Sinarlampung

Tag: Pembangunan

  • Diskominfo Pesisir Barat Gelar Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi

    Diskominfo Pesisir Barat Gelar Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi

    Pesisir Barat (SL) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar)  menggelar Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi. Kegiatan berlangsung di KantorSekretariat TP-PKK setempat,  Senin (3/12/2018).

    Asisten Bidang Administrasi Umum  Sekretariat Pemkab Pesibar Husni Arifin mengatakan, sosialisasi itu bertujuam memberikan pemahaman pada jajaran pemerintah daerah dan  masyarakarat tentang pentingnya perluasan layanan jaringan telekomunikasi. “Pemkab Pesisir Barat mendukung rencana pembangunan menara telokomunikasi ini, terutama pada wilayah-wilayah yang belum mendapat layanan teknologi  telekomunikasi yang baik (blank spot),” kata Husni mewakili Bupati Agus Istiqlal saat membuka sosialisasi tersebut.

    Dia berharap, dengan adaanya perluasan jaringan telekomunikasi dapat semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan teknologi telekomunikasi, sekaligus mendukung program Indonesia Merdeka Sinya 2020 yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). 

    Dia menerangkan, Pemkab Pesibar sebagai salah satu kabupaten yang sedang gencarnya melakukan pembangunan, memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang telekomunikasi. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Pesisir Barat masih terdapat wilayah yang tidak tersentuh sinyal jaringan telekomunikasi (Blank Spot) sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi. Karena itu, pemkab sangat mendukung rencana pembangunan menara telekomunikasi ini,” ungkapnya. 

    Asisten Bidang Administrasi Umum  Sekretariat Pemkab Pesibar Husni Arifin mengatakan, sosialisasi itu bertujuam memberikan pemahaman pada jajaran pemerintah daerah dan  masyarakarat tentang pentingnya perluasan layanan jaringan telekomunikasi. “Pemkab Pesisir Barat mendukung rencana pembangunan menara telokomunikasi ini, terutama pada wilayah-wilayah yang belum mendapat layanan teknologi  telekomunikasi yang baik (blank spot),” kata Husni mewakili Bupati Agus Istiqlal saat membuka sosialisasi tersebut.

    Dia berharap, dengan adaanya perluasan jaringan telekomunikasi dapat semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan teknologi telekomunikasi, sekaligus mendukung program Indonesia Merdeka Sinya 2020 yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). 

    Dia menerangkan, Pemkab Pesibar sebagai salah satu kabupaten yang sedang gencarnya melakukan pembangunan, memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang telekomunikasi. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Pesisir Barat masih terdapat wilayah yang tidak tersentuh sinyal jaringan telekomunikasi (Blank Spot) sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi. Karena itu, pemkab sangat mendukung rencana pembangunan menara telekomunikasi ini,” ungkapnya. (harianmomentum)

  • Bupati Pesibar Sidak 2 Lokasi Pembangunan

    Bupati Pesibar Sidak 2 Lokasi Pembangunan

    Pesisir Barat (SL) – Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, melanjutkan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa lokasi pembangunan yang masih berlangsung.

    Kamis (29/30), Agus Istiqlal didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Tedi Zadmiko, dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), AKBP. Syaikul Anwar, mengawali kunjungannya ke lokasi rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan yang dikerjakan oleh CV. Dwi Baskoro dengan menelan anggaran sebesar Rp. 3.010.000.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan.

    Di lokasi Bupati memeriksa pengerjaan bangunan yang sudah mencapai sekitar 80 persen itu hingga ke seluruh bagian bangunan. Bupati meminta agar pelaksana proyek tersebut bisa melakukan penambahan shift kerja, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan tersebut bisa selesai sesuai dengan kontrak.

    Masih di Puskesmas Biha, Agus pun menyempatkan diri membesuk pasien yang sedang menjalani pengobatan di puskesmas tersebut. Salah satunya, sosok berkumis tipis itu membesuk pasien yang baru saja selesai melahirkan. Dalam kesempatan itu Bupati membayar biaya melahirkan, mengingat pasien tersebut belum termasuk sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Usai memeriksa di Puskesmas Biha, Agus langsung melanjutkan lawatannya ke lokasi pembangunan gedung kantor Cabjari Krui di Pekon Wayredak Kecamatan Pesisir Tengah senilai Rp1.967.577.000 yang dilaksanakan oleh PT. Flamboyan.

    Agus juga langsung meneruskan kunjungannya ke lokasi pembangunan baru Puskemas Krui Kecamatan Pesisir Tengah yang menelan anggaran sebesar Rp5.184.000.000 yang bersumber dari DAK Afirmasi Bidang Kesehatan dengan pelaksana PT. Haberka Mitra Persada.

    Terakhir Bupati mengunjungi Rumah Sakit Tipe D Pratama di Pekon Waysuluh Kecamatan Krui Selatan. Dihadapan petugas kesehatan Bupati meminta agar memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan.

    Secara keseluruhan dalam kunjungannya hari ini terhadap pembangunan yang masih berlangsung itu, agar dilakukannya penambahan shift kerja dan penerapan sistem lembur. Hal itu bermaksud agar pengerjaan pembangunan yang sudah memasuki tempo itu bisa selesai sesuai kontrak. “Contohnya kantor Cabjari Krui harus selesai sesuai kontrak. Karena tahun depan pegawai Cabjari Krui harus sudah berkantor di kantor yang baru, mengingat bangunan lamanya akan dirobohkan karena masuk dalam lokasi pembangunan komplek perkantoran Bupati,” tukasnya. (jpnews)

  • Minimalisir Biaya Pengiriman Produksi Tambak, Arinal Siapkan Pembangunan Jembatan Penghubung Dua Kabupaten

    Minimalisir Biaya Pengiriman Produksi Tambak, Arinal Siapkan Pembangunan Jembatan Penghubung Dua Kabupaten

    Tulang Bawang (SL) – Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi mempersiapkan pembangunan penghubung Bratasena, Tulangbawang dan Kabupaten Lampung Tengah. “Saya tadi lihat angkutan air mulai tahun depan akan naik menjadi Rp15 ribu. Ini tidak bisa karena tidak berimbang dengan penghasilan para petambak,” kata Arinal Djunaidi di Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, Rabu (28/11).

    Menurut dia, kebutuhan jembatan penghubung itu sudah keharusan sehingga dapat menunjang peningkatan masyarakat khususnya petambak di daerah setempat. “Alasan mendasar pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten itu adalah pengiriman produksi hasil tambak,” ujarnya.

    Masih kata dia, tanpa adanya jembatan itu tentu akan memperbesar biaya produksi. Selain itu, pembangunan jembatan juga akan memperlancar transportasi masyarakat, sehingga dapat menunjang peningkatkan perekonomian kerakyatan. Dia meminta perusahaan CP Prima dan Ketua Forsil dapat segera mengajukan kajian kebutuhannya, sehingga dapat segera dibawa ke Menteri PU. “Saya ingin perekonomian masyarakat di Lampung akan semakin meningkat,” ujar Gubernur Lampung terpilih. Menurut dia, perekonomian kerakyatan tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya.

    Sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya, dia  mengaku akan mengakomodir dan tetep peduli terhadap masyarakat di wilayah Denteteladas. “Meski saya belum dilantik, saya hadir apalagi 69 persen warga Denteteladas ini memilih saya sebagai Gubernur Lampung,” katanya.

    Jadi, kelak pembangunan jembatan akan menjadi prioritas utama. “Tidak ada alternatif lain, karena dengan pemberlakuan angkutan air yang ada akan sangat memberatkan masyarakat,” katanya.

    Untuk itulah, dia meminta Hanan A Razak dan Supriyadi Alfian yang notabene calon anggota legislatif pusat serta Provinsi Lampung. “Dua calon legislatif ini merupakan perpanjangan tangan saya untuk perkembangan wilayah Denteteladas ini,” katanya.

    Arinal pun mengharapkan legislator ini terpilih dan merancang segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat di Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Denteteladas. Diketahui, Supriyadi Alfian merupakan calon legislatif Provinsi Lampung nomor urut 4 dan Hanan A Razak Partai Golkar untuk DPR RI.  (etalaseinfo)

  • Kemenhub Hentikan Sementara Proyek Pembangunan LRT dan Kereta Cepat

    Kemenhub Hentikan Sementara Proyek Pembangunan LRT dan Kereta Cepat

    Jakarta (SL) – Kementerian Perhubungan menghentikan sementara proyek pembangunan kereta ringan (LRT) Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Penundaan dilakukan di area Jakarta-Cikampek (Japek), mulai dari kilometer 11 hingga 17.

    Kemacetan menjadi pemicu pemerintah menyetop sementara proyek ini. Alasan lainnya, seperti diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, waktu pengerjaan proyek lebih panjang dari target penyelesaian. Sekadar mengingatkan, target penyelesaian proyek LRT Jabodebek Tahap I adalah Mei 2019, yaitu jurusan Cawang-Dukung Atas, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Cibubur. Jurusan Cawang-Bekasi Timur merupakan bagian dari pembangunan proyek LRT yang melintasi rual tol Japek.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menuturkan “pengerjaan proyek infrastruktur bernilai triliun-an rupiah bukan seperti menggoreng kacang yang bisa dihentikan secara tiba-tiba. Karena, kerugiannya akan berlipat-lipat”, ujarnya.

    Eko mencontohkan menyusun ulang jadwal pengerjaan proyek, bahan material yang terlanjur dipesan berpotensi nganggur, dan jadwal pengembalian investasi yang kemungkinan molor. Belum lagi, biaya pinjaman membengkak. “Bukan hanya aspek mereka yang sudah mengeluarkan uang harus berhitung dengan pengembalian investasinya, tapi juga ongkos yang lebih besar adalah image investasi Indonesia yang mahal,” katanya, Kamis (22/11).

    Berdasarkan catatan, nilai proyek LRT Jabodebek mencapai Rp29,9 triliun. Di antaranya Rp4,2 triliun dibiayai oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Rp25,7 triliun dibiayai PT KAI (Persero). Untuk mengongkosi proyek tersebut, KAI dibantu oleh bank BUMN lewat kredit sindikasi sebesar Rp19,25 triliun.

    Sementara, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mengandalkan dari pinjaman bank. Untuk proyek ini, China Development Bank (CDB) mengucurkan dana 75 persen dari total nilai proyek yang diperkirakan mencapai US$6,07 miliar.

    Tak Konsisten

    Menurut Eko, penundaan proyek adalah bentuk ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kepastian berinvestasi di dalam negeri. Padahal, baru-baru ini pemerintah berupaya mendongkrak investasi dengan berbagai cara, mulai dari insentif perpajakan hingga revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). “Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI, tetapi ada kementerian yang menunda-nunda pekerjaan proyek ini. Ujung-ujung zero sum game. Orang siapa yang mau masuk?” ujarnya heran.

    Selain itu, ‘mengkambing-hitamkan’ kemacetan dianggap kurang wajar. Toh, kemacetan bisa diantisipasi dengan pengalihan jalur. “Mereka kan tahu arus kendaraannya berapa setiap hari. Kalau ada pembangunan itu, harusnya dampaknya sudah tahu,” imbuh dia.

    Hal senada juga disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Penundaan pengerjaan proyek membuktikan kelemahan perencanaan dan pengawasan pemerintah.

    Bahkan, ia menyebut bahwa penundaan itu telah mencoreng wajah investasi di Tanah Air. Makanya, daripada membanjiri investor dengan beragam insentif, ia mengusulkan ada baiknya pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan. “Karena, umumnya, investor melihat konsistensi kebijakan pemerintah,” katanya.

    Suara lain datang dari Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi V DPR. Menurut dia, seharusnya pemerintah mendorong percepatan penyelesaian proyek. Bukan menunda. Sebab, penundaan berisiko terhadap kualitas material yang sudah kadung dipasang, termasuk risiko proyek mangkrak.

    Makanya, ia berniat memanggil Budi Karya untuk meminta penjelasan. “Banyak sekali proyek pemerintah yang ditunda. Kami juga perlu tahu penyebabnya apa, karena tidak punya uang, biaya yang membengkak, atau karena memang untuk mencegah macet,” jelasnya.

    Terkait hal itu, operatora proyek, yakni KCIC mengaku masih akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait pada pekan ini juga. Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra enggan berkomentar lebih banyak mengenai instruksi penundaan. “Kami belum tahu hasil koordinasinya seperti apa,” tandasnya.

    Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi bilang sebetulnya pengerjaan proyek LRT ada di luar ruas tol. Sehingga, dampak kemacetannya kecil. Untuk itu, perwakilan perusahaan akan menemui Kemenhub untuk membahas kembali instruksi penundaan. (djitonews)

  • Pembangunan Pasar Pasir Gintung Tak Rampung 6 Tahun, Pedagang Curhat ke Jokowi

    Pembangunan Pasar Pasir Gintung Tak Rampung 6 Tahun, Pedagang Curhat ke Jokowi

    Bandarlampung (SL) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo hari ini berkampanye di Lampung. Jokowi memulai kampanyenya dengan berkunjung ke Pasar Gintung Bandar Lampung. Saat itu, ia didampingi istrinya, Iriana Joko Widodo.

    Kehadiran mereka disambut meriah pedagang dan pengunjung pasar dengan berebut menyalami dan berfoto bersama. Jokowi dan Iriana hadir dengan tampilan casual. Jokowi mengenakan kaus cokelat bertulis #01 dengan paduan celana jin biru dan sneakersberwarna hitam. Sementara itu, Iriana berjaket hitam-coklat dengan paduan celana hitam, topi dan sneakers putih.

    Kejadian menarik terjadi saat itu. Jokowi sempat ditarik seorang pedagang Pasar Smep yang terletak di seberang Pasar Gintung. Ia tampak memberi tahu sesuatu. Jokowi mendengarkan sang pedagang dan meminta staf ajudan mencatat keluhan tersebut.

    Setelah itu, kepada pewarta, sang pedagang memberi tahu ia mengeluhkan pembangunan pasar yang tidak kunjung dilaksanakan. Padahal, para pedagang telah diminta iuran. “Saya tadi meminta dibangun kembali pasar ini. Karena sudah enam tahun ini enggak dibangun-bangun,” ujar sang pedagang.

    Ia menuturkan sejak 2013 pedagang di sana sudah membayar iuran. Para pedagang hanya diberi tahu hal itu terjadi karena pemerintah kota memberikan pemborong yang tidak tanggung jawab.  “Dampaknya dari pasar yang enggak dibangun pedagang jadi jualan di jalan-jalan,” tuturnya.

    Jokowi disebut mengkomodasi keluhannya itu. Ia berharap solusi kongkret diberikan setelah mengengar aduan tersebut. (cnn)