Tag: Pemkab Pesisir Barat

  • Jelang Penerimaan CPNS 2018 Pemkab Pesibar Lakukan Berbagai Persiapan

    Jelang Penerimaan CPNS 2018 Pemkab Pesibar Lakukan Berbagai Persiapan

    Pesisir Barat (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga kini terus melakukan sejumlah persiapan jelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Kepala BKD Pesibar, A. Zulqoini Syarif melalui Sekretaris, Syahrial Abadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (12/9), mengatakan bahwa saat ini sejumlah rangkaian persiapan untuk pelaksanaan penerimaan 500 CPNS Pesibar masih terus dilakukan.

    “Kepala BKD dan admin hari ini masih mengikuti rapat di provinsi, kemudian dilanjutkan rapat dengan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Men PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Kalimantan, Jumat (14/9) mendatang. Rapat tersebut adalah dalam upaya persiapan jelang pelaksanaan penerimaan CPNS,” ungkap Syahrial.

    Menurut Syahrial, selain mengikuti sejumlah rapat, pihaknya juga kini tengah intens pembentukan panitia penerimaan CPNS dan melakukan pelatihan admin. “Mengingat pendaftarannya dilakukan secara online,” lanjutnya. (Agung)

  • Jalibar Anjlok dan Nyaris Makan Korban, Bagaimana Kabar Pemkab Pesisir Barat?

    Jalibar Anjlok dan Nyaris Makan Korban, Bagaimana Kabar Pemkab Pesisir Barat?

    Pesisir Barat (SL) – Jalan di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat yang sudah setahun dibiarkan ambrol, nyaris memakan korban jiwa.

    Hal ini terjadi ketika pengguna jalan yang nekat melintas, terseret oleh ombak. Untung saja nyawa korban masih bisa diselamatkan warga setempat.
    Ade Kaja, salah satu warga Pesisir Barat, kepada Netizenku.com menjelaskan bahwa sejak pukul 16.00 WIB, Selasa (23/7) laut dalam keadaan pasang, sehingga jalan alternatif yang selama ini digunakan tergenang air laut. Bahkan sekitar Pukul 17.00 WIB genangan air semakin tinggi.
    “Dari jam lima sore kendaraan baik roda empat maupun dua tidak memungkinkan untuk dilewati, tetapi masih saja ada kendaraan yang nekat, sehingga saat di tengah genangan air, datang ombak besar dan menyeret korban,” kata Ade, Selasa (24/7).
    Kenekatan warga yang melintas, kata Ade, karena tidak ada petugas yang menjaga termasuk dinas Perhubungan Pesisir Barat. Untuk itu, dirinya berharap jalan ambrol tersebut mendapat perhatian serius dari Pemkab Pesisir Barat.
    “Kami tahu ini jalan nasional, tetapi kok tega Bupati Pesisir Barat membiarkan jalan utama penghubung Krui-Bengkulu itu sudah hampir satu tahun tetapi sampai saat ini tidak ada penanganan,” kata dia.
    Apa yang dilakukan Pemkab Pesisir Barat saat ini yang hanya menimbun dengan air laut supaya ketika ombak pasang air tidak masuk jalan alternatif tersebut, dinilainya merupakan ide gila dan tidak masuk akal.
    “Menimbun air laut dengan timbunan pasir merupakan ide gila dan tidak masuk akal, untuk saat ini kami minta Pemerintah Pusat untuk segera menangani jalan ambrol ini, karena kami sudah tidak percaya lagi dengan Pemkab Pesisir Barat,” ujarnya.
    Sementara, Dedi Chandra menjelaskan sebulan terakhir ini jalan tersebut sudah beberapa kali mengganggu kelancaran lalulintas, tetapi sampai saat ini tidak ada usaha dari pemerintah untuk melakukan perbaikan.
    “Sepertinya Pemkab Pesisir Barat tutup mata, tutup telinga dengan jalan ambrol tersebut, buktinya sampai saat ini tidak ada perbaikan,” ujar dia.
    Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan bupati Pesisir Barat yang sedang gencar membangun kantor DPRD dan kantor bupati, anggaran yang digelontorkan mencapai ratusan miliar.
    “Mungkin kalau mereka menangani jalan ini saat tidak ada perhatian pemerintah pusat, tidak akan membebani APBD Pesisir Barat. Tapi itu tidak mereka lakukan, sementara dalam APBD Lambar 2018 ratusan miliar mereka anggarkan untuk membangun kantor DPRD dan bupati,” kecam Dedi, yang memperkirakan hingga tengah malam ini jalan tersebut belum aman untuk dilewati kendaraan.  (net)
  • Pemkab Pesisir Barat Minta ASN yang Jadi Tersangka Dana Pilratin Dipecat

    Pemkab Pesisir Barat Minta ASN yang Jadi Tersangka Dana Pilratin Dipecat

    Pesisir Barat (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sudah mengusulkan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berinisial MZ, ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan pemecatan dan dikeluarkan dari struktur kepegawaian di Pemkab Pesibar.

    Demikian dikatakan Sekretaris BKD Pesibar, Syahrial Abadi, Kamis (19/7/2018), bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk pemecatan MZ ke BKN.

    “Saat ini kami masih menunggu keputusan dari BKN, sedang MZ sendiri berstatus diberhentikan sementara. Ihwal tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Bupati,” ungkap Syahrial.

    Ditegaskannya, setelah keputusan dari BKN untuk pemecatan resmi diterbitkan, maka pihaknya sendiri akan langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap MZ.

    “Kalau keputusan BKN sudah keluar, maka MZ akan diberhentikan secara tidak hormat,” jelasnya.

    Sekedar diketahui, MZ merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana Pemilihan Peratin (Pilratin) Tahun 2016. (net)

  • Pesiar Gelar Bimtek Pilratin Serentak

    Pesiar Gelar Bimtek Pilratin Serentak

    Pesisir Barat (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) Provinsi Lampung menggelar bimbingan teknis (bimtek) pemilihan pertain/kepala desa (Pilratin) serentak tahun 2018, Selasa (03/07).

    Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Selalau, Kecamatan Persisir Tengah itu diikuti 42 panitia pemilihan dari 116 pekon yang akan menggelar pilratin serentak tahun ini.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Pemkab Pesibar Husni Arifin saat membuka bimtek tersebut mengatakan, pilratin serentak tahun 2018 akan dilaksanakan pada 27 Oktober mendatang.

    “Bimtek ini sangat diperlukan, agar panitia pemilihan memahami aturan pelaksanaan pilratin, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Karena itu, ikuti dan simak dengan baik seluruh materi yang disampaikan,”  kata Husni.

    Dia menjelaskan, dasar hokum pelaksanaan pilratin serentak itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negdri Nomor:112  tahun 2014 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor: 65 tahu 2017. Selanjutnya diubah lagi menjadi Permendagri Nomor: 7 tahun 2016, kemudian diubah  menjadi Permendagi Nomor: 01 tahu 2018 tentang Perda Pilpratin Kabupaten Pesisir Barat. (harianmomentum/asn)

  • Siswa SDN 3 Pasar Krui UTS di Halaman Sekolah Lain

    Siswa SDN 3 Pasar Krui UTS di Halaman Sekolah Lain

    Pelajar SD Pesisir Barat Melakukan UAS di Halaman Sekolah SMPN 2 Pesisir Tengah, Selasa (21/3) (Foto/dok/momentum)

    Pesisir Barat (SL) – Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pasar Krui harus melaksanakan ujian tengah semester (UTS) di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Tengah.

    Peritiwa itu terjadi lantaran bangunan SDN 3 Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah digusur untuk dijadikan lokasi pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Selasa (21/3).

    Pengusuran itu mengakibatkan sebanyak 40 siswa SDN 3 Pasar Krui harus menumpang belajar di SMPN 2 Pesisir Tengah. “Kita terpaksa melaksanakan UTS di halaman sekolah dengan alas duduk seadanya, karena tidak bisa masuk lokal kelas yang ada lantaran di kunci pihak SMPN 2 Pesisir Tengah,” kata Dewi, salah seorang guru setempat sambil menangis.

    Ia menyebutkan, kejadian sungguh memprihatinkan. “Saya sedih, lihat anak-anak harus mengerjakan ujian di luar kelas dengan alas seadanya,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, siswa ada yang duduk di atas bangunan taman dan beralas tanah. Karena lokal yang sering digunakan untuk menumpang kegiatan belajar di SMPN 2 Pesisir Tengah itu di kunci.

    Pihaknya sangat malu dengan para siswa bahkan orangtua siswa. Meski begitu, sebagai guru biasa dirinya bersama guru-guru lainnya tidak bisa berbuat apa-apa.

    “Sejak Juli 2017, siswa SDN 3 Pasar Krui sebanyak 201 orang menumpang ruangan kelas di SMPN 2 Pesisir Tengah, karena bangunan SDN 3 Pasar Krui sebelumnya sudah dibongkar untuk lokasi pembangunan perkantoran Pemkab Pesisir Barat,” kata dia.

    Menanggapi kejadian tersebut, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Bukri menyebutkan itu hanya kurang koordinasi saja, karena setelah penjaga melapor lokal tersebut langsung dibuka.

    “Itu hanya mis komunikasi saja antara guru, sekolah itu sementara kan milik bersama. Yang mengunci kan siswa dan kunci diserahkan dengan penjaga, jadi hanya mis komunikasi saja, kita sedang mencarikan solusinya. Mudah-mudah cepat dan tidak menggangu aktifitas belajar mengajar lagi,” kata Bukri. (mmt/nt/*)