Sinarlampung

Tag: Pemilu 2019

  • Lampura Masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019

    Lampura Masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019

    Lampung Utara (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara melaksanakan rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

    Rakor dimaksud berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2018, di aula hotel Cahaya Kotabumi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), Divisi Pencegahan dan Hubungan antar-Lembaga dan Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran beserta staf, se-Kab. Lampura.

    Pada pembukaan rakor pemantapan pengawasan kampanye Pemilu 2019 ini tampak hadir Ketua Komisioner Bawaslu Lampura, Hendri Hasyim, didampingi anggota Komisioner Abdul kholik dan Agus Romdani, beserta jajaran.

    Ketua Bawaslu Kab. Lampura, Hendri Hasyim, menyampaikan, rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguatan kapasitas selaku penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.

    “Dalam melakukan pengawasan, seluruh Panwaslucam harus bekerja dengan sentiasa berlandaskan pada Undang-undang, Perbawaslu, juga PKPU yang mengiringi,” jelas Hendri Hasyim.

    Adapun landasan hukum dan peraturan terkait Kampanye Pemilu 2019, yakni UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU nomor 7 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019; PKPU nomor 23, 28, dan 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019; serta Perbawaslu nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019.

    Dikatakan Hendri, Kabupaten Lampung Utara memiliki 23 kecamatan dengan 247 desa/kelurahan.

    “Berdasarkan luasan wilayah yang ada di Kab. Lampura, maka dal.pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang total tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 2.076 titik dengan mata pilih tersebar sebanyak lebih kurang 431.468 mata pilih,” terang Hendri Hasyim.

    Dalam kesempatan tersebut, Hendri Hasyim juga mengapresisasi kinerja seluruh Panwaslucam se-Kab. Lampura yang telah terbukti berhasil melakukan pengawasan saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang baru lalu.

    Dirinya juga menyampaikan bahwa Bawaslu RI telah melakukan survey indexs kerawanan Pemilu di Prov. Lampung.

    “Ada tiga kabupaten di Prov. Lampung yang berpotensi memiliki kerawanan Pemilu, yakni Kab. Mesuji, Lampung Tengah, dan juga Lampung Utara,” ungkap Hendri.

    Untuk itu, dirinya berpesan, selaku anggota Panwaslucam di Kab. Lampura untuk menyikapi hal tersebut dengan sikap dan kinerja yang baik.

    “Panwascam juga hemdaknya melakukan sosialisasi dengan pengurus parpol di tingkat PAC, sebagai bentuk deteksi dini serta melakukan pencegahan terhadap hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan kampanye,” pungkas Hendri Hasyim. (ardi)

  • KPU Lampung Beri Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula

    KPU Lampung Beri Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula

    Bandar Jaya  (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyasar pemilih pemula untuk melakukan pendidikan politik dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Pemilih pemula adalah pemilih yang potensial dan jumlahnya cukup banyak.

    “Pemilih pemula yang kebanyakan dari kalangan pelajar harus diberi pemahaman tentang pemilu, sehingga mereka tidak sembarangan memilih pemimpinnya, juga tidak mudah terkena rayuan politik uang dan politisasi SARA atau tidak ikut ikutan menyebarkan berita Hoax dan ujaran kebencian,” ungkap Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat, Antoniyus diacara diskusi yang bertemakan pelajar sebagai pemilih Pemula dan pemilih cerdas dalam pemilu 2019, Jumat (28-9).

                   

    Diskusi yang diselenggarakan oleh PW IPM Lampung tersebut dihadiri oleh utusan pelajar dari seluruh kabupaten/kota se Lampung yang diselenggrakan di Bandar Jaya Lampung Tengah.  KPU berharap para pelajar bisa menjadi agen demokrasi yang bisa mengajak dan menyampaikan pesan-pesan kepemiluan kepada teman-temannya.

    “Melalui sosialisasi ini pelajar bisa memahami tentang apa itu pemilu, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, serta terhindar dari politik uang. Disamping diberi pemahaman tentang tata cara atau simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS”, ujar dia. (Rilis)

     

  • Jakarta Barat Gelar Deklarasi Kampanye Damai

    Jakarta Barat Gelar Deklarasi Kampanye Damai

    Jakarta Barat (SL) – Menjelang diadakannya Pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menggelar Deklarasi Komitmen Kampanye Damai Pemilihan Umum Tahun 2019 , sabtu (29/9). Kegiatan deklarasi tersebut diadakan di Gedung Walikota Jakarta Barat ruang Anex Lantai.2 Gedung B, Jalan Kembangan Raya No.2 Kembangan Jakarta Barat.

    Hadir pada kesempatan itu diantaranya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH. Walikota Jakarta Barat Drs. H. Rustam Efendi, Komandan Kodim 0503 / JB Letkol Kav Andre Hendry Masangi, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPUD Jakarta Barat H. Sumardi, Ketua Bawaslu Jakarta Barat, caleg DPR RI dapil Jakarta III, DPRD dapil Jakarta Barat, caleg DPD DKI Jakarta beserta tim sukses pasangan capres-cawapres.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menandatangani kesepakatan pemilu damai wilayah Jakarta Barat

    Ketua KPUD Jakarta Barat H Sumardi mengatakan, adanya kegiatan kampanye damai ini peserta pemilu dapat bersaing secara sehat dalam menyampaikan visi misinya‎. Menurut dia, perbedaan pilihan adalah hal yang harus dihormati sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berlangsung damai dan tertib

    “Beda agama maupun beda pilihan itu biasa, tujuannya adalah Jakarta Barat damai,” Ucapnya. Hal yang sama terlontar dari Ketua KPU Provinsi DkI Jakarta, menurutnya 203 hari adalah melakukan program Visi Misi para caleg dalam berkampanye damai

    “Pemilu 2019 adalah serentak, nanti tidak ada rekapitulasi di Kelurahan tetapi yang ada di tingkat Kecamatan,” Katanya. Sementara, Walikota Jakarta Barat H Rustam Effendi menyampaikan, Pemilu tahun 2019 harus berjalan dengan aman dan lancar. Acara ini disebut Komitmen pelaksanaan kampanye damai pemilihan umum tahun 2019. Walaupun berbeda – beda tetapi tetap damai, diikat dengan kesepakatan berjalan dengan lancar dan hasilnya baik,

    “Agar Tim suksesnya bisa mengendalikan dengan baik, selama berkompetisi yang baik, yang terpilih juga bisa menyampaikan program dengan baik,” Tuturnya. Pembacaan Ikrar komitmen kampanye damai yang diikuti oleh para peserta pemilu. Dimana Ada empat poin Ikrar komitmen kampanye damai yang dibacakan.

    Pertama peserta Pemilu 2019 di wilayah kota Jakarta Barat berjanji mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

    Kedua siap melaksanakan kampanye pemilu yang damai, aman, tertib, berintegritas tanpa hoax, politisisasi sara dan politik uang. Ketiga siap melaksanakan kampanye berdasarkan undang-undang yang berlaku Dan poin keempat saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing peserta pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Setelah membacakan ikrar tersebut, perwakilan dari mereka menandatangani nota komitmen untuk kampanye damai. (rel/red)

  • Sinergitas Antara TNI Polri, Stop Hoax Pemilu 2019

    Sinergitas Antara TNI Polri, Stop Hoax Pemilu 2019

    Surabaya (SL) – Dalam rangka pengamanan Kampanye damai dan jelang pemilu 2019, guna menjalin sinergitas TNI Polri bersama Forkopimda. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menggelar Cangkruk’an Kamtibmas Stop Hoax, dikediamannya jalan Raya Darmo Surabaya. Kamis malam (27/09).

    Kegiatan dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan M.S.i, Wakapolda Jatim Brigjen Mohammad Iqbal, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Jawa Timur Drs.H. Soekarwo, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Ketua Bawaslu, Pejabat utama Polda Jatim, Kapolres jajaran Jawa Timur, Damdim, Danrem, kesatuan Marinir, Angkatan Udara, Angkatan Darat, divisi Kostrad dan Forkopimda Jawa Timur.

    Dalam Sambutannya, Kapolda jatim mengatakan bahwa dirinya merasa sangat percaya diri dalam menjaga Kamtibmas bersama TNI di Jawa Timur. Saya merasa bangga sekali ternyata Pakde Karwo ini luar biasa, melihat kebersamaan dengan TNI dan Polri dibawah binaan Pak De, saling bersinergi menjaga Kamtibmas di Jawa Timur.

    “Saya juga instruksikan kepada seluruh anggota untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti Cangkruk ‘an, dengan panggung prajurit atau olah raga bersama atau yang lainnya. Tingkatkan solidaritas TNI- Polri di wilayah Jawa Timur.Tunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI – Polri siap menjaga Jawa Timur, ” tutur Pangdam V Brawijaya
    Mayjen Arif Rahman.

    Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengatakan kami berpesan kepada insan Media khususnya di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada insan media, sangat bagus sekali, sangat kompak sekali semua kegiatan di Polda maupun di Kodam pemberitaannya sangat positif.

    ”Terus berikan berita-berita yang baik, dan apabila ada berita yang kurang pas tolong di konrmasi dulu kepada sumber yang bisa memberikan jawaban yang A1, sehingga kita tidak menjadi bahan pertanyaan nanti dari pusat kalau ada berita yang kurang baik khususnya Jawa Timur, ” tuturnya

  • Ketua Bawaslu : Tingkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu Tahun 2019

    Ketua Bawaslu : Tingkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu Tahun 2019

    Manado (SL) – Ketua Bawaslu, Abhan menginginkan pengawasan Pemilu lebih ditingkatkan dan
    dimaksimalkan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Hasil pengawasan Pilkada 2018 kemarin harus dijadikan tolak ukur
    dalam meningkatkan pengawasan Pemilu 2019.

    “Pengawasan Pemilu harus ditingkatkan,” kata Abhan saat menyampaikan sambutan pembukaan pada Rapat
    Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Pilkada 2018, di Manado, Jumat (7/9/2018).
    Abhan juga meyakini jajaran Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum lama ini dilantik mampu berjibaku dan
    bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan pengawasan Pemilu lebih baik lagi ke depannya.

    “Intinya kita samasama tingkatkan. Pengawasan yang kurang maksimal, diperbaiki, dan yang sudah berjalan baik kita teruskan,”
    tambahnya.

    Ia menungkapkan, Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagai lembaga yang
    bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas
    berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.

    Mewujudkan hal tersebut, sambung Abhan, dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan,
    pencegahan, dan penindakan yang maksimal. Tantangan pelaksanaan Pemilu serentak 2019, semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

    “Semua tantangan dalam pengawasan Pemilu kita hadapi bersama. Proses pengawasan, pencegahan dan penindakan yang terlaksana dalam Pilkada lalu jika belum maksimal, kita maksimalkan,” tegas mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut.

  • DPR RI Hearing Dengan Penyelenggara Pilkada Bersama Menkumham Dan Kemendagri Terkait Caleg Koruptor

    DPR RI Hearing Dengan Penyelenggara Pilkada Bersama Menkumham Dan Kemendagri Terkait Caleg Koruptor

    Jakarta (SL) – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pertemuan KPU, Bawaslu, Menkumham, Kemendagri, dan Kejagung hanya untuk meminta penjelasan PKPU mengenai larangan caleg koruptor dalam pemilu 2019.

    “DPR hanya memberikan catatan jika PKPU itu melanggar UU. Bahwa seseorang tidak boleh di hukum dua kali. Kalau dia sudah pernah di hukum kemudian di hukum lagi secara politik bagaimana?” tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/7).

    Menurut politisi Golkar itu, dalam UUD 1945, negara menjamin hal dasar warganya untuk dipilih dan memilih. Ketentuan tersebut bisa dicabut hanya melalui keputusan pengadilan yang mencabut hak politik seseorang.

    “Jadi, itulah beberapa catatan yang akan kita konsultasikan, karena bagi DPR ini adalah menjadi preseden buruk bagi perjalan bangsa ini ke depan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa KPU memang memiliki kemandirian dalam membuat PKPU. Sehingga, sah saja katanya, jika memang KPU menghendaki untuk melarang mantan napi koruptor menjadi caleg.

    Hanya saja lanjut politisi PDIP itu, jika ada pihak-pihak yang tak sepakat dengan ketentuan tersebut silakan gugat ke Mahkamah Agung (MA). Dimana ada mekanisme hukum yang diberikan negara untuk menggugat PKPU.

    Pada dasarnya pakta integritas kata Tjahjo, adalah komitmen dari seluruh partai politik untuk mencalonkan kader terbaiknya. “Jadi, kalau ada pakta integritas. Kalau saya pengalaman jadi sekjen partai tidak ada yang mantan-mantan napi itu dicalonkan. Nggak ada. Inikan hanya mengingatkan kembali,” pungkasnya. (Lintaslpg)

  • Ini Jumlah DPS Pemilu 2019 di Bandarlampung

    Ini Jumlah DPS Pemilu 2019 di Bandarlampung

    Bandarlampung (SL) – Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 di Bandarlampung lebih banyak dibanding DPT Pilgub Lampung 2018.

    Berdasarkan data yang diterima harianmomentum.com, Selasa (19/6), jumlah DPS Pemilu 2019 mencapai 636.235 pemilih.

    Dengan rincian, 321.015 pemilih laki-laki dan 315.220 pemilih perempuan yang tersebar di 2.746 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Sedangkan, DPT Pilgub Lampung 2018 hanya 622.829 pemilih. Dengan rincian 315.704 pemilih laki-laki dan 307.125 pemilih perempuan yang tersebar di 1.313 TPS.

    Untuk jumlah pemilih terbanyak pada DPS Pemilu 2019 terdapat di Kecamatan Kemiling 46.093 pemilih, Panjang 43.205 pemilih dan Wayhalim dengan 41.576 pemilih. (adw)

    Berikut jumlah DPS di 20 kecamatan yang ada di Bandarlampung:

    1.Bumiwaras : 36.735 pemilih
    2. Enggal : 17.026 pemilih
    3. Kedamaian : 32.917 pemilih
    4. Kedaton : 32.208 pemilih
    5. Kemiling : 46.093 pemilih
    6. Labuhan Ratu : 29.119 pemilih
    7. Langkapura : 23.987 pemilih
    8. Panjang : 43.205 pemilih
    9. Rajabasa : 27.632 pemilih
    10. Sukabumi : 38.915 pemilih
    11. Sukarame : 36.868 pemilih
    12. Tanjungsenang : 31.393 pemilih
    13. Tanjungkarang Barat : 35.889 pemilih
    14. Tanjungkarang Pusat : 30.669 pemilih
    15. Tanjungkarang Timur : 22.308 pemilih
    16. Telukbetung Barat : 21.642 pemilih
    17. Telukbetung Selatan : 28.243 pemilih
    18. Telukbetung Timur : 29.141 pemilih
    19. Telukbetung Utara : 30.669 pemilih
    20. Wayhalim : 41.576 pemilih

    Total : 636.235 pemilih (HM/Red)

  • Pagelaran Seni Budaya Songsong Pemilu 2019

    Pagelaran Seni Budaya Songsong Pemilu 2019

    Lampung Utara (SL) – Dalam rangka menyongsong Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara selenggarakan Pagelaran Seni Budaya, Sabtu, (21/04/2018).

    Disampaikan Ketua KPU Kab. Lampura, Hi. Marthon, berlangsungnya kegiatan ini sebagai suatu langkah untuk menjaga identitas bangsa yang berdaulat dan mandiri.

    “Jelang satu tahun pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, KPU Lampura menggelar Parade Seni Budaya. Gelaran kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang majemuk dalam riuhnya dinamika demokrasi bangsa,” kata Marthon dalam kata sambutannya.

    Dijelaskannya, seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 hendaknya mengedepankan etika politik yang bermartabat.

    “Dalam pelaksanaannya nanti, parpol peserta Pemilu 2019 hendaknya lebih mengedepankan politik yang santun dan bermartabat. Tidak saling menjatuhkan, namun lebih kepada nilai-nilai luhur untuk memperjuangkan kepentingan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dalam pantauan Sinar Lampung di lokasi kegiatan, sejumlah petinggi parpol peserta Pemilu 2019 yang ada di Bumi Ragem Tunas Lampung hadir menyaksikan gelaran beragam karya seni budaya nusantara. Juga nampak sejumlah unsur pimpinan Forkopimda Lampura mengisi kursi undangan. (ardi)