Sinarlampung

Tag: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan

  • Pasca Tsunami, Anggaran Pembangunan Kecamatan Rajabasa Naik 157 Persen

    Pasca Tsunami, Anggaran Pembangunan Kecamatan Rajabasa Naik 157 Persen

    Lampung Selatan (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelontorkan anggaran pembangunan untuk Kecamatan Rajabasa sebesar Rp.81,4 miliar di tahun 2020. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp29,2 miliar.

    Alokasi anggaran yang cukup besar tersebut, diharapkan bisa mendorong pemulihan kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa yang terdampak tsunami akhir tahun 2018 lalu.

    Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rajabasa yang digelar di Halaman Kantor Desa Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Selasa (11/2/2020).

    Kepala Bappeda Lampung Selatan, Wahidin Amin menjelaskan, anggaran di Kecamatan Rajabasa terdiri dari anggaran pembangunan sebesar Rp. 57.941.661.899 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 23.465.474.441.

    “Jumlah ini meningkat 157 persen dari tahun 2019. Sehingga total anggaran pembangunan untuk Kecamatan Rajabasa sebesar Rp.81.407.136.430,” terangnya.

    Sedangkan, dalam sambutannya, Plt Bupati Nanang Ermanto mengatakan, besarnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Alhamdulillah anggaran Kecamatan Rajabasa naik 157 persen dari tahun 2019. Karena ini termasuk untuk pembangunan huntap (hunian tetap). Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah bisa memiliki hunian yang layak,” ujarnya.

    Disamping itu, Nanang juga berharap partisipasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan sesuai visi misi yang ditetapkan.

    “Partisipasi dan dukungan inilah yang bisa membangkitkan semangat kami. Maka untuk desa yang belum ada pembangunan tidak usah khawatir, nanti Pak Kades bisa sampaikan mana yang skala prioritas kita ajukan di perubahan. Intinya kami akan terus berupaya agar masyarakat bisa merasakan asas keadilan,” tandasnya.

    Sementara itu, sebelum pelaksanaan Musrenbang itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga melantik Penjabat Kepala Desa Kerinjing.

    Penjabat yang dilantik yaitu, Muhamd Sabit menggantukan Satim. Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/303/IV/13/HK/2020. (az)

  • Dinsos Lamsel Ubah BPNT Menjadi Bantuan Sembako

    Dinsos Lamsel Ubah BPNT Menjadi Bantuan Sembako

    Kalianda (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Sosial menggelar rapat sekaligus sosialisasi Program Sembako tahun 2020, di Aula Rajabasa, kompleks kantor bupati setempat, Jumat (31/1/2020).
    Kepala Dinas Sosial Pemkab Lampung Selatan, Dulkahar menyebutkan, program pemerintah pusat yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan non tunai (BPNT), mulai tahun ini berubah nama menjadi Program Sembako.
    “Kalau dulu bantuan sosial ini kita kenal dengan raskin (beras untuk rumah tangga miskin). Setelah itu bertransformasi menjadi rastra (beras sejahtera) dan kemarin (2019) kita laksanakan namanya bantuan pangan nontunai,” ujar Dulkahar.
    Lebih lanjut Dulkahar menjelaskan, perbedaan yang ada antara Program BPNT dengan Program Sembako saat ini adalah kenaikan Indeks bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) serta tambahan pilihan komoditas yang telah ditentukan.
    “Perubahan yang paling signifikan itu dari nominal bantuan yang didapatkan masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per KPM per bulan. Selain beras dan telur, dalam program sembako juga bertambah komoditasnya, harus ada unsur protein dan nabati,” katanya.
    Sementara, ditemyi usai acara, Pj Sekretaris Daerah, Thamrin mengimbau Dinas Sosial dan unsur terkait untuk merealisasikan indikator kinerja 6 T, dalam penyaluran Program Sembako.
    Thamrin yang juga sebagai Ketua Pangan Kabupaten Lampung Selatan ini, juga mengingatkan para pelaksana di lapangan, untuk tidak melakukan kesalahan dalam proses penyaluran program yang bekerjasama dengan BRI dan Bulog tersebut.
    “Terkait penambahan komoditas, nanti biar ditetapkan dan dibahas dalam rapat tersebut. Yang penting program ini bisa sampai ke masyarakat. Jangan sampai dikemudian hari nanti terjadi polemik,” tandasnya. (az)