Sinarlampung

Tag: Netral

  • Dewan Kehoraman PWI Se INDONESIA Sepakat Independensi Wartawan Harga Mati

    Dewan Kehoraman PWI Se INDONESIA Sepakat Independensi Wartawan Harga Mati

    Jakarta (SL)-Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) seluruh Indonesia, secara bulat menekankan kembali independensi adalah harga mati bagi seorang wartawan dalam menjalankan profesinya. Karena menjadi amanah konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan di bidang pers, kode etik jurnalistik, dan kode perilaku wartawan PWI, hal itu ditegaskan dalam rapat konsolidasi DK PWI, Senin 26 Oktober 2020.

    Para ketua DKP itu mendukung langkah tegas Dewan Kehormatan PWI Pusat yang baru-baru ini memberikan sanksi bagi wartawan yang bersikap partisan dalam kontestasi Pilkada 2020 di daerahnya. Seperti diketahui beberapa anggota pengurus dan bahkan Ketua PWI Provinsi ada yang terang terangan mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada tahun 2020 yang digelar di 270 daerah Provinsi, kota dan kabupaten.

    “Terhadap mereka yang melanggar dikenakan sanksi pemberhentian atau diminta mundur dari PWI,” kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dalam rapat konsolidasi via zoom meeting dipimpin Sekretaris Sasongko Tedjo. Hadir juga anggota DK PWI Pusat, Asro Kamal Rokan, dan Raja Pane.

    Selain menyempurnakan PD PRT PWI, Kode Etik Jurnalistik, Kongres PWI 28-30 September 2018 lalu di Solo juga mengesahkan pemberlakuan produk baru yaitu Kode Perilaku Wartawan PWI. Code of conduct itu melengkapi sikap profesional wartawan.

    DK PWI se Indonesia, menyepakati dalam Pilkada 2020 sudah seharusnya wartawan menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan. Begitulah mestinya wartawan berperan, berfungsi sehingga eksistensinya punya kontribusi merawat dan mengembangkan demokrasi, mengawal bangsa dan negara mencapai cita-citanya.

    “Kontestasi pemimpin rakyat harus dijaga berjalan dengan sangat demokratis, supaya menghasilkan pemimpin amanah. Itu sebabnya Pilkada harus dijaga berlangsung jujur dan adil, tidak dikotori praktek money politics, “tambahnya.

    Ilham mengapresiasi sikap Dewan Kehormatan Provinsi yang dalam rapat konsolidasi tadi menunjukkan sikap proaktif mengawasi anggotanya mematuhi ketentuan organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan. “Sebagai individu wartawan memang tetap memiliki hak politiknya. Silahkan salurkan itu di TPS. Namun, ketika menjalankan profesi maka ia diikat oleh kode etik profesi. Justru karena itu profesi ini tetap dihargai dan dipercaya sampai sekarang,” katanya.

    Ilham juga mengingatkan Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi adalah produk kongres dan konferensi di daerah, yang mempunyai kedudukan yang setara dengan pengurus PWI. Dalam posisi itu DK wajib membantu Pengurus Harian PWI membangun organisasi sesuai amanah yang diterimanya dari kongres dan konferensi.

    Harus mampu bertindak tegas menyingkirkan benalu – benalu yang hanya mencari keuntungan pribadi dari organisasi PWI. “ Hanya dengan begitu Anda semua dapat meninggalkan legacy, seperti legacy yang diwariskan pendahulu kita, wartawan -wartawan pendiri PWI yang hebat-hebat,” ujarnya. (Red)

  • PAN: Seharusnya Kepala Daerah Netral di Pilpres 2019

    PAN: Seharusnya Kepala Daerah Netral di Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno enggan menanggapi soal rencana Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi bagi kadernya yang akan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

    Namun, menurut Eddy, seorang kepala daerah seharusnya bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon secara nyata. Hal itu bertujuan untuk menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif dan tidak terpecah belah. “Menurut kami, kader PAN yang jadi kepala daerah datang ke kami, katakan bahwa kami enggak bisa tunjukkan keberpihakan secara nyata karena kami sebagai kepala daerah harus netral, punya kewajiban kepada warga yang ada di daerah, menjaga tetap kondusif dan agar tidak ada perpecahan,” ujar Eddy saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

    Eddy mencontohkan sikap Wali Kota Bogor Bima Arya yang memutuskan untuk tidak masuk ke struktur tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno. Ia mengatakan, PAN dapat memahami dan menghargai keputusan tersebut. “Kami pahami dan apresiasi, itu teladan baik karena sebagai kepala daerah tidak memihak karena mewakili dan mementingkan warga dulu,” kata Eddy.

    Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi. “Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan,” ujar Ferdinand, Minggu (9/9/2018) malam.

    Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Ia menyebutkan, hal itu untuk menjaga suara partai. “Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami. Dengan demikian, nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali,” kata dia.  Seperti diketahui, Gubernur Papua sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Lukas Enembe menyatakan akan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. (Kompas.com)