Sinarlampung

Tag: Pemerintah Provinsi Lampung

  • Gubernur Ridho Ficardo Berharap Kunjungan Komisi VIII DPR RI Bermanfaat Untuk Lampung

    Gubernur Ridho Ficardo Berharap Kunjungan Komisi VIII DPR RI Bermanfaat Untuk Lampung

    BANDARLAMPUNG (SL) — Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, khususnya bidang agama, sosial, pemberdayaan perlindungan anak, penanggulangan bencana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Wakaf Indonesia.
    Hal itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Jumat (27/7/2018) di Ruang Sungkai, Balai Keratun kantor Gubernur Provinsi Lampung.
    Menurut Gubernur, Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.185 kilometer yang terdiri dari 132 buah pulau besar dan kecil.  Provinsi Lampung juga telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Ekonomi Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya Lampung peringkat 24 nasional menjadi peringkat 14 Nasional dan saat ini telah mencapai peringkat 11 Nasional.
    Dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI disampaikan secara tertulis daftar pertanyaan ke sejumlah instansi terkait, seperti Jajaran Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Badan PP dan PA, serta instansi terkait lainnya. Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemprov Lampung berharap kepada Kepala OPD dan Instansi terkait untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi VIII DPR RI dan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI agar sepenuhnya memberikan dukungan serta partisipasi sesuai tugas serta kewenangannya.
    Terutama  yang membidangi antara lain pembangunan bidang agama, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Amil Zakat, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana serta Perwakafan Provinsi Lampung.
    Pemprov Lampung berharap data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait lainnya. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan bahan reses persidangan V tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah menjalin komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIlI DPR RI dengan daerah, baik PemerintahDaerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya
    Bukan hanya itu kunjungan kerja hari ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  Juga menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. serta untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana. (Humas Prov).
  • Pemprov Dukung Pertahkindo Lakukan Sertifikasi Tenaga Ahli di Lampung

    Pemprov Dukung Pertahkindo Lakukan Sertifikasi Tenaga Ahli di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemprov Lampung mendukung Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) melakukan sertifikasi tenaga ahli di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Taufik Hidayat saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah I Pertahkindo Tahun 2018, Rabu (25/7/2018) di Hotel Bukit Randu Bandarlampung.
    Dalam sambutannya, Taufik mengungkapkan Pertahkindo diharapkan mampu bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna mensukseskan berbagai agenda pembangunan di Provinsi Lampung. Ia juga berharap kehadiran organisasi ini akan mendorong para konsultan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya, termasuk memfasilitasi pembuatan sertifikat bagi tenaga ahli di Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat.
    “Artinya kita ingin supaya kelompok-kelompok keahlian dan keterampilan dapat bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, supaya tenaga kita berstandar dengan baik keahliannya,” ungkap Taufik.
    Taufik mengatakan dalam rangka mempercepat kompetensi sumber daya manusia, Pemprov Lampung memiliki Program Lampung Kompeten yang telah diluncurkan sejak tahun 2016. “Melalui program ini, diharapkan SDM di Lampung memiliki kompetensi dan berdaya saing kuat di Lampung maupun pasar global,” ujar Taufik.
    Dalam penerbitan sertifikat tenaga ahli,  Pemprov berharap Pertahkindo berkordinasi dengan lembaga yang benar-benar dapat mensertifikasi tenaga ahli seperti LPJK agar sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan standar Organisasi Sertifikasi Nasional dan Internasional (ISO).
    “Pembuatan SK dalam asosiasi untuk mewujudkan tenaga ahli yang kredibel, dalam prosesnya harus bermitra dengan lembaga yang benar-benar dapat mensertifikasi tenaga ahli untuk menjadi tenaga ahli yang berintegritas, kompeten dan berdedikasi,”  ujar Wakil Ketua  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Lampung Juniardi.
    Bendahara Umum DPP Pertahkindo Agus Wahsudianto menginformasikan bahwa musda kali ini mengusung tema “Mewujudkan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Profesional Berintegritas dan Berdaya Saing Global”.
    Musda ini bertujuan membina dan meningkatkan kualitas serta memberdayakan tenaga ahli dan tenaga trampil Indonesia yang professional yang kredibel dan berorientasi global yang menjunjung tinggi kode etik dan tata laku profesional tenaga ahli dan tenaga trampil Indonesia. (Humas Prov)
  • Provinsi Lampung Tuan Rumah Jambore Nasional Diabetes 2018

    Provinsi Lampung Tuan Rumah Jambore Nasional Diabetes 2018

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung menjadi tuan rumah Jambore Nasional Diabetes Tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto saat membuka acara Jambore Nasional tersebut di Ballroom Swiss Belhotel Bandar Lampung, Jumat (20/7/2018).
    Pemprov mengajak para peserta menjadikan Jambore tersebut sebagai momentum meningkatkan sinergi dalam menurunkan dan mengendalikan angka penyakit Diabetes dengan bersama-sama menerapkan pola hidup sehat.
    Hery mengatakan sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan, yaitu stroke, kecelakaan, penyakit jantung, kanker, termasuk diabetes melitus.  “Permasalahan lainnya adalah terjadi transisi masalah gizi, yaitu bukan hanya gizi kurang/buruk, balita pendek (stunting) atau kurus saja, tetapi menjadi masalah juga adalah gizi Iebih, kegemukan, obesitas, baik pada anak-anak, remaja, maupun dewasa. Hal ini akan berdampak pada peningkatan faktor resiko PTM di masa dewasa dan juga faktor resiko PTM dewasa,” ujarnya.
    Kondisi tersebut dinilai Hery akan memberikan dampak pada produktifltas kerja dan beban ekonomi. Lalu, Biaya pelayanan PTM menjadi meningkat dan menjadi beban pembiayaan kesehatan bagi pemerintah dan keluarga.
    “Pada akhirnya kondisi ini jika tidak segera diantisipasi akan menjadi bom waktu yang akan menjadi masalah kesehatan yang cukup besar,” katanya. Hery menilai target 3,4 dari target Sustainable Development Goals (SDGs), bahwa pada tahun 2030 diharapkan dapat menurunkan sepertiga kematian dini karena PTM.
    Strategi yang menjadi prioritas, difokuskan pada empat penyakit utama PTM, yaitu kardiovaskuler, kanker, diabetes, paru kronis dan fokus pada empat faktor risiko bersama yang dapat mencegah PTM utama, yaitu kurang aktivitas fisik, diet tidak seimbang, merokok/terpapar asap rokok, dan konsumsi alkohol. “Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian PTM dilakukan melalui pencegahan dan pengendalian terhadap faktor risiko tersebut,” ujarnya.
    Secara operasionalnya sendiri, disampaikan Hery dapat melalui pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM dalam wadah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.  “Hasil dari pengukuran faktor risiko PTM di posbindu tersebut akan didapatkan individu yang sehat, individu dengan risiko PTM, dan individu yang harus dirujuk (menderita PTM),” katanya
    Hery menegaskan pencegahan dan pengendalian Diabetes Mellitus dan PTM Iainnya memerlukan kerja sama dan sinergisitas dengan semua komponen.
    “Melalui Jambore Nasional Diabetes ini, marilah kita bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang mulia dalam penanganan Diabetes Melitus agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Kita aktifkan Germas dan kegiatannya, lakukan deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu PTM,” ujarnya.
    Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Besar Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia), Prof. Dr. dr. Agung Pranoto mengatakan Persadia dibentuk sebagai wadah dimana para stakeholder yang terdiri dari Pemerintah, BPJS, serta Dokter, dan juga para Pasien Diabetes untuk bersama-sama melakukan pelayanan terhadap penyakit Diabetes.
    “Kenapa kami berkumpul dalam Persadia, karena penyakit diabetes ini adalah bukan tugas dari pelayan kesehatan dan stakeholder saja, tetapi juga tugas daripada pasien untuk bisa mengupgrade tentang diabetes ini, dengan melalui edukasi dan mampu meningkatkan kualitas diseluruh lini, daripadanya kita perlu berkumpul di Persadia ini,” katanya.
    Agung berharap dilaksanakan Jambore Diabetes Nasional Tahun 2018 tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan mulai dari pasien, dokter, dan juga indikatornya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu. “Diharapkan ini juga akan mampu memberi warna pasien diabetes di Indonesia untuk menjadi sehat,” ujarnya.
    Jambore Nasional Diabetes Tahun 2018 sendiri, berlangsung pada hari ini tanggal 20 hingga 22 Juli 2018. Rangkaian acara terdiri dari seminar kesehatan yang diikuti oleh dokter, perawat, ahli gizi, instruktur senam, dan pandu diabetes yang merupakan penyandang diabetes yang mampu menjadi contoh, dan memotivasi penyandang diabetes lainnya.
    Untuk acara puncak sendiri yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli 2018, bertepat di Universitas Malahayati dengan melakukan senam masal dengan jumlah peserta mencapai 2000 orang. (Humas Prov)
  • Gubernur Ridho Ficardo Kuatkan Koordinasi dan Sinergi Pusat dan Daerah

    Gubernur Ridho Ficardo Kuatkan Koordinasi dan Sinergi Pusat dan Daerah

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan terutama dalam penanganan dan pengelolaan aset.
    Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat menghadiri Pembukaan Rakernas DJKN 2018 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).
    Menurut Gubernur, acara tersebut juga sebagai wahana meningkatkan koordinasi dan sinergi sekaligus forum untuk melakukan evaluasi serta kajian terhadap berbagai keberhasilan, kegagalan, kelemahan, tantangan serta peluang dalam melaksanakan program kerja DJKN  khususnya Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu.
    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini terus bersinergi dengan DJKN, baik melalui kegiatan Sosialisasi, Pelatihan maupun hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Ini dilakukan agar penyelenggaraan aset yang ada di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    Di samping itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengelola seluruh aset yang berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi baik aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ataupun aset yang berada di wilayah Provinsi Lampung ataupun diluar wilayah Provinsi Lampung dengan menggunakan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
    Sistem ini aplikatif dan terintegrasi, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaporan dan penyusunan neraca aset, yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen  Barang Daerah yang terkoneksi dengan aplikasi aset berbasis web. “Alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini Pemerintah Provinsi Lampung meraih 5 (lima) kali berturut–turut Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014” kata Taufik.
    Senada dengan Taufik  Direktur Jendral Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun sinergitas dengan DJKN dalam hal penanganan dan pengelolaan aset. “Kerjasama dalam bidang pengelolaan aset daerah maupun aset negara diharapkan awal dari sinergi antara pusat dan daerah, sesuai dengan konsep DJKN yang dijalankan selama ini”, ujar Isa.
    Pembukaan  Acara Rakernas yang juga mengangkat kearifan lokal. Ini ditandai dengan pemukulan cetik dan seluruh peserta yang terlihat menggunakan penutup kepala dan selendang Tapis Khas Lampung. (Humas Prov)
  • Mendagri Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Desa Se-Sumatera

    Mendagri Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Desa Se-Sumatera

    Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa se-Sumatera di Gedung Graha Mandala Alam Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).

    Acara yang bertema “Memperkokoh Peradaban Bangsa Menuju Desa yang Sejahtera” ini dihadiri 2100 kepala desa dari seluruh Sumatera.

    Mendagri menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya penguatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya dalam pemanfaatan dana desa.

    “Kegiatan ini adalah upaya penguatan yang diberikan pemerintah agar perangkat desa tahu bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa. Jadi pada saat anggaran turun ia sudah tahu arahnya kemana,” ujar Mendagri.

    Dalam acara itu juga diberikan pemahaman bagaimana laporan pertanggungjawaban desa, cara menyusun peraturan desa sehingga dana desa mampu mensejahetarakan masyarakat desa sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi.

    Tjahjo berpesan agar para aparatur pemerintahan desa memahami dengan baik wilayahnya masing-masing untuk menghadapi tantangan nasional berupa radikalisme, terorisme, ketimpangan sosial serta bahaya narkotika didaerah mereka.

    “Untuk itu, kepada para kepala desa harus paham dengan baik wilayahnya, data dengan baik warganya, termasuk warga pendatang dan libatkan TNI dan aparat kepolisian untuk mencermati perkembangan dinamika kondisi masyarakat” ungkap Tjahjo.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengungkapkan jika dana desa sangat membantu pemerintah daerah memajukan masyarakat dan aparatur desa. Sebab mereka adalah orang yang paling memahami apa yang terjadi di desa sehingga peningkatan kapasitas apartur desa adalah hal mutlak yang harus dilakukan.

    Gubernur mendukung program yang dilakukan pemerintah pusat dalam mensejahetarakan masyarakat desa. Bahkan, Pemprov Lampung telah melaksanakan program Gerbang Desa Saburai, yang hasilnya berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal, yakni dari 380 desa hingga akhir 2017 menjadi 117 desa yang harus dientaskan.

    “Karena mengangkat harkat masyarakat desa adaalah mensejahetarakan Republik Indonesia,” ungkap Ridho.

    Ridho betekad secara bertahap seluruh desa di Provinsi Lampung akan bebas dari zona bebas desa tertinggal. “Kita akan menuju desa berkembang dan akhirnya desa maju yang masyarakatnya sejahtera,” ujar Gubernur.

    Dalam kesempatan ini dilakukan pula diskusi panel yang dimoderatori Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dengan materi “Meneguhkan Peradaban Bangsa melalui Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa” yang diberikan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan tema Efektifitas Dana Desa dalam Program Pengentasan Kemiskinan melalui Padat karya Tunai dari Kementerian Desa dan PDT dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengalokasian Dana Desa TA 2019 oleh Kementerian Keuangan. (Humas Prov)

  • Lampung Pelopor Nasional Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Untuk Daerah

    Lampung Pelopor Nasional Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Untuk Daerah

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung menjadi pelopor secara nasional implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut terbukti dengan adanya MoU (memorandum of understanding) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur, Selasa (17/7/2018). Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis berharap dengan MoU ini Lampung akan menjadi “smart province,” MoU ini disaksikan langsung oleh Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI Adlinsyah M Nasution.

    Dalam sambutannya, Hamartoni Ahadis menjelaskan ada enam titik rawan korupsi yang harus diawasi, salah satunya terkait perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran dengan mengimplementasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting.

    “Provinsi Lampung menjadi Provinsi pertama yang melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integritas aplikasi E-Planning dan E-Budgeting,” jelas Hamartoni.

    Ia berharap MoU ini dapat benar-benar diwujudkan dalam suatu aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran. “Ke depannya diharapkan seluruh perencanaan dan penganggaran sudah dalam suatu aplikasi. Terlebih, MoU ini dapat ditindaklanjuti dalam menyusun APBD 2019-2020,” jelas Hamartoni.

    Hamartoni mengatakan MoU ini mampu membuat sistem perencanaan dan penganggaran lebih efisien dan efektif. “Kami berharap seluruhnya dapat mentaati segala hal yang diterapkan dalam aplikasi tersebut. Dan suatu saat nanti, saya yakin hal ini juga akan membawa Provinsi Lampung menjadi Lampung Smart Province,” ujarnya.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Pemerintah Kabupaten/kota untuk menerapkan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, sehingga dapat mendorong terwujudnya Lampung Smart Province, sekaligus meminimalisir adanya tindak korupsi.

    Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Lampung yang menjadi Provinsi pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. “Sampai saat ini belum ada Provinsi di Indonesia yang mengintegrasikan e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan teknisnya masing-masing,” jelas

    Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif untuk mengkoneksikan langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ini merupakan inisiatif yang bagus. Dan baru Lampung yang menerapkannya,” jelasnya.

    Lebih dari itu, KPK akan membawa konsep yang dibuat di Lampung untuk diterapkan di daerah lainnya. “Lampung ingin mencoba mengintegrasikan hal ini dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, tentu kedepannya hal ini akan lebih mudah diintegrasikan dan dikomunikasikan sehingga lebih efisien dan efektif. Lebih dari itu, format kelola yang dibuat di Lampung ini, nantinya akan diterapkan di daerah lainnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan tujuan kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, terutama terkait sistem perencanaan dan sistem penganggaran. (Humas Prov)

  • Pemprov Apresiasi Gerakan Membersihkan Sampah Plastik di Seluruh Lampung

    Pemprov Apresiasi Gerakan Membersihkan Sampah Plastik di Seluruh Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberi apresiasi pembersihan sampah, khususnya sampah plastik, yang dilakukan pada hari gerakan bersih-bersih sedunia atau World Clean Up Day Indonesia tahun 2018. World Clean Up Day Indonesia 2018, merupakan gerakan yang awalnya diinisiasi oleh gerakan sosial di Negara Estonia pada tahun 2008 dengan nama Let’s Do It World yang mengajak masyarakat atau oraganisasi sosial untuk melakukan gerakan bersih-bersih diseluruh dunia.

    Kini gerakan bersih-bersih tersebut telah merambah keseluruh dunia dan disepakati oleh 150 negara dengan melibatkan 10 persen atau 350 juta penduduk. Puncak World CleanUp Day Indonesia 2018 sendiri akan berlangsung pada tanggal 15 September 2018 dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia. “Pemprov Lampung sangat mengapresiasi kegiatan yang merupakan pekerjaan mulia ini. Memang urusan sampah ini bukan semata menjadi urusan Pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh warga masyarakat,” ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat menerima audiensi dari World CleanUp Day Indonesia 2018 Regional Lampung, di Ruang Rapatnya, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/7/2018).

    Taufik mengatakan dengan adanya World Clean Up Day Indonesia 2018 yang tersebar diseluruh Provinsi dengan digaungi oleh banyak komunitas sosial didalam, hal itu akan berdampak positif untuk mengedukasi masyarakat akan penting lingkungan yang bersih. “Yang paling penting adalah kelompok sosial yang di dalam kegiatan ini, walau alat secanggih apa pun yang dimiliki pemerintah dalam menangani sampah-sampah, kalau masyarakatnya tidak tergugah hatinya ini tidak mungkin berjalan,” katanya.

    Untuk itu, menurut Taufik guna menyukseskan kegiatan tersebut terutama untuk mampu terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota, dirinya meminta kepada anggota tim World CleanUp Day Indonesia 2018 regional Lampung, untuk melalukan sosialiasi di seluruh Kabupaten/Kota, melalui pemerintah daerah untuk menggaungkan rencana tersebut. Acara ini rencananya digelar September 2018 mendatang.

    “Agar rencana ini disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota terutama pada Dinas Lingkungan Hidup terkait tata cara dalam melalukan aksi nanti, untuk lokasi yang menjadi pusat titik pada acara tersebut dimasing-masing daerah. Dan komunitas sosial didalam acara inilah yang harus mampu bisa mengajak masyarakat ikut melakukan bersih-bersih, karena merekalah yang mejadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Fitter Syahboedin menyarankan titik lokasi dipusatkan di daerah-daerah yang tersentuh urusan laut atau pantai. “Kita lakukan titik didaerah perairan seperti khusus di Bandar Lampung bisa kita pusatkan di Teluk Lampung. Pemprov Lampung nantinya cukup melakukan penyuratan kepada Kabupaten/Kota untuk mendukung aksi ini,” katanya. Fitter berharap Provinsi Lampung menjadi yang terbaik dalam melakukan aksi bersih-bersih ini. “Lampung harus menjadi contoh untuk yang lainnya dalam kegiatan World CleanUp Day Indonesia 2018,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua World CleanUp Day Indonesia regional Lampung, Theo Prasetio mengatakan aksi clean up di Lampung sendiri, telah dilakukan dan berhasil mengumpulkan sampah seberat 36,8 Kg di Taman Merdeka Kota Metro, dan sampah seberat 58,95 Kg di PKOR Way Halim. “Untuk target peserta World CleanUp Day Indonesia 2018 di Lampung yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota seperti di Kota Bandar Lampung targetnya 150 ribu orang, dan Kota Metro yakni dengan target 50 ribu orang,” katanya.

    Untuk kegiatan ini, menurut Theo akan dilakukan Roadshow di bulan Juli – Agustus dan Media Gathering dan Plogging di bulan Agustus. “Untuk kegiatan Media Gathering dan Plogging akan mengudang seluruh media untuk sama-saman ikut mendukung terlaksana kegiatan ini, dan acara itu juga nantinya akan mengundang dari unsur pemerintah,” ujarnya. (Humas Prov)

  • Gubernur Ridho Raih Satya Lencana Tertinggi Bidang Kependudukan dari Presiden Jokowi

    Gubernur Ridho Raih Satya Lencana Tertinggi Bidang Kependudukan dari Presiden Jokowi

    Manado (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Satyalencana Karya Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani di Graha Bumi Beringin Manado, Sulawesi Utara, Jumat (06/07/2018).

    Penghargaan ini merupakan prestasi tertinggi di bidang kependudukan yang diraih Gubernur karena mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung pada 2017. Ridho juga dinilai berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukeskan program kependudukan dan Keluarga Berencana melalui program Gerbang Desa Sai Bumi Ruwa Jurai.

    Selain itu, alokasi anggaran APBD bidang kependudukan meningkat setiap tahunnya, termasuk pula keberhasilan mengembangkan program kampung KB secara holistik sehingga tercapainya peningkatan TFR 2,2% dan pencapaian peserta KB baru sebesar 82,56%.

    Penyerahan penghargaan berlangsung meriah karena juga dilakukan Halal Bi Halal dalam nuansa Idul Fitri. Juga terdapat sejumlah kategori yang juga berhasil diraih oleh sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Menko Puan Maharani mengatakan pemberian penghargaan tersebut sudah melalui rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Tim, sebelum dituangkan dalam Keputusan Presiden. “Penilaian terdiri dari dua aspek hubungan penduduk dan aspek capaian program, serta konsensi di program lapangan.

    Penghargaan yang diberikan, ujar Puan, pertama satyalencana pembangunan untuk 21 Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian, Satyalencana Wira Karya untuk 2 instansi, Manggala Karya Kencana untuk 74 Gubernur, Wallota dan Bupati dan PKK. Juga ada Wira Karya Kenncara untuk 4 profesi, Dharma Karya Kencana untuk 17 mitra kerja BKKBN dan Cipta Karya Kencana  untuk 2 mitra kerja BKKBN. “Atas nama pemerintah Republik Indonesia saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua atas diraihnya penghargaan ini. Hari ini hari berbahagia setelah kita baru saja menyelesaikan Pilkada Serentak yang meliputi 171 daerah. Alhamdulillah para kepala daerah sudah banyak yang hadir di sini. Artinya, Pilkada harus membuat kita tetap bersatu. Kepala Daerah tetap mensukseskan program-program nasional,” ujar Puan.

    Untuk Provinsi Lampung penghargaan juga diraih Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Gubernur Ridho termasuk salah satu yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut karena dalam pemerintahannya yang berlangsung 3,5 tahun sudah bisa memberikan banyak kemajuan terhadap persoalan kependudukan di Provinsi Lampung.

    Kepala BKKBN Lampung Uliatina Meiti mengatakan saat ini di Lampung, rata-rata ibu yang melahirkan mempunyai anak dengan indeks 2,7 menjadi 2,3 (tahun 2017). Artinya, terjadi penurunan kelahiran. “Gubernur Ridho mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ini ada progres yang cukup signifikan. Gubernur juga mampu mengkoordinasikan kerja sama dengan linats sektor termasuk BKKBN,” kata Meiti. Meiti juga menyebut, selain Gubernur, Ibu Yustin Ficardo juga memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

    Meiti juga memuji koordinasi yang dilakukan Gubernur Ridho yang menggerakkan program pengentasan kemiskinan, termasuk pula pelayanan ke masyarakat, mulai dari pinggiran sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo.”Gubernur benar-benar concern terhadap kependudukan. Ini alasan diraihnya penghargaan ini,” tambah Meiti.

    Seperti diketahui, program Gubernur di bidang kependudukan di antaranya program KBPK, Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di Provinsi Lampung. Program ini sudah tertuang dalam RPJMD.Perhatian Gubernur terhadap masalah kependudukan telah membuat peningkatanh signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya mengatasi angka pengangguran. (Humas Prov)

  • Lemahnya Promosi, Lampung Minim Even Pariwisata

    Lemahnya Promosi, Lampung Minim Even Pariwisata

    Logo Pemprov Lampung (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Lampung minim even pariwisata. Padahal Lampung dikenal kaya akan objek wisata. Wonderful Events Indonesia 2018 mencatat hanya mengakui Festival Krakatau yang masuk even kegiatan wisata lokal.

    Data Kementerian Pariwisata, Rabu (14/3/2018), dilangsir lampungpro.com, menyebutkan hanya Lampung dan Bengkulu yang memiliki satu even pariwisata nasional. Bengkulu memiliki Festival Tabut. Sedangkan Aceh memiliki dua even, Sumatera Utara (3), Sumatera Barat (3), Riau (3), Kepulauan Riau (6), Jambi (2), Bangka Belitung (2), dan Sumatera Selatan (3). Secara nasional ada empat provinsi yang cuma memiliki satu masuk 100 Wonderful Events Indonesia 2018 yakni, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

    Minimnya even wisata Lampung yang diakui pusat, menurut Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto karena lemahnya faktor promosi. “Promosi pariwisata kita lemah. Ini yang membuat pusat cuma mengakui Festival Krakatau,” kata Budiharto Rabu (14/3/2018).

    Sementara semua kabupaten dan kota di Lampung kini memiliki festival wisata, terutama Kabupaten Lampung Timur yang hampir tiap bulan di era Bupati Chusnunia Chalim menggelar aneka festival. Sebenarnya, kata Budiharto, Festival Way Kambas hampir masuk 100 Wonderful Events Indonesia.

    “Sekarang ada tim kurator yang menilai setiap festival. Mereka yang menilai layak atau tidak suatu even masuk nasional. Sebenarnya ada dua yang dinilai tim kurator yakni Lampung Festival Krakatau dan Festival Way Kambas. Kita harus introspeksi terhadap masalah ini,” kata Budiharto.

    Namun, lanjut Budi, tak perlu prihatin atas pengakuan ini. “Satu even saja tapi betul-betul hebat dan dilakukan dengan baik, itu juga keberhasilan. Daripada banyak, tapi tak ada wisatawan datang,” kata Budiharto. (pro/nt/*)

  • Ketua Pembebasan Lahan Tol Lampung Berpulang

    Ketua Pembebasan Lahan Tol Lampung Berpulang

    Adeham, Asisten II Pemprov Lampung, wafat.

    Bandarlampung (SL) -Innalillahi wa inna illahi rojiun, Assisten II Sekprov Lampung, Adeham yang juga ketua Pembebasan Lahan Jalan Tol Provinsi Lampung berpulang, Rabu 24 Januari 2018, sekitar pukul 13.50. Almarhum sempat dirawat di RSUD Abdoel Moeloek, pekan lalu, pasca koma di Ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta.

    Informasi pihak keluarga, Adeham, kembali dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Adeham akan disemayamkan di kediamannya di kawasan Tamin, Sukajawa, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung. Dan akan dikebumikan di Kampung Halamannya, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, “Jenazah almarhum dalam perjalanan darat ke Bandar Lampung. Kami sedang menunggu dan mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Humas dan Protokol, Bayana.

    Menurut Bayana, Gubernur sempat membesuk Adeham beberapa waktu lalu dan almarhum terlihat membaik. Namun, dalam hari-hari terakhir ini kesehatan Adeham memburuk dan harus mendapatkan perawatan intensif. (nt/*)