Tag: Nepotisme

  • Ribuan Honorer Yang Tegambuy Bakal Demo Walikota, Penerimaan PPPK Diduga Pesanan Pejabat

    Ribuan Honorer Yang Tegambuy Bakal Demo Walikota, Penerimaan PPPK Diduga Pesanan Pejabat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Akibat ulah petinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang mengeluarkan kebijakan berupa persyaratan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024, yang dinilai tidak masuk akal memicu protes keras ribuan tenaga honor yang telah mengabdi bertahun-tahun.

    Pasalnya, nasib ribuan honorer tersebut bakal ‘tegambuy’ (terbuang sia-sia) akibat dari ketentuan yang dibuat guna mengkondisikan dan memuluskan pendaftar titipan dari oknum pejabat di lingkungan Pemkot setempat.

    Dalam pertemuan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, pada Jumat (04/10/2024), para honorer menentang kebijakan yang mewajibkan pada seleksi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) pada satuan Satpol PP dengan kualifikasi Pendidikan lulusan Diploma III Analisis Kimia, Teknologi Lingkungan, dan Perpajakan.

    Hendris, salah satu honorer mengungkapkan bahwa persyaratan tersebut jelas ditujukan kepada honorer yang memiliki hubungan dekat dengan Kasat Pol PP dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    “Percuma kita ikut seleksi karena sudah jelas tidak akan lolos. Untuk itu kita semua sepakat tidak akan ikut seleksi” ujar Hendris dalam pertemuan tersebut.

    Menurutnya beberapa honorer yang sudah dikondisikan masa kerjanya baru 2 tahun. “Sedangkan ribuan tenaga honor disini ada yang sudah 10 tahun lebih terancam tidak memiliki kesempatan untuk menjadi PPPK” katanya.

    Dalam pertemuan perwakilan pegawai honor tersebut, selain sepakat tidak ikut seleksi, mereka juga berencana akan mogok kerja dan menggelar aksi demo di kantor Walikota Bandar Lampung.

    Ditempat terpisah, tokoh pengusaha muda di Kota Bandar Lampung, Ari Berlian, menyesalkan kebijakan dalam seleksi tersebut. Sebagai pengusaha dirinya mengaku dalam menjalankan usahanya membutuhkan aparatur pemerintah dalam hal pelayanan di lapangan.

    “Jika aparatur tidak didukung dengan integritas dan motivasi yang jelas alias masih honor, pasti berdampak pada semangat pelayanan. Sangat disayangkan jika ada pejabat yang bertindak tidak adil semacam itu” tutur Ari Berlian.

    Untuk itu ia berharap pemangku kebijakan di Kota Bandar Lampung untuk memberikan solusi dan merevisi ketentuan seleksi PPPK. “Buat ketentuan yang bersifat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada aparat yang masih honor” tuturnya. (Red)

  • Diduga Penerima Bantuan Alsintan di Tubaba Alami Nepotisme

    Diduga Penerima Bantuan Alsintan di Tubaba Alami Nepotisme

    Tulangbawang Barat (SL) – Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) melalui Dinas Pertanian di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang menelan dana miliaran rupiah diduga nepotisme. Pasalnya, proses seleksi calon penerima bantuan alsintan tidak melalui prosedur dan syarat–syarat yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

    Dilangsir hariansatelit.com, hasil investigasi menyebutkan salah satu penerima bantuan alsintan di Kabupaten Tubaba yaitu Suwito, berupa (traktor 3 unit dan hantraktor 2 unit). Saat di konfirmasi beberapa hari yang lalu Suwito mengatakan dia mendapatkan bantuan alsintan dari Dinas Pertanian atas nama upja (unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian).

    Akan tetapi masih menurut Suwito upja nya sebagai penerima bantuan belum terbentuk. “Masih sebatas rencana karena belum ada anggota, belum ada struktur organisasi tidak ada AD / RT,” katanya, belum lama ini. Bahkan lebih lanjut Suwito tidak dapat menunjukkan dokumen apapun yang terkait bantuan alsintan alias ilegal.

    Hal ini tentu saja menyalahi peraturan Kementrian Pertanian no 25 tahun 2008, karena penerima bantuan alsintan adalah lembaga yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan upja bukan individu. Hal ini menyebabkan pemberian bantuan alsintan tidak tepat sasaran dan merugikan petani. Hal ini dapat terlihat dari beberapa alsintan di rumah Suwito yang belum pernah terpakai sama sekali.

    Disoal tentang adanya unsur nepotisme dan kesalahan prosedur dalam penetapan calon penerima bantuan alsintan. Kepala Seksi (Kasi) Rahmat Efendi dan Sutrisno selaku Kabid mengatakan Suwito itu upja yang di tingkatkan menjadi brigade. Keterangan ini tentu saja berbeda jauh dengan keterangan Suwito.

    Karena itu diharapkan kepada Kejari agar dapat mengusut tuntas dugaan nepotisme dan kesalahan prosesur dalam penetapan calon penerima bantuan alsintan oleh Dinas Pertanian Tubaba agar distribusi bantuan alsintan tepat sasaran. (net)

  • Tercium Ada Unsur “Nepotisme” Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli

    Tercium Ada Unsur “Nepotisme” Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli

    Jakarta (SL) – Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

    Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan. “Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru,” ucap Fahmi, Senin (3/12).

    Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut. “Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,” tutur dia.

    Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara. Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi. “Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih,” tuturnya.

    Kesan Jokowi Tersandera

    Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.  “Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi,” ujar dia.

    Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana. “Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI. Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan,” tuturnya.

    Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI. “Memang kalau dikatakan politis ya politis karena riskan mengangkat orang yang tidak loyal tidak bisa lurus ke pemerintah, negara, di tahun politik. Apalagi menyangkut soal kenyamanan dari user dalam hal ini kepala negara, presiden,” ucapnya.

    Jokowi Sebut Andika Perkasa Paket Komplet 

    Presiden Joko Widodo mengaku memilih Andika Perkasa menjadi KSAD sudah melalui banyak perhitungan. “Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11). Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Akan tetapi, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

    Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto meyakini pengangkatan Andika murni diukur dari sisi profesionalismenya sebagai prajurit. “Dalam orang Jawa saja, pengangkatan Andika sudah dipikirkan bibit, bebet dan bobotnya [oleh presiden],” kata Hasto, Jumat (23/11).

    Sementara Andika sendiri enggan berkomentar banyak soal dugaan saratnya kepentingan politik dalam pengangkatan dirinya sebagai KSAD. Ia menyebut pertimbangan itu ada pada kewenangan Jokowi. “Ya orang kalau mau ngomong apa saja wis monggo. Saya enggak bisa berkomentar dan tidak perlu,” kata Andika di Istana Negara, Kamis lalu.

    Namun, Andika menjamin jajaran TNI Angkatan Darat akan netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Hal itu telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh TNI sebelum Andika dilantik. “Itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD memahami kewajiban itu,” kata Andika di Istana Negara, Kamis (21/11). (CNNIndonesia)