Tag: Pemilu Serentak 2019

  • Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara perekaman KTP-el serentak di seluruh Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Jakarta, Kamis (17/1/2019).

    Perekaman KTP-el ini dilaksanakan serentak di 522 lapas/rutan se-Indonesia sebagai bentuk optimalisasi percepatan perkeman KTP-el bagi warga binaan, yang akan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2019 sebagai bagian penting dalam keseriusan Pemerintah menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di lapas dan rutan.

    Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini terdata sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total 245.694 warga binaan, sedangkan 69% lainnya belum terdata karena belum memiliki NIK atau melakukan perekaman KTP-el.

    Tjahjo dalam sambutannya menuturkan Pemerintah selalu mengawal hak memilih masyarakat karena termasuk hak konstitusional warga negara. Ia menilai kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat harus maksimal. “Kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat, dan terwujudnya hak konstitusional masyarakat”, tutur Tjahjo.

    Menkumham Yasonna Laoly dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa hak politik masyarakat harus dilengkapi dan dimaksimalkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia begitu juga untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan. “Saya perintahkan untuk memaksimalkan hak politik masyarakat dan betul-betul dilengkapi. Mereka yang di dalam hidupnya susak, kemerdekaannya kita rampas, maka hak politiknya tidak boleh kita halangi”, ujar Yasonna Laoly.

    Lebih lanjut Zudan Arief, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan pula bahwa pelaksanaan pendataan warga binaan dilakukan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu warga yang memiliki KTP, warga yang memiliki NIK namun tidak memiliki KTP atau yang lupa NIK, dan kategori terakhir, yaitu warga binaan yang mengaku dirinya belum terdata. Pendataan yang dilakukan menurutnya tidak akan merubah alamat warga binaan. “Perekaman tidak bermaksud memindahkan alamat warga binaan, alamat akan tetap sesuai domisili sebelum menjadi warga binaan”, jelas Zudan.

    Perekaman KTP-el ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, dan Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakhrullah. Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan video conference langsung dengan beberapa lapas/rutan yang juga melaksanakan perekaman KTP-el. (rls)

  • Pemerintah Percepat Pelaksanaan Jadwal UN 2019

    Pemerintah Percepat Pelaksanaan Jadwal UN 2019

    Jakarta (SL) – Pemerintah memajukan ujian nasional (UN) pelajar SD, SMP dan SMA 2019  dari biasanya April-Mei menjadi bulan Maret sehubungan adanya pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019.

    Wakil Ketua komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, bidang pendidikan dan kesra mengatakan, pergeseran waktu pelaksanaan UN 2019 sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag). “Semoga saja, adik-adik pelajar siap menghadapi ujian yang pelaksanaannya dimajukan satu bulan lebih awal ini,” kata Suli dikutip RMOLL, Senin (7/1).

    Terpisah Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menegaskan pihaknya akan memanggil Kadispendik Jatim yang dijadwalkan pada minggu depan terkait dengan persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) juga kebijakan penyelenggaraan pendidikan terkhusus SMK/SMA di Jatim. “Kita akan tanyakan bagaimana kesiapannya UN yang jadwalnya dimajukan itu, apakah mengganggu kemampuan belajar siswa atau tidak,” jelas Hartoyo.

    Selain itu, pihaknya juga akan evaluasi SMA double track, SMK Blud, juga terkait kebijakan mutasi guru dan kepala sekolah beberapa minggu yang lalu.

    Pelaksanaan UN 2019 memang sedikit bergeser ke depan dibandingkan pada 2018. UN pada 2018 dimulai pada April, sedangkan UN pada 2019 dimulai pada Maret. Pergeseran ini selain  menyesuaikan Pilpres dan Pileg secara serentak, juga bertepatan dengan waktu puasa Ramadan.

    Jadwal UN pertama kali akan berlangsung di jenjang SMK/MAK dan sederajat pada 25-28 Maret. Selanjutnya diikuti UN SMA/MA pada 1,2, 4, dan 8 April. Sedangkan UN Program Paket dimulai pada 12-16 April. Dilanjutkan UN SMP/MTs pada 22-25 April. Pemerintah juga mengagendakan UN Program Paket B/Wustha pada 10-13 Mei. (RMOL)

  • Mendagri: Tidak Bisa Satu Pun Orang Bisa Intervensi KPU

    Mendagri: Tidak Bisa Satu Pun Orang Bisa Intervensi KPU

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Yakni untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Saya kira kalau persiapan sudah optimal,” kata Mendagri saat menyambangi Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 6 Agustus 2018. Sesuai rencana Pemilu Serentak 2018 digelar pada 17 April 2019.

    Tjahjo enggan berkomentar mengenai belum adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Pendaftaran pasangan capres-cawapres diketahui telah dibuka pada Jumat 4 Agustus 2018 dan ditutup pada Jumat 10 Agustus 2018.

    Ia menggarisbawahi dari kacamata politik, belum adanya pasangan capres-cawapres yang mendaftar karena partai politik atau gabungan partai politik belum mememukan titik temu mengenai figur calon yang akan diusung. Parpol dan gabungan parpol masih mencari pasangan yang tepat.

    Mendagri memberikan penekanan pada pengamanan selama pelaksanaan seluruh tahapan di KPU. Penyelenggara pemilu dalam hal ini telah ada aturan mainnya dan tidak bisa diintervensi oleh peserta Pemilu.

    “Tidak bisa satu pun orang yang bisa mengintervensi KPU. Kuasa penuh secara nasional (bagi) suksesnya pilpres dan pileg nasional,” ucap Tjahjo. (rls)