Sinarlampung

Tag: Pemerintah Provinsi Lampung

  • Tahun Ini, SAKIP Pemprov Lampung Raih Predikat Sangat Baik

    Tahun Ini, SAKIP Pemprov Lampung Raih Predikat Sangat Baik

    Bandar Lampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan meraih predikat Sangat Baik (BB) dengan nilai 70-80 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi di tahun 2020.

    “Predikat SAKIP Pemprov Lampung di tahun lalu adalah B dan Pemprov Lampung menargetkan meningkat menjadi BB. Karena rentan nilai dari B ke BB cukup jauh”, kata Inspektur Provinsi Lampung, Fredy, saat dimintai keterangan di depan kantor Diskominfotik Provinsi Lampung, Selasa, 14 September 2021.

    Lanjutnya, setiap pemerintah daerah wajib menyusun SAKIP dan akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    “Tadi kita dievaluasi oleh Kemenpan-RB dan evaluasinya mengenai SAKIP yang sudah disusun dan Alhamdulillah hasilnya baik. Dari hasil itu akan ada perbaikan dari tiap OPD, kami juga dari Pemda akan mengevaluasi”, tambahnya.

    Kemudian ada empat OPD yang dilakukan penajaman evaluasi oleh Kemenpan-RB. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Bina Marga dan Bina konstruksi (BMBK) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    “Semua OPD tadi juga diskusi, tapi memang ada empat OPD yang intensif, karena berkaitan dengan pelayanan, kemudian Covid-19, konektivitas dan juga pembangunan jalan serta infrastruktur”, jelasnya.

    Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, SAKIP milik Dinas Tenaga Kerja juga dilakukan evaluasi reformasi birokrasi dan mendapatkan respon yang baik oleh Kemenpan-RB.

    “Kedepan sarannya adalah bisa lebih memperbaiki lagi kinerja SAKIP, terkait reformasi birokrasi harus terus kita tingkatkan perbaikannya supaya kita tidak cukup puas dengan apa yang dicapai hari ini”, ungkapnya.

    Lanjutnya, lerbaikan tersebut dimana rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) di satuan kerja harus mengacu kepada visi dan misi Gubernur Lampung dalam mencapai Rakyat Lampung Berjaya.

    “Seperti Dinas Tenaga Kerja kan masuk kedalam visi ketiga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan kaum disabilitas”, katanya.

    Selanjutnya ialah Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mampu menekan angka pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja dan melindungi dan kesejahteraan pekerja.Misal ada perselisihan antara pekerja dan perusahaan, pelanggaran norma dan pelanggaran K3, maka itu adalah tugas kami untuk melindungi.

    “Selain itu juga telah disiapkan aplikasi Si Gajah adalah salah satu program inovasi Dinas Tenaga Kerja untuk mengurangi pengangguran”, pungkasnya. (Red)

  • Ada Lima BUMD Baru Masuk Raperda Usul Inisiatif Pemprov Lampung

    Ada Lima BUMD Baru Masuk Raperda Usul Inisiatif Pemprov Lampung

    Bandar Lampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan ada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang masuk dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif pemprov.

    Lima BUMD yang masuk dalam raperda yakni PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, PT Lampung Usaha Energi.

    Kelima BUMD ini nantinya akan mendapatkan suntikan modal atau penyertaan modal dari pemprov dengan besaran yang telah ditetapkan pada peraturan daerah (Perda).

    “Tentang BUMD disebutkan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan perda, Maka dari itu pelaksanaan penyertaan modal dari pemprov pada masing-masing dapat dilakukan sesuai kebutuhan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor,” kata Wakil Guberbur Lampung Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn, Ph.D., (Nunik) saat memberikan sambutan di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin, 30 Agustus 2021.

    Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Hadad membenarkan bahwasanya ada lima BUMD yang akan diresmikan dalam raperda usul inisiatif pemprov Lampung.

    “Iya ada lima pembentukan BUMD baru dalam usul inisiatif pemprov yang nantinya akan mendapatkan modal dari pemprov, kalau namanya dibentuk berarti harus ada modalnya dong,” kata dia seusai sidang paripurna di DPRD Lampung.

    Selain, kelima BUMD pemprov juga akan merubah atau melakukan perubahan atas perda Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019/2024.

    “Lalu pemprov juga akan melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT Bangun Askrida dan untuk kelima BUMD lainya juga akan mendapatkan modal dari pemprov Lampung dan untuk wajar atau tidaknya modal tersebut akan di bahas dulu di pansus,” pungkasnya. (Red)

  • Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan HUT Lampung Ke-56

    Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan HUT Lampung Ke-56

    Bandar Lampung (SL)  –  Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-56, di Ruang Sungkai Balai Keratun, Senin (10/02). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, dihadiri secara langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan para staf ahli serta instansi terkait lainnya.

    Dalam rapat tersebut Fahrizal Darminto menyatakan bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-56 Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Maret 2020 mendatang, diperlukan persiapan yang matang agar kegiatan tersebut dapat berjalan tertib, sukses dan lancar serta terkoordinasi.

    “Pada peringatan kali ini perlu dipersiapkan berbagai macam aspek kegiatan untuk memeriahkannya. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah pengobatan dan pelayanan KB gratis, jalan sehat dan senam lampung berjaya, pertandingan bola voli, donor darah, pertandingan futsal dan tenis meja, upacara hari jadi Provinsi Lampung, upacara ziarah makam, sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung, bazar, malam syukuran, hiburan dan pesta rakyat, bakti sosial serta kegiatan lain yang akan di tetapkan kemudian,” paparnya.

    Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap agar semua kalangan masyarakat dapat berpartisipasi memeriahkan acara hari jadi Provinsi Lampung yang ke-56 mendatang.

    “Harapan saya semua kalangan masyarakat dapat turut serta berpartisipasi memeriahkan acara ini. Saya juga berharap Polri dan TNI dapat turut mengamankan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

  • Catatan Diskusi Awal Tahun 2020: Pentingnya Aksi Nyata Tingkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan 

    Catatan Diskusi Awal Tahun 2020: Pentingnya Aksi Nyata Tingkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan 

    Bandar Lampung (SL)-Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau semua pihak, terutama pemangku kepentingan dan stakeholder melakukan aksi nyata secara bersama untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang merupakan sasaran dari prioritas Provinsi Lampung yang ke 6 yaitu Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

    Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka diskusi awal tahun dengan tema “Lampung Masih Darurat Ekologis” di Eatboss Cafe, Rabu (15/1/2020). “Berbicara konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Lampung juga sudah barang tentu Provinsi Lampung juga tidak terlepas dari persoalan-perosalan yang terjadi. Mulai dari kerusakan lingkungan hidup, aktivitas kejahatan lingkungan, upaya penyelamatan lingkungan dan perbaikan fungsi kawasan hutan bahkan sampai dengan konflik sumber daya alam di Provinsi Lampung,” ujar Taufik.

    Oleh sebab itu, guna mengantisipasi masalah tersebut, Pemprov Lampung mengimbau dilakukannya aksi nyata secara bersama dari semua pemangku kepentingan dan stakeholder, termasuk salah satunya peranan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). “Dalam rangka mendiskusikan kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020 Walhi Lampung sebagai lembaga yang konsen mengawal isu-isu Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama,” ujar Taufik.

    Sasarannya, lanjut Taufik, untuj meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung terutama kualitas air, kualitas udara serta meningkatkan kualitas tutupan lahan. Taufik menjelaskan lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan dengan sumber- sumber kehidupan dan penghidupan rakyat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling ketergantungan.

    Sementara itu, Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Lampung Irfan Tri Musri menyampaikan bahwa Walhi Lampung adalah lembaga yang concern mengawal isu-isu Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung.

    Oleh sebab itu, dia berharap Pemerintah Provinsi Lampung serius menangani proses pidana terhadap aktor-aktor kejahatan lingkungan. “Semoga dengan adanya diskusi ini permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Lampung yang masih cukup komplek, mulai dari isu kehutanan, pesisir, tambang serta perkebunan skala besar di tahun 2020, dapat di diskusikan dengan hasil yang maksimal,” harap Irfan.

    Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Lampung. Perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan jangan diberi izin, proses-proses analisis dampak lingkungan juga harus dioptimalkan jangan diselewengkan. “Semua harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan,” ujarnya. (ADPIM)

  • Pemprov Lampung Siap Bekerjasama dengan AJOI

    Pemprov Lampung Siap Bekerjasama dengan AJOI

    Bandar Lampung(SL)-Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kerja sama dengan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) guna menambah khasanah informasi masyarakat dalam mewujudkan Lampung Berjaya.

    Hal itu disampaikan Asisten III Administrasi Umum Chandri saat menerima audiensi pengurus AJOI Provinsi Lampung, di Ruang Kerjanya, Rabu (12/12/2019).

    Menurut Chandri, setiap stakeholder pelaku kepentingan mempunyai peran walaupun kecil, apalagi dari media. Sebab, media dapat menentukan kemajuan daerah.

    “Suatu media apakah itu mainstream atau tidak, semua berjalan sebagai informasi pada titiknya masing – masing . Kita harus hindarkan segala sesuatu yang sifatnya hoax, harus mencari sumber – sumber informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak timbul bias,” ujar Chandri

    Chandri meminta agar pers mengedepankan musyawarah dan mufakat di era Industri 4.0. “Kita harus menjalankannya, jika tidak maka kita akan tertinggal. Kita harus mampu memanfaatkan segala peluang yang ada, maka dari itu pemprov juga membutuhkan keterlibatan media online yang sekaligus dapat bersama memajukan serta mensejahterakan masyarakat Lampung Berjaya,” katanya.

    Sementara itu, Junaidi yang mewakili medifaktanews.com menyampaikan bahwa tujuan AJOI untuk mengumpulkan media –media online, mengarah kepada pemahaman digital.

    Ke depan AJOI memiliki program per daerah. Jika ada berita yang layak dimuat dan diterbitkan ke jaringannya seluruh Indonesia. “Kami juga berhubungan baik dengan rekan rekan seprofesi kami. Kita fokus ke media online bukan cetak atau yg lainnya,” ujar Junaidi.

    Untuk berkontribusi memajukan Lampung Berjaya, tambah Junaidi, AJOI memerlukan dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung. (Humas Prov Lampung)

  • Disdikbud Segera Launching Smart School Lampung Berjaya

    Disdikbud Segera Launching Smart School Lampung Berjaya

    Bandarlampung (SL)-Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung segera melaunching Sekolah Pintar atau Smart School Lampung Berjaya.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Drs. H. Sulpakar, MM, Kamis (12/12/2019) menjelaskan, program Smart School Lampung Berjaya akan dilaunching oleh Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi, pada Senin 16 Desember 2019, di GSG Unila.

    Sulpakar melanjutkan, Launching program pembelajaran berbasis teknologi informasi ini bersamaan dengan peringatan hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-74. Acara ini akan dihadiri sekitar 5000 guru dan siswa tingkat SMP/SMA/SMK/SLB se-Provinsi Lampung.

    Kadisdikbud Sulpakar menjelaskan, program ini diluncurkan sebagai tindak lanjut dari program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia, tentang “Smart School” atau sekolah pintar. Program aplikasi “Smart School” ini merupakan kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Pusat Teknologi dan Komunikasi (PUSTEKKOM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam acara launching Smart School ini siswa juga akan mendapat siraman rohani dari dai kondang asal Sulawesi Selatan Dr. H. Das’at Latif, MSi, Ph.D.

    Lebih lanjut Sulpakar menjelaskan, Smart School atau sekolah pintar merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik.

    Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai.

    Tujuan utama teknologi dalam pembelajaran ini tambah Sulpakar, untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, siswa dan guru misalnya semakin lebih mudah. (*)

  • Pemprov Lampung Kirim Bantuan Kepada Korban dan Pengungsi di Pulau Sebesi

    Pemprov Lampung Kirim Bantuan Kepada Korban dan Pengungsi di Pulau Sebesi

    Lampung Selatan (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengirimkan bantuan kepada korban luka-luka dan pengungsi di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, Senin (24/12/2018).Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah mengatakan bantuan tersebut diberikan sesuai dengan arahan dan instruksi Gubernur M. Ridho Ficardo. “Pak Gubernur minta kita fokus ke penanganan tanggap darurat dan pelayanan kepada para pengungsi akibat bencana ini,” katanya, Senin (24/12/2018).

    Adapun bantuan yang diberikan, yakni air mineral, mi instan, selimut, beras, roti, telur, pempers bayi, dan bantuan lainnya. “Diharapkan bantuan ini mampu meringankan para korban dan pengungsi,” tambah Heriyansyah. Sementara bantuan serupa juga diberikan para pendamping desa Kabupaten Lampung Selatan di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa. Di antaranya makanan, pakaian dan tenaga untuk evakuasi. (rilis.id)

  • Pemprov Lampung Akan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2019

    Pemprov Lampung Akan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2019

    Bandralampung (SL)-Pemutihan Pajak Kendaraan akan kembali digelar bagi masyarakat Lampung. Pemprov Lampung berencana menggelar Pemutihan Pajak di Lampung pada 2019 mendatang. Bagi Anda masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraannya maka bisa memanfaatkan momen Pemutihan Pajak di Lampung ini agar pembayarannya bisa lebih ringan.

    Ingin ikut Pemutihan Pajak Kendaraan tapi surat BPKB ternyata menjadi jaminan peminjaman uang di bank atau masih di leasing karena cicilannya belum lunas?  Hal itu ternyata pernah dialami seorang warga yang kemudian menanyakan keluhannya melalui kolom public service Tribun Lampung.

    Berikut pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Samsat Bandarlampung.

    YTH Samsat Bandarlampung. Saya mau ikut pemutihan pajak motor, tapi BPKB-nya masih di bank. Apa harus BPKB aslinya dibawa atau cukup dengan surat keterangan dari bank? Terima kasih atas penjelasannya.
    Pengirim: +62895609627xxx

    BPKB harus disertakan apabila data kendaraan harus diubah (balik nama / rubentina). Tapi bila membayar pajak perpanjangan tanpa rubentina sedangkan BPKB di leasing cukup dengan membawa STNK+SKPD, KTP asli dan Surat Keterangan dari Leasing.
    PUTRI KARTARINA, Kepala UPTB Pendapatan Wilayah I Bandarlampung.

    Kabar gembira. Pemerintah Provinsi Lampung mengisyaratkan akan kembali mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
    Pemutihan Pajak di Lampung tersebut bertujuan untuk memangkas tunggakan pajak kendaraan bermotor yang saat ini mencapai 1,5 juta kendaraan bermotor.

    Gubernur Lampung M Ridho Ficardo bahkan sudah memberikan sinyal positif mengenai rencana Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diwacanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung tersebut. “Ya, kemungkinan ada ke arah sana (pemutihan PKB). Tapi, untuk detail teknisnya, nanti akan dimatangkan oleh Bapenda,” kata Ridho kepada awak media, Kamis, 13 Desember 2018.

    Sekretaris Bapenda Lampung, A Rozali mengungkapkan, wacana Pemutihan Pajak di Lampung tersebut dilakukan untuk mengejar pemungutan potensi PKB dan mendukung program door to door. “Iya, rencananya ada memang (pemutihan PKB). Tapi, masih akan kami bahas lebih lanjut. Belum final,” kata Rozali.

    Terlebih, lanjut Rozali, selama 2019 pihaknya menargetkan pendapatan dari PKB sebesar Rp 750 miliar. “Jadi harus tercapai,” ucap Rozali.

    Sebelumnya, Bapenda Lampung memastikan akan kembali menerapkan pendataan dan verifikasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan mendatangi rumah warga atau door to door. Rozali mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengejar potensi pendapatan daerah yang berasal dari PKB.

    Bapenda, terus Rojali, akan memfokuskan kepada tiga daerah yang dirasa memiliki tunggakan tertinggi, yakni, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tulangbawang. Rojali menyebutkan rincian ketiga daerah yang memiliki tunggakan PKB tertinggi tersebut. Lampung Selatan menunggak PKB sebesar Rp 25.954.034.094,30 dengan jumlah kendaraan 34.605 unit. Selanjutnya, Lampung Tengah dengan tunggakan sebesar Rp 35.010.687.730,70 dan jumlah kendaraan 46.540 unit. Lalu Tulangbawang sebesar Rp 22.762.556.862,80 dengan jumlah kendaraan 29.905 unit. “Sebenarnya sistem ini (door to door) sudah berjalan lama, sejak dua tahun lalu. Sistem ini kami adopsi dari hasil studi pembelajaran ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Yogyakarta. Sudah berjalan baik, tetapi belum maksimal,” kata Rojali, Selasa, 11 Desember 2018.

    Nantinya, terus Rojali, dari tiga kabupaten tersebut, masing-masing dipilih tiga kecamatan dan lima sampai enam kelurahan/desa yang akan menjadi zona penyisiran pendataan dan verifikasi PKB oleh petugas. “Untuk memaksimalkan semua itu, nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat sampai ke tingkat camat, lurah/kepala desa, dan RT,” ucap Rojali. (Tribunnews)

  • Pemprov Lampung Targetkan Pergub tentang Jaminan Kesehatan Rampung di Awal 2019

    Pemprov Lampung Targetkan Pergub tentang Jaminan Kesehatan Rampung di Awal 2019

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung selesai di awal tahun 2019.

    Pergub ini mempertegas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. “Terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, untuk mengatur pembiayaan juga untuk memaksimalkan cakupan kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dalam acara Forum Kemitraan dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Program JKN-KIS, Jumat (14/12/2018) di Ruang Sungkai Balai Keratun.

    Taufik mengungkapkan jika forum ini juga mencari solusi kendala-kendala yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program JKN, baik dari segi pelayanan , sarana dan prasarana kesehatan serta membahas kolektabilitas pengumpulan iuran khususnya untuk para peserta mandiri yang tertunggak.

    Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung (Bakalbalam) dr. Fachrurrazi mengatakan cakupan kepersertaan JKN-KIS di Provinsi Lampung hingga 1 Desember 2018 baru mencapai 63,54% atau sebanyak 5,784 ribu peserta.

    Untuk itu, ia berharap agar pemerintah daerah mempercepat terbitnya regulasi guna mendukung percepatan perluasan kepersertaan JKN sehingga bisa mencapai universal health coverage.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Direktur Utama RSUDAM Heri Djoko Subandriyo dan Direktur Pelayanan RSUDAM Pad Dilangga, (Humas Prov Lampung)

  • Dorong Pertumbuhan, Pemprov Lampung Minta Kabupaten/Kota Bentuk TPKAD

    Dorong Pertumbuhan, Pemprov Lampung Minta Kabupaten/Kota Bentuk TPKAD

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga kini, selain Pemprov Lampung, baru empat yang membentuk Tim TPAKD yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Way Kanan.

    Sisanya diharapkan segera terbentuk di 2019. Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung di Ballroom Sheraton Hotel, Kamis (29/11/2018). Menurut Hamartoni, kehadiran TPAKD penting dalam mempercepat akses keuangan di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dia mengatakan di 2018, melalui program kerja seperti Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses permodalan untuk pelaku UMKM, dan pemberdayaan BUMDes, TPAKD memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. “Di 2019, kita mengusulkan beberapa poin kegiatan. Di antaranya mendorong penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung di desa. Minimal satu unit di setiap kecamatan se-Lampung,” kata Hamartoni.

    Pemprov juga mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pelaksana billing system penebusan pupuk bersubsidi. Kemudian, peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pencapaian target indeks keuangan inklusif 75% serta menggiatkan aktifitas literasi keuangan,” kata Hamartoni.

    Di sisi lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan berdasarkan data 2016, literasi keuangan di tingkat nasional hanya 29,7% dan inklusinya mencapai 67,8%. Sedangkan literasi Lampung 26,9% dan inklusi keuangan mencapai 69,8%.

    Ke depan, OJK menargetkan indeks literasi keuangan naik minimal menjadi 35%. Sedangkan indeks inklusi naik minimal menjadi 75%. “Masyarakat banyak yang memiliki produk keuangan. Tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengenai produk tersebut. Sehingga, indeks literasi lebih rendah dari indeks inklusi. Tentunya diperlukan upaya dan strategi guna mencapai hal tersebut, dan kami yakin target tersebut tercapai,” ujar Indra Krisna. (Humas Prov Lampung)