dihadiri oleh Ketua PWM Lampung, PDM Pringsewu, PDA Pringsewu, PDPM Pringsewu, PDNA Pringsewu, para pengurus Majelis dan Lembaga, serta Amal Usaha Muhammadiyah, dan acara ini ditutup oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pringsewu, Giarto. (Wagiman)

  • Pemuda Muhammadiyah Lampung Audiensi dengan DPD PDIP Lampung

    Pemuda Muhammadiyah Lampung Audiensi dengan DPD PDIP Lampung

    Bandar lampung (SL) – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jalan Pangeran Emir M. Noer, Bandar Lampung, Senin 14 Agustus 2023.

    Audiensi ini dilakukan terkait dengan video viral Parosil Mabsus, mantan Bupati Lampung Barat dari Partai PDI Perjuangan Lampung.

    Dalam audiensi tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung M. Shofwan Taufiq mengatakan bahwa, Muhammadiyah bukan organisasi politik dan Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh partai politik. Muhammadiyah juga menolak segala bentuk ujaran kebencian dan intoleransi.

    Shofwan juga meminta DPD PDI Perjuangan Lampung untuk membina kadernya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia juga menuntut Parosil Mabsus untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada Muhammadiyah dengan datang ke kantor Muhammadiyah Provinsi Lampung.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung Sutono mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sudin menyampaikan permohonan maaf atas video viral yang dilakukan oleh Parosil Mabsus.

    Sutono mengatakan bahwa DPD PDI Perjuangan Lampung akan segera mengarahkan Parosil Mabsus untuk datang ke kantor Muhammadiyah untuk meminta maaf.

    Selain Sutono, acara audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa DPD PDI Perjuangan Lampung Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga DPD PDI Perjuangan Lampung Deddy Wijaya Candra, dan Wakil Ketua Bidang Kebudayaan DPD PDI Perjuangan Lampung May Sari Berty.

    Sementara itu, hadir dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung, yaitu Ketua M. Shofwan Taufiq, Sekretaris Heri Agustiawan, Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan Amiruddin Awalin, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kewirausahaan Ahmad Latiful dan Wakil Sekretaris Bidang SBO dan Pariwisata A. Fazri Siagian.

    Di akhir audiensi, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. (Wagiman)

  • Muhammadiyah Berkontribusi Positif Bagi Masyarakat Indonesia

    Muhammadiyah Berkontribusi Positif Bagi Masyarakat Indonesia

    Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dan saat ini memiliki lebih dari 30 juta anggota.

    Muhammadiyah memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang ditandai dengan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

    Muhammadiyah memiliki berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visinya, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Muhammadiyah juga memiliki berbagai macam lembaga yang bergerak di bidang-bidang tersebut.

    Muhammadiyah saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan, seperti tantangan dari perkembangan teknologi dan informasi, dan tantangan dari perbedaan pendapat. Namun, Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk mencapai visinya.

    Muhammadiyah yakin bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan, Muhammadiyah dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

    Berikut adalah beberapa motivasi yang dapat diberikan kepada Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini.

    Pertama, Muhammadiyah harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

    Kedua, Muhammadiyah harus terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman.

    Ketiga, Muhammadiyah harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam tubuh organisasi.

    Keempat, Muhammadiyah harus tetap berpihak kepada rakyat dan berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

    Dengan motivasi-motivasi tersebut, Muhammadiyah diharapkan dapat terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.

    Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertama, Muhammadiyah telah mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Kedua, Muhammadiyah telah membangun berbagai macam rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ketiga, Muhammadiyah telah meluncurkan berbagai macam program bantuan sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Keempat, Muhammadiyah telah mengembangkan berbagai macam usaha ekonomi yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    Inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Muhammadiyah telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat Indonesia. Muhammadiyah juga telah membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

    Muhammadiyah akan terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

    Muhammadiyah yakin bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan, Muhammadiyah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

    Muhammadiyah Unggul Berkemajuan !!!

  • Enam Nilai Pimpinan Muhammadiyah Lampung Kedepan

    Enam Nilai Pimpinan Muhammadiyah Lampung Kedepan

    Salah satu agenda musyawarah wilayah (Musywil) Muhammadiyah Lampung ke-26 di Lampung Timur 11-12 Februari 2023 adalah memilih 13 orang (Formatur) untuk memimpin Muhammadiyah wilayah Lampung periode 2022-2027. Tentunya ini bukan persoalan mudah atau sulit, namun yang harus dipertimbangkan adalah kelayakan untuk memimpin Muhammadiyah Lampung lima tahun ke depan. Jelasnya bahwa Pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung ke depan harus dipimpin oleh kader Muhammadiyah yang teruji dalam berorganisasi dan kepemimpinan.

    Jikalah kita membaca hasil Muktamar ke-48 tanggal 18–20 November 2022 di Surakarta, hal 97-116 tentang isu-isu strategis yang ranah kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Keumatan (fenomena rezimintasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, reformasi tata kelola filantropi Islam, beragama yang mencerahkah, autentisitas wasathiyah Islam, spritualitas generasi milenial). Kebangsaan (memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, antisipasi agung population, memperkuat integrasi nasional, ekonomi berkeadilan sosial). Kemanusiaan Universal (membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar-negara, menguatnya xenofobia).

    Hal ini tentunya harus juga menjadi catatan peserta musyawarah wilayah ke 36, dalam menentukan 13 nama yang akan dipilih. Berbagai catatan sudah pasti dimiliki oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pimpinan Muhammadiyah Lampung ke depan sehingga mampu menangkap dan meneruskan isu-isu strategis yang telah dirumuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Setidaknya adalah 6 nilai dasar yang harus dimiliki oleh 13 nama yang akan dipilih, sebagai berikut.

    Pertama, nilai keulamaan. Sudah pasti bahwa kemapanan dalam pemahaman keislaman menjadi nilai pertama. Seorang pemimpin Muhammadiyah tentunya harus mampu menerjemahkan dan mampu mendemonstrasikan Islam baik dalam perilaku maupun mimbar-mimbar kajian serta pengajian baik yang diadakan oleh persyarikatan maupun di luar persyarikatan. Nilai keulamaan ini menjadi penting, sebab Muhammadiyah itu disebut berjalan jika ada kajian keislaman secara rutin.

    Selian itu Muhammadiyah mendaulat dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah dan tajdid, tentunya kedaulatan tersebut kan bisa dituntun dengan kuat dari seorang pemimpin yang memiliki nilai keulamaan.

    Kedua, nilai intelektual. Dengan tantangan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan yang maupun tidak maupun harus dihadapi oleh Muhammadiyah dan memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Tentunya membutuhkan pimpinan yang memiliki kemampuan berpikir yang dituangkan dalam tulisan dan kemampuan ucapan dalam narasi-narasi yang mencerdaskan dan mencerahkan.

    Akan banyak persoalan yang datang ke Muhammadiyah, dan yang dibutuhkan adalah sumbangsih pemikiran yang luas dan mendalam. Oleh karenanya, nilai intelektual bagi seorang pimpinan Muhammadiyah tidak akan mungkin bisa dilepaskan.

    Ketiga, nilai administrasi. Muhammadiyah adalah organisasi yang secara administrasi tersusun dengan rapi. Semua ter cacatan serta dapat dipertanggung jawabkan. Dari hal inilah bahwa pemimpin Muhammadiyah Lampung harus mampu memanajemen persyarikatan ini dengan baik dan benar, sehingga perjalanan persyarikatan dapat diukur dan terukur. Pimpinan Muhammadiyah harus bisa menyatu dengan ranting, ranting dan organisasi otonom tingkat wilayah. Bahwa organisasi otonom secara administrasi harus dipahami sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pimpinan dalam mengembangkan misi dakwa amar makruf nahi munkar Muhammadiyah.

    Ketiga, nilai sosial. Muhammadiyah dalam sejarahnya berangkat dari sebuah keprihatinan seorang KH. Ahmad Dahlan dengan situasi dan kondisi sosial saat itu. Sehingga beliau membuat sekolah yang dibiayai sendiri oleh beliau yang diperuntukkan untuk mereka yang tergolong mustadhafin. Sehingga tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan dan penindasan.

    Berangkat dari sinilah pemimpin Muhammadiyah Lampung harus memiliki nilai sosial tinggi. Siap membantu dan mengorbankan kepunyaannya untuk Muhammadiyah. Jangan sampai pimpinan Muhammadiyah pelit dan enggan untuk mengorbankan jabatan, waktu untuk Muhammadiyah dan kemajuan sosial.

    Kelima, nilai relasi atau jaringan. Perkembangan Muhammadiyah baik itu organisasi maupun amal usahanya hal ini karena jaringan dan relasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Relasi dan jaringan inilah yang hari ini terlihat sepi di Muhammadiyah Lampung, jaringan yang harus dibangun baik itu internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah. Dengan kemampuan berjejaring Muhammadiyah akan dengan mudah mengerti kondisi dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat Muhammadiyah maupun umum.

    Selian itu dari relasi yang luas ini, pimpinan Muhammadiyah akan mampu mempengaruhi, merubah pandangan dan sikap yang terjadi dimasyarakat sehingga pimpinan Muhammadiyah tampil sebagai solusi.
    Keenam, nilai berkemajuan. Atas semua persoalan yang ada baik itu menyangkut keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan sudah semestinya semakin maju.

    Berkemajuan dalam hal ini bahwa pimpinan Muhammadiyah harusnya memiliki sikap yang terbuka dengan segala bentuk perbedaan, mendahulukan dialog dalam berbagai persoalan memiliki kesiapan dalam kemajuan sosial. Sehingga pimpinan Muhammadiyah Lampung berani tampil dimuka dalam beramar makruf nahi munkar dalam rangka mewujudkan kebaikan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kerukunan tanpa membeda-bedakan. (***)

  • Muhammadiyah Desak Cina Hormati HAM Terkait Peristiwa Muslim Uighur

    Muhammadiyah Desak Cina Hormati HAM Terkait Peristiwa Muslim Uighur

    Jakarta (SL) – Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah Cina untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan menyikapi sikap pemerintah Beijing terhadap entis Muslim Uighur.  “Pemerintah Cina harus menghormati hak asasi manusia universal sebagaimana dijamin PBB dan menjadi komitmen dunia pada abad modern ini,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat dihubungi, Rabu (19/12).

    Dia mengingatkan, Muslim di Uighur perlu dijamin haknya menjalankan agama sebagaimana pemeluk agama lain.

    Negara yang berideologi komunisme itu telah mengoperasikan kamp-kamp re-edukasi untuk etnis Uighur dan Kazakhs di Xinjiang. The Associated Pressmengutip sejumlah saksi yang menyebutkan Partai Komunis Cina telah melarang mereka untuk menggunakan bahasa etnis daerah setempat. Larangan bahkan mencakup persoalan menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Selain itu, mereka juga dipekerjakan paksa.

    Xinjiang terletak di bagian barat Cina dan dihuni mayoritas Muslim dari etnis Uighur dan Kazakh. Beberapa tahun silam, isu separatisme menguat di sana dan direspons Beijing dengan kebijakan tangan besi. Dalam dua tahun belakangan, ratusan ribu Muslimin ditahan dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp reedukasi.

    Haedar menilai, Cina sebagai negara besar seharusnya menggunakan pendekatan demokratis dalam mengatasi kaum separatis, bukan justru menebar ketakutan kepada seluruh penduduk setempat yang kebetulan etnis minoritas di Cina.

    Menurut dia, jika terdapat unsur-unsur radikal atau separatisme, sebagaimana diisukan, perlu pendekatan politik yang elegan dan tidak dengan kekerasan. “Kami percaya pemerintah Cina sebagai negara maju dan menjujung tinggi hak asasi manusia dapat menghadapi Muslim Uighur dengan adil dan demokratis,” kata dia.

    Dia juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dalam menanggapi kasus ini. Jangan sampai ada kesan RI tutup mata terhadap penderitaan yang dialami etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, dua suku bangsa itu tidak jauh berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia dalam hal identitas agama. “Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif secara elegan dan mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur,” ujar Haedar. (rpb)

  • Soal Muslim Uighur, Pemerintah Tersandera Utang Dan Investasi

    Soal Muslim Uighur, Pemerintah Tersandera Utang Dan Investasi

    Sinarlampung.com (SL) – Sikap pemerintah tampak tidak tegas menyangkut penindasan penduduk muslim Uighur di China. Seharusnya, NU sebagai organisasi Islam terbesar Indonesia mengambil peran persoalan ini.

    Pendapatan tersebut diungkapkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, KH Irfan Yusuf alias Gus Irfan, Kamis (20/12). “NU sebagai ormas Islam terbesar kok tidak bersuara sama sekali, sementara Muhammadiyah sudah berteriak soal ini. Saya berharap NU juga ikut bersuara soal ini. Supaya didengar pemerintah China,” katanya.

    Gus Mus berpendapat kalau Muhammadiyah dan NU ngomong, mau tidak mau pemerintah juga harus ikut ngomong tanpa mempertimbangkan utang dan sebagainya. Cucu pendiri NU ini mengaku khawatir, rakyat Indonesia yang mayoritas muslim akan menyampaikan sikap dengan caranya sendiri bila pemerintah Jokowi lamban bersikap atas derita muslim Uighur. “Pemerintah sekarang itu tersandera oleh gelombang investasi dan utang itu, sehingga tidak berani menyuarakan sesuatu yang berkaitan dengan China,” tegasnya.

    Sebagai pihak yang peduli terhadap isu kemanusiaan dan berpihak kepada Muslim, Gus Ifan memastikan Prabowo-Sandi Akan terus menyuarakan agar pemerintah dan dunia internasional mendesak pemerintah China segera menghentikan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. “Kalau pemerintah tidak respon terhadap isu minoritas Muslim Uighur ini, saya khawatir masyarakat sendiri yang merespon,” demikian Gus Irfan. (rml)

  • Banyak Lahirkan Tokoh, Presiden Apresiasi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

    Banyak Lahirkan Tokoh, Presiden Apresiasi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

    Yogyakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 6 Desember 2018.

    Dalam sambutannya di acara tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk membantu pembangunan gedung baru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang menurut informasi proses pekerjaannya akan dimulai pekan depan. “Sudah saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar secepatnya dimulai. Nanti Bu Menteri BUMN perintah lagi ke dirut-dirut BUMN, cepat, cepat, cepat,” kata Presiden.

    Banyaknya tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah membuat Presiden menaruh perhatian pada sarana pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Presiden juga sempat memberikan komentarnya soal sarana pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. “Saya melihat di buku ini gambar tahun 1929 saja gedungnya sudah gedung yang sangat besar dan megah. Tahun 51, berubah lagi tetapi lebih megah dari yang sebelumnya. Ini yang 2008 juga megah dan modern. Yang nanti sebentar lagi (rencana gedung baru) saya belum lihat gambarnya, tapi sudah ada coret-coretan di sini,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa partisipasi dari negara yang membantu pembangunan gedung madrasah maupun kampus merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Harus dibaca negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah sama saja negara membantu dirinya sendiri,” ujar Buya.

    Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

  • Niat Ganti Nama Kemenag, Muhammadiyah Protes Jokowi

    Niat Ganti Nama Kemenag, Muhammadiyah Protes Jokowi

    Jakarta (SL) – PP Muhammadiyah protes mendengar kabar Presiden terpilih Jokowi berniat mengganti nama Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, penggantian nama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dinilai kurang tepat. “Pasalnya, dengan memakai nama itu, ada kesan persoalan agama di Indonesia hanya berkaitan dengan haji, zakat dan wakaf,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resminya yang diterima, Rabu (17/9/2014).

    Padahal, kata dia, persoalan agama menyangkut hampir semua dimensi kehidupan, terutama bagaimana membumikan ajaran-ajaran suci agama di tengah masyarakat.

    Keberadaan Kemenag bisa disebut sebagai wujud langsung implementasi sila pertama Pancasila. Walau negara tidak boleh mencampuri keyakinan agama seseorang, namun negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengamalan ajaran agama yang diakui di Indonesia.

    Hal itu juga adalah bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada warga negara. “Pembangunan itu kan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat rohani. Kebahagiaan masyarakat tidak hanya bisa diwujudkan dengan membangun infrastruktur semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan rohani. Kalau dua hal ini timpang, kesejahteraan rakyat tentu sulit diwujudkan,” katanya. (sindo)

  • Hasil Otopsi Banyak Luka Senjata Tajam Ditubuh Abdulah Fitri Setiawan

    Hasil Otopsi Banyak Luka Senjata Tajam Ditubuh Abdulah Fitri Setiawan

    Bogor (SL) – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti (50) menduga pembunuhan terhadap karyawan Stasiun Televisi Muhammadiyah, Dufi dilakukan dengan cara yang sadis. Pasalnya, polisi menemukan luka terbuka disekujur tubuhnya saat diotopsi polisi.

    Atas meninggalnya pria yang memiliki nama asli Abdullah Fithri Setiawan itu, kata Mu’ti, juga membuat organisasi Muhammadiyah sangat berduka. “Itu pembunuhan yang sangat sadis. Muhammadiyah sangat berduka,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin, (19/11/2018).

    Mu’ti juga meminta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik peristiwa pembunuhan tersebut. Selain itu, kepolisian juga diminta meningkatkan keamanan di lokasi terbunuhnya Dufi. “Akhir-akhir ini banyak terjadi pembunuhan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan,” tuturnya.

    Selain Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikatan Jurnalis UIN (IJU) juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap pria berusia 43 tahun itu.

    “Kami dari Ikatan Jurnalis UIN mendesak kepolisian agar menangani kasus ini dengan cepat dan profesional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjend) IJU, Sholahuddin Al Ayyubi kepada Tirto melalui pesan singkat, Senin (19/11/2018).

    Jenazah Dufi sudah diotopsi oleh kepolisian. Hasilnya, ditemukan banyak luka terbuka disekujur tubuhnya yang merupakan bekas tindakan kekerasan. Saat ini jenazah Dufi sudah dimakamkan di TPU Budi Darma Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sekitar pukul 07.30 WIB, Senin (19/11/2018).

    Abdullah Fithri Setiawan atau Dufi adalah seorang mantan jurnalis di sejumlah media. Mayat Dufi sebelumnya ditemukan di dalam drum oleh seorang pemulung bernama Santi, yang tengah mengais sampah di sekitar lokasi kejadian di Kampung Narogong, Klapanunggal, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Minggu (18/11/2018) sekitar pukul 06.00 WIB.

    Santi awalnya mengira isi tong yang dikeruknya berisi sampah. Namun yang mencurigakan adalah tong tersebut tertutup lakban hitam, hingga diketahui isinya adalah mayat Dufi. (tirto.id)