Sinarlampung

Tag: Pemerintah Kota Bandar Lampung

  • Cipayung Plus : Jika 2024 Jam Tidak Ada Respon, Kami Akan Gerakan Massa

    Cipayung Plus : Jika 2024 Jam Tidak Ada Respon, Kami Akan Gerakan Massa

    Bandar Lampung (SL) – Puluhan mahasiswa perwakilan dari beberapa aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMNUD) melakukan demo di depan gedung kantor pemerintahan kota Bandar Lampung, Kamis, 12 Agustus 2021.

    Demo dilakukan persoalan yang terjadi di tengah bencana pandemi covid-19 ini terkhusus pada kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam proses penanganan covid-19.

    Ada indikasi kurang efektif, produktif serta kerja kolektif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat pun belum dapat dikatakan terpenuhi.

    Salah satu ketua dari aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuturkan maksud kedatangan mereka demo di depan gedung kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

    “Kami bukan mau audensi dengan Bunda Eva Wali Kota Bandar Lampung tapi kami ingin menyampaikan hasil kajian kami tentang penerapan covid-19 di Kota Bandar Lampung.

    “Pertama soal anggaran yang tidak terinci, tidak transparan sehingga banyak masyarakat-masyarakat mengakses layanan publik yang khusus nya di media itu tidak ada.

    Kedua PPKM yang tidak efektif bagi rakyat kota Bandar Lampung karena tidak ada solusi dari pemerintah kota Bandar Lampung.

    Dan yang terakhir soal vaksin yang banyak membutuhkan distribusi di Kota Bandar Lampung tidak ada” kata Edi Wiyono Ketua KAMMI Bandar Lampung.

    Selain itu para mahasiswa Cipayung Plus mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih konsen dan melakukan kerja-kerja yang telah terstruktur sistematis dan masif, mengambil kebijakan yang terbuka terhadap publik.

    Mereka juga mendorong proses vaksinasi yang optimal dan merata sehingga masyarakat mendapatkan hak nya sebagai warga negara

    Mahasiswa juga menekankan dalam proses penanganan pandemi covid-19 pemerintah kota Bandar Lampung harus bersifat transparan dalam penggunaan Alokasi anggaran dana covid-19 karena banyak indikasi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

    “Jika 2×24 jam Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak merespon hal itu kami akan menggerakkan massa”, ungkap Edi Wiyono. (Ade Sanjaya)

  • Sambangi Pemkot Balam, Cipayung Sampaikan Pernyataan Sikap

    Sambangi Pemkot Balam, Cipayung Sampaikan Pernyataan Sikap

    Bandar Lampung (SL) – Puluhan mahasiswa tergabung Cipayung Plus mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Mereka mendesak Wali Kota Eva Dwiana lebih fokus dan melakukan kerja-kerja yang terstruktur sistematis dan masif (TSM), melalui kajian matang dalam menangani pandemi covid-19.

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ihwan Aulia mengatakan kedatangannya ke pemkot bukan audensi dengan wali kota, namun ingin menyampaikan hasil kajiannya tentang penanganan Covid-19 di Bandarlampung.

    “Anggaran covid-19 Kota Bandarlampung tidak terinci, dan tidak transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik,” kata Ihwan Aulia, Kamis 12 Agustus 2021.

    Kebijakan PPKM juga tidak efektif bagi warga Bandarlampung, karena tidak ada solusi dari pemkot yang terkesan terindikasi ikut-ikutan dan tidak berdasarkan data serta fakta.

    “Harusnya dalam hal ini pemkot bertanggungjawab. Pada undang-undang karantina dicantumkan bahwa makan hewan saja ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

    Lanjutnya, dalam pendistribusian vaksin, pemkot terindikasi melepas tanggungjawab, vaksin jadi syarat administrasi namun distribusinya tidak maksimal.

    “Banyak masyarakat yang membutuhkan vaksin, tetapi distribusinya di Bandarlampung tidak ada, menyedihkan. Sekarang saja berkerumun di rumah sakit umum. Itu bukti bahwa pemkot terindikasi tidak bertanggung jawab dengan covid-19 ini,” jelasnya.

    Ihwan Aulia menjelaskan Cipayung Plus akan memberikan waktu 2×24 jam kepada pemkot untuk merespon hasil kajiannya, jika tidak ada respon maka pihak akan melakukan gerakan massa.

    “Kami akan menggerakkan massa karena rakyat sudah kecewa. Silahkan Bunda Eva melakukan klarifikasi di media,” ujarnya.

    Diketahui Cipayung Plus terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrat. (Jun/red)