Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Pjs. Gubernur Didik Beri Kuliah Umum Mahasiswa S2 UBL

    Pjs. Gubernur Didik Beri Kuliah Umum Mahasiswa S2 UBL

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno memberikan Kuliah Umum (Stadium Generale) kepada mahasiswa S2 Universitas Bandar Lampung (UBL), di Auditorium Pascasarjana UBL, Sabtu (12/5/2018).
    Acara tersebut merupakan orientasi dan matrikulasi mahasiswa baru Program Pascasarjana UBL Tahun 2018 yang terdiri dari mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 63, Magister Hukum Angkatan 37, Magister Teknik Angkatan 32 dan Magister Ilmu Administrasi Angkatan 11. “Ini untuk memberikan motivasi agar para mahasiswa bukan hanya sekadar belajar saja tetapi harus mampu mendalami ilmunya sesuai dengan passionnya,” ujar Didik.
    Dalam penyampaian materi dengan tema “Budaya Kualitas dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Pemerintahan”, Didik mengatakan bahwa pemerintahan merupakan fungsi publik atau negara untuk menjalankan kewajibannya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. “Klasifikasi kebutuhan masyarakat itu sendiri terdiri dari kebutuhan akan jasa layanan publik dan jasa layanan sipil,” katanya.
    Selain itu, beberapa dimensi dari pemerintahan sendiri, kata Didik, di antaranya adalah sebagai sebuah lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah fungsi yakni melakukan pelayanan, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian. “Pemerintahan sendiri dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar,” ujarnya.
    Dalam mendapatkan budaya kualitas organisasi pemerintahan, harus adanya prinsip tata kelola yang baik. Hal tersebut terdiri dari prinsip partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi dan peduli pada semua pemangku kepentingan. “Mahasiswa akademisi juga harus peduli terhadap seluruh kegiatan pembangunan pemerintahan, guna mendukung pemerintahan khususnya di Provinsi Lampung ini agar terus maju dan berkembang,” katanya.
    Sementara itu, Rektor UBL M. Yusuf Sulfarano Barusman menyampaikan bahwa kuliah umum dengan mendatangkan tamu sebagai pemateri tersebut adalah hal rutin yang dilaksanakan manakala ada penerimaan mahasiswa baru. “Sebagaimana kebiasaan budaya yang sudah kita lakukan, setiap penerimaan mahasiswa baru kita hadirkan kuliah tamu atau kuliah umum untuk dapat masukan dari luar,” ujarnya.
    Apresiasi disampaikan Yusuf terhadap kehadiran Pjs. Gubernur Lampung dalam memberikan wawasan kepada para mahasiswa. “Sangat luar biasa, karena beliau kaya pengalaman, pendidikan, dan juga pengetahuan. Dari presentasi tadi banyak manfaatnya bagi mahasiswa,” katanya. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubernur Didik Ajak Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas

    Pjs. Gubernur Didik Ajak Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengajak seluruh masyarakat Lampung menjadi konsumen cerdas dengan membeli produk sesuai ketentuan serta mengutamakan produk dalam negeri. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat membacakan sambutan tertulis yang dibacakan Pjs. Gubernur Didik pada acara Senam Bersama Peringatan Hari Konsumen Nasional Ke 6 (Harkonas) di Lapangan Korpri Kantor Gubernur., Jumat (11/5/2018).
    Peringatan Harkonas yang bertema ‘Konsumen Cerdas di Era Digital’ itu, selain mendorong masyarakat menjadi konsumen cerdas juga diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dalam membangun perlindungan konsumen  yang disertai sistem pengawasan yang memadai. “Dalam era digital saat ini perlindungan konsumen harus terus dibangun melalui penyediaan informasi dan layanan penanganan pengaduan seperti mobile application agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga membuat masyarakat merasa nyaman dan aman,” ujar Didik.
    Taufik juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak berprilaku konsumtif terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.  “Kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, saya mengimbau agar masyarakat membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak konsumtif dalam berbelanja,” kata Taufik.
    Peringatan Harkonas ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 yang menetapkan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional.
    Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia dalam laporannya mengatakan pelaksanaan puncak peringatan Harkonas Ke-6 Tahun 2018 di tingkat nasional telah dilaksanakan di Kota pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 22-24 April 2018 yang lalu. (Humas Prov)
  • Pj. Sekdaprov Hamartoni Ahadis Dorong Peneguhan Komitmen Pengembangan TIK dan SPBE di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Pj. Sekdaprov Hamartoni Ahadis Dorong Peneguhan Komitmen Pengembangan TIK dan SPBE di Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Bandarlampung (SL) – Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis menegaskan jajarannya agar meneguhkan komitmen untuk mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan pemerintahan. TIK yang dalam pemerintahan terwujud dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “SPBE atau yang juga dikenal dengan e-government, mutlak sudah harus dijalankan instansi pemerintah,” tegas Hamartoni, dalam pertemuan dengan Kepala dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, di Hotel dan Resto Bukit Randu Bandar Lampung, Jumat (11/05/2018).
    Menurut Hamartoni, penerapan TIK selain dilatarbelakangi supervisi KPK dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi juga sudah menjadi keniscayaan dan kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
    Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, A Chrisna Putra NR, menjelaskan bahwa pertemuan Kadis Kominfotik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini merupakan pertemuan rutin yang direncanakan digelar setiap dua bulan sebagai wadah berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Diskominfotik baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
    “Pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk meneguhkan komitmen dan mendorong setiap kabupaten/kota, juga provinsi untuk lebih fokus dan intensif dalam menyusun juga mengimplementasikan SPBE atau e-government,” ujar Chrisna.
    Pertemuan tersebut juga menginventarisir berbagai kendala dalam implementasi SPBE atau e-government di Provinsi Lampung. Di antaranya, aspek kelembagaan, infrastruktur TIK, Sumberdaya Aparatur di bidang TIK, dan pembiayaan.
    “Setidaknya forum ini merupakan forum yang makin meneguhkan komitmen Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Provinsi Lampung dalam penerapan SPBE. Implementasi ini akan didahului dengan assessment status pelaksanaan e-government dan mengkonsolidasikan dokumen perencanaan pengembangan TIK baik provinsi dan kabupaten/kota. Kita secara bersama akan memberi bobot pada implementasi arsitektur pengembangan TIK dan blue print pengembangan tiap unit dari arsitektur pengembangan TIK tersebut,” ujar Chrisna Putra NR. (Humas Prov)
  • Pemprov Gelar Pasar Murah di Pringsewu

    Pemprov Gelar Pasar Murah di Pringsewu

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung akan kembali menggelar pasar murah pada hari rabu (9 Mei 2018) di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.
    Kegiatan Pasar Murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pangan terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Bulan Suci Ramadhan dan HBKN lainnya.
    Menurut Kepala Biro Perkonomian Lukmansyah, sasaran kegiatan ini adalah masyarakat kurang mampu yang dapat terkena dampak baik langsung maupun tak langsung dari adanya kenikan harga terutama pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan ini. “Harapan kita masyarakat tidak merasa berat untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan dikarenakan kenaikan harga bahan pangan,” katanya.
    Lebih lanjut, Lukmansyah mengatakan bahan pangan yang terdapat pada pasar murah tersebut yakni minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah dan bawang putih. Masing-masing bahan pangan tersebut, disediakan sebanyak 500 kg setiap tempat/lokasi (terdapat lima lokasi) pelaksanaan, dan setiap bahan pangan akan diberikan subsidi sehingga harga berada dibawah harga pasar yang berlaku. “Disamping bahan pangan tersebut, kami juga sediakan beras berkualitas yang dijual di bawah harga pasar,” tambahnya.
    Kegiatan pasar murah ini, berpotensi ramai dan diserbu oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya  diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemenuhan bahan pangan yang baik, berkualitas dan bergizi, sehingga akan meminimalisir terjadinya daerah rawan pangan yang akan berdampak kekurangan gizi di masyarakat. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubernur Didik Nilai Suasana Pilkada Memanas Karena Kampanye Hitam dan Politik Uang

    Pjs. Gubernur Didik Nilai Suasana Pilkada Memanas Karena Kampanye Hitam dan Politik Uang

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengungkapkan saat ini suasana pilkada sudah mulai memanas. Meski menilai hal tersebut masih dalam batas kewajaran namun dua hal yang disorot Didik adalah kampanye hitam dan money politics (politik uang). Hal tersebit diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung ini saat memberi sambutan pada Acara Coffee Morning Dinamika Politik, Selasa (8/5/2018) di Mapolda Lampung.
    Menurut Didik, untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kepolisian Daerah dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung terus berkomitmen meningkatkan sinergi mencegah berkembangnya politik uang, kampaye hitam dan ujaran kebencian. “Salah satu upaya seluruh pihak bukan hanya pemerintah daerah, kepolisian dan lembaga penyelenggara pemilu tapi juga diperlukan keterlibatan aktif media massa untuk melawan kampaye hitam dan penyebarluasan ujaran kebencian selama Pilkada 2018,” ungkap Didik. Didik juga mengimbau masyarakat Lampung dapat menjadi pemilih cerdas untuk menghindari politik uang terutama menjelang bulan Ramadhan yang kerap dimanfaatkan sebagai ajang politik uang ataupun politik sembako.
    Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen. Suntana menegaskan agar seluruh pasangan calon (paslon), tim sukses (timses), relawan dan pendukung untuk segera menghentikan semua kegiatan kampanye yang bersifat politik uang, politik sembako, ujaran kebencian ataupun kampanye hitam.  Ia mengatakan jika pihaknya secara khusus akan membentuk tim gabungan untuk memonitor setiap kegiatan kampanye paslon dan secara tegas akan memprosesnnya secara hukum jika terjadi pelanggaran. Kapolda mengimbau semua paslon dan tim pendukungnya untuk melaksanakan semua  proses kampaye dengan cara baik melalui penyampaian program-program unggulan. Jadilah pemimpin yang bisa mengajak masyarakat jujur dengan memberikan program unggulan, ujarnya.
    Kepada masyarakat, Kapolda juga mengimbau agar menjadi pemilih yang cerdas tidak terprovokasi dengan kejadian sekarang. Pilihlah sesuai kriteria dan kinerja masing-masing jangan terpengaruh dengan kegiatan provokatif, ujaran kebencian dna kampanye hitam dan hindarilah kegiatan yang mengandung unsur politik uang, imbaunya.
    Pada kesempatan itu, Kapolda kembali menegaskan jika pihaknya dan Pemerintah Provinsi Lampung sepakat jika area Car Free Day (CFD) adalah tempat untuk sarana olahraga dan rekreasi bukan untuk kegiatan politik baik yang pro dan kontra. Kita imbau tidak melakukan kegiatan politik di CFD, apabila masih ditemukan polisi akan melakukan tindakan persuasif, kita menjaga CFD bebas dari kepentingan politik, tegas Kapolda.
    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Nanang Trenggono, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah juga Pimpinan Redaksi dari sejumlah media massa baik cetak, elektronik dan online. (Humas Prov)
  • Pemprov Lampung Matangkan Sinergi dan Koordinasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H

    Pemprov Lampung Matangkan Sinergi dan Koordinasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan sinergi, koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan stakeholder untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H. Salah satunya melalui ekspose kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H, di Balai Keratun Lt. III Pemprov Lampung, Selasa (8/5/2018).
    “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, di antaranya pengamanan jalan raya dan penegakan hukum, ketersediaan angkutan lebaran, kondisi jalan dan transportasi,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Hery Suliyanto saat membuka rapat tersebut.
    Hery menjelaskan rapat ini dalam rangka kesiapan menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kesiapan tersebut menyangkut langkah-langkah antisipasi menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik di bidang keamanan, angkutan lebaran, infrastruktur jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan Gas Elpiji. “Saya berharap berbagai antisipasi dan kesiapan mampu berjalan baik untuk menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergi, koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan stakeholder,” harap Hery.
    Sementara itu, terkait operasi angkutan lebaran 1439H, Kadis Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan menjelaskan secara umum pelaksanaan lebaran Idul Fitri 2017 berjalan lancar dan kecelakaan relatif mengalami penurunan. Diharapklan dengan kondisi itu pemudik merasakan aman dan nyaman untuk melakukan mudik. “Untuk Terminal Rajabasa puncaknya berada pada H-2 dan kereta api puncaknya pada H-1,” jelasnya.
    Adapun antisipasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi lebaran 1439 H, jelas Qodratul, yakni memfokuskan optimalisasi fungsi terminal, penyediaan “rest area” di jalur lintas sumatera (jalinsum), memprioritaskan angkutan penumpang umum dalam pengaturan dilapangan, dan Penanganan di titik-titik kemacatan. “Juga dengan melakukan penyediaan sarana informasi mudik lebaran, pengawasan keselamatan angkutan sungai danau penyeberangan, dan pembatasan operasional
    angkutan barang, serta penyiapan mobil derek,” jelas Qodratul.
    Ia menerangkan pihaknya telah menyiapkan damri sebanyak 72 bus terdiri dari 34 bus (24-30 set), 30 bus (40-45 set), dan 8 bus (50-60 set), serta terdapat cadangan trans lampung 20 unit dan damri 10 unit. “Selain bus, kami juga telah mempersiapkan penerbangan reguler sejumlah 37X per hari. Tentunya kami juga telah mempersiapkan pengamanan terkait angkutan penyeberangan dan angkutan perkeretaapian Lampung, serta memanfaatkan jalan tol untuk mendukung angkutan lebaran 1439H,” kata Qodratul. Kadis Perhubungan ini berharap operasi angkutan lebaran tahun ini lebih dari dari tahun sebelumnya.
    Ia menginformasikan terdapat 9 daerah rawan macet yakni Pasar Unit II, Pasar Bukit Kemuning, Pasar Bandarjaya, Pasar Talang Padang, Pasar Pringsewu, Pasar Gadingrejo, Pasar Natar, THR Pasir Putih dan Pelabuhan Bakauheni.
    Sedangkan terkait pengamanan dan pengawasan di Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Kabagbinlatops Roops Polda Lampung AKBP Agus Sudarno menjelaskan pihaknya akan melakukan berbagai pengamanan dan pengawasan menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri. “Kami akan menggelar operasi ketupat krakatau 2018 dengan melibatkan 4.480 Pers untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri. Kami akan berupaya mengamankan Idul Fitri 1439H, dengan mengamankan jalur lintas tengah, barat dan timur. Selain itu, pihak kami akan melakukan pengamanan di Jalan Tol Trans Sumatera,” jelas Agus.
    Ia menjelaskan pihaknya akan mengamankan jalur kereta api, Terminal Rajabasa, Pelabuhan Bakauheni, dan tempat-tempat beribadah. “Insya allah situasi pelabuhan bakauheni relatif lancar, terlebih dengan adanya tujuh dermaga. Sehingga mampu mengcover arus mudik dan arus balik. selain itu, kami akan memasang CCTV dibeberapa tempat untuk memantau lokasi yang dinilai rawan,” jelasnya.
    Dalam rapat itu, Sales Executif retail Pertamina RM. Januar menjelaskan suplai stok BBM aman untuk menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H. “Saat ini ketahanan stok per 7 Mei 2018, solar memiliki stok 11.414 KL, pertamax 4.603 KL, premium 18.451 KL, pertalite (In-line blending) dan dex 1.196 KL. Dan diprediksikan realisasi BBM lebaran 2018, pertamax akan meningkat sekitar 35%, premium meningkat sekitar 1%, pertalite meningkat sekitar 19%, dex meningkat sekitar 42%, dexlite meningkat 12% dan solar/bio menurun sekitar 13%. Insya allah ketersediaan stok BBM tersebut aman untuk menghadapi Lebaran Idul Fitri 1439H,” jelasnya.
    Untuk mengantisipasi arus mudik/balik lebaran 2018, jelas Januar pihaknya akan menyediakan dex kemasan di SPBU jalur lintas utama, menyediakan total 5 kiosK di jalur tol dan bakauheni, penambahan awak mobil tangki, memberikan pelayanan terbaik, penambahan 10 unit mobil tangki, menyediakan 4 SPBU kantong. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H,  Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan pasar murah. Pada 9 Mei 2018 besok, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung pasar murah diadakan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. (Humas Prov)
  • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba

    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba

    Bandarlampung (SL) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosisalisasi bahaya narkoba di Ruang Sungkai, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (8/5/2018).  Sosialisasi mengambil tema Bahaya Obat Obatan Terlarang untuk Penyelamatan Generasi Penerus Bangsa dan diikuti siswa SMA Se-Bandar Lampung.
    Latar belakang diadakannya sosialisasi ini karena maraknya obat-obat terlarang yang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar pada saat ini. terlebih lagi pada pelajar yang menjadi sasaran utama bagi para pengedar obat-obatan terlaran. Melalui sosialisasi ini Pemerintah Provinsi Lampug mengingatkan kepada geneasi penerus bangsa akan bahata obat-obatan terlarang, ujar Kepala Dinas PP dan PA, Dewi Budi Utami.
    Menurut Dewi, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, segingga pemuda tidak dapat berpikir jernih.
    Dewi menjelaskan bahwa semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin.
    Dewi juga mengatakan untuk mengantisipasi narkoba itu BKOW Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan berbagai kegiatan mencegah terhadap penyebaran Narkoba di kalangan pelajar yang diharapkan  dapat menghilangkan ancaman pengaruh buruk Narkoba bagi pelajar.
    Dengan berbagai upaya, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik. Kepada anak-anakku jauhi narkoba karena narkoba akan merusak kesehatan, mental dan masa depan, selektif dalam pergaulan, lakukan aktivitas yang positif, bentengi diri dengan agama dan jangan pernah mencoba. leereur Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami menganggap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan hari ini merupakan hal yang sangat baik, tegas Dewi. (Humas Prov)
  • Pemprov Lampung Tetapkan Ongkos Transit Haji Rp3.163.210

    Pemprov Lampung Tetapkan Ongkos Transit Haji Rp3.163.210

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menetapkanOngkos Transit Daerah (OTD) jemaah haji Lampung Tahun 2018 sebesar 3.163.210 rupiah /jamaah. Biaya tersebut disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 25% atau sebesar 790.803 rupiah/ jamaah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 75% atau sebesar 2.372.408 rupiah / jamaah.
    Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Sulianto saat memimpin rapat penetapan OTD Provinsi Lampung tahun 2018 bersama perwakilan dari 15 Pemerintah Kabupaten /Kota se Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Senin (7/5/2018).
    OTD merupakan ongkos yang dikeluarkan dari Lampung menuju Jakarta. Sebab, calhaj asal Lampung tergabung dalam kelompok terbang (kloter) Jakarta.
    Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak menanggung biaya perjalanan dari daerah asal ke kloter,jelas Hery.
    Hery juga menjelaskan biaya OTD meliputi biaya transportasi pesawat yang akan digunakan oleh jamah haji dengan rute Lampung  Jakarta (PP), biaya sus AC dengan rute asrama Haji Rajabasa dan Bandara Raden Intan II, Mobil (angkut barang) dari Asrama Haji Raja Basa  Bandara Raden Intan II, piaya petugas penyelenggara Ibadah Haji 2018, serta biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan Jamaah Haji Provinsi Lampung.
    Berdasarklan surat keputusan menteri agama tahun 109 tahun 2018 tentang kuota haji tahun 1439 H/2018M jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2018 sebanyak 7.164 jamaah.
    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Suhaili, diwakili Lukman Hakim mengatakan keberangkatan kloter pertama jamaah Haji Provinsi Lampung ditetapkan pada Tanggal 19 Juli 2018. Terkait hal tersebutagar keberangkatan jemaah haji tahun ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lukman mengharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kemenag dan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
    “Saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menunjuk atau menetapkan petugas yang akan mendampingi, mengurusi, membantu keperluan jamaah haji saat menunaikan ibadah di tanah suci dalam waktu dekat ini, mengingat waktu keberangkatan yang semakin dekat,” tambah Lukman. (Humas Prov)
  • Koperasi Lembaga Keuangan Muhammadiyah Harus Bangun Jejaring Ciptakan Produk Unggulan Daerah

    Koperasi Lembaga Keuangan Muhammadiyah Harus Bangun Jejaring Ciptakan Produk Unggulan Daerah

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong koperasi dari Lembaga Keuangan Muhamamdiyah untuk membangun jejaring antar koperasi atau dengan badan usaha lainnya untuk menciptakan produk unggulan daerah. Hal tersebut diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto pada acara Konsolidasi Nasional 2018 Lembaga Keuangan Muhammadiyah di Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (7/5/2018).
    Menurut Hery, Pemprov terus menyelenggarakan berbagai program-program pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Pengembangan Permodalan Koperasi.
    “Koperasi,termasuk dari Lembaga Keuangan Muhammadiyah harus memperkuat konsolidasi internal organisasinya dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggotanya serta membangun jejaring antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lainnya terutama yang berkaitan dengan menciptakan produk unggulan daerah, pemasaran baik untuk dipasar lokal, nasional maupun pasar global,” ujarnya.
    Hery mengatakan perkembangan lembaga keuangan mikro Muhammadiyah, selama ini telah mengambil peran yang vital dalam menjawab kesenjangan dan ketidak adilan umat. “Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan terbentuknya pelaku usaha mikro, kecil, data perkembangan jumlah anggota Puskopyah Baitut Tanwil Muhammadiyah (BTM) Lampung dimana telah tercatat sebanyak 31 Koperasi,” katanya.
    Hery berharap koperasi BTM khususnya di Provinsi Lampung mampu membangun kemandirian dan profesional serta tetap berupaya agar koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
    “Saya berharap kegiatan ini kedepan dapat dijadikan forum konsolidasi antar BMT di seluruh Indonesia dengan sinergitas dapat tercipta dengan baik dan terus digalang dan ditingkatkan. Dengan demikian koperasi dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia,” ujarnya.
    BTM sendiri adalah sebuah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) disektor keuangan mikro berbasis koperasi syariah. Telah hadir BTM di empat Provinsi di Indonesia yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Lampung. Hadirnya BTM, merupakan strategi Muhammadiyah secara ekonomi, dalam menghambat capital outflow di daerah, karena BTM didirikan di tiap-tiap kantong-kantong ekonomi Muhammadiyah didaerah.
    Sementara itu, Ketua Induk BTM Achmad Suud mengatakan secara nasional ada sebanyak 117 BTM tersebar di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kota.
    “Berbagai kemudahan BTM yang kita berikan kepada masyarakat didalam pelayanan BTM adalah yang pertama dari sisi kelembagaan. Semua jaringan BTM biayanya akan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga mereka tahu kebutuhan riil dari masyarakat yang dilayani,” katanya.
    Selain itu, sambung Achmad, BTM juga membangun aliansi dan jaringan dengan sumber-sumber potensial sehingga BTM bisa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara murah.
    “Kita tidak memberlakukan adanya jaminan, sehingga dengan cara itu saya yakin karena yang kita layani adalah masyarakat bawah yang belum cukup familier dalam menghimbau keuangan. Kami menjadikan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dimana selain kami memberikan pelayanan kepada anggota, juga kepada institusi Muhammadiyah,” ujarnya.
    Untuk kondisi BTM di Provinsi Lampung, Achmad menyatakan dalam keadaan dan pelayanan yang terbilang cukup bagus. “Pelayanan BTM di Lampung terbilang aplikatif,” katanya.
    Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Meliadi Sembiring mengatakan Pemerintah harus bersinergi dengan BTM sebagai pemicu pergerakan perekonomian Indonesia.
    “BTM bergerak di bidang perkonomian. Ekonomi kita cocok dengan koperasi, dan BTM itu adalah koperasi, semua itu tentu bisa dilakukan untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Karena ekonomi masyarakat bisa diperbaiki melalui koperasi,” ujarnya.
    Meliadi menyebutkan Kementerian Koperasi dan UKM pada saat ini telah melakukan program yang disebut dengan Reformasi Total Koperasi. Ada tiga langkah reformasi tersebut yakni rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.
    “Pada rehabilitas, kita sekarang membenahi database koperasi, dari yang bertambah hingga yang sudah tidak aktif lagi. Begitu juga reorientasi yakni koperasi harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas,” katanya.
    Pada acara tersebut, turut dilaksanakan pula pembukaan Rapat Anggota Tahunan ke- VIII Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM.(Humas Prov)
  • Pemprov Ambil Alih Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut 

    Pemprov Ambil Alih Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut 

    Bandarlampung (SL) – Kewenangan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil yang awalnya dikelola Kabupaten/Kota kini menjadi kewenangan Provinsi hingga menjadi 0-12 mil. Hal tersebut salah satu point penting sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, di Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa (8/5/2018). Lampung merupakan Provinsi pertama di Sumatera yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana zonasi wilayah. Atau merupakan Perda ke-8 dari 34 Provinsi di Indonesia.
    Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membuka acara sosialisasi tersebut, tujuan sosialiasi ini untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa perubahan kewenangan baik di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Termasuk dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
    “Sekarang mulai dari kewenangan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil yang awalnya di Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Provinsi hingga menjadi 0-12 mil,” ucapnya.
    Selain itu, perubahan yang mendasar lainnya, dikatakan Hery adalah kewajiban Kabupaten/Kota untuk menyusun Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Rencana Zonasi WP3K, Rencana Pengelolaan WP3K, dan Rencana Aksi WP3K.  “Sebagaimana diamanatkan UU 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beralih menjadi kewajiban Provinsi untuk menyusunnya dan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.
    Hery menuturkan dengan telah adanya Perda RZWP3K, hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda RZWP3K, lanjut Hery, juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan WP3K di Provinsi Lampung, alat pengendali dalam pemanfaatan ruang laut, dan menjaga ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. “Perda RZWP3K juga sebagai rujukan pemanfaatan ruang laut (kepastian berusaha) serta Instrumen perlindungan kepentingan umum dan masyarakat. Melalui Sosialisasi ini, semoga dapat membuka pemahaman kita dalam memanfaatkan ruang laut di Provinsi Lampung,” katanya.
    Sementara itu,  Direktur Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto mengatakan diadakannya sosialisasi Perda RZWP3K tersebut baik kepada Pemerintah maupun masyarakat, sehingga aktivitas 0-12 mil tersebut dapat mengacu kepada alokasi-alokasi ruang yang telah diatur dalam zonasi tersebut.
    Ia menyebutkan dalam ruang laut 0-12 mil yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, terdapat berbagai macam sumberdaya alam dilaut yang meliputi sumberdaya hayati dan non hayati, jasa kelautan dan juga energi. “Dalam zonasi itu intinya yakni kawasan mana yang harus kita lindungi karena menyimpan sumber-sumber kehidupan untuk masa depan kita. Kemudian, kawasan mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk publik, seperti perikanan, wisata bahari, serta pertambangan dan bagaimana melindungi dan memperjelas alur dalam ruang laut,” ujarnya.
    Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mampu menyelesaikan Perda RZWP3K tersebut. “Kita berharap mudah-mudahan Perda ini benar-benar bisa dimamfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya dan juga oleh seluruh warga masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.
    Ia menambahkan bahwa Perda tersebut menekankan terhadap penetapan ruang-ruang zonasi sehingga tidak terjadinya konflik interest (kepentingan). “Jika lokasi itu telah ditetap untuk katakanlah budidaya rumput laut, maka untuk kepentingan yang lainnya tidak bisa masuk kedalamnya, jadi ada kepastian hukumnya dalam sebuah zonasi itu,” tandasnya. (Humas Prov)