Tag: Pemprov Lampung

Pemprov Lampung Tingkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dengan menciptakan inovasi menu hasil olahan ikan. Dorongan Pemprov itu diwujudkan dalam penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Inovasi Masakan Serba Ikan di halaman Kantor Gubernur Lampung, Kamis pagi (26/4/3018).

“Dengan sumber daya perikanan yang melimpah, diharapkan berkontribusi memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah menetapkan peningkatan Konsumsi ikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU),” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat membuka acara tersebut.

Hery menjelaskan konsumsi ikan terus meningkatnya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan rata-rata sebesar 6,74% per tahun pada periode 2009-2016. Capaian angka konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 28,42 kg/kapita,” tambah Hery Suliyanto. Oleh sebab itu, guna terus meningkatkan konsumsi, Pemprov mendorong inovasi menu sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan terutama untuk anak-anak sebagai generasi penerus, agar tercipta masyarakat yang sehat, kuat dan cerdas.

Wujud perhatian Pemprov lainnya, lanjut Hery adalah Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Hal ini masih perlu dilakukan secara intensif dan proporsional demi peningkatan angka komsumsi ikan di Provinsi Lampung.

Upaya strategis lainnya Bazaar Olahan Ikan Kabupaten/Kota Lomba serta Pemberian Makan ikan untuk Anak Sekolah Dasar. “Dengan perkembangan informasi dan perilaku kesehatan masyarakat akan manfaat ikan serta pentingnya kesehatan, menyebabkan masyarakat mulai beralih mengkonsumsi ikan yang memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang berperan dalam melindungi jantung, mampu menurunkan kolesterol dalam darah, memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah dan mencegah terjadi penggumpalan darah serta untuk kecerdasan otak pada manusia khususnya anak-anak,” ujarnya.

Sementara itu, TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Tika Kartika Hery Suliyanto menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Lampung adalah untuk Memperkenalkan ragam pangan unggulan lokal dari berbagai hasil perikanan. Selain itu, meningkatkan keterampilan memasak, memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas serta Menyebarluaskan informasi tentang ikan olahan masakan berbahan baku ikan, kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.

“Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Lampung melombakan masakan menu berbahan baku ikan yang menjadi potensi atau unggulan daerah masing-masing. Kategori menu yang dilombakan ada 3 yaitu Menu Keluarga, Menu Balita, dan Menu Kudapan. Sedangkan kegiatan Bazar Aneka Masakan Hasil Perikanan bertujuan Meningkatkan citra kuliner khas daerah dengan bahan baku ikan dan Memfasilitasi pelaku usaha kuliner masakan hasil perikanan khas daerah untuk mempromosikan produknya,” ujarnya.

Peningkatan konsumsi ikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi pasar dalam negeri serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan Upaya peningkatan konsumsi ikan akan lebih mudah terwujud apabila didukung oleh seluruh komponen terkait.

“Pada Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional tahun 2017 Provinsi Lampung berhasil mendapatkan Juara Harapan l Tingkat Nasional untuk Katagori Menu Kudapan yang diwakili TP PKK dari Kabupaten WayKanan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dan menambah keterampilan serta ide inovasi yang baik untuk menghadapi acara lomba masak ikan yang akan diadakan pada bulan November 2018 mendatang,” kata Tika. (Humas Prov)

26 April 2018
Rayakan Harlah ke-68, Fatayat NU Siap Jadi Mitra Pemprov Lampung

Bandarlampung (SL) – Dalam acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Ke-68 yang diadakan di Gedung Serba Guna (GSG) Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung Selasa petang (24/4/2018), terungkap organisasi perempuan NU tersebut siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan. Acara tasyakuran ini dihadiri sedikitnya 750 anggota Fatayat NU dan diisi dengan dialog publik dengan tema “Informasi Publik Terbuka, Untukmu Indonesia”.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto, mewakili Pjs Gubenrur Lampung Didik Suprayitno mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berharap Harlah tersebut dapat dijadikan momentum untuk melaksanakan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal. “Karena dengan evaluasi, dapat diketahui letak kekurangan dalam melaksanakan program organisasi yang lebih baik lagi 0kedepannya,” kata Hery Suliyanto.

Bukan hanya itu, Hery berharap kegiatan ini dapat dijadikan wahana untuk menumbuhkan wawasan, pemahaman, pengalaman serta sebagai pendorong peran serta perempuan dalam keberlangsungan NU dan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Sebagai organisasi perempuan Fatayat NU memiliki peranan penting dan strategis, dalam membantu pemerintah untuk memajukan kualitas hidup kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan khususnya, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan ketenagakerjaan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengentaskan permasalahan perekonomian masyarakat, diperlukan peran aktif kita semua, tanpa terkecuali keluarga besar Fatayat NU Provinsi Lampung,” ujar Hery.

Ke depan, Hery berharap Fatayat NU mampu menjadi penggerak pembangunan di Provinsi Lampung melalui berbagai bidang kehidupan. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dan koordinasi dengan baik serta menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik. Hal itu diharapkan dapat terus ditingkatkan dan disinergikan. “Mari bersama, saling bahu- membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini terus digalakkan,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan wilayah Fatayat NU Provinsi Lampunh, Khalida menyampaikan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk merefleksi dan merevitalisasikan gerakan perempuan Fatayat NU. Juga menjadikan Informasi publik sebagai modal awal pengembangan dan penguatan organisasi, serta memperkuat kebijakan negara dalam menjamin hak-hak perempuan.

“Kami Fatayat NU Provinsi Lampung siap menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi mitra membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kelada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal soleh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara,” ujarnya. (Humas Prov)

24 April 2018
Chusnunia Chalim Soroti Jalan Milik Pemprov Lampung

Lampung Tengah (SL) – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lampung nomor urut 3, Chusnunia Chalim menyoroti jalan milik Pemprov Lampung yang saat ini kualitasnya kurang baik.

“Pengen jalan provinsi dibangun enggak?,” tanya Nunik sapaan akrab Chusnunia Chalim pada ribuan warga yang hadir di kampanye akbar pasangan calon Gubernur Lampung dan calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi–Chusnunia Chalim (Nunik) di Lapangan PU Prosida, Lampung Tengah, Minggu, 22 April 2018.

“Mau,” seru ribuan warga yang hadir.

“Pilih nomor 3,” timpal Nunik

Bupati Lampung Timur nonaktif ini memaparkan, program pendidikan, kesehatan yang murah dan berkualitas pada warga Lampung Tengah dan sekitarnya.

“Seneng enggak kesehatan diproritaskan, berkualitas. Mau enggak sekolah gratis, sampai sarjana gratis. Pilih nomor tiga. Saksikan debat kandidat 28 April, kita akan sampaikan program kita,” kata Nunik.

Wanita berjilbab ini menuturkan, jika Arinal-Nunik menang di pilgub 27 Juni mendatang, itu bukan hanya kemenangan milik mereka.

“Artinya ini kemenangan kita. Kemenangan rakyat Lampung. Separuh lebih pemilih Lampung perempuan. Saya cawagub perempuan, nanti kita akan berdayakakan perempuan, kalo perempuannya berdaya, kuat, negara akan maju,” ucapnya.

Diketahui, kampanye akbar pasangan calon Gubernur Lampung dan calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi–Chusnunia Chalim (Nunik) di Lapangan PU Prosida, Lampung Tengah ini dimeriahkan band papan atas tanah air Wali.Tak hanya Wali, Opie Andaresta juga menghibur warga Lampung Tengah dan sekitarnya. (Rls)

22 April 2018
Bappeda Adakan FGD Kelompok Kerja 4 Pilar Bulan Mei 2018

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan Focus Group Dicsussion (FGD) yang bakal diikuti kelompok kerja (Pokja) 4 pilar dari Program TPB/SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goals) pada bulan Mei 2018 mendatang. Hal itu terungkap dalam rapat optimalisasi dan percepatan TPB/SDGs Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Jum’at (20/4/2018).

“Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat dan mengoptimalisasi TPB/SDGs di Provinsi Lampung hingga 2019. Untuk itu, kita harus memprioritaskan dari 17 tujuan yang ada sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah kita,” jelas Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat membuka rapat tersebut.

Taufik Hidayat menjelaskan implementasi agenda TPB/SDGs di tingkat nasional telah diadaptasi melalui peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 tujuan 92 target dan 209 indikator, yang merupakan hasil penyesuaian agenda SDGs/TPB dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019.

“Tahapan implementasi TPB/SDGs di Provinsi Lampung sudah dimulai tahun 2017, tepatnya setelah diterbitkannya Perpres 59/2017. Lampung telah membentuk tim koordinasi daerah TPB tahun 2017-2019,” jelasnya. Selain membahas perumusan prioritas tujuan (goals) TPB/SDGs 2017-2019, jelas Taufik, rapat juga membahas persiapan FGD kelompok kerja (Pokja) 4 pilar TPB dan rencana penetapan kawasan pilot project TPB.

Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampun Fitrianita Damhuri menjelaskan persiapan FGD kelompok kerja (Pokja) 4 pilar TPB dan rencana penetapan kawasan pilot project TPB. Empat pilar yang dimaksud: Pemerintah, Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha dan Filantropi serta media massa dan organisasi kemasyarakatan.
“Terdapat 12 tujuan pembangunan yang diprioritaskan dari 17 pembangunan pada empat pilar pembangunan di Provinsi Lampung. Ke-17 tujuan tersebut tetap dilaksanakan. Namun ada yang diprioritaskan karena itu kebutuhan Provinsi Lampung saat ini,” jelas Fitriani.

Terkait persiapan FGD Pokja 4 pilar TPB, jelas Fitriani, akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018 dengan metode pembahasan masing-masing pilar. Mereka akan melakukan pengisian matrik Form I (penetapan tujuan, target, dan indikator TPB Daerah). “Hasil F VCR pokja akan ditindaklanjuti dengan penyebaran dan pengisian matrik form II dan form III,” ujarnya.

Ia menjelaskan rencana penetapan kawasan pilot project TPB merupakan kawasan/desa sasaran percepatan pembangunan yang bentuk intervensi program/kegiatannya mencerminkan koordinasi 4 (empat) pilar TPB, yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tatakelola. (Humas Prov)

21 April 2018
Gaji Guru di Idi Rayeuk Ini Cuma Rp100 Ribu Perbulan

Aceh Timur (SL) – “Guru, pahlawan tanpa tanda jasa,” Setidaknya ungkapan tersebut layak disematkan kepada Meutia Dewi, salah seorang guru yang berjuang mengabdikan dirinya sebagai guru bakti di SDN Kuala Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur.

Setiap hari berangkat dari rumah untuk mengajar di sekolah, guru ini hanya bergaji tak lebih dari Rp.100 ribu per bulannya.

“Saya Ikhlas demi mengajar anak-anak,” ungkap Meutia Dewi kepada Reportase Global, Selasa 17 April 2018.

Meutia Dewi tidak sendirian, ada 13 guru bakti lainnya bernasib sama di sekolah tepi pantai tersebut. Meutia sendiri mengaku sudah mengabdi di sekolah itu sejak tahun 2009 silam.

“Ada 13 orang lagi gajinya sama, diantaranya ada yang Rp.300 ribu per bulan, kalau saya dari 2009 tetap Rp.100 ribu,” ungkapnya lagi.

Dia berharap pemerintah memberi perhatian lebih dengan meningkatkan pendapatan mereka dan mengangkatnya sebagai PNS.

“Ya kalau bisa honornya ditambah, dan diangkat jadi pegawai,” ujarnya kepada media ini.

Meutia Dewi mengaku honornya yang tidak memadai itu tidak berdampak pada proses belajar mengajar di kelas, sebab dirinya selalu berusaha hadir ke sekolah dan bahkan mengajar lebih giat lagi setiap waktunya.

“Ga ada masalah, saya selalu datang ke sekolah untuk mengajar,” katanya.

Plt. Kepala sekolah SDN Kuala Peudawa Puntong,Yunsyah Putra,S.Pd.SD, saat dikonfirmasi Reportase Global, membenarkan terkait honor Rp.100 ribu yang diterima bawahannya tersebut.

Yunsyah yang baru saja 3 bulan menggantikan kepemimpinan kepala sekolah yang lama di sekolah tersebut mengatakan, dirinya terus berupaya meningkatkan kemajuan di sekolah yang terdiri dari murid yang kebanyakan berasal keluarga kurang mampu dan yatim piatu tersebut, termasuk memperjuangkan nasib para guru bakti.

“Guru-guru ini honornya dari alokasi dana BOS, yang penggunaannya sangat terbatas untuk itu, sekitar 15% dari dana tersebut. Sebab nggak boleh lebih, nanti jadi temuan. Namun saya terus perjuangkan, agar honor mereka bertambah, bila perlu UMR, saya juga upayakan mereka dapat tambahan dari kegiatan lain, tahun ini juga saya usulkan ke pemerintah supaya status mereka diangkat tahun ini,” ungkap Yunsyah.

Sebelumnya, Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, diketahui sempat melobi pemerintah pusat melalui Menpan RB terkait nasib para guru honorer di Kabupaten Aceh Timur. (ony)

18 April 2018
Tim Kementerian LHK Verifikasi 4 Kelompok Tani Tangkit Tebak Way Waya

Bandarlampung (SL) – Tim Verifikasi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi usulan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ini Kemasyarakatan (IUPHKM) pada empat Poktan/Gapoktan yang berada di wilayah KPH VII Tangkit Tebak Way Waya. Verifikasi dimulai Rabu (18/4/2018) hingga 21 April 2018.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, didampingi Eri Indrawan, kasubdit Penyiapan Kawasan HKm saat Rapat Koordinasi Verifikasi Teknis, empat Poktan/Gapoktan yang diversifikasi adalah Poktan Tani Jaya, Gapoktan Wana Marta, Gapoktan Abung Makmur, dan Gapoktan Srimulya II. Verifikasi teknis tersebut melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pokja PPS (Percepatan Perhutanan Sosial) Lampung, dan Direktorat Penyiapan Kawasan HKm, Kementerian LHK.

Sebelumnya saat memimpin Rapat Koordinasi Verifikasi Teknis, Kadis Syaiful Bachri menyatakan mendukung penuh upaya yang dilakukan guna percepatan proses Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM). Seluruh pihak terkait baik Dinas Kehutanan dan Pokja PPS Lampung melakukan kerja bersama dengan Tim Verifikasi Kementerian LHK sehingga dalam waktu yang tidak lama IUPHKM di empat Poktan dan Gapoktan dapat terbit. ”

Program Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang perlu didukung bersama dalam mewujudkan kelestarian hutan khususnya dalam pengembalian fungsi kawasan hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaiful Bachri. (Humas Prov)

18 April 2018
Tingkatkan Sistem Akuntabilitas, Pemprov Terapkan SAKIP Bersama Pemkab Lamsel dan Way Kanan

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan, kini Pemprov menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan, dalam penerapan SAKIP tersebut.

Hal itu diwujudkan dalam acara penandatanganan pernyataan komitmen bersama dan workshop SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan, di Hotel Horison, Rabu (18/4/2018) dengan disaksikan Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB, Hatni.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, sebagai wujud nyata komitmen antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan Way Kanan sebagai upaya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, jelas Hery, setiap instansi pemerintah harus memastikan anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendukung kinerja instansi. “Melalui SAKIP, kita akan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah, menyusun tujuan dan sasaran yang jelas, serta berorientasi pada hasil,” jelasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung 2016, Jelas Heri, 2 (dua) Kabupaten/Kota mendapat nilai B yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro, 8 (delapan) Kabupaten mendapat nilai CC yaitu Lampung Selatan, Waykanan, Tanggamus; Lampung Timur, Tulang Bawang, Mesuji, Pringsewu, dan Lampung Tengah, serta 5 (Iima) Kabupaten/kota mendapat nilai C yaitu Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
“Semoga dengan adanya komitmen bersama ini, Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan mampu lebih fokus dan serius dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil. Serta disarankan untuk segera Iakukan study tiru ke instansi Pemerintah yang memiliki SAKIP berkualitas,” harap Hery.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB, Hatni, menjelaskan Kementerian PAN dan RB terus berupaya dan mendorong pelaksanaan SAKIP di kabupaten/kota menjadi lebih baik. “Semoga dengan ditunjuknya Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan sebagai pilot project, akan mampu menerapkan SAKIP lebih efisien dan lebih baik lagi,” jelas Hatni.

Hatni meyakini dengan memiliki SAKIP yang baik, maka Provinsi Lampung akan setara dengan Provinsi di Pulau Jawa. “Tidak ada yang berat kalau kita sudah benar-benar berkomitmen. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan apa yang dicita-citakan Gubernur Lampung untuk setara dengan Provinsi di Pulau Jawa dapat segera terwujud. Salah satunya juga dengan melakukan study tiru dengan kabupaten/kota yang memiliki SAKIP baik seperti Bandung,” jelasnya.

Untuk itu, semua pihak diharapkan mendukung komitmen Bupati Way Kanan dan wakil Bupati Lampung Selatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan SAKIP. “Kami berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan, karena pelaksanaan SAKIP bukan hanya tentang dokumen, tetapi bagaimana pelaksanaan dan implementasinya,” ujar Hatni.

Pada kesempatan yang sama, Karo Organisasi Provinsi Lampung, Aris Padilla, menjelaskan tujuan kegiatan ini agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan dapat berkomitmen untuk segera mengimplementasikan SAKIP secara menyeluruh atas komponen SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Ia menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan Rabu – Jum’at, (18-20 April 2018), diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan.

Pada kesempatan itu, pernyataan Komitmen bersama langsung dilakukan oleh Bupati Way Kanan dan Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, bersama Tim Asistensi RB Daerah Provinsi Lampung. Pernyataan Komitmen ini disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. (Humas Prov)

18 April 2018
Pemprov Lampung Klaim Raih Pencapaian Pembangunan Yang Membanggakan

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung meraih sejumlah pencapaian pembangunan yang membanggakan. Bahkan, dalam berbagai aspek lebih unggul di bandingkan nasional. Hal tersebut disampaikan Komandan Lanal Lampung, Kelik Haryadi saat membacakan sambutan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Upacara Gabungan Forkopimda Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/4/2018).

Sejumlah pencapaian itu, menurut Kelik, pada akhir tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,17 persen, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen. Lalu, Inflasi Lampung terkendali pada tingkat 3,02 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 3,61 persen.

Begitu juga dengan Pengangguran Terbuka pada level 4,3 persen dan lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Nasional yang sebesar 5,5 persen. “Data-data capaian pembangunan menunjukkan, terdapat beberapa indikator makro pembangunan Provinsi Lampung yang telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang cukup membanggakan, baik pada skala regional pulau Sumatera maupun skala nasional,” ujar Kelik Haryadi.

Tidak hanya itu, ketimpangan antar kelompok pendapatan atau Indeks Gini tercatat 0,33 yang berarti lebih baik dari ketimpangan di tingkat nasional yang sebesar 0,39. Daya saing Provinsi Lampung di tingkat nasional juga terus membaik, dari posisi 25 di tahun 2015 naik menjadi posisi 11 di tahun penilaian 2018.

“Jumlah desa tertinggal di Provinsi Lampung juga terus berkurang, dari 380 desa tertinggal di tahun 2014 menjadi 119 desa di tahun 2017. Lalu, Tingkat kemantapan jalan provinsi, naik dari 62 persen di tahun 2014 menjadi 77,04 persen di tahun 2017,” ucap Kelik.

Menurut Komandan Lanal Lampung ini, tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung juga turun dari 14,35 persen di awal tahun 2015 menjadi 13,04 persen di akhir tahun 2017. Demikian pula, nilai IPM naik dari 66,42 di tahun 2014 menjadi 67,65 di tahun 2016.

“Meskipun sudah mengalami perbaikan dan kemajuan di berbagai bidang, namun tantangan pembangunan terkait kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, sumber daya manusia yang kurang bersaing, keterbatasan sarana prasarana dasar wilayah, dan ancaman kerusakan lingkungan masih menjadi permasalahan dan tantangan bagi kita semua, sehingga perlu kerjasama antar instansi dan Forkopimda,” katanya.

Kelik menuturkan, salah satu bentuk dukungan dan kerjasama Anggota Forkopimda Provinsi Lampung yakni melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Lampung yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui Operasi Bhakti TNI AL, yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara.

“Operasi Bhakti TNI AL merupakan perwujudan Dharma Bakti TNI sebagai alat pertahanan Negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI bersama-sama instansi pemerintah terkait dalam upaya menangani permasalahan sosial di daerah dan pemberian bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Operasi Bhakti TNI AL diharapkan mampu mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sehingga dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas dalam negeri.

“Saya mengharapkan dukungan dan kerjasama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena guna melaksanakan percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan salah satunya Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, yang tergabung dalam Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung,” katanya.

Pada bagian lain, Kelik menyampaikan bahwa pada saat ini, di Teluk Ratai sedang berlangsung pembangunan armada terpadu berbasis sistem senjata armada terpadu. “Pembangunan armada secara tidak langsung akan berdampak meningkatkan perekonomian dan stabilitas keamanan di Lampung. Pembangunan tahap awal tersebut diharapkan akan selesai pada tahun 2019,” pungkasnya. (Humas Prov)

17 April 2018
Pjs Gubernur Targetkan Pemprov Lampung Raih WTP Ke 4 Kali

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 (empat) kali berturut-turut. Hal itu disampaikan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat menerima audiensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Kerja Gubernur Lampung, Senin (16/4/2018).

“Sebelumnya Pemprov Lampung sudah meraih WTP tiga kali berturut-turut yakni pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk itu, Pemprov Lampung akan berupaya untuk meraih predikat WTP untuk keempat kalinya,” kata Didik.
Untuk meraih predikat WTP kembali, jelas Didik, berbagai hal tentu harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan laporan yang berhubungan dengan aset. “Aset merupakan hal yang harus diperhatikan. Aset juga harus terdapat berita acara serah terima dan pencatatan. Jangan sampai ada suatu pencatatan yang berbeda,” jelas Didik.

Selain itu, Didik juga menyampaikan terimakasih untuk sosialisasi masalah tunjangan penghasilan yang berhubungan dengan finger print. “Untuk pertama kalinya tentu terdapat suatu permasalahan, namun kita terus berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki ke depannya. Kalau ada bukti ketidakhadiran, maka itu dapat ditoleransi. Untuk itu, perlu pertimbangan dan penertiban antara finger print dan kinerja,” jelasnya.

Didik berharap bimbingan dari BPK agar Provinsi Lampung mampu memperoleh WTP kembali. “Kalau pun ada suatu kekurangan, mohon untuk disampaikan,” harap Didik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Sunarto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Pemeriksaan ini dilaksanakan sejak hari Selasa kemarin, dan akan dilaksanakan selama 35 hari. Kami berharap pemeriksaaan ini dapat selesai sepekan sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri,” jelas Sunarto.

Ia menyampaikan ucapan syukur, karena Pemprov Lampung mampu meraih Predikat WTP 3 kali berturut-turut. “Alhamdulillah Pemprov Lampung meraih Predikat WTP 3 kali berturut-turut. Dan saya berharap Lampung mampu meraihnya untuk keempat kalinya dan tentunya tidak mengalami penurunan,” harap Sunarto. Ia menjelaskan salah satu hal yang mampu menurunkan WTP di antaranya adalah masalah terkait aset.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terkait tunjangan penghasilan yang berhubungan dengan tingkat kehadiran. “Kalau ada bukti ketidakhadiran seperti izin, maka itu bukan masalah. Namun kalau tidak ada bukti, maka itu akan dilakukan pemotongan,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Syaiful Darmawan menjelaskan Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk memperbaiki finger print ke depannya. “Semua pihak terus berupaya untuk memperbaiki hal ini. Selain itu, kami juga sedang mengolah Pergub terkait tunjangan kinerja yang berhubungan dengan finger print dan kinerja,” tutur Syaiful. (Humas Prov).

17 April 2018
Lampung Akan Jadi Lumbung Udang Nasional

Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung ditarget menjadi lumbung udang nasional menyusul diadakannya Proyek Strategi Lumbung Udang Nasional yang dipusatkan di Lampung. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Industri Maritim dan Peternakan (IPMP) Muhammad Nadjikh pada Rakor Budidaya Udang Nasional tahun 2018 dengan pembahasan Pengembangan Infrastruktur dan Kepastian Hukum, Komite Ekonomi dan Industri (KEIN).

Rakor diadakan di Ruang Pearl, Sheraton Hotel Lampung pada Selasa (17/4/2018). Nadjikh menyampaikan bahwa rakor dilakukan oleh Pokja IPMP KEIN sebagai upaya menindaklanjuti perintah Presiden untuk meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor nasional dari komoditas khusus udang.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung lampung sebagai Lumbung Nasional dalam rangka mengingkatkan ekspor perikanan Indonesia dan merumuskan formulasi model kebijakan yang terintegrasi dalam mengatasi permasalhan infrastruktur dan kepastian hukum serta perijinan usaha,” ujarnya.

Sebelumnya Indonesia menempati peringkat kedua “Top Five Shrimp Exporters”. Namun kini menjadi peringkat ke empat di bawah India, Vietnam, dan Ecuador. Hal ini mendorong Pemerintah kembali menjadikan Indonesia sebagai pengekspor udang.

Besarnya potensi dan pengaruh kontribusi ekspor udang terhadap perekonomian nasional, disikapi sangat serius oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melalui kelompok kerja industri perikanan, maritim, dan peternakan (IPMP). Untuk itu, Pokja IPMP melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung sebagai representasi wilayah budidaya udang nasional. Lampung dinilai memberikan kontribusi besar terhadap suply udang nasional.

“Provinsi Lampung sudah lama dikenal sebagai salah satu sentra produksi udang indonesia. Dua perusahaan raksasa dalam budidaya udang, yakni PT Dipasena Citra Darmaja (16000 Ha) dan PT Central Proteina Prima (17.400 Ha) berdiri dan beroperasi di daerah Tulang Bawang, Lampung Timur. Sementara itu ratusan pengusaha tambak intensif prestasi di wilayah pesisir Lampung Selatan, Lampung Barat bahkan sampai di Perbatasan Provinsi Bengkulu. Ribuan petambak semi intensif prestasi dan tradisional berbudidaya tambak udang di sepanjang pesisir Lampung Timur dan Lampung Selatan,” katanya.

Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung yang diwakili Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan optimistis bahwa Lampung akan kembali mengangkat sektror Kelautan dan Perikanan Khususnya Budidaya Udang. Adapun Zona yang di tetapkan sebagai budidaya Laut yaitu Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Bandar Lampung dan Lampung Timur. “Diskusi hari ini diharapkan bisa mengatasi kendala-kendala yang terjadi di kawasan produksi udang di Provinsi Lampung. Ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita Masyarakat Provinsi Lampung. Pemprov akan terus mendorong produksi udang Lampung agar mampu menyumbang 40 persen dari produksi nasional,” jelasnya. (Humas Prov)

17 April 2018