Sinarlampung

Tag: PDI-P

  • PDI-P Loloskan 13 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

    PDI-P Loloskan 13 Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

    Jakarta (SL) – PDI Perjuangan diketahui mencalonkan 13 eks narapidana korupsi di Pileg 2019 tingkat kabupaten/kota atau DPRD. DPP PDIP mengatakan, pihaknya padahal sudah sangat selektif mencari caleg-caleg.
    “Kami sudah sangat selektif. Instruksi kami ke DPD dan DPC sudah jelas. Ternyata masih ada bacaleg yang lolos, yang rekam jejaknya tidak terdeteksi. Sebelumnya, beberapa yang sudah terdeteksi secara persuasif kami minta untuk mundur,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Jumat (27/7/2018).
    Hendrawan menegaskan, sikap PDIP tegas tidak mencalonkan mantan narapidana koruptor. Namun, dia menyebut, masih ada saja yang bisa lolos.
    “Komitmen kami sudah jelas dan tegas. Mereka yang maju harus memiliki kredibilitas yang teruji, yang tidak maju sebagai calon wakil rakyat dengan bekal keinginan untuk mengelabui publik, berpartisipasi dalam kekuasaan yang koruptif-konspiratif tanpa idealisme untuk melakukan perubahan mental dan struktural,” sebut Hendrawan.
    “Itu sebabnya ada tes psikologis, ada sekolah partai, ada sekolah bacaleg, dll. Semua ditujukan untuk membangun postur dan profil bacaleg yang aspiratif dan korelatif dengan harapan masyarakat dan tantangan zaman,” sebutnya.
    Berikut ini jumlah bacaleg yang teridentifikasi sebagai eks napi korupsi:
    – PKB: 8
    – Gerindra: 27
    – PDIP: 13
    – Golkar: 25
    – NasDem: 17
    – Partai Garuda: 6
    – Partai Berkarya: 16
    – PKS: 5
    – Perindo: 12
    – PPP: 7
    – PSI: 0
    – PAN: 12
    – Hanura: 15
    – Partai Demokrat: 12
    – Partai Aceh: 0
    – Partai Sira (Aceh): 1
    – Partai Daerah Aceh: 0
    – Partai Nanggroe Aceh: 0
    – PBB: 11
    – PKPI: 7- 5 bacaleg tak diketahui parpolnya.
    (detik.com)
  • Johan Budi Masuk Daftar Caleg Dari PDIP

    Johan Budi Masuk Daftar Caleg Dari PDIP

    Jakarta (SL) – Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi, masuk dalam daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari partai berlambang Banteng. Hal itu diakui Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira kepada wartawan di Gedung KPU Jakarta, Selasa (17/7).

    “Iya. Pak Johan Budi juga (nyaleg) mau jadi politisi kita juga,” katanya.

    Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, bukan hanya Johan Budi, dari sejumlah pejabat di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK juga nyaleg dari PDIP.

    Misalnya, dua kader PDIP yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laolly juga masuk dalam daftar Bacaleg DPR dari partai besutan Megawati Soekarnoputri.

    Mbak Puan, ada juga Pak Laolly, yang diminta oleh parpol untuk mohon izin pada Presiden untuk jadi Caleg,” ungkapnya. (net)

  • Pernyataan Petinggi PDI-P Yang Geluruk Kantor Media Dinilai Tak Manusiawi

    Pernyataan Petinggi PDI-P Yang Geluruk Kantor Media Dinilai Tak Manusiawi

    Jakarta (SL) – Pernyataan petinggi PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa kantor media bisa rata dengan tanah apabila memuat berita yang menyinggung pemimpin partai itu patut disayangkan. Pernyataan tersebut dinilai telah mencoreng nama baik Indonesia.

    Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) Teguh Santosa mengatakan, bahwa selama ini dalam berbagai forum wartawan ASEAN, praktik kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers di Indonesia kerap dijadikan sebagai model.

    “Selama ini, terutama pasca Orde Baru, ada semacam “kecemburuan” di kalangan teman-teman wartawan ASEAN melihat kemerdekaan pers di Indonesia. Terlepas dari indeks kemerdekaan pers yang dirilis Reporters Without Borders setiap tahun, paktik kemerdekaan pers di Indonesia dinilai cukup asyik dan cukup baik. Prinsip self regulation yang dianut masyarakat pers nasional menjadi contoh yang diidam-idamkan dan coba ditiru di negara-negara ASEAN lainnya,” ujar Wakil Presiden CAJ Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi.

    Dalam prinsip self regulation yang didasarkan pada UU 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers yang dibentuk masyarakat pers nasional menjadi instrumen utama yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dengan berbagai kegiatan, mulai dari mendorong peningkatan kapasitas kerja wartawan dan profesionalisme perusahaan media, hingga penyelesaian sengketa atas pemberitaan atau karya jurnalistik produk pers.

    Pernyataan bernada ancaman yang disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Bambang Wuryanto sangat berbahaya. Menurut Teguh, karena disampaikan oleh seorang pejabat penting partai, pernyataan itu bisa dimaknai sebagai “instruksi” atau “restu” kepada kader dan simpatisan partai untuk melakukan represi sekeras mungkin terhadap media.

    “Saya khawatir ini bisa memicu kekerasan terhadap wartawan dan media hingga ke level yang sangat sadis dan tak terbayangkan sebelumnya,” ujar Teguh sambil mencontohkan pembantaian Ampatuan di Provinsi Maguindanao, Filipina, tahun 2009 yang menewaskan 58 orang, termasuk 34 wartawan.

    Pernyataan “rata dengan tanah” disampaikan Bambang Wuryanto sebagai respon atas pemberitaan Radar Bogor yang menyoroti aktivitas dan gaji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Kalau pemberitaan kayak begitu, Radar Bogor memberitakan di Jawa Tengah, saya khawatir itu kantornya rata dengan tanah,” kata Bambang.

    Di sisi lain, Teguh juga mengapresiasi seruan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan putranya Prananda Prabowo agar seluruh simpatisan dan kader PDIP menjaga hubungan baik dengan media.

    Prananda Prabowo yang juga Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP meminta agar ketidakpuasan terhadap pemberitaan media ditempuh dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang.

    “Semoga pernyataan yang disampaikan ini dapat menghindarkan situasi terburuk yang bisa membahayakan kemerdekaan pers kita,” demikian Teguh menanggapi seruan tersebut. (red)

  • Sutono Peduli Petani Lampung

    Sutono Peduli Petani Lampung

    Cawagub Dari PDI-P, Ir Sutono (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Menanggapi keluhan masyarakat setempat, Calon Wakil Gubernur dari PDI-P, ir Sutono menegaskan akan memberikan pendampingan bagi petani dan pekebun HKm.

    “Saya yang bertanggung jawab atas pendampingan, berupa bimbingan peneliharaan dan pengolahan serta teknologi terapan untuk meningkatkan nilai jual komoditi hasil pertanian daerah tanggamus,” janjinya.

    Sebagai mantan kadis kehutanan provinsi, Sutono menegaskan prinsipnya, Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera.

    Selebihnya, Sutono mengatakan para petani nantinya akan diikutkan dalam diklat dan dikelompokan untuk mendapatkan pelatihan yang dicanangkannya dalam program Nawacita, jika terpilih menjadi wakil gubernur nanti.

    Untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung, Sutono menegaskan, fungsi anggota dewan dapil setempat harus dapat dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya bagi pemilihnya.