Sinarlampung

Tag: Pasangan Prabowo-Sandi

  • Gatot Nurmantyo Keberatan Fotonya Dipasang dalam Baliho Prabowo-Sandi

    Gatot Nurmantyo Keberatan Fotonya Dipasang dalam Baliho Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo meminta fotonya diturunkan dari baliho Prabowo-Sandiaga yang dipasang di posko Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Solo, Jawa Tengah. Gatot mengatakan tidak pernah dimintai izin jika fotonya akan dipasangan dalam baliho Prabowo-Sandi. “Saya minta foto itu diturunkan,” kata Gatot dalam akun Instagramnya yang terverifikasi, @nurmantyo_gatot yang dikutip di Jakarta, Ahad (13/1).

    Gatot mengatakan tidak tahu-menahu serta tidak pernah dimintai persetujuan atau pemberitahuan baik lisan maupun verbal atas pemasangan fotonya di baliho itu.  Adapun dalam baliho yang menampilkan foto Gatot itu terdapat tulisan selamat dan sukses atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga.

    Di bawah foto Gatot terdapat foto Prabowo dan Sandiaga yang berukuran besar.  Sejauh ini, Gatot memang tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon.  Gatot konsisten dengan pernyataannya pertengahan tahun lalu, bahwa ia akan menentukan sikap politiknya di dalam bilik suara. (republika)

  • Kubu Prabowo-Sandi Laporkan KPU ke DKPP Terkait Batalnya Penyampaian Visi-Misi

    Kubu Prabowo-Sandi Laporkan KPU ke DKPP Terkait Batalnya Penyampaian Visi-Misi

    Jakarta (SL) – Langkah Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi DKI Jakarta menanggapi serius penyampaian visi misi calon presiden dan wakil presiden yang dibatalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Ketua Bidang Advokasi Hukum BPD DKI Jakarta, Yapen Hadi mengaku pihaknya dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil KPU tersebut.

    Sebab, penyampaian visi misi itu merupakan haluan umum yang akan dilakukan para capres jika terpilih.

    Atas alasan itu, mereka melaporkan penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kita nggak punya GBHN lagi selain dari visi misi calon. Nah kalau itu dihilangkan, rakyat tahunya darimana visi misi calon. Apa bedanya 01 dan 02,” jelasnya saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

    Padahal, kata dia, KPU sudah sepakat akan memfasilitasi penyampaian visi misi tersebut. Tapi hanya karena ada perbedaan antara TKN Jokowi-Ma’ruf dengan BPN Prabowo-Sandi, KPU malah mengambil jalan pintas dengan langsung membatalkan acara yang sedianya akan digelar pada tanggal 9 Januari itu. “Kenapa KPU sebagai penyelenggara tidak memaksakan saja kepada para pihaknya teknisnya harus seperti ini lho. Bukan menyederhanakan dengan membatalkan,” sesalnya.

    Yapen menilai keputusan itu telah merugikan masyarakat luas. Maka dari itu, dia meminta DKPP segera memproses laporan yang sudah mereka lakukan. “Pasal 274 ayat 2 (UU Pemilu) itu sudah jelas. KPU wajib memfasilitasi dan penyebarluasan visi misi dan program dari paslon. DKPP harus segera proses ini,” pungkasnya. (RMOLLPG)

  • Relawan PAS Diteror Oknum Polisi yang Terlibat Politik Praktis

    Relawan PAS Diteror Oknum Polisi yang Terlibat Politik Praktis

    Jakarta (SL) – Aliansi Relawan Prabowo-Sandi (PAS) mengkritik maraknya oknum pejabat Polri yang terindikasi melakukan politik praktis. Sebagai salah satu Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana), posisi polisi seharusnya netral.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019 Yudi Syamhudi Suyuti dalam konferensi pers Aliansi Relawan Prabowo-Sandi. Acara ini diadakan di Rumah Aspirasi, Jalan Cut Mutiah no.18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

    Larangan Polri terlibat dalam politik praktis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 (1). Berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik. Dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

    “Sudah jelas Undang-Undang tentang Polisi melarang dengan tegas. Bahwa posisi Kepolisian berada pada posisi netral. Namun kita melihat belum lama ini. Kantor Sekretariat Rumah Aspirasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) di datangi oleh pasukan Polisi lengkap dengan senjata laras panjang dan seragam. Lalu melakukan perobekan buku tamu. Sebuah terror, intimidasi dan kekerasan diperlihatkan di depan mata kita,” kata Yudi.

    Lanjut Yudi, seringkali oknum aparat kepolisian memposisikan diri seperti sayap dari kekuatan politik tertentu. Hal ini sangat menjadi perhatian keras dari seluruh relawan nasional dan pendukung Paslon Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Sandi.

    “Ini jelas sekali bentuk pelanggaran hukum. Hak asasi manusia dan merupakan tindakan represif yang sangat berbahaya,” ujar Ketum KPN-GP2019.

    Belum lagi di beberapa daerah, lanjut Yudi, beberapa kantor Partai dan Ormas yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur dan mendukung Paslon Prabowo-Sandi juga di intimidasi dengan cara-cara teror oleh oknum polisi. Bahkan Pondok Pesantren pun juga beberapa kali dilakukan hal yang sama.

    “Aktivis diikuti, rumahnya diawasi atau didatangi. Dan seperti sengaja ingin ditakut-takuti jika mendukung Prabowo-Sandi. Akan tetapi dengan tegas kami nyatakan bahwa kami tidak takut. Karena kami bukan penjahat, jadi untuk apa takut,” tegas Ketum KPN-GP2019.

    Meskipun Pimpinan Kepolisian juga sudah berusaha menjernihkan masalah. Mereka menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pengecekan atau ada kesalahan prosedur. Aliansi Relawan Prabowo-Sandi menilai tindakan oknum tersebut adalah bentuk teror dan intimidasi.

    “Hal ini sangat berbahaya bagi cita-cita rakyat bersama. Yaitu menciptakan Pemilu yang damai dan adil. Karena jika terus menerus dibiarkan, maka akan memicu terjadinya kekerasan yang diawali oleh oknum kepolisian,” terang Yudi.

    Karena, Aliansi Relawan Prabowo-Sandi meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menindak tegas oknum polisi yang ikut terlibat politik praktis. Pasalnya, hal tersebut sangat mengganggu pihak kami dan pendukung Prabowo-Sandi. Pilpres 2019 jangan dikotori oknum polisi yang memancing kekerasan, yang akhirnya merugikan Rakyat, Bangsa dan Negara.

    “Jika ke depan masih ada dan justru makin banyak keterlibatan oknum Polri yang mengganggu jalannya proses demokrasi dan terindikasi melanggar HAM, maka kami dari Aliansi dan Seluruh Relawan Prabowo-Sandi akan melakukan langkah-langkah dengan menggunakan hukum internasional. Dengan membawa masalah ini ke lembaga-lembaga internasional,” tutup Yudi Syamhudi Suyuti. (Fokusberita)