Tag: Musyawarah Nasional Ke-6 IKA PMII

  • Presiden Puji Kiprah Alumni PMII di Pemerintahan

    Presiden Puji Kiprah Alumni PMII di Pemerintahan

    Jakarta (SL) – Pesiden Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) pada Jumat, 20 Juli 2018, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat memberikan sambutannya, Presiden memberikan apresiasinya bagi para alumni PMII yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk pemerintahan.

    “Saya sebagai presiden ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni-alumni PMII karena sudah banyak membantu kerja-kerja pemerintah,” ucapnya.

    Dirinya kemudian menyebut sejumlah nama seperti Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Hanif Dhakiri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

    “Bapak Muhaimin Iskandar, beliau ini banyak membantu saya. Ada yang kelihatan ada yang tidak. Itu kerja-kerja politik,” kata Presiden.

    “Yang lain Pak Sekjen, Pak Hanif Dhakiri, menteri yang pendekatan kepada komunitas maupun serikat pekerja sangat intens sekali sehingga kalau kita lihat dalam 4 tahun ini alhamdulillah sangat bagus,” imbuhnya.

    Setelahnya, Presiden juga menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang disebutnya kurang tidur dalam beberapa bulan belakangan mempersiapkan Asian Games 2018.

    “Kemudian Pak Imam Nahrawi, mungkin sudah 6 bulan ini kurang tidur karena mempersiapkan Asian Games 2018,” tuturnya. (rls)

  • Presiden Ingin Perkuat Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren

    Presiden Ingin Perkuat Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren

    Jakarta (SL) – Tidak ada satu pun negara yang menjadi maju tanpa sumber daya manusia yang unggul. Tanpa mereka, tak akan lahir kemajuan dan inovasi-inovasi baru yang memajukan bangsa. Hal ini dipahami benar oleh Presiden Joko Widodo.

    Menghasilkan sumber daya manusia unggul bukanlah hal yang instan. Pemuda dan pemudi Indonesia harus terlebih dahulu ditempa agar mampu bersaing. Terkait hal itu, Kepala Negara meyakini bahwa investasi di bidang sumber daya manusia mutlak dilakukan.

    “Ini saya kira hal yang sangat riil karena ke depan menyongsong perubahan besar ekonomi global. Tidak ada kata lain bahwa investasi di bidang sumber daya manusia menjadi kunci bagi kompetisi kita dengan negara lain,” ujar Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) pada Jumat, 20 Juli 2018, di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Pemerintah menyadari potensi yang dimiliki lingkungan pondok pesantren di Indonesia, baik sebagai pusat penempaan SDM unggul, maupun potensi dari perekonomian umat yang ada di dalamnya.

    Beberapa waktu belakangan, banyak kebijakan pemerintah ditujukan untuk lebih memberdayakan pondok pesantren. Sebut saja pembentukan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok sebagai bagian dari upaya untuk memajukan ekonomi umat.

    “Kita tahun ini telah membangun 40 Bank Wakaf Mikro di pondok-pondok pesantren. Tetapi kalau ini kita lihat benar bermanfaat bagi umat dan komunitas bisnis yang ada di pondok, ini juga akan kita besarkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi,” kata Presiden.

    Melalui pembentukan Bank Wakaf itu, Presiden berharap agar para santri di pondok pesantren dapat memanfaatkannya dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan diri dengan keterampilan dan keahlian di dunia kerja dan usaha. Dengan itu diharapkan akan lahir lebih banyak SDM-SDM unggul yang mampu bersaing dari lingkungan pondok pesantren.

    Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan sarana pelatihan yang disediakan secara khusus di lingkungan pondok pesantren. Secara khusus, Presiden meminta Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, yang merupakan alumni PMII sekaligus Sekjen IKA PMII untuk menjalankan program itu.

    “Pak Sekjen (IKA PMII), Pak Hanif, telah mencoba tahun ini 50 balai latihan kerja komunitas di pondok pesantren. Tahun depan saya sudah perintahkan untuk dibangun minimal 1.000. Kita akan bantu di pondok-pondok pesantren berupa gedung, peralatan, dan infrastruktur,” ucapnya.

    “Karena kita memiliki hampir 29 ribu pondok pesantren yang saya kira membutuhkan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi santri-santri yang ada di pondok pesantren,” ia melanjutkan.

    Di penghujung sambutan, Presiden menyampaikan harapannya agar para alumni PMII dapat bekerja sama dengan pemerintah mewujudkan visi besar tersebut untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara.

    “Dengan kerja sama itu, insyaallah pondok pesantren akan maju, para santri makin maju, dan dengan begitu Indonesia juga akan menjadi maju. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, ujar Presiden. (rls)

  • Presiden Ingatkan Kesenjangan dan Kemiskinan Jadi Tantangan yang Harus Diselesaikan Bersama

    Presiden Ingatkan Kesenjangan dan Kemiskinan Jadi Tantangan yang Harus Diselesaikan Bersama

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo tidak memungkiri masih adanya ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

    “Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa penguasaan lahan memang ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu hektare. Iya ada, saya tidak akan bilang tidak,” ujar Presiden pada Jumat, 20 Juli 2018, menanggapi.

    Namun, dirinya menegaskan bahwa konsesi atau pemberian izin terhadap penguasaan sejumlah besar lahan itu bukanlah diberikan olehnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hingga saat ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang diberikan olehnya kepada perusahaan-perusahaan besar.

    “Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi satu meter persegi pun kepada mereka,” ucapnya.

    Sebaliknya, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif. Melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

    “Kesenjangan dan kemiskinan menjadi tantangan kita bersama. Saya rasa itu yang menjadi tugas besar kita agar yang namanya kesenjangan dan kemiskinan bisa kita selesaikan dengan baik,” ucap Kepala Negara.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKA PMII Akhmad Muqowam. Juga tampak hadir Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (rls)