Sinarlampung

Tag: PDIP

  • Perburuan Harus Masiku, KPK Geledah Rumah Pengacara PDIP dan Dalami Penyandang Dana Pelarian DPO

    Perburuan Harus Masiku, KPK Geledah Rumah Pengacara PDIP dan Dalami Penyandang Dana Pelarian DPO

    Jakarta, sinarlampung.co-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah Advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah terkait penyidikan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat buron Harun Masiku. Hal itu disampaikan Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Johannes L Tobing saat melaporkan penyidik Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hari ini, Selasa 9 Juli 2024.

    Baca: KPK Harus Tangkap Harun Masiku dan Madam?

    Baca: Buron KPK Harun Masiku Jadi Marbot Masjid di Malaysia?

    Menurut penjelasannya, penyidik KPK menggeledah rumah Donny yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Juli 2024. “Nah, jadi tanggal 3 Juli, hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Donny Tri Istiqomah,” kata Johannes di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.

    Pihaknya menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik tersebut melanggar hukum, pasalnya dari informasi yang didapat, upaya paksa tersebut dilakukan tanpa surat perintah dari pimpinan KPK. Atas tindakan penggeledahan tersebut, Tim Hukum DPP PDIP kemudian melaporkan penyidik Rossa ke Dewas KPK.

    Dalami Penyandang Dana Harun Masiku

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami informasi soal adanya pihak yang diduga mendanai pelarian buronan kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku.

    “Informasi pemberi dana akan didalami oleh penyidik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.

    Informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mendanai pelarian Harun Masiku itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) M. Praswad Nugraha.

    Dalam keterangannya, Praswad mengatakan Harun Masiku butuh uang tunai dalam jumlah besar, karena selalu berpindah-pindah dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan, karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil uang di ATM dan menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya.

    “Buronan butuh terus berpindah-pindah, jadi tidak mungkin bisa bekerja, sehingga pasti butuh ada pihak yang back-up atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku,” kata Praswad dalam keterangan teruliusnya.

    Dia juga menduga Harun Masiku selalu bergerak berpindah-pindah negara, sehingga butuh identitas palsu, paspor, dan butuh orang-orang yang membantunya setiap akan melintasi wilayah negara tertentu secara ilegal.

    Semua itu, kata Praswad, biayanya sangat besar, sehingga mustahil dilakukan Harun Masiku tanpa dukungan keuangan yang kuat.”Harun masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan, tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini,” ujar Praswad.

    Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

    Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

    Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (Red)

  • Rully Niza Ambil Formulir Bakal Cawabup di PDI Perjuangan

    Rully Niza Ambil Formulir Bakal Cawabup di PDI Perjuangan

    Lampung Tengah, sinarlampung.co – Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Lampung Tengah, Rully Niza Agung Setiawan mengambil formulir berkas penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di DPC PDI Perjuangan setempat, Jumat, 3 Mei 2024.

    Melihat kondisi Kabupaten Lampung Tengah saat ini, kader asli PDI Perjuangan itu mengaku terpanggil untuk membangun kabupaten setempat. Pihaknya juga berencana untuk mengambil berkas penjaringan di partai politik lainya yang membuka penjaringan.

    “Saya sebagai kader PDI Perjuangan hari sudah mengambil berkas penjaringan di bakal calon bupati dan wakil bupati di DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah,” kata Rully.

    Selain sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya juga merupakan putra asli daerah kabupaten setempat, merasa terpanggil untuk membangun daerah kelahirannya. Menurutnya, masyarakat sudah paham bagaimana pembangunan Lamteng saat ini, dan itu juga sebagai salah satu alasannya untuk maju di Pilkada Lamteng 2024.

    “Saya putra asli daerah merasa terpanggil untuk membangun di daerah saya sendiri. Soal pembangunan Lamteng saat ini, masyarakat sudah paham bagaimana keadaanya. Maka dari itu saya terpanggil, dan ke depan bisa lebih baik dari sekarang,” tegasnya.

    Pihaknya juga sudah memiliki rencana untuk mengambil berkas formulir penjaringan di parpol lain yang membuka penjaringan secara terbuka. Namun, langkah itu diambil sesuai dengan perintah partai dalam hal ini DPD PDI Perjuangan Lampung, dan Dewan Pimpinan Pusat.

    “Rencana ambil berkas di partai lain sudah ada. Tapi, saya sebagai kader partai mengikuti instruksi, kalau perintahnya mengambil berkas ke partai lain, saya ambil,” terangnya.

    Sementara Sillahudin, selaku Sekretaris Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, menerangkan bahwa sudah ada tiga bakal calon yang mengambil berkas.

    “Sudah ada tiga bakal calon yang ambil berkas di kami, hari ini ada Rully Niza Agung Setiawan. Dan beberapa hari lalu ada Musa Ahmad dan Ardito Wijaya,” jelasnya. (Rls/Red)

  • Cawapres PDIP Mengerucut Satu Nama, Hasto Puji Khofifah Indar Parawansa

    Cawapres PDIP Mengerucut Satu Nama, Hasto Puji Khofifah Indar Parawansa

    Surabaya – PDIP telah menjaring sejumlah nama bacapres dan melaporkan telah berhasil memutuskan satu nama untuk segera diumumkan.

    Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo itu akan diumumkan dalam momentum yang tepat.

    “Namanya sudah disiapkan. Kalau soal nama nanti Bu Mega yang memutuskan,” kata Hasto usai konsolidasi PDIP di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 14 Oktober 2023.

    Dia menjelaskan, pada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi pada 18 Maret 2023 lalu, ada beberapa nama yang dibahas untuk mendampingi Ganjar.

    “Saya dan Pak Pramono Anung saat itu jadi saksinya,” ujar Hasto.

    Nama-nama yang dibahas untuk dijaring saat itu di antaranya, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Tuan Guru Bajang.

    Hasto menolak menjawab. Ia juga ogah membocorkan apakah bacawapres Ganjar berasal dari Jawa Timur atau provinsi lain.

    Namun ia melemparkan pujian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    “Mbak Khofifah sosok yang baik dan sosok yang cerdas,” katanya.

    Tak hanya itu, Khofifah disebutnya juga merupakan sosok yang dicintai masyarakat, hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya duduk di kursi Gubernur Jawa Timur setelah mengungguli pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

    “Beliau menjadi Gubernur Jawa Timur itu juga karena dukungan rakyat, meskipun kami saat itu berkompetisi,” ucapnya.

    Selain jabatan politis, Khofifah, kata Hasto merupakan sosok yang menjadi representasi kalangan Nahadlatul Ulama (NU).

    PDI Perjuangan, kata dia memang punya kedekatan hubungan dengan NU.

    “Akar dengan NU memiliki kerja sama baik, sejarah baik dengan Bung Karno, itu menjadikan kami satu,” kata dia.(red)

     

  • 350 Organ Relawan Bersatu, Ganjar Pranowo: Komando Ada di Saya

    350 Organ Relawan Bersatu, Ganjar Pranowo: Komando Ada di Saya

    Jakarta, (SL) – Sebanyak 350 kelompok/ organ relawan Ganjar Pranowo menyatakan bergabung dan melebur menjadi satu bernama Relawan Pendukung Ganjar Pranowo.

    Penyatuan kelompok relawan dilakukan dalam acara Silaturahmi 1 Muharram di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno, Rabu (19/7/2023). Hadir dalam acara itu, bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo dan sejumlah elit relawan dan elit partai lainnya.

    “Hari ini kumpul 350 ketua, sekretaris dan bendahara relawan Ganjar Pranowo. Semua berkumpul untuk bersatu dalam Relawan Pendukung Ganjar,” kata Ketua SC Silaturahmi Relawan, Bambang J Pramono.

    Baca Juga: Kejagung Akan Periksa Airlangga Hartarto Perkara Ekspor CPO

    Bambang menerangkan, 350 relawan yang bergabung, merupakan beberapa kelompok relawan Ganjar dan relawan Jokowi. Mereka sepakat bersatu dan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024.

    “Kenapa kami bersatu dan berjuang memenangkan Pak Ganjar, karena kami yakin hanya Pak Ganjar yang mampu melanjutkan prestasi yang dicapai Pak Jokowi. Di tangan Pak Ganjar, Indonesia akan semakin cepat dan lebih hebat lagi di dunia internasional,” tegasnya.

    Mereka juga menilai Ganjar sebagai sosok yang sangat ideologis. Hanya Ganjar yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila di tengah gempuran gempuran ideologi transnasional dari negara lain yang mencoba merangsek di negeri ini.

    “Karena sampai hari ini, hanya Pak Ganjar yang tidak membawa politik identitas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ganjar mengatakan, suasana politik semakin hari semakin menarik. Sudah saatnya, seluruh kekuatan bersatu dan berjuang dalam rampak barisan yang sama.

    “Banyak agenda besar yang mesti kita selesaikan. Indonesia mesti jadi negara maju. Pak Jokowi sudah menunjukkan sangat bagus, tugas kita melanjutkan dan mempercepat,” tegasnya.

    Kekuatan relawan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pesta demokrasi di Indonesia, relawan menjadi kekuatan besar selain kekuatan partai politik.

    “Jadi mulai saat ini kita harus menggalang kekuatan dan bekerja dengan taktis. Mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, untuk acara deklarasi, cukup untuk hari ini. Kita harus naik kelas dan bekerja lebih taktis lagi,” jelasnya.

    Ganjar meminta semua relawan mulai merapikan barisan. Semua anggota harus terdata dan benar-benar melakukan tugas terjun ke masyarakat. Gerakan microtargeting dan nanotargeting harus menjadi prioritas.

    “Apakah teman-teman relawan siap saya komando. Siap? Mulai Minggu depan kita bergerak secara masif ke titik yang sudah kita tentukan. Mari kita membaca, mengatur strategi dengan data science yang ada dan kita gerak bersama,” tegasnya.

    Ganjar juga tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh relawan untuk berpolitik secara baik. Seluruh pendukung Ganjar dilarang membuat hoaks, memfitnah dan menyebar kebencian. (Red)

  • Pembangunan Monumen Bung Karno Diklaim Tertinggi Di Indonesia

    Pembangunan Monumen Bung Karno Diklaim Tertinggi Di Indonesia

    Sinarlampung.co – Patung Bung Karno Tertinggi di Indonesia rencananya akan segera dibangun di GOR Taman Saparua, Bandung, Jawa Barat.

    Pembangunan dengan biaya kurang lebih Rp15 miliar itu tidak menggunakan biaya Keuangan Negara, melainkan bersumber dari para donatur.

    Ground Breaking pembangunan patung yang ide dan konsepnya dari Akademisi ITB tersebut, telah dilaksanakan pada Rabu (28/6/2023) lalu, dan jika sesuai rencana akan selesai dalam waktu 4 bulan pengerjaan.

    Dipilihnya Taman Saparua sebagai lokasi patung tersebut adalah karena letaknya yang dinilai strategis dan dikelilingi oleh sejumlah nama pulau di Indonesia yang dijadikan nama jalan seperti Jalan Jawa, Jalan Bali, dan Jalan Kalimantan.

    Ketua Yayasan Putra Nasional Indonesia, Pamriadi, mengatakan, patung yang akan menjadi ikon baru Jabar ini digadang-gadang menjadi monumen tertinggi di Indonesia bahkan dunia.

    “Inshaallah tahun ini Monumen Plaza Bung Karno di Bandung ini akan menjadi monumen tertinggi di Indonesia, mungkin tertinggi di dunia,” kata Pamriadi, dikutip dari Antara, belum lama ini.

    Pamriadi mengatakan, ide pembangunan patung ini datang dari akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB). Perihal anggaran, dia mengungkap pembuatan patung setinggi 22,3 meter ini memakan biaya sebesar Rp 14,5 miliar.

    Soal dananya dapat dari mana, Pamriadi menjelaskan bahwa dana sebesar hampir 15 miliar itu didapat dari para donatur yang sangat cinta Bung Karno dan mengagumi perjuangan sang proklamator.

    Pamriadi menerangkan patung akan dibuat oleh pematung yang memang kerap membuat Patung Bung Karno, yaitu Dunadi, asal Yogyakarta.

    Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, selaku penasihat pembangunan Monumen Bung Karno ini menilai Kota Bandung memiliki sejarah khusus tentang Sang Proklamator RI.

    Sejumlah tokoh lain hadir pada ground breaking tersebut yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan Sekretarisnya Ketut Sustiawan, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari hingga Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Chova.

    Di sisi lain, diketahui Pemerintah Rusia rencananya juga bakal mendirikan patung Sukarno. Patung Presiden pertama Indonesia itu akan dibangun di Taman Seni Museon Moskow.

    Ketua Komisi Seni Monumental Duma Kota Moskow, Igor Voskresensky, mengatakan pembangunan patung Bung Karno itu sebagai langkah mempererat hubungan bilateral yang telah terjadi antara Rusia dan Indonesia.

    Patung itu juga didirikan sebagai apresiasi atas peresmian patung kosmonot Yuri Gagarin di Jakarta pada 2021.

    “Pembangunan patung Presiden Sukarno dimaksudkan sebagai tanggapan atas dibukanya patung kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin. Monumen ini didirikan di ibu kota Indonesia, Jakarta, di Taman Mataram dan diresmikan pada 11 Maret 2021,” cuit akun Twitter resmi Kedubes Rusia, Sabtu (10/6/2023) lalu.

    Patung Sukarno itu juga disebut memiliki nilai historis. Sukarno yang mengaku seorang kader tulen Muhammadiyah diketahui pernah berkunjung ke Rusia pada 1956 dan dianggap berjasa atas ditemukan dan dibangunnya makam Imam Buchori, perawi hadist yang menjadi rujukan umat Islam di dunia.

    Kunjungan itu terekam dalam sebuah produksi film dokumenter dari studio film dokumenter pusat Uni Soviet. Dalam film tersebut, Sukarno tampak mengunjungi Galeri Tretyakov dan berjalan di tepi sungai Moskow, yang saat ini berdiri Taman Seni Museon. (Red)

  • Oknum Legislator Terciduk Bagikan Bantuan Biskuit Kemenkes untuk Kepentingan Politik dan Partainya?

    Oknum Legislator Terciduk Bagikan Bantuan Biskuit Kemenkes untuk Kepentingan Politik dan Partainya?

    Lampung Selatan (SL)-Beredar foto dan video salah seorang Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Lampung Selatan diduga memanfaatkan bantuan paket biskuit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk kepentingan politik dan partainya.

    Anggota DPRD Lampung Selatan fraksi PDI Perjuangan, Rosdiana terlihat membagikan paket berisi biskuit kepada ibu-ibu termasuk ibu hamil yang hadir dalam acara silaturahmi dan sosialisasi di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

    Padahal, bantuan yang dikemas dalam kardus itu diketahui biskuit program Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu hamil, balita gizi buruk dan stunting dari Kemenkes RI, namun dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan politik dan partai.

    “Biskuit dibagikan untuk Program PMT, Kok dia (Rosdiana) bisa dapat PMT itu, padahal PMT program dari Kementerian kesehatan aneh bisa-bisa dapat banyak,” ujar salah seorang warga sekitar.

    Menurut dia, jika itu merupakan bantuan dari Pemerintah pusat, seharusnya tidak digunakan untuk sosialisasi apalagi berkaitan dengan partai politik, sebab yang membagikan menggunakan logo partai.

    “Seharusnya yang bagiin dari kader kesehatan, karena biscuit dari kesehatan program untuk ibu hamil KEK dan balita stunting. Kumpulan ibu hamil, program kesehatan kok dipake kampanye dari PDIP,” tegasnya.

    Sementara itu, PLT Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Lampung Selatan Devi Arminanto mengatakan jika pihaknya tidak pernah memberikan bantuan tersebut kepada anggota DPRD Lamsel.

    “Ya klu dinkes gk pernah memberi biskuit ke anggota dewan mas. Itukan pengadaan langsung dari partai, Ya gk klu ingin jelasnya silahkan tanya ke yg mendapat barang tersebut,” ujar Plt Kadinkes Lamsel saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsappnya, Minggu 4 Juni 2023.

    Dia menambahkan, bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) dari Kemenkes RI siapapun bisa menyalurkan, selama bantuan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

    “Selagi buat kepentingan masyarakat penyaluran PMT bisa dari berbagai elemen bang,” imbuhnya.

    Kemudian ketika ditanya prihal boleh atau tidaknya program bantuan dari pemerintah dipakai untuk kepentingan kampanye partai seperti foto dan video beredar, pihaknya tidak dapat menjelaskan. padahal dirinya, sempat mengatakan jika bantuan PMT bisa disalurkan melalui elemen masyarakat.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Jati Agung tersebut yang juga Anggota DPRD Lamsel, Rosdiana. (Tim)

  • SBY Tegaskan Tak Pernah Tuduh PDIP Sebagai Dalang Perusakan Atribut Partai Demokrat

    SBY Tegaskan Tak Pernah Tuduh PDIP Sebagai Dalang Perusakan Atribut Partai Demokrat

    Pekanbaru (SL) – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedianya akan dilaporkan caleg PDIP Kapitra Ampera ke polisi, namun batal karena dilarang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. SBY menegaskan tak pernah menuduh PDIP.

    “Silakan (Dilaporkan ke Polda Riau). Saya tadi malam juga mendengar. Ingat. Saya tidak pernah menuduh PDI Perjuangan di balik apa yang dilakukan kemarin, (perusakan atribut PD) tidak pernah (menuduh),” kata SBY kepada wartawan di acara Care Free Day (CFD), Jl Sudirman, Pekanbaru, Minggu (16/12/2018).

    SBY mengatakan pihaknya sudah mengantongi bukti kuat terkait perusakan atribut partainya. Dia berharap bukti yang dia miliki bisa digunakan polisi untuk mengungkap kasus tersebut. “Kami punya evidence (bukti), punya strong evidence. Insyaallah akan membuka jalan bagi kepolisian untuk menemukan siapa-siapa di belakang aksi perusakan itu,” kata SBY.

    SBY menunggu polisi menyelesaikan kasus itu. Dia mengungkit performa Polri selama masa 10 tahun kepemimpinannya. “Rakyat menunggu, kami menunggu. Kepolisian kita itu hebat, waktu 10 tahun saya memimpin banyak sekali menyelesaikan masalah, cepat, tepat, tuntas,” katanya.

    “Kali ini saya menunggu, rakyat menunggu. Adakah bisa dilakukan lagi. Silakan (dilaporkan). Saya juga ingin kebenaran kiranya terwujud untuk keadilan,” tutup SBY. (dtn)

  • PDIP Kembalikan Uang Rp250 Juta dari Bupati Nonaktif Cirebon Sunjaya

    PDIP Kembalikan Uang Rp250 Juta dari Bupati Nonaktif Cirebon Sunjaya

    Jakarta (SL) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali mengingatkan pada seluruh partai politik (parpol) untuk berhati-hati menerima sumbangan. Sebelum mengantongi sumbangan tersebut, ada baiknya parpol menelusuri sumber dananya.

    Febri menyebut, sumbangan dari kepala daerah terhadap parpol berisiko tinggi. Sebab, bisa jadi, asal-usul sumber dana tidak jelas. Imbauan itu disampaikan setelah KPK menerima pengembalian sumbangan dana parpol dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Sedianya, sumbangan tersebut diberikan untuk mendukung acara kepemudaan PDIP pada Oktober lalu. “KPK menerima pengembalian uang Rp 250 juta,” kata Febri, Sabtu (1/12). Diduga, uang sebesar itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya, Red) sebagai sumbangan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Terkait pengembalian uang itu, penyidik KPK telah membuat berita acaranya. Itu artinya, pengembalian uang dari PDIP tersebut telah menjadi bagian perkara.

    SUN alias Sunjaya Purwadisastra adalah bupati nonaktif Cirebon yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Oktober lalu. Saat ini, politikus PDIP itu berstatus tersangka kasus korupsi. Di antaranya, menerima suap dan melakukan jual beli jabatan di Cirebon. Febri menerangkan, duit sumbangan dari Sunjaya itu diduga berkaitan dengan feeproyek di Cirebon. Penyidikan terhadap penerimaan fee itu kini bergulir di KPK.

    Oktober lalu, PDIP memang menggelar acara kepemudaan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Acara bertajuk Satu Indonesia Kita itu diketuai Nico Siahaan. KPK telah memeriksa Nico Kamis lalu (29/11). Penyidik mendalami kesaksian Nico terkait sumbangan Sunjaya untuk acara tersebut.

    “Saya sebagai ketua panitia kepemudaan tidak pernah memaksa Sunjaya untuk menyumbang pada kegiatan kepemudaan. Termasuk jumlah bantuannya,” terang presenter yang kini menjadi politikus itu melalui siaran pers. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal kasus korupsi Sunjaya.

    Namun, Nico mengakui bahwa Sunjaya pernah memberi bantuan sebesar Rp 250 juta untuk acara kepemudaan. Bantuan itu diberikan dalam rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan. Kini, sumbangan itu telah dikembalikan ke KPK. (jawapos)

  • Warga Bersama Kepala Pekon Sridadi dan Jajaran Serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanggamus Lakukan Kegiatan Bedah Rumah

    Warga Bersama Kepala Pekon Sridadi dan Jajaran Serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanggamus Lakukan Kegiatan Bedah Rumah

    Tanggamus (SL) – Warga pekon Sridadi bersama kepala pekon, BHP (Badan hippun Pemekonan), dan LPM pekon Sridadi kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus beserta ketua fraksi PDIP DPRD kabupaten Tanggamus Buyung zainuddin melakukan kegiatan Bedah Rumah salah satu warga yang Miskin secara bergotong royong jumat, 30 November 2018 09:35

    Warga miskin tersebut bernama ibu Suyati (55) seorang janda beranak lima, ia tinggal di Dusun 3 Pekon Sridadi. Yati juga selama ini bekerja hanya pencari kayu bakar dan buruh tani dimana ada warga lain yang membutuhkan tenaganya. Selain itu Yati juga menjadi tukang urut dan masih menghidupi dua orang anaknya yang masih remaja dan salah satunya masih bersekolah. Saat ini rumahnya dalam keadaan bocor.

    “Atas keterbatasan dan kondisinya itulah kami sebagai salah satu anggota DPRD Tanggamus dan Pemerintahan Pekon serta waga masyarakat Pekon Sriďadi kecamatan wonosobo kabupatenTanggamus beriniasiatif membantunya dengan merehab rumahnya, dengan mengawal program pemeritah dari Dinas Prumahan dan Pemungkinan” kata Buyung

    Di tempat terpisah ketua LPM Sahdum bahar mengatakan “ini bantuan bedah rumah senilai lebih kurang lima belas juta dalam bentuk bahan matrial seperti semen, pasir, batu, krokos, besi dan batu bata tidak ada upah tukang maka kami selaku pemerintahan Pekon mengajak warga masyarakat untuk bergotong royong dengan harapan program pemerintah ini dapat tercapai” pungkasnya.

    Kepala pekon Sridadi membenarkan penyataan Ketua LPM tersebut berikut ini adalah bantuan matrial yang diberikan berupa semen 60 sak, pasir pasang 8 M3, batu bata 6320 buah, kokong seng 10 M, batu pecah2/3 3 M3, batu pecah15/20 6 M3, besi 8 10 btg, besi 6 7btg seng 55 lbr ,paku kasau 3kg, paku seng 3kg itu semua sesuai dengan RAP, terangnya

    Saat ini warga sedang melakukan gotong royong banyak warga berharap program ini dapat berkelanjutan karena masih banyak warga yang menerlukan bantuan tersebut. (Wsn)

  • Keluhan Megawati Ditafsirkan Niat Digantikan Bukan Perempuan

    Keluhan Megawati Ditafsirkan Niat Digantikan Bukan Perempuan

    Jakarta (SL) – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluhkan hanya dirinya satu-satunya perempuan yang berpengaruh dalam politik nasional. Sapto Purwo menanggapinya dengan dua tafsir.

    Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDem itu mengatakan, Jumat (16/11), setidaknya ada dua tafsir terhadap keluhan Megawati ketika membuka Pembekalan Caleg PDIP, Kamis (15/11).

    Pertama, Megawati berniat pensiun memimpin PDIP. Kedua, mungkin maksudnya, estafet kepemimpinan PDIP bakal tak diisi kader perempuan, termasuk Puan Maharani.

    Puan adalah putri Megawati yang saat ini menjabat Menko PMK. Disebut-sebut, Puan yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan di PDIP.

    Pertanyaanya, sambung Komeng, dengan pernyataan Megawati itu, apakah PDIP berani mengusung tokoh yang bisa menjadi figur solidarity maker atau perekat di luar trah Soekarno.

    Dia berpendapat, jika Megawati ingin PDIP menjadi partai besar dan modern, sudah saatnya mengutamakan regenerasi kapasitas dan kompetensi bukan lagi berdasar genetis.

    “Alasannya, ke depan partai yang akan bertahan dan maju bukanlah yang berbasis keluarga tapi kader,” pungkas Komeng seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

    Megawati sebelumnya menyesalkan, pada saat dia sudah tua, justru perempuan yang terjun di dunia politik semakin sedikit.

    “Saya makin kesal pada diri saya sendiri, apa salahnya perempuan Indonesia. Kenapa tidak mau jadi tokoh politik,” kata Presiden kelima RI itu. (RMOLLPG)