Banten (SL) – Kendaraan dinas milik Pemprov Banten plat merah bernopol A-790 diganti pkat hitam, dan tetjaring jajaran Direktorat lalu lintas Polda Banten, dalam oprasi patuh di depan KP3B curug Serang Banten.
Dalam operasi patuh 2018 jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Banten menagkap Mobil avanza menggunakan plat hitam bernopol A-1586-K, saat di periksa kelengkapan surat-surat kendaraan pengemudi gugup, seraya mengeluarkan plat merah milik pemprov Banten bernopol A790
Pelanggarannya salah satu PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov ini kemudian ditindak oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Banten. Saat operasi patuh pada Jumat (27/4) di depan Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), polisi menilang mobil dengan nomor bodong A 1586 K.
Dirlantas Polda Banten mengatakan bahwa pelanggaran PNS yang mengemudikan AVANZA hitam teraebut adalah menggunakan plat bodong,karena tidak boleh kendaraan dinas menggunakan plat hitam tanpa rekomendasi untuk menggunakan plat rahasia,” kata Dirlantas Kombes Tri Julianto Djati Utomo
Dirlantas juga mengatakan bahwa pengendara mobil Dinas itu PNS pemprov Banten dan dia mencetak sendiri plat nomor palsunya,”kami menghimbau kepada para PNS bahwa yang boleh menggunakan plat rahasia hanya pejabat tertentu. (Ahmad Suryadi)
Puluhan Staf Dan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemprov Banten (Foto/Dok/Ahmad)
Banten (SL) – Hampir di semua tingkatan di pemerintah propinsi Banten banyak jabatan yang kosong.
kekosongan jabatan terjadi di semua tingkatan eselon mulai dari Eselon II, III, dan IV Berdasarkan data yang dihimpun sampai Maret 2018, kekosongan jabatan di mulai dari eaelon IV sebanayak 30 jabatan sedangkan jabatan Eselon III sebanyak 19 jabatan yang kosong. Sementara, untuk jabatan Eselon II ada tiga yang kosong.
Menurut Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, samsir bahwa banyak jabatan Eselon III dan IV yang kosong sampai maret ini. “puluhan staf dan pejabat Eselon IV di lingkungan Pemprov Banten dipastikan mendapat promosi jabatan karena banyaknya jabatan Eselon III dan IV yang kosong itu. “Eselon III dan IV banyak yang kosong. Data sampai Maret ini, ada 30 jabatan Eselon IV yang kosong. Ditambah nanti ada 19 Eselon IV yang promosi ke Eselon III, karena Eselon III ada 19 yang kosong. Jadi Eselon IV saja yang promosi sekitar 50 orang,” kata Samsir, Jumat (23/3/2018).
“Baperjakat Pemprov Banten sedang memetakan personal maupun posisi jabatannya. ”Jadi selain promosi jabatan, kan rotasi juga. Jadi kami petakan. Pertama yang promosi dari staf ke Eselon IV, kami ingin menggunakan data-data hasil assessment. Minggu-minggu ini sudah selesai lah,” hasil pemetaan Baperjakat tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ”Iya (masih pemetaan), kan untuk disampaikan ke gubernur. Ada yang harus dirotasi juga, yang enggak pas (di posisinya). Rotasi biar lebih pas penempatannya,” ucapnya.
Menurutnya Samsir bahwa, rotasi pegawai akan melibatkan sedikitnya empat jabatan. “Mengisi jabatan yang dirotasi itu kan banyak. Satu orang saja (dirotasi) bisa melibatkan empat jabatan. Karena muter terus itu, jarang sekali tukar jabatan itu. Minimal imbasnya pada empat jabatan itu, baru dia pas,” ujarnya.
Ditegaskan lagi oleh Samsir, “pemetaan pegawai sudah hampir rampung. Namun, untuk waktu pelaksanaan rotasi/mutasi ia tidak dapat memastikan.“ Sekarang sudah hampir selesai. Untuk lebih pasnya menunggu hasil dari assessment. Pak gubernur memang minta secepatnya, kalau bisa di bulan Maret, ”ada beberapa komponen penilaian. Hasil assessment hanya satu dari beberapa pertimbangan rotasi/mutasi.”Assessment itu salah satu alat saja. Penilaian lain tetap ada, seperti kinerjanya, kemudian ada rekam jejak. Kita punya catatannya. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kan kita punya datanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, assessment dibutuhkan untuk mengetahui kecocokan pegawai untuk ditempatkan di satu posisi. “Jadi nanti hasil assessment itu akan ketahuan kecenderungan pegawai ditempatkan di mana. Apakah dia sebagai staf, pelaksana atau perencana. Jadi diketahui apakah dia (pegawai) cocoknya di dinas, di sekretariat atau di badan. Apakah di bagian TU atau di teknis,” penilaian lainnya juga soal pengalaman kerja. Ia mencontohkan, tidak semua pegawai yang berlatar belakang hukum pas ditempatkan di Biro Hukum.
“Tidak selamanya orang hukum pas di Biro Hukum. Kalau dari awal dia ditempatkan di keuangan, kemudian dipindah ke Biro Hukum malah jadi enggak pas. Jadi di sini pengalaman kerja dan kinerjanya juga dinilai,” tegasnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) divtempat terpusah menerangkan jikalau saat ini progres assessment sudah 70 persen. ”Hasil assessment belum selesai. Minggu depan. Sudah hampir sebagian, 70 persen sudah selesai. Sisanya masih (jalan), harusnya besok ya,” kata WH, ditemui usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang. (ahmad suryad)
