Tag: PDIP

  • PDIP: Jokowi Tak Pernah Janjikan Produksi Mobil Esemka

    PDIP: Jokowi Tak Pernah Janjikan Produksi Mobil Esemka

    Jakarta (SL) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengomentari kritikan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rencana produksi mobil Esemka yang dianggap mengingkari janji kampanye. Menurut dia, selama ini Jokowi tidak pernah memasukkan produksi mobil Esmeka dalam janji kampanyenya.

    “Semua orang juga tahu bahwa dia (Jokowi) memberi dukungan untuk siapa yang akan memproduksi itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan memproduksi mobil karena memang bukan kapasitas dia untuk memproduksi itu,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

    “Salah saja orang membuat interpretasi Pak Jokowi akan memproduksi mobil. Pak Jokowi kan bukan Toyota,” sambungnya.

    Menurut Andreas, Jokowi memberikan dukungan terhadap mobil Esemka ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian didukungan itu dilanjutkan ketika ia menjabat sebagai presiden.

    “Ya dulu beliau belum presiden ketika masih wali kota maupun sekarang sebagai presiden tentu memberikan dukungan kepada siapa saja di republik ini yang mempunyai potensi untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai lebih untuk produktivitas bangsa ini,” ujarnya.

    Anggota Komisi I DPR ini menilai, dukungan Jokowi adalah hal yang baik. Namun, dia kembali menegaskan, memproduksi mobilEsemka bukanlah wewenang Jokowi.

    “Bahwa kemudian yang memproduksi bukan Pak Jokowi saya kira sangat wajar karena beliau bukan produsen mobil,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo  menyatakan, jika urusan produksi mobil esemka dilakukan oleh industri. Dia hanya mendorong agar mobil buatan anak bangsa ini dikembangkan dan diproduksi massal.

    Dia mengungkapkan, mobil esekma pada dasarnya merupakan purwarupa yang dihasilkan oleh anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

     “Ini kan mobil esemka dulu produk uji coba, prototipe dari anak-anak SMK dibantu beberapa teknisi dari perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil esemka, kan bagus,” ujar dia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/10/2018).

    Ketika menjadi Wali Kota Solo, lanjut Jokowi, ia hanya mendorong agar mobil esemka ini diuji kelayakannya. Jika memang sudah layak, maka bisa dikerjasamakan dengan industri untuk diproduksi massal.

    ‎”Saya waktu jadi walikota hanya mendorong, agar mobil itu bisa uji emisi, uji layak jalan, hanya itu. Setelah jadi diserahkan kepada industri. Mau diproduksi ya bukan urusan kita. Masa Presiden mau bikin pabrik sendiri,” ungkap dia.

    Menurut Jokowi sekarang apakah mobil tersebut akan diproduksi atau tidak, tergantung dari produsennya. Namun jika‎ mobil esemka ini benar-benar akan diproduksi massal, maka Jokowi akan sangat mengapresiasi.

    “Itu dikerjakan penuh oleh industri, urusan saya, urusan apa dengan esemka, enggak ada urusan pemerintah. Itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan swasta. Kita enggak ikut campur di situ. Tapi kalau jadi, saya akan datang, karena jelas brand Indonesia,” tandas dia. (liputan6.com)

  • PDIP Tuding Panglima TNI Berpolitik Soal Nobar Film G30S/PKI

    PDIP Tuding Panglima TNI Berpolitik Soal Nobar Film G30S/PKI

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. PDIP memandang Gatot sedang bermain politik dengan mengeluarkan instruksi itu.

    “Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya,” ujar anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

    Menurut Effendi, Presiden Joko Widodo harus punya sikap tegas soal nobar film sejarah tentang kekejaman PKI yang dibuat pada era Orde Baru ini. Jika Jokowi merasa pemutaran film ini kurang tepat karena isinya yang masih diperdebatkan, dia meminta Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas kepada Gatot.

    “Presiden harus tegas. Kalau menurut Presiden tidak memiliki makna yang baik, ya Presiden harus memerintahkan Panglima TNI, tolong ditarik karena maknanya akan lebar, meluas,” ucap Effendi.

    Lebih lanjut Effendi mengatakan buntut instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI.

    “Bayangkan saja sekarang parpol ikut-ikutan, mau nobar, ya akan pecah belah. Tadinya Pak Gatot menghindari bangsa terpecah-belah, eh malah terpecah-belah,” sebut dia.

    “Yang tadinya nggak ngeh (menyadari), tadinya santai-santai saja nontonfilm Pesbuker, jadi nonton film itu (G30S/PKI) yang intinya adalah menunjukkan keganasan komunis di rezim Orde Lama kemudian ditumpas Orde Baru,” imbuh Effendi.

    Dia mengatakan film itu memberi pesan kepada masyarakat Indonesia akan suasana dan kondisi bangsa yang lebih makmur pasca-tragedi PKI, tepatnya saat dipimpin rezim Presiden Soeharto. Effendi sendiri masih meragukan kebenaran muatan film itu. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan instruksi yang dikeluarkan Gatot terkait penayangan film ini.

    “Apakah memang seperti itu? Nanti dulu. Ya kalau gitu, buat apa? Kita nggak perlu ada reformasi, buktinya kita reformasi. Jauh lebih banyak korban Orde Baru daripada korban itu sendiri,” ucapnya.

    “Makanya harus clear hal-hal sensitif ini untuk kemudian jangan diangkat, kemudian didorong melalui satu surat instruksi. Saya juga menyayangkan kenapa harus dibuat instruksi,” sambung Effendi. (news.detik)

  • Mengapa Hasto Tidak Lagi Tegak Lurus dengan Ketum PDI-Perjuangan?

    Mengapa Hasto Tidak Lagi Tegak Lurus dengan Ketum PDI-Perjuangan?

    Jakarta (SL) – Ada yang aneh dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menanggapi kekelahan dalam Pilkada Lampung 2018 lalu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menggalang pihak yang kalah Herman HN dan Petahana Ridho Ficardo untuk menolak hasil pemilihan gubernur Lampung yang dimenangkan oleh Arinal dan Nunik dengan alasan telah terjadi Money Politic dalam Pilkada Lampung itu.

    Padahal semua pihak tahu bahwa PDI-Perjuangan Lampung tidak sepenuhnya mendukung Herman HN dan Sutono yang diusung DPP PDI-Perjuangan dalam pertarungan Pilkada. Kekalahan yang wajar itu justru membuat Sekjen Hasto harus datang ke Bandar Lampung untuk mendorong protes terhadap Bawaslu dan KPU Lampung.

    Padahal sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berharap calon kepala daerah dan para pendukung dapat menerima dengan lapang dada dalam Pilkada serentak hari ini.

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangannya, menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP untuk masyarakat dan calon kepala daerah.

    “Bu Megawati selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya 5 tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi,” katanya, Rabu (27/6).
    Saat itu Hasto menyampaikan, dirinya merasa heran banyak orang yang mengorbankan Pilkada demi kekuasaan.

    Selain itu, Ia berharap masyarakat dan calon kepala daerah bisa kembali kepada hakikat dan dasar Indonesia. Dia meminta agar masyarakat bisa berpikir lebih luas dalam menanggapi menang-kalah pilkada.

    “Maka sebaiknya semua pihak memperjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil,” kata Hasto.

    Oleh Karena itu kemenangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia dalam Pilkada 2018 Lampung juga disambut baik oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Diharapkan kemenangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia sebagai Gubernur Lampung akan membawa perubahan lebih baik bagi rakyat Lampung. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ribka Tjiptaning Proletariat di Jakarta, Jumat (29/6).

    “Kemenangan Arinal dan Chusnunia (Nunik) bukan saja harus memberikan manfaat bagi rakyat Lampung tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya Lampung bangkit dikancah nasional bahkan internasional,” ujarnya.
    Walaupun calon dari PDI-Perjuangan Herman HN-Sutono mendapatkan urutan kedua setelah Arinal-Nunik dalam pilkada kali ini namun yang terpenting menurutnya, rakyat Lampung telah menunjukkan sikapnya kepada petahana gubernur Ridho Ficardo yang belakangan tersangkut kasus kekerasan seksual.

    “Ini pelajaran penting dari demokrasi. Bahwa pada akhirnya rakyat yang menghukum pejabat publik yang berbuat kejahatan terhadap peempuan, dengan tidak lagi memilihnya lagi,” katanya.

    Kepada massa rakyat pendukung dan kader PDI-Perjuangan di Lampung, menurutnya, DPP PDI-Perjuangan mengucapkan salut atas kerja keras dalam memenangkan Herman HN dan Sutono.

    “PDI-Perjuangan tidak kalah di Lampung. Kemenangan PDI-Perjuangan adalah bersama rakyat Lampung telah berhasil menghukum gubernur pelaku kejahatan terhadap kaum perempuan,” ujarnya.

    Untuk itu menurut Tjiptaning kader PDI-Perjuangan di Lampung harus terlibat dan mengawal pemerintahan Lampung yang baru, agar Pilkada 2018 ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Lampung sendiri.
    “Kemenangan PDI-Perjuangan adalah dengan mengakui kemenangan Arinal-Nunik. Jangan terprovokasi oleh barisan sakit hati yang gagal mempertahankan kekuasaannya. Ayo kita lanjutkan perjuangan berikutnya,” tegasnya.

    Bahkan PDI Perjuangan mengapresiasi atas penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berlangsung aman dan damai. Karenanya, PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, aparat Polri dan TNI. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada serentak nyaris tanpa insiden. Hal ini disampaikan salah satu pimpinan PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari kepada pers di Jakarta, Jumat (29/6).

    “Masyarakat sudah dewasa, hanya elite tertentu yang gemar menggerutu membuat suasana damai demokratis dirusak oleh kecurigaan. Sementara rakyat sudah cukup dewasa. Hal ini sekaligus menunjukkan Presiden Jokowi telah sukses menjaga amanah rakyat, dan PDI Perjuangan telah menunjukkan sebuah konstestasi yang beradab dengan tidak menghalalkan segala cara seperti cara-cara sebelum 2014,” ujarnya.

    Menurutnya, kalau untuk sekedar menang kalah, tentu PDI Perjuangan akan mengusung figur yang elektabilitasnya paling tinggi, tidak harus memperhatikan apakah itu kader atau bukan, dan bagaimana komitmen ideologinya.

    “Tetapi, sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memperhatikan bagaimana aspek kepemimpinan ke depannya setelah terpilih menjadi kepala daerah,” katanya.

    Masyarakat Lampung dan kader PDI Perjuangan di Lampung saat ini bertanya-tanya, mengapa sikap Sekjen Hasto tidak lagi tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang sungguh mengagetkan adalah Hasto saat ini menggalang kerjasama dengan petahana gubernur Ridho Ficardo untuk menolak hasil Pilkada Lampung.

    “Padahal rakyat Lampung sudah menolak memilih Ridho Ficardo karena terlibat kekerasan seksual pada selingkuhannya, Sinta Melyati. Apakah karena bukan Herman HN yang menang, maka Sekjen Hasto harus merangkul pelaku kejahatan seksual?” demikian Martini, warga Bandar Lampung.

    Sebagai simpatisan PDI-Perjuangan Martini mengatakan bahwa dirinya tidak memilih Herman HN karena ada kebebasan memilih yang dikeluarkan oleh DPD PDI- Perjuangan Provinsi Lampung sebelum pencoblosan. “Kan kita dibebaskan memilih. Koq sekarang malah disalahkan,” ujarnya. (rls)

  • Cawagub Sutono dan PDI Perjuangan Mantapkan Kerja Pemenangan di Pesawaran dan Pringsewu

    Cawagub Sutono dan PDI Perjuangan Mantapkan Kerja Pemenangan di Pesawaran dan Pringsewu

    Lampung (SL)  – Calon Wakil Gubernur (cawagub) Lampung nomor urut 2, Sutono dan PDI Perjuangan melakukan pemantapan kerja pemenangan Herman HN – Sutono di Pesawaran dan Pringsewu (22/6).

    Bersama Mingrum Gumai, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, cawagub Herman HN ini berkonsolidasi dengan seluruh pengurus DPC, PAC dan Ranting Pesawaran dan Pringsewu di Kantor DPC PDI Perjuangan Pringsewu.

    Sutono mengatakan, 2 hari terakhir masa kampanye ini dimanfaatkan seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan untuk mensosialisasikan pilihan masyarakat kepada Herman HN – Sutono.

    “Sosialisasi yang dilakukan door to door agar dapat berdialog langsung dengan masyarakat yang masih ragu”, kata Sutono.

    Ia menambahkan, kader dan pengurus PDI Perjuangan di seluruh Lampung telah solid untuk memenangkan Herman HN – Sutono.

    “Untuk itu, kerja satgas anti politik uang dan bagi-bagi sembako/bingkisan, sudah mulai bergerak hingga hari pencoblosan”, jelas Sutono.

    “Kemenangan Herman HN – Sutono adalah kemenangan rakyat Lampung untuk lebih sejahtera”, tutup Sutono. (rls)

  • Turis Perancis Sambangi Kantor DPC PDI Perjuangan

    Turis Perancis Sambangi Kantor DPC PDI Perjuangan

    Foto Kader PDI-P Bersama Turis, Jumat (9/3/18)

    Pesisir Barat (SL) – Ada hal unik terjadi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Jumat (9/3/18).

    Dua orang Wisatawan Mancanegara Asal Perancis singgah di Kantor DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat di Jalan Jayawijaya No. 15 Kota Krui.

    Turis (begitu warga lokal menyebut) bernama Smith tersebut bermaksud meminta Bendera PDI Perjuangan, “Saya akan pasang bendera ini didepan Rumah saya di Perancis. Saya cinta dan kagum dengan PDI Perjuangan dan Jokowi”, Terang Pria jangkung berkulit putih tersebut dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata.

    Saat ditanya alasannya kagum dan cinta dengan PDI Perjuangan dan Jokowi, dengan bahasa Inggris yang juga terbata-bata dia menjawab, “Jokowi is good president and good goverment”.

    Smith mengaku sudah 1 bulan berada di Krui seperti kebanyakan wisatawan lainnya adalah berlibur dengan bermain Surfing. Surfing di kabupaten Pesisir Barat ini memang sudah dikenal dan mendunia, “Besok (Sabtu, 9/3) Saya akan kembali ke Perancis”, tambahnya.

    Sebelum meninggalkan kantor DPC PDI Perjuangan Sang Turis meminta di foto bersama Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Muhammad Azhar. Foto diambil oleh temannya yang juga berasal dari Perancis dengan mengacungkan Salam Metal. Salam khas PDI Perjuangan yang bermakna Mega Total, Merah Total dan Menang Total. “Indonesia bagus bersama Jokowi”, Tutup Smith sambil berpamitan. (*)

  • Ananda Tohpati Dikabarkan Bergandengan Dengan Herman HN

    Ananda Tohpati Dikabarkan Bergandengan Dengan Herman HN

    Ananda Tohpati, saat menyerahkan berkas ke PDIP. (foto/dok/net)

    Bandarlampung (SL)-Ananda Tohpati, dikabarkan akan menjadi Calon Wakil Gubernur Lampung bergandengan dengan Herman HN untuk maju dalam konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018 mendatang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ananda Tohpati, Rusli Rachman. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang DH dan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Idham Samawi berbicara mengenai arah Pilgub Lampung.

    “Rekomendasi secara legal formal memang belum keluar, tapi green line dan green light sudah dapat, Herman HN akan dipasangkan dengan Ananda Tohpati. Orang PDI Perjuangan juga sudah datang dan bertemu kita,” katanya saat ditemui di Posko Pemenangan Ananda Tohpati Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Selasa (12/12).

    Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya merencanakan akan melakukan deklarasi dalam waktu dekat ini dengan mengundang berbagai komunitas untuk tim pemenangan.  “Saat deklarasi, kita juga akan menggelar bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan dan sunatan masal,” kata ayah kandung Ananda Tohpati ini. (gun/jun)