Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Pemprov Dukung Peran Marinir Ikut Membangun Lampung 

    Pemprov Dukung Peran Marinir Ikut Membangun Lampung 

    Pesawaran (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung peranan Marinir dalam pembangunan dan kemajuan Lampung. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat menghadiri Upacara Serah terima jabatan (Seritjab) Komandan Brigade Infanteri (Brigif) -3 Marinir, dari Kolonel (Mar) Agung Trisnanto kepada Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, di Lapangan Mako Yonif-7, Ketapang, Teluk Pandan, Pesawaran, baru-baru ini.
    “Keberadaan Marinir sangat mendukung pembangunan, Kemajuan dan Keamanan Provinsi Lampung. Hal ini terbukti dari tidak adanya gangguan maupun ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan perairan di Provinsi Lampung. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperbaiki infrastruktur jalan menuju markas komando Pemerintah Provinsi Lampng terus berusaha selalu memperbaiki ruas jalan yang ada menuju mako, untuk memudahkan hubungan pasukan menuju daerah lain,” kata Taufik.
    Taufik juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno. “Dengan komandan yang baru ini mudah mudahan brigif lebih baik lagi ke depannya,” ujar Taufik. Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, yang kini menjabat sebagai Komandan Brigif – 3 Marinir sebelumnya mengemban jabatan sebagai Danpuslatmar Kodiklatal di Surabaya.
    Sedangkan, Kolonel (Mar) Agung Trisnanto yang sebelumnya Komandan Brigif-3 Marinir, Melanjutkan pendidikan lemhanas di Jakarta. Dalam acara sertijab itu, inspektur upacara dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Bambang Suswantono.
    Turut hadir sejumlah anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Brigif 3 mempunyai tugas membina satuan dalam menyiapkan kekuatan dan operasional sebagai satuan pendarat amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai dan tugas tempur lainnya.
    Maka, keberadaan Brigif  3 Marinir  sangat strategis dimana merupakan kekuatan militer terbesar di Lampung, juga berhadapan langsung dengan Selat Sunda sebagai jalur jalur pelayaran internasional. (Humas Prov)
  • DPRD Tapin Kalsel Contoh Lampung, Bentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

    DPRD Tapin Kalsel Contoh Lampung, Bentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

    Bandarlampung (SL) – Keberanian Provinsi Lampung menjadikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mendapat tanggapan positif Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Bahkan, Kabupaten tersebut akan membuat organisasi serupa dengan mencontoh Lampung.
    Hal ini terungkap saat kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Rabu (23/5/2018). “Kedatangan kami melihat Lampung terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang katakanlah berani dalam melaksanakan dan membuat organisasi seperti Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ini jarang ada di Provinsi lain di Indonesia yang berbentuk Badan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan M. Fadely.
    Fadely mengatakan diperlukan visi dan misi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tapin untuk menyamakan persepsi terhadap bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadikannya sebuah Badan.
    “Melihat yang dilakukan Pemprov Lampung, kami menilai positif untuk melaksanakannya di lapangan. Kami lihat perlu adanya kemandirian tersendiri di Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal inilah yang akan kami lakukan di Tapin,” kata Fadely.
    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan peningkatan status ULP menjadi berbentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, diperlukannya komunikasi, dan dasar-dasar pembentukkannya. Hal inidisampaikan kepada pihak legislatif untuk dibahas bersama.
    “Setelah dilakukan pembahasan bersama, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, barulah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubernur Didik Lantik Lukmansyah Sebagai Pejabat Fungsional BPSDM

    Pjs. Gubernur Didik Lantik Lukmansyah Sebagai Pejabat Fungsional BPSDM

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Lukmansyah, SE, MT sebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/5/2018).
    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29/M Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018. “Di Aparatur Sipil Negara (ASN) ada tiga jabatan, yakni Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Untuk Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Keahlian dan Fungsional Keterampilan, dan yang dilakukan pelantikan hari ini yakni Fungsional Keahlian,” ujar Didik.
    Didik mengatakan Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama merupakan tertinggi pada Jabatan Fungsional. “Ahli Utama adalah keahlian yang tertinggi, dan jabatan yang diemban pak Lukmansyah itu juga adalah jabatan tertinggi untuk Fungsional. Karena itu diputuskan langsung oleh Presiden dan yang melantik harus Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Apabila di Provinsi yakni Gubernur, jika Kota yakni Walikota dan bila di Kabupaten yakni Bupati. Jarang yang bisa mencapai jabatan ini, karena dia harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak,” katanya.
    Didik menyampaikan sebagai pejabat Fungsional, Widyaiswara memiliki tugas yang semakin berat untuk mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dalam menjawab semua tantangan zaman. “Terlebih saat ini, Provinsi Lampung terus melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, yang kesemuanya itu memerlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Di samping proses belajar mengajar, diharapkan juga kepada Widyaiswara agar lebih banyak lagi membuat terobosan guna membantu terwujudnya kelancaran program Diklat yang lebih baik dimasa yang akan datang,” ujarnya.
    Didik berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk tetap bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan tugas. “Selamat bertugas semoga dengan jabatan itu, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya. (Humas Prov)
  • Harkitnas 2018 Fokus Pada Pendidikan dan Pengembangan Manusia Indonesia

    Harkitnas 2018 Fokus Pada Pendidikan dan Pengembangan Manusia Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 merupakan momentum agar bangsa Indonesia lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan manusia Indonesia. Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/05/2017). Menurut Didik, era saat ini adalah momentum bagi kita untuk tidak buang-buang waktu demi mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.
    Pada bagian lain, pesan Menkominfo seperti dituturkan Didik menyebutkan, menurut perhitungan para ahli, sekitar dua tahun lagi bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu bonus demografi. “Bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non-produktif,” ujar Didik. Proyeksi keuntungan bonus demografi ini akan tinggal menjadi proyeksi jika bangsa Indonesia tidak dapat memaksimalkannya.
    Dalam sambutan itu, Menkominfo menjelaskan generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dengan generasi milenial. “Pada saat yang sama juga terpapar oleh masifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukkannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” kata Menkoinfo seperti dibacakan Pjs. Gubernur Didik.
    Menkoinfo mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif agar anak-anak bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekspresi dan mendapatkan manfaat darinya. “Sudah seharusnya dunia yang serba digital ini, agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti, yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus kita. Mari kita memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 ini untuk semaksimal mungkin menfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda yang akan membawa kepada kejayaan bangsa di tahun-tahun mendatang,” ujar Didik.
    Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 yang mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital” ini diikuti oleh para peserta upacara diantaranya Staf Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh ASN Pemerintah Provinsi Lampung (Humas Prov).
  • Pjs. Gubernur Didik Sampaikan LKPJ Tahun 2017

    Pjs. Gubernur Didik Sampaikan LKPJ Tahun 2017

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (21/5/2018).
    Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2017 merupakan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang substansinya mencakup Kebijakan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, dan Penyelenggaraan Urusan Konkuren.
    Penyelenggaraan urusan konkuren sendiri meliputi enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan delapan urusan pemerintahan pilihan.
    “Urusan wajib yang berkaitan dengan palayanan dasar di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya tenaga kerja, pangan, pertanahan dan lingkungan hidup. Dan untuk urusan pemerintahan pilihan di antaranya kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian,” ujarnya.
    Didik juga menyampaikan laporan mengenai fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
    “Ini secara operasional telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, dan berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 100 / 321 / SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 khususnya terkait Sistematika LKPJ Tahun 2017,” katanya.
    Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
    “Penyampaikan LKPJ ini sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah. Mudah-mudahan kondisi tersebut dapat kita jaga dan kembangkan demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sejahtera, aman dan damai,” ujar Didik.
    Pjs. Gubernur juga berharap kepada para Dewan untuk dapat membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 tersebut, sehingga dapat memberikan Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
    “Terima kasih kami kepada DPRD, seluruh OPD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Masyarakat Lampung yang selama satu tahun anggaran memberikan dukungan dan kerjasama untuk membangun Lampung tercinta ini. Semoga dengan penjelasan ini, para Dewan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun 2017,” tandasnya. (Humas Prov)
  • Dukung Prodi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela, Pemprov Kucurkan Beasiswa Untuk 40 Orang

    Dukung Prodi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela, Pemprov Kucurkan Beasiswa Untuk 40 Orang

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung pembentukan Program Studi (Prodi) D3 Perjalanan Pariwisata di Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Dukungan tersebut berupa beasiswa yang rencananya disiapkan bagi 40 mahasiswa dari 15 kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.
    “Ini sebagai bantuan awal dan diharapkan pihak Polinela segera melakukan pengumuman penerima mahasiswa baru,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat memimpin rapat pembentukan Program Studi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela di ruang rapatnya, Senin (21/5/2018).
    Seperti diketahui, setiap tahun angka kunjungan ke tempat wisata dan perhotelan di Lampung semakin meningkat. Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Karena Lampung memiliki potensi wisata alam luar biasa.  Prodi D3 Perjalanan Pariwisata menjadi alternatif untuk mencetak tenaga pariwisata, yang memiliki wawasan dan pengetahuan tinggi di daerahnya. Selain menghasilkan SDM yang berkualitas, juga sebagai untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung.
    Sementara, Kepala Dinas Pariwisata, Budiharto, mengatakan ke- 40 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sebanyak dua orang dari setiap kabupaten/kota.  Setiap mahasiswa akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp5 Juta/Tahun. “Mungkin perwakilan dua orang dari masing-masing Kabupaten/Kota dan 10 orang dari Provinsi. Beasiswa kita rencanakan sampai dengan mereka selesai selama tiga tahun, beasiswa itu juga akan disalurkan pada angkatan selanjutnya,” katanya.
    Selain dukungan beasiswa, ke depannya Pemprov Lampung merencanakan akan membantu membangun fasilitas untuk menunjang sarana dan prasarana belajar D3 Perjalanan Pariwisata seperti Laboratorium dan juga Bus.
    “Kita tidak saja akan membantu dalam bentuk beasiswa, mungkin kedepannya kita akan membantu seperti laboratorium, mungkin juga bus,” ujarnya. (Humas Prov)
  • Pemprov Lampung dan KEIN Bahas Keunggulan Kopi Robusta dan Ubi Kayu Hadapi Tantangan Industri Pertanian

    Pemprov Lampung dan KEIN Bahas Keunggulan Kopi Robusta dan Ubi Kayu Hadapi Tantangan Industri Pertanian

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia menggali keunggulan kopi robusta dan ubi kayu untuk menghadapi tantangan pengembangan industri pertanian ke depan. Hal tersebut dilakukan dalam rapat antara Pemprov dan Pokja Pangan KEIN di Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (18/5/2018).
    Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyampaikan pengembangan industri pertanian di Provinsi Lampung sangat penting karena pertumbuhan ekonomi Lampung selama 3 tahun terakhir selalu di atas rata rata ekonomi nasional. Bukan hanya itu, rencananya Provinsi Lampung kembali akan dijadikan sebagai daerah lumbung udang nasional.
    “Melihat banyaknya potensi yang dimiliki tersebut KEIN datang ke Lampung untuk menggali keunggulan komoditas yang ada di Provinsi Lampung yaitu kopi robusta dan Ubi kayu, di mana Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar Indonesia. Dua komoditi ini merupakan “contributor dominan” terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung,” kata Taufik.
    Sementara itu, Ketua Pokja Pangan KEIN Benni Pasaribu mengatakan terdapat 4 sektor yang diprioritaskan oleh KEIN yaitu Industrialisasi Argo Pertanian, Industrialisasi Maritim, Industrialisasi Pariwisata dan Industrialisasi Ekonomi Kreatif. Untuk itu, langkah strategis pembangunan harus diubah sebagai upaya untuk meningkatkan Strategi Pembangunan Ekonomi secara Nasional. “Pajale (padi, jagung, dan kedele) itu penting bagi pangan Indonesia, tetapi tidak semua daerah punya produk unggulan pajale. Daerah daerah seperti ini nantinya perlu untuk dikembangkan,” ujar Benni.
    Benni Menambahkan bahwa petani Lampung patut berbangga karena produk-produk lokal hasil pertanian Lampung memiliki kualitas dunia yang unggul dalam persaingan dunia. Produk tersebut yaitu Lada, kopi robusta dan singkong.
    “Petani kita SDM nya sudah cukup professional karena itu gennya memang sudah dari anak petani tinggal sekarang masalah produtifitas dan pengelolahan industrialisasinya perlu di tingkatkan. Ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi karena itu merupakan produk unggulan mereka, seperti contohnya kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat dimana memiliki Kopi Robusta yang  menjadi unggulan daerah, karena kontribusi terhadap PDRB daerahnya tinggi, sehingga apabila income petaninya meningkat PDB Indonesia,” ujarnya. (Humas Prov)
  • Kunjungan DPD RI Diharapkan Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pemerintahan

    Kunjungan DPD RI Diharapkan Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pemerintahan

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno berharap kunjungan Komite IV DPD RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, mengingat kunjungan ini menyerap berbagai masukan dari Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung.
    Karena itu saya mengharapkan kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan perwakilan  Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  untuk dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan. Tidak hanya memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun juga memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, ujar Plt.
    Asisten Ekbang T Taufik Hidayat saat membacakan sambutan tertulis Pjs. Didik Suprayitno, pada Rapat kerja Daerah tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II (HAPSEM) II Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2017 bersama  Komite  IV IDPD RI senin, (14/05/2018) di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung.
    Plt. Asisten Ekbang ini mengharapkan Pertemuan yang dihadiri oleh Seluruh OPD terkait di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan  Anggota DPRD Provinsi Lampung, Perwakilan Kabupaten / Kota se provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung ini sebagai wahana untuk bertukar pikiran, khususnya dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II (HAPSEM II) Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2017 untuk mewujudkan  good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.
    Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah  Provinsi Lampung  telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan  akuntansi berbasis akrual telah berjalan 2 (dua) tahun dan telah memberikan perubahan yang berarti dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tidak hanya memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun juga mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah. Hal itu secara signifikan mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah, kata Taufik Hidayat.
    Sementara itu, Koordinator rombongan Komite IV DPD RI Abdul Aziz menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D dan 23E ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
    Dalam pertemuan yang dipimpin ketua Komite IV DPD RI Ayi Hambali tersebut membicarakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2017. Juga dibahas pula kendala-kendala yang biasa dihadapi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindak lanjut, peranan BPK dan DPD dalam melakukann pemantauan dan pengawasan tindak lanjut, serta hal-hal yang dapat diupayakan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
    Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung  Sunarto menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya, kendala yang dihadapi, serta usulan perbaikan yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
    Saat penyerahan LHP BPK akan membuka forum Komunikasi untuk menindak lanjuti hasil temuan, saat ini BPK telah menjadwalkan pertemuan per triwulan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pertemuan yang dimaksud telah berjalan dengan hasil yang cukup efektif, kata Sunarto. (Humas Prov)
  • Meski Masuk Bulan Puasa, ASN di Lingkungan Pemprov Diminta Pertahankan Kinerja

    Meski Masuk Bulan Puasa, ASN di Lingkungan Pemprov Diminta Pertahankan Kinerja

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno yang diwakili Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat meminta jajaran Aparayur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan 1439 H/2018 yang tinggal hitungan hari. Hal tersebut disampaikan Taufik Hidayat saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Mingguan di Lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/5/2018).
    “Atas nama pribadi dan jajaran Pemprov Lampung, saya mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa 1439 H Tahun 2018. Walaupun kita nantinya sedang berpuasa, tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tetaplah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufik.
    Taufik mengatakan sesuai jam kerja yang diatur dalam Surat Edaran tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai ASN selama Bulan Ramadhan 1439 H/2018, yaitu senin-kamis masuk pukul 08.00  15.00 wib dengan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Adapun untuk hari Jum’at, pukul 08.00-15.30 WIB dan istirahat pukul 11.30-12.30. “Selama Bulan Ramadhan nanti, Apel harian, Upacara mingguan dan bulanan serta senam ditiadakan,” katanya.
    Kepada seluruh ASN Pemprov Lampung yang menunaikan ibadah puasa Ramadhan, Taufik menyampaikan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadhan tahun ini. Juga dapat mengerjakan ibadah wajib dan sunah dengan khusyu’ secara optimal. “Perbanyaklah amal, sedekah, infaq dan zakat yang semata-mata mengharapkan berkah, rahmat dan maghfiroh dari Allah SWT. Insya Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan hidup, dunia maupun akhirat,” pungkasnya. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung tahun 2018 salah satunya disebabkan implementasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sejak sejak 2011  2018. Hal tersebut diungkapkan Didik saat mendampingi Menteri Sosial RI Idrus Marham melakukan penyerahan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Graha Bhakti Pramuka Kwarda Lampung, Senin (14/5/2018).
    Menurut Didik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,65% dari angka 13,69% pada tahun 2017 menjadi 13.04% pada tahun 2018. “Penurunan angka kemiskinan tersebut salah satunya merupakan dampak dari implementasi bansos PKH di Provinsi Lampung sejak 2011  2018 dan bansos pangan dengan mekanisme Rastra atau BPNT,” katanya.
    Didik mengatakan PKH Provinsi Lampung telah diimplementasikan di 15 Kabupaten/Kota, 227 Kecamatan, 2.923 Desa. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH berjumlah 2.045 orang, terdiri dari 2 Koordinator Wilayah, 1.902 Pendamping Sosial, 18 Koordinator PKH Kabupaten, 13 Supervisor, dan 114 Administrator Pangkalan Data. “Total bansos PKH yang telah disalurkan sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 mencapai Rp.1.600.940.000.000. Dengan jumlah penerima PKH pada tahap 1 tahun 2018 berjumlah 473.880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.
    Ia menyampaikan bahwa selain bansos PKH, juga terdapat program BPNT. Pada tahun 2018 telah diimplementasikan di 2 lokasi yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan total penerima 55.797 KPM dengan rincian 49.711 KPM Kota Bandar Lampung dan 6.086 KPM Kota Metro, atau setara dengan Rp.73.652.040.000 selama satu tahun. “Sedangkan 13 Kabupaten lainnya masih disalurkan dalam bentuk bansos Beras Sejahtera (Rastra) dengan total penerima 547.606 KPM se-Provinsi Lampung atau setara dengan Rp. 722.839.920.000 selama satu tahun. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 penyaluran Rastra mencapai 89,70%,” katanya.
    Didik menyebutkan pada tahun 2018 ini telah pula diimplementasikan program Elektronik Warung Gotong-Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) PKH di 2 Kota yaitu Bandar Lampung sebanyak 55 unit dan di Kota Metro sebanyak 9 unit. “Untuk 9 unit e-Warong Kota Metro tersebut telah didukung oleh aplikasi kasir (E-Barcode) tambahan melalui dukungan APBD Kota Metro sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan pelayanan e-Warong kepada KPM PKH dan BPNT,” ujarnya.
    Adanya implementasi PKH Provinsi Lampung itu, lanjut Didik, telah mengukir berbagai prestasi membanggakan. Di antara yang paling menonjol dan mendapat apresiasi Kemensos RI adalah program inovasi Pembinaan Siswa Bidik Misi dan Siswa PKH Berprestasi. “Di tahun 2017 terdapat 28 siswa PKH yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta mendapatkan program Bidik Misi, saat ini anak PKH tersebut sedang mengikuti proses perkuliahan dikampus masing-masing,” ujarnya.
    Lalu, pada tahun 2018 ini sebanyak 189 siswa PKH kelas XII yang telah berhasil mendaftar di Perguruan Tinggi dan sedang mengikuti seleksi bidik misi 2018. “Sampai dengan hari ini ada 35 siswa PKH telah dinyatakan lulus dan masuk di Perguruan Tinggi,” katanya.
    Selanjutnya untuk siswa PKH berprestasi Provinsi Lampung berjumlah 549 siswa yang terdiri dari berbagai cabang prestasi. “Ini menunjukan bahwa anak-anak KPM PKH memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Harapan kami dengan pendidikan yang baik maka akan dapat memotong mata-rantai kemiskinan,” ucapnya.
    Didik menuturkan dari sisi dukungan sharing APBD Kabupaten/Kota pada 15 Kabupaten/Kota untuk mendukung implementasi PKH pada tahun 2017 dengan total Rp. 8.911.378.000. Dan untuk dana sharing, Pemprov Lampung pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.705.350.000. Antara lain digunakan untuk pemberian insentif tambahan bagi SDM PKH serta operasional kendaraan roda dua kepada 15 Koordinator PKH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
    “Untuk dapat dimaklumi bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PKH khususnya untuk aksesbilitas menuju sekolah dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sejak tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi antara Tagana, Pramuka Peduli, dan Vertical Resque Indonesia (VRI) dalam program pembuatan Jembatan Gantung Darurat. Sampai dengan bulan April 2018 telah terbangun 8 jembatan gantung,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Sosial RI Idrus Marham mengatakan penyaluran bansos PKH harus tepat sasaran. Dia mengimbau bantuan tersebut terutama diperhatikan kepada pendidikan dan gizi anak.
    Menurut Mensos, jumlah dana PKH yang diterima satu KPM saat ini sebesar Rp 1.890.000, pada tahun 2019 direncanakan akan dinaikan. “Ini sudah masuk dipagu indikatif, sudah kita masukkan disitu dan tentunya nanti perubahannya adalah yang pertama sistemnya yang akan kita ubah. Tetapi setiap keluarga tidak sama, dimana yang tadinya sama rata, sekarang tidak. Ini disesuaikan pada beban keluarganya,” ujarnya.
    Dikatakan Idrus, pengusulan ini untuk nominal terkecil sebesar Rp2 juta dan yang terbesar yakni Rp3,5 Juta. “Untuk yang terkecil, misal katakanlah Rp2 Juta dan kemungkinan yang terbesar yakni Rp3 Juta sampai Rp.3,5 Juta. Kita akan melihat beban yang ditanggung oleh setiap keluarga,” katanya.
    Pada rekapitulasi bansos Provinsi Lampung tahun 2018, untuk jenis bantuan PKH, jumlah KPM yakni sebanyak 444.900 keluarga dan penerima bantuan pangan beras sejahtera sebanyak 603.403 keluarga. Total keseluruhan bantuan sebesar Rp.1,6 tirliun. Pada acara tersebut, selain penyerahan bansos non tunai PKH dan BPNT, dilakukan pula penyerahan CSR bantuan Pembangunan Ruang Poli Kebidanan RS AKA Medika Sribhawono Lampung di bawah Yayasan Mandiri Amal Insani Foundation sebesar Rp.95,33 Juta.
    Lalu, Penyerahan apresiasi bagi KPM Sejahtera Mandiri yang sudah mengalami peningkatan ekonomi berupa bingkisan dan piagam penghargaan. Selanjutnya, penyerahan apresiasi bagi anak berprestasi dari keluarga PKH berupa bingkisan. Selain bingkisan. Anak-anak berprestasi itu juga akan menerima tabungan bea siswa masing-masing sebesar Rp.350.000 persembahan dari Bank BRI. (Humas Prov)