Sinarlampung

Tag: Nasdem

  • Dua Partai Pendukung Capres Anies Tolak Perpanjangan Pj Gubernur DKI Heru Budi

    Dua Partai Pendukung Capres Anies Tolak Perpanjangan Pj Gubernur DKI Heru Budi

    JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem meminta pemerintah (Kemendagri) tidak memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir 17 Oktober mendatang.

    Penolakan oleh PKS disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli.

    “Lebih baik diberi kesempatan pada orang lain,” katanya.

    Ia menyoal status Heru yang masih rangkap jabatan sebagai kepala sekretariat presiden. “Sebaiknya, cari orang baru biar tidak rangkap jabatan,” ujar dia.

    Taufik menyebut masih banyak orang lain yang berkompeten untuk mengisi jabatan itu.

    Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino terang-terangan mengkritik kinerja Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono selama setahun belakangan.

    Menurut dia, sejak Heru menjabat pada 17 Oktober 2022 ia gugup dalam memimpin dan hanya berfokus pada seremonial saja.

    “Fraksi Nasdem DKI menilai kinerja Heru hanyalah sebatas seremoni saja dan ternyata beliau terlihat sangat gugup memimpin Jakarta,” kata Wibi.

    Wibi menyoroti beberapa isu, salah satunya polusi udara. Baginya, Heru tidak serius menangani isu itu dan justru cenderung meremehkan.

    “Di saat jakarta menghadapi permasalahan polusi bahkan beliau menyepelekan permasalahan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini juga menyoroti dua isu lain, yakni kemacetan dan pangan subsidi. Menurut dia, Heru tidak memberikan kinerja yang baik pada dua permasalahan itu.

    “Kemacetan makin tak terkendali; antrian pengambilan pangan subsidi yang sangat tidak manusiawi,” lanjutnya.

    Tak sampai di situ, Wibi turut mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang diklaim Heru Budi meningkat. Dia memperbandingkan hal itu dengan lapangan kerja yang belum menyelesaikan permasalahan pengangguran di Jakarta.

    “Pertumbuhan ekonomi yg disampaikan akan melesat di angka 6 persen entah dimana dirasakannya karena warga Jakarta makin susah dan lapangan pekerjaan semakin sulit,” tegasnya. (red)

     

  • Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Jakarta (SL)-Koalisi Perubahan meminta Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan segera menentukan Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang akan menjadi pasangannya dalam kompetisi politik 2024 mendatang.

    Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS sebelumnya telah menyepakati sejumlah kriteria yang harus dipenuhi Bacawapres pendamping Anies.

    “Itu semua kami serahkan kepada bakal calon presiden kami Mas Anies Rasyid Baswedan untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik, dan bisa membawa kemenangan bersama kami,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selepas bersilaturahmi dengan Sekretariat Bersama KIB Pendukung Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 7 Maret 2023.

    AHY kembali mengingatkan bakal calon presiden yang diusung dan partai-partai anggota Koalisi Perubahan agar segera menetapkan bakal calon wakil presiden.

    “Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kami juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput,” kata dia.

    Menurut AHY waktu menjadi poin krusial dalam kerja-kerja untuk memenangi Pilpres 2024.

    “Di politik ini adalah menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Disitulah urgensi itu timbul,” kata AHY.

    Sementara itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan pernyataan AHY tersebut bukan bentuk desakan bagi koalisi untuk mengumumkan nama yang akan dipasangkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Kekhawatiran Partai Demokrat lebih pada waktu penetapan pasangan bakal capres dan bakal cawapres, karena hal itu berpengaruh pada efektivitas kerja pemenangan untuk Pilpres 2024,” kata Herzaky saat ditemui selepas jumpa pers, Rabu 7 Juni 2024.

    Herzaky mengungkapkan, berdasarkan data-data dan pengalaman Partai Demokrat, waktu ideal untuk kerja pemenangan pilpres sekitar 6–8 bulan.

    “Keliling (Indonesia) itu secara saintifik, pengalaman kami 6–8 bulan, karena di negara maju pun rata-rata butuh waktu 6 bulan sebelum pemilihan, mesti mengumumkan (pasangan capres-cawapres). Ini yang menjadi patokan dan pembelajaran kami,” katanya.

    Dia menjelaskan situasi akan menjadi berbeda apabila tingkat elektabilitas Anies Baswedan, sebagaimana rilis beberapa lembaga survei, unggul jauh dari kompetitornya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

    “Kita lihat survei saat ini, Mas Anies bukan yang terdepan, bukan paling atas, bukan unggul jauh. Kecuali, Mas Anies saat ini (tingkat elektabilitasnya) 40 persen unggul jauh dari yang lain, sehingga cawapres lebih kepada melengkapi,” jelasnya.

    Menurut dia, tingkat elektabilitas tiga tokoh yang dinilai berpeluang maju sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 tidak jauh berbeda.

    Oleh karena itu, sosok bakal cawapres dapat digunakan untuk mendongkrak perolehan suara saat pilpres yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

    Sekedar informasi, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Red)

  • Siap Sambut Kunjungan Anies di Lampung, Nasdem dan JARNIES Gelar Rakor

    Siap Sambut Kunjungan Anies di Lampung, Nasdem dan JARNIES Gelar Rakor

    Bandar Lampung (SL)-Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem bersama Relawan Jaringan Relawan Anies (JARNIES) Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka menyambut kunjungan Anies Baswedan ke Provinsi Lampung. Rapat digelar di kantor DPW Nasdem, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Kamis, 9 Februari 2023.

    Rapat dihadiri Ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN dan Sekretaris Fauzan Sibron. Pada kesempatan ini Juga JARNIES dihadiri oleh Advokat Hukum Thony Syahril. Ketua Devisi Agama, Sosial dan Budaya Arsiya Heni Puspita. Ketua DPD JARNIES Bandar Lampung Isbat Usman serta Melanni.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN mengatakan, kunjungan Anies Rasyid Baswedan calon Presiden 2024 itu ke Provinsi Lampung dijadwalkan pada tanggal 24-25 Februari 2023 mendatang.

    “Selama dua hari akan melakukan kunjungan di dua kabupaten/Kota, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Utara. InsyaAllah kunjungan ini aman dan tentram,” kata Herman.

    Di kesempatan yang sama, Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Lampung Fauzan Sibron menambahkan, tanggal dan jadwal kunjungan Anies ke Lampung sudah ditetapkan. “Tanggal kunjungan Anies sampai saat ini fix, bila ada perubahan akan kami infokan secepatnya,” tuntas Fauzan.

    Sementara itu, Ketua DPW JARNIES Lampung Wagiman menyebutkan, pihaknya siap mensukseskan kunjungan Capres Anies Rasyid Baswedan ke Provinsi Lampung.

    Disambung Ketua DPD JASNIES Bandar Lampung Isbat Usman, agenda dalam rangka menyambut kunjungan Anies telah dipersiapkan dengan matang. “Bahwa perencanaan kunjungan Presiden Anies Rasyid Baswedan sudah bagus dan kami yakin acara ini sukses,” tandasnya. (Heny)

  • Mardiana Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sidomulyo

    Mardiana Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sidomulyo

    Lampung Utara (SL)-Mardiana, legislator Partai Nasdem, dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung, menyosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tanjungraja, Kabupaten (Kab) Lampung Utara (Lampura), Jumat, 12 Februari 2021.

    Dalam sambutanya, Mardiana mengimbau agar warga Desa Sidomulyo senantiasa menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    “Saya berharap, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti prokes agar terhindar dari virus Corona,” kata Mardiana.

    Diketahui, Desa Sidomulyo memiliki 226 kepala keluarga (KK), dengan jumlah penduduk 841 jiwa. Dari jumlah tersebut, 95% penduduknya berprofesi sebagai petani kebun kopi.

    “Secara geografis, Sidomulyo sangat berpotensi dikembangkan menjadi sentra perkebunan kopi. Hal ini tentu harus diimbangi dengan mendapatkan teknik penanaman sehingga menciptakan varietas kopi yang unggul,” ucap Mardiana.

    Sementara itu, Kades Sidomulyo, Apipudin, menerangkan, selain pertanian sebagai sumber penghasilan warganya, ada destinasi wisata yang cukup berpotensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa dan juga warga setempat.

    “Secara ekonomi sangat berpotensi, cuma kami perlu infrastruktur penunjang menuju daerah wisata tersebut, saya berharap dengan hadirnya Bu Mardiana didesa kami, mampu membantu memfasilitasi apa yang menjadi harapan kami,” sngkat Apipudin. (Ardi)

  • PKS Beri Rekomendasi Kepada Nesy Kalfiah Mustafa Untuk Lampung Tengah

    PKS Beri Rekomendasi Kepada Nesy Kalfiah Mustafa Untuk Lampung Tengah

    Bandar Lampung (SL)-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung dikabarkan memberikan rekomendasi kepada Nesy Kalfiah Mustafa, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Tengah pada periode mendatang. Penyerahan rekomendasi dijadwakan Rabu 8 April 2020.

    Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Tengah Miswan Rodi mengaatakan terkait hal ini pihaknya sudah menerima undangan dari DPW PKS Provinsi Lampung perihal penerimaan rekomendasi untuk Nesy Kalfiah Mustafa, yang rencananya akan diumumkan Rabu 8 April 2020. “Ya, Alhamdulillah undangan sudah kami terima. Insya Allah besok Pukul 14.00 WIB kami akan hadir di PKS Lampung. Ini dalam rangka menerima rekomendasi untuk kakak Nesy,” kata Miswan Rodi, Selasa (7/4/2020).

    Menurutnya, kursi yang saat ini dimiliki oleh Nesy Kalfiah Mustafa yakni Nasdem, PKS, maupun Perindo sudah mencukupi untuk mengusung Nesy, dalam pertarungan Pilkada Lampung Tengah. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu turunnya rekomendasi dari partai politik lainnya.

    “Sudah cukup, nanti juga akan ada partai politik lainnya. Sementara kita masih menunggu. Untuk wakil nantinya, akan kita bahas bersama ditingkatan partai. Selain itu, nantinya calonlah yang akan menerima rekomendasi wakil ini,” ujar Miswan Rodi. (rls/red)

  • Diduga Partai Nasdem Calonkan Bandar Judi Togel Kelas Kakap pada Pileg 2019

    Diduga Partai Nasdem Calonkan Bandar Judi Togel Kelas Kakap pada Pileg 2019

    Sumatera Utara (SL) – Dalam perhelatan pemilihan calon legislatif di Indonesia tahun 2019. Ternyata banyak caleg di dukung latar belakang tidak layak menang sebagai penyambung lidah rakyat. Disebabkan latar belakang yang buruk. Partai Nasdem pendukung besar dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 ini mencalonkan caleg yang diduga Bandar Judi Togel Kelas Kakap untuk wilayah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

    Saat dikonfirmasi dengan Ketua Fraksi Nasdem Deli Serdang Abdul Rahman, apakah benar ada Caleg dari Nasdem diduga seorang Bandar Togel, “saya tidak tau asal usul pekerjaan beliau, Bandar Togel atau tidak, yang jelas kalau sesuai syarat dari KPU, dia dinyatakan bisa maju jadi Caleg, itu urusan Kepolisianlah, ok bang”, ujarnya.

    Satreskrim Polres Deli Serdang, melalui Kanit Pidana Umum (Pidum) Ipda Dimas kepada wartawan menegaskan akan terus melakukan penangkapan dan pemberantasan praktek perjudian yang ada di wilayah hukumnya.

    Hal itu terbukti, setelah pihaknya mengamankan beberapa orang juru tulis (jurtul) toto gelap (Togel) maupun Kordinator dari perjudian tersebut. “Bukan hanya praktek judi Togel, segala jenis perjudian akan kita tangkap, karena memang praktek judi adalah atensi dari pimpinan,” kata Ipda Dimas kepada wartawan saat ditemui diruangan kerjanya waktu lalu.

    Dari hasil giat Satreskrim Polres Deli Serdang unit Pidum, sekitar 9 orang Jurtul dan 2 koordinator berhasil diamankan. Namun, kedepannya polisi akan terus melakukan pengungkapan. “Jurtul diamankan dari Kecamatan Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa sekitarnya, kordinator togelnya diamankan dari Kecamatan Lubuk Pakam dan Pantai Labu sekitarnya,” ungkap Kanit Pidum.

    Ketika ditanya wartawan, apakah Judi Togel di Kecamatan Lubuk Pakam sudah bersih ? Kanit Pidum mengatakan akan menangkap Jurtul dan Bandar jika memang masih ada.”Bukan di Kecamatan Lubuk Pakam saja, tapi juga di kecamatan lain juga akan ditangkap jika memang benar ada praktek judi,” ungkapnya.

    Saat ditanya, apakah pihak kepolisian mengetahui adanya praktek perjudian yang diduga dikendalikan oleh ‘Sioppung’ di Kecamatan Lubuk Pakam. Mendengar itu, Kanit Pidum mengaku pernah mendengar sebutan Sioppung. “Akan kita tindaklanjuti jika memang yang bersangkutan ‘Sioppung’ terbukti sebagai bandar ataupun jurtul,” tegas Kanit Pidum.

    Menurut sumber data KPU, total ada 38 caleg eks koruptor. Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota. (net)

  • Rizal Ramli Laporkan Surya Paloh ke Bareskrim Polri Dan Tuntut Ganti Rugi Rp1 Triliun

    Rizal Ramli Laporkan Surya Paloh ke Bareskrim Polri Dan Tuntut Ganti Rugi Rp1 Triliun

    Jakarta (SL) – Ekonom senior Rizal Ramli mengalami kerugian secara materiil dan imaterial karena dicemarkan nama baiknya oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Total kerugiannya diklaim sebesar Rp 1 triliun.

    “Kerugian materiil dan imaterial Rp 100 miliar dan total Rp 1 triliun,” ujarnya usai melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (16/10/18).

    Rizal lantas menuntut agar Surya Paloh mengganti kerugiannya itu. “Kami meminta seandainya polisi berhasil membuktikan dugaan merusak nama baik ini, agar Surya Paloh membayar ganti rugi materiil dan imaterial Rp 1 triliun,” tegasnya.

    Uang kerugian tersebut nantinya akan disumbangkan untuk para petani di Indonesia. “Seluruhnya kami akan sumbangkan untuk petani dan petambak garam di Indonesia,” tukasnya.

    Lebih lanjut, ketua tim kuasa hukum Rizal, Shalih Mangara Sitompul mengatakan, ada dua hal terkait pencemaran nama baik terhadap kliennya. Pertama, Rizal tidak pernah menuduh Surya Paloh dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai NasDem.

    Namun tiba-tiba Rizal mendapat surat somasi dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. “Ketika datang surat somasi itu, mengatasnamakan ketua NasDem menurut kita pencemaran, kita tidak pernah menyebut Surya Paloh sebagai politisi NasDem kok. Kita menyebut secara pribadi,” tuturnya.

    Kedua, Rizal tidak pernah menyebut Surya Paloh brengsek. Namun melalui kuasa hukumnya, Surya Paloh malah menuduh Rizal mengatakan dirinya brengsek. “Padahal Bang Rizal tidak pernah menyatakan Surya Paloh brengsek, ada kebijakan impor, ada ketimpangan, itulah yang brengsek. Maka ini menurut hemat kami, masuk dalam konteks pencemaran nama baik,” jelasnya.

    Karena itu, dia meminta agar pihak Bareskrim segera mengusut laporan ini. Adapun dalam laporannya, Rizal menyertakan alat bukti berupa lima video yang dirangkum dalam bentuk flashdisk. Video tersebut berkonten wawancaranya di beberapa media televisi saat menjadi narasumber. Laporannya pun diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/1309/X/2018/BARESKRIM tertanggal 16 Oktober 2018.(jawapos)

  • Tanggapi Fadli Zon, NasDem: Erick Tak Jadi Timses Jika Setengah Hati

    Tanggapi Fadli Zon, NasDem: Erick Tak Jadi Timses Jika Setengah Hati

    Jakarta (SL) – Waketum Gerindra Fadli Zon mengklaim Erick Thohir setengah hati menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin. Politikus NasDem Ahmad Sahroni membantah anggapan Fadli tentang Erick tersebut.

    Menurut Sahroni, Erick dengan sendirinya akan menolak permintaan menjadi ketua timses jika benar-benar setengah hati.
    “Itu kan tanggapannya Pak Fadli Zon. Tapi kan kalau setengah-setengah, dia (Erick) kan enggak mau terima,” kata Sahroni usai menghadiri acara pernikahan anak Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Sabtu (8/9).
    Sahroni mengatakan, kesuksesan Asian Games yang dikomandoi Erick, menjadi salah satu patokan Jokowi menentukan ketua timsesnya. “Yang pasti dengan meminta Erick sebagai ketua adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Sahroni.
    “So far tinggal jalan, mungkin kalau ada penambahan nanti Pak Ketua Tim Sukses yang akan menambah atau mengurangi,” jelasnya.
    Fadli Zon sebelumnya mengklaim bahwa Erick tidak sepenuhnya bersedia menjadi Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf. Dia menuding ada yang memaksa Erick agar mau ikut ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
    Menurut Fadli, Erick sebenarnya ingin beristirahat selepas menjadi Ketua Penyelenggara Asian Games 2018.
    “Saya dengar dia sebenarnya tidak terlalu happy karena dia baru sejak habis (Asian Games), mungkin capai atau apa gitu. Itu yang saya dengar. Jadi agak setengah memaksa juga katanya,” kata Fadli di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
    (net)
  • Partai Nasdem Ajukan Istri Mustafa Jadi Wabup Lamteng

    Partai Nasdem Ajukan Istri Mustafa Jadi Wabup Lamteng

    Lampung Tengah (SL) – Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa sudah divonis majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kursi Bupati Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyoemarto, sebagai pelaksana tugas (Plt), Untuk mengisi kursi wakil bupati Partai Nasdem sebagai salah satu parpol pengusung Mustafa-Loekman pada Pilkada 2015 lalu meminta memilihi kader Nasdem.

    Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Lampung, Wahrul Fauzi, mengatakan, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Mustafa-Loekman dalam Pilkada Lamteng 2015 lalu. Bahkan, Partai Nasdem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan pasangan itu sebelum partai lainnya mendukung.

    “Semua orang taulah, Partai Nasdem adalah parpol pertama yang menyatakan dukungan pada Mustafa Lukman
    di Pilkada 2015 lalu. Dan kakak Mustafa bersama seluruh kader Nasdem berjibaku untuk memenangkan Pilkada Lamteng itu,” ujar Wahrul pada Harian Pilar, Senin (27/08/2018).

    Sehingga, lanjutnya, sangat wajar jika Plt. Bupati Lamteng Loekman bersikap bijak memilih kader Nasdem
    untuk mengisi kursi wakil Bupati Lamteng di sisa masa jabatannya. “Jika Pak Loekman masih punya hati
    nurani, masih bisa bersikap bijak, maka sangat wajar memilih kader Nasdem untuk mengisi kursi Wabup.
    Kan Pak Loekman sendiri PDIP,” ungkapnya.

    Menurutnya, Nasdem memiliki banyak kader yang teruji secara kapasitas dan kapabalitas untuk menduduki kursi Wakil Bupati Lamteng.”Banyak kader kita yang kapasitas dan kapabalitasnya tak meragukan, ada bunda Nessy Kalviya Mustafa, ada kakak Miswan Rodi. “Jadi saya pikir tidak ada alasan bagi Pak Loekman untuk tidak memilih kader Nasdem,” ungkapnya.

    Wahrul menjelaskan, selama ini Mustafa sebagai Ketua DPW Nasdem Lampung sekaligus Bupati Lamteng merupakan sosok yang terus bekerja keras dan berjibaku membangun Lamteng. Namun, Mustafa punya kelemahan karena Nasdem tidak memiliki kursi di DPRD Lamteng, sehingga berbagai kebijakannya selalu terkendala di DPRD. ”Jadi itu juga yang perlu dipahami bahwa masalah hukum yang menimpa Mustafa juga sebagai akibat dari upaya membangun Lamteng yang perlu langkah-langkah lain di DPRD agar berjalan,” terangnya.

    Untuk itu, lanjut Wahrul, pihaknya berharap Plt. Bupati Lamteng Loekman bisa bersikap bijak dengan memilih kader Nasdem untuk mengisi jabatan wakil bupati Lamteng.”Secepatnya kita akan bangun komunikasi dengan semua pihak terkait pengisian kursi wakil bupati itu,” pungkasnya. (nt/jun)

  • Mustafa Aja Jadwalkan Daftar KPU Hari Pertama

    Mustafa Aja Jadwalkan Daftar KPU Hari Pertama

    jumpa pers Mustafa Aja

    Bandar Lampung (SL)-Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub Cawagub) Mustafa dan Ahmad Jajuli akan mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (KPU) Lampung, Senin, 8/1/218. Duet Mustafa Aja (Mustafa – Ahmad Jajuli) ini didukung koalisi Kece yakni Partai NasDem, Hanura dan PKS.

    Mufti Salim, juru bicara Koalisi Kece mengatakan, Mustafa-Aja menjadi pasangan calon perdana yang mendaftarkan diri ke KPU Lampung. “Kami koalisi Kece secara resmi merekomendasikan kepada bapak Mustafa dan Pak Ahmad Jajuli untuk maju menjadi Cagub dan Cawagub Lampung 2018. Insya Allah Mustafa-Aja menjadi pasangan perdana yang mendaftar di KPU,” ungkapnya saat konferensi pers di kediaman Mustafa di Jalan Danau Singkarak, Minggu, 7/1/2018.

    Sementara itu Cagub Mustafa menambahkan, menjadi pasangan perdana yang mendaftar di KPU merupakan wujud keseriusan dan komitmennya untuk mewujudkan Lampung yang lebih baik. “Menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU karena kami ingin menjadikan Lampung terbaik. Kami ingin menjadi pemimpin yang bekerja cepat, cerdas dan sesuai keinginan masyarakat,” ungkapnya.

    Mengapa memilih Ahmad Jajuli menjadi pasangannya, menurut Mustafa, Ahmad Jajuli merupakan sosok ustad yang sangat santun dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari terpilihnya Ustad Jajuli sebagai  anggota DPD RI sebanyak dua kali.

    “Dua kali beliau menjadi anggota DPD RI, ini menunjukan beliau diterima di masyarakat. Kolaborasi kami tidak membicarakan jatah porsi, tapi kami sama-sama berkomitmen untuk memajukan Lampung yang lebih baik,” imbuh Mustafa.

    Mustafa-Jajuli Naik Gajah ke KPU

    Pendaftaran Cagub dan Cawagub Mustafa-Aja akan diawali doa bersama pada pukul 19.30 – 21.30 WIB di kediaman Mustafa di Jl. Danau Singkarak Kedaton, Bandarlampung.

    Doa bersama diikuti para tetangga, anak-anak yatim dan piatu, tokoh masyarkat Lampung, Partai Koalisi, Keluarga Besar Cagub dan Cawagub, Pengurus DPW dan DPD NasDem se-Lampung sekitar 250 orang.

    “Lalu pada Senin pagi, sekitar pukul 07.00 WIB para rombongan berkumpul di Jl. Danau Singkarak, untuk persiapan pendaftaran menuju Kantor KPU Lampung,” jelas Ichwanto.

    Dari jalan Singkarak, rombongan berangkat menuju kedaton keluar ke jalan teungku umar, lalu ke Jalan Raden Intan menuju Tugu Adipura, lalu menuju Jalan Jendral Sudirman.

    Perjalanan dilanjutkan ke lokasi transit di depan RS. Graha Husada) Jl. Gajah Mada, lalu menuju jalan Doktor Harun 1. Di lokasi ini Cagub dan Cawagub melakukan orasi politik sekitar 5-10 menit.

    Usai orasi, Cagub dan Cawagub bersama ketua-ketua partai koalisi akan naik gajah menuju kantor KPU Lampung. Mereka akan diringi parade budaya nusantara, mulai dari seni budaya dari Pesisir yakni Tari Sekura, lalu diikuti hadroh dan pawai budaya lainnya.

    “Gajah adalah lambang perjuangan rakyat, yaitu perjuangan melawan pembodohan, melawan politik gula, politik minyak dan politik susu yang efek jangka panjangnya jelas memiskinkan dan merugikan masyarakat Lampung,” jelas Mustafa.

    Gajah Lampung, kata dia, adalah lambang perjuangan bersama masyarakat untuk berdaulat di atas tanahnya sendiri, tanpa intervensi dan perjuangan melawan korporasi jahat. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk memihak rakyat dan pembangunan baik insfratruktur maupun manusianya, pro rakyat kecil pro petani pro buruh pro nelayan,pro pendidik dan honorer.

    “Kami ingin memimpin masyarakat Lampung, membangun bersama masyarakat Lampung. kami ingin jadi gubernur, bukan boneka pengusaha,” katanya. (rls/*)