Pringsewu (SL)-Pasca pelaksanaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang di laksanakan selama lima hari secara virtual, maka terbentuknya forum perangkat daerah.
Kepala Bappeda Pringsewu A. Fadoli, M.Si, mengatakan, seluruh hasil Musrenbang kecamatan itu harus terdaftar di aplikasi sistem informasi pembangunan daerah, agar RPJMD tahun 2022 bisa terpantau, Rabu 3 Maret di ruang kerjanya.
Fadoli menambahkan, Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022 tentang penataan kawasan Pringsewu, yang sering terjadi banjir, akan di prioritaskan.
Fadoli juga menjelaskan, pasca Musrenbang kecamatan beberapa waktu lalu, pemerintah kabupaten Pringsewu melaksanakan forum perangkat daerah.
“Manfaat forum perangkat daerah ini, apa yang telah di ajukan dalam rencana pembangunan kecamatan, maupun pekon akan ketemu titik terangnya. Karena pihak kecamatan maupun pekon bisa langsung berhadapan dengan dinas terkait,”Ungkapnya.
“Adapun untuk anggota DPRD pringsewu yang ingin mengajukan pembangunan di masing-masing dapil, maka bisa langsung ke pihak dinas terkait rencanakan pembangunan tersebut,” jelasnya. (Wagiman)
Mesuji (SL)-Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan secara virtual di Balai Desa Buko Poso, Jumat 19 Januari 2021.
Rapat tersebut dihadiri delegasi dari Desa dan OPD terkait di lingkungan Pembkab Mesuji.
Dalam sambutanya Camat Way Serdang Anwar Pamuji, SE mengatakan, untuk menghindari kerumunan makan pihaknya melakukan rapat secara virtual.
“Semua Kecamatan dikabupaten Mesuji melaksanakan Musrenbang Secara virtual dimasa Pendemi ini,” ucapnya.
Ditambahkan Anwar, tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah tahapan Pembangunan dengan melibatkan berbagai kelompok/lembaga masyarakat. Serta membangun mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan yang sistematis dan partisipatif dan Mendorong Pelaksanaan Pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan serta bersinambungan Sekala Kabupaten.
“Usulan yang disampaikan adalah kegiatan yang tidak dapat didanai Pemerintah Desa dan merupakan kewenangan Kabupaten,” imbuhnya.
Anwar Berharap Usulan Pemrintah desa merupakan usulan prioritas yang memang sangat dibutuhkan masyarakat baik sektor Pertanian, Perkebunan, Perekonomian serta pembangunan yang menunjang Kemajuan kabupaten Mesuji,” tutupnya. (AAN.S)
Mesuji (SL)-Bupati Mesuji Saply TH, secara resmi membuka Musyawarah Rencana pembangunan (Musrebang) untuk Rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2022 pada Selasa 10 Februari 2021 di balai Desa Brabasan kecamatan Tanjung Raya.
Dalam sambutannya, Bupati Mesuji Saply TH mengatakan Musrebang ini bertemakan penguatan infrastruktur dan peningkatan Nilai tambah produk unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, Tema tersebut sesuai dengan visi dan misi kabupaten Mesuji. “Ucap Saply di hadapan kepala Desa se kecamatan Tanjung Raya.
Masih jelasnya, Dengan di buka nya Musrebang ini di harapkan agar setiap Desa yang ada di kabupaten Mesuji agar mengajukan usulan – usulan pembangunan dengan harapan di tahun 2022 pembangunan di kabupaten Mesuji merata di setiap pelosok Desa.
Kegiatan ini di harapakan agar bisa menjadi wadah aspirasi untuk program – program pembangunan di kabupaten Mesuji,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pembukaan musrembang, Wakil Bupati Mesuji, Sekertaris Daerah, kepala OPD sekabupaten Mesuji, Camat tanjung Raya, serta seluruh kepala Desa di kecamatan Tanjung Raya. (AAN.S)
Kalianda (SL) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto membuka secara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di empat kecamatan, yakni Kecamatan Way Sulan, Merbau Mataram, Penengahan dan Kecamatan Rajabasa.
Musrenbang di Kecamatan Way Sulan dilaksanakan di Lapangan Desa Banjar Sari, Senin (10/2/2020). Pemkab Lamsel mengalokasikan anggaran pembangunan untuk kecamatan ini Rp23.195.460.600 yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Sementara Musrenbang Kecamatan Merbau Mataram dilaksanakan di Lapangan Desa Merbau Mataram, Senin (10/2/2020). Di sini turut hadir Ketua TP PKK Hj. Winarni, anggota DPRD daerah pemilihan V, Penjabat Sekretaris Daerah, Thamrin beserta para pejabat utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.
Pemkab mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp38.298.974.370 untuk Merbau Mataram pada tahun ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, selain untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan Musrenbang di Kecamatan Penengahan di pusatkan di Lapangan Desa Banyu Urip, Selasa (11/2/2020). Dari informai yang dihimpun, Pemkab Lampung Selatan mengucurkan anggaran pembangunan untuk Kecamatan Penengahan sebesar Rp43.250.162.624 yang bersumber dari APBD Lampung Selatan dan APBN. Terdiri dari anggaran fisik dan non fisik sebesar Rp16 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp27,2 miliar meningkat seita 13 persen dari tahun sebelumnya.
Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, dengan adanya ADD dan DD yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada setiap desa dirasakan sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang ada di desa.
Untuk itu, dia berharap, dengan meningkatnya ADD dan DD termasuk meningkatnya pendapatan atau tunjangan bagi aparatur desa, harus diimbangi dengan kinerja dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kesejahteraan aparat desa meningkat. Tahun ini tunjangannya sudah naik. Saya minta kinerjanya juga harus lebih baik. Pak RT dan Pak Kadus lebih semangat lagi membantu program-program Pak Kades. Pak Kades juga turun bantu program Pak Camat,” imbuhnya.
Dikesempatan itu, Nanang juga berpesan kepada seluruh masyarakat serta aparatur desa dan kecamatan setempat untuk menjalin kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan.
“Dengan persatuan dan gotong royong apa yang kita inginkan dan cita-citakan bisa tercapai. Dengan kebersamaan kita menuju Lampung Selatan lebih baik lagi kedepan,” katanya. (kmf)
Banten (SL) – Anggota DPRD Propinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat Yoyon Sujana angkat bicara terkait Kepala Dinas mangkir Musresbang Provinsi Banten. Yoyon mengatakan bahwa tidak sepatutnya jika seorang pimpinan OPD tidak menghadiri acara Pra Musrenbang tetsebut.
“Saya saja seorang Wakil Rakyat ingin sekali menghadiri akan tetapi mungkin sengaja tidak diundang, kenapa saya ingin datang, agar saya mengetahui. Ini di undang tidak datang, malah banyak yang tidak hadir,” kata Yoyon Sujana, kepada sinarlampung.com, Kamis (22/3)
Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, “Lalu siapa Yang akan beraspirasi sementara yang dipercaya rakyat, Tidak Diundang Dan yang Diundang tidak Hadir”. Kata Yoyon Sujana ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang pada wartawan.
Diberitakan sebelumnya Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten.
Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.
Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).
“Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan, jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Rabu (21/3).
Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten, tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019. Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.
Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.
Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Hudaya mengungkapkan, ke-12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah, kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung, Kamis (22/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung pada Kamis pagi (22/3/2018). Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.
Didik juga menyoroti berbagai persoalan di Bandar Lampung. Salah satunya masalah pengangguran. “Meskipun mengalami penurunan dari 8,51 persen pada tahun 2016 menjadi 8,1 tahun 2017, pengangguran masih merupakan yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung disamping upaya untuk terus menekan angka kemiskinan yang sebesar 9,94 persen. Untuk itu saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019 benar-benar memperhatikan kondisi dan data makro serta memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat untuk menopang laju pembangunan, kata Didik.
Musrenbang berlangsung cukup meriah dengan mengusung tema Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Guna Mendukung Investasi Dan Pemerataan. Didik mengatakan Gubernur Lampung selaku wakil pemerintah pusat di daerah, wajib senantiasa mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang atau mindset dan pola tindak bersama. Harus dipahami, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kota/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan.
Didik mengharapkan koordinasi, sinergi, partisipasi dan kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dia menjelaskan berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung dan beberapa indikatornya. “Kota Bandar Lampung berhasil menorehkan capaian yang membanggakan antara lain Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,43 persen pada tahun 2016 yang merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung., IPM Kota Bandar Lampung sebesar 75,34 merupakan tertinggi tertinggi kedua setelah Kota Metro. Hal lainnya 1 Desa/Kelurahan yang sebelumnya berstatus Tertinggal pada tahun 2014 naik menjadi Berkembang, sehingga tidak ada lagi Desa/Kelurahan Tertinggal Hal ini patut diapresiasi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan,
ujarnya.
Sesuai RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2019 bertajuk “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan Untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019, serta menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah. Lima program itu: Memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, Meningkatkan kualitas pembangunan untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat tata kelola pemerintahan dan untuk mendukung kamtibmas stabilitas investasi, Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan serta, serta Meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.
Forum Musrenbang ini tentunya akan dibahas penajaman dan penyelarasannya dalam program-program pembangunan daerah. Program/kegiatan yang perlu diintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, dapat dibahas lebih dalam forum Musrenbang Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 mendatang, tutupnya.
Sementara Plt. Walikota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan output akhir perencanaan pembangunan tahunan, berupa RAPBD tahun anggaran 2019 yang akan datang. Diharapkan RAPBD itu benar benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif sebagaimana harapan seluruh masyarakat kota Bandar Lampung.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RKPD serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan yang baik,” ujarnya.
Menurut Yusur Kohar, perencanaan pembangunan yang berkualitas transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. Perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. “Di sinilah hakekat dan arti penting dari musrenbang, ujarnya.
Kohar melanjutkan, paradigma perencanaan pembangunan, sebagaimana arahan dari bapak presiden, agar “mindset money
function” harus diubah menjadi money follow program” yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah dan Nasional,
Plt. Walikota ini berharap melalui penyelenggaraan Musrenbang Kota Bandar Lampung tahun 2018 dapat dicapai tujuan yang diharapkan bersama. Program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang selanjutnya akan menjadi bahan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Musrenbang Provinsi Lampung dan Musrenbang Nasional mendatang.
Sekda Kota Bandar Lampung Badri Tamam mengatakan peserta Musrenbang Kota Bandar Lampung di ikuti oleh 126 kelurahan dan 20 kecamatan. Tema yang diangkat, menurutnya, selaras dengan visi dan misi Kota Bandar Lampung yang menitikberatkan pada pemantapan kualitas pembangunan di segala bidang. Hal ini juga selaras dengan sektor terbesar yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi kota bandar lampung yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa.
Musrenbang ini diharapkan mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi indikatif OPD, mendapatkan rincian rencana kerja anggaran (RKA) OPD khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan dan mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang berhubungan dengan program pembangunan, ujarnya. (Humas Prov)
Banten (SL) -Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Banten.
Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.
Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).
“Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan,jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten ,Rabu (21/3).
Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten,tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019.Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.
Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.
Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Hudaya mengungkapkan, ke 12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah,kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)
Tulangbawang Barat (SL) – Pemerintah kabupeten Tulang bawang barat (Tubaba) gelar Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD 2019. Yang bertemakan “Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing” di ruangan rapat Pemkab Tubaba, pada Rabu (14/3/18).
Turut hadir wakil bupati Tubaba Fauzi Hasan,SE.MM, Sekdakab Iwan Sahri,SH.MAP, Staf ahli gubernur lampung Bidang Pemerintahan, hukum dan Politik Theresia Sormin, Furkopimda, Toko masyarakat, toko Adat, toko Agama, dan para tamu undangan lainnya.
Wakil bupati Tulang bawang barat Fauzi Hasan,SE.MM, dalam sambutannya menyampaikan.
Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan,SE.MM Menyampaikan Sambutan di Acara Musrenbang Tubaba di Ruangan Rapat Pemkab Tubaba, Rabu (14/3/18) (Foto/Dok/Robert)
“Melalui forum musrenbang ini, kita bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan daerah yang kita hadapi, antaralain kerusakan infrastruktur, rendahnya harga hasil pertanian dan perkebunan untuk itu mari kita memberi masukan-masukan konstruktif bagi pembangunan di tahun 2019 yang akan datang dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita mili,”ujarnya.
Sementara itu menurut plt.kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bapeda) kabupaten Tubaba Nopriwan Jaya mengatan, “Musrenbang RKPD tahun 2019 Mensinergikan penyusunan RKPD untuk mendukung insfratruktur pembangunan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,”ungkapnya.
Dengan melakukan pemukulan Gong sebanyak 3 kali wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan,SE.MM membuka secara resmi Musrenbang RKPD 2019 kabupaten Tubaba.
Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018).
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengatakan, terdapat empat agenda pokok yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019 diantaranya, yang pertama adalah pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.
Berikutnya yakni berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2019, dan strategi program/kegiatan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung, katanya.
Walikota Metro A. Pairin menjelaskan bahwa Musrenbang tersebut merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan tahun 2019 di tingkat Kota Metro. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada tahun 2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.
Selanjutnya dengan melihat kinerja pembangunan sampai tahun 2017, tambahnya, Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan pembuktian berupa nilai IPM yang mengampu tiga sektor, yang masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung. Lalu nilai Inflasi tahun 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro tahun 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan tahun 2015.
“Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi tahun 2019. Selain itu terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini”, harap Pairin.
Kemudian akan dilakukan penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan tahun 2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.
“Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah”, jelas Pairin.
Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RKPD Kota Metro tahun 2019. Di dalam prosesnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa Penyusunan Tema dan Prioritas Pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.
Kemudian sesampainya pada tahap Forum Perangkat Daerah, lanjut Bangkit, telah dilakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2019.
Mengenai usulan Masyarakat dan Stakeholder yang telah disepakati menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 diantaranya di Bidang Sosial Budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.
“Di Bidang Fisik meliputi perbaikan/pengerukan/pembuatan drainase, perbaikan/peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, serta di Bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian”, terang Bangkit. (Holik)
