Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Kadishut Lampung Beri Penghargaan Tim Pengamanan Hutan

    Kadishut Lampung Beri Penghargaan Tim Pengamanan Hutan

    Bandarlampung (SL) – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Tim Pengamanan Hutan dalam upaya Pemberantasan Illegal Logging di Provinsi Lampung.

    Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan kepada 50 orang dari unsur Polisi Kehutanan, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) dan Mitra KPH. Penyerahan Piagam dilakukan Senin, 16 April 2018 di Halaman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Piagam penghargaan tersebut tertuang dalam SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung nomor SK.35/V.23/B.II.1/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Atas Prestasinya Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Provinsi Lampung.

    Dalam sambutannya, Syaiful Bachri menyatakan perang terhadap ilegal logging. “Itu musuh bersama. Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras saudara dalam Pemberantasan Illegal Logging.

    Kita harus amankan tegakan pohon di kawasan hutan, kita dorong masyarakat anggota kelompok Perhutanan Sosial terlibat aktif dalam upaya pencegahan pembalakan liar,” tegas Syaiful. Kepada PPNS, Syaiful berharap agar mampu mengembangkan pemeriksaan sehingga didapatkan otak pemodal, penampung dan jaringan pasar. “Tidak cukup pada penebang, sopir dan kenek truk saja.

    Proses dengan hukuman maksimal, dengan demikian efek jera akan muncul. Kejahatan Illegal Logging musuh bersama, untuk kita perangi. Tetap semangat dan sinergi seluruh Tim Pengamanan Hutan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berbuat terbaik dalam pengamanan hutan,” ungkap Syaiful Bachri. (Humas Prov)

  • Menpora Puji Potensi Angkat Besi Lampung, Pringsewu Menjadi Pusat Pelatnas

    Menpora Puji Potensi Angkat Besi Lampung, Pringsewu Menjadi Pusat Pelatnas

    Bandarlampung (SL) – Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi memuji potensi pariwisata dan olahraga Lampung, khususnya cabang angkat besi. Hal itu diungkapkan Imam saat memberikan sambutan pada acara kuliah umum “Kampus Olahraga Terpadu dalam Rangka Pengembangan Bakat Mahasiswa” di Gedung Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Jum’at (13/4/2018).

    “Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar, selain pariwisata juga olahraga, khususnya angkat besi. Bahkan dalam mempersiapkan Indonesia menuju Asean Games 2018, pelatnas (Pemusatan Latihan Nasional, red) angkat besi dipusatkan di Pringsewu, Lampung,” ujar Imam Nahrawi.

    Dalam sambutannya Imam ingin menjadikan event olahraga menjadi sport toursim (pariwisata olahraga). “Apabila Olahraga menjadi salah satu sport tourism, maka saya yakin Indonesia tidak hanya dikenal dengan kecantikan bumi dan keramah tamahan masyarakatnya, tetapi juga Indonesia akan semakin dikenal dengan wisata keolahragaannya,” jelas Imam.

    Ia menjelaskan Lampung memiliki destinasi wisata surfing terbaik nusantara yang terletak di Krui, Kabupaten Pesisir Barat. “Berbagai potensi wisata itu juga harus didukung dengan baik, maka Lampung akan menjadi destinasi wisata terbaik selain Bali. Dan saya akan terus mensupport kegiatan masyarakat, khususnya wisata keolahragaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Imam Nahrawi menjelaskan Indonesia bersedia menjadi tuan rumah Asean Games 2018, karena terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah ditahun 1962. “Dengan dipercaya Indonesia sebagai tuan rumah, maka akan menjadi pintu masuk anak bangsa Indonesia untuk dapat sejajar dengan negara lain, khususnya di bidang Olahraga. “Kita menargetkan dengan penuh keyakinan optimisme, doa, spririt berjuang, saya yakin kita bisa melakukannya dan meraih banyak Medali,” ujar Imam.

    Di samping mengikuti perkuliahan, Imam Nahrawi juga berpesan bahwa kita juga harus memiliki mimpi untuk mengharumkan nama Lampung dan Indonesia, melalui berbagai prestasi yang dapat ditorehkan, salah satunya di bidang Olahraga.

    Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan terimakasih dan bangga atas kehadiran Menpora Imam Nahrawi. “Saya mewakili Pemprov Lampung menyampaikan selamat datang di Provinsi Lampung,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Lampung memiliki letak dan posisi yang sangat strategis, hal ini juga didukung dengan berbagai destinasi wisata Lampung yang sangat luar biasa,” kata Didik. Lampung juga memiliki destinasi wisata yang sangat indah dan luar biasa. Diharapkan kedepannya, Universitas Malahayati memiliki jurusan dibidang pariwisata untuk mendukung hal tersebut.

    Didik juga menjelaskan perkembangan pesat pembangunan Lampung. “Lampung didukung Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan adanya JTTS maka perekonomian Lampung akan semakin baik, terlebih ditambah dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Tentunya hal ni harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan Universitas Malahayati merupakan salah satu universitas yang menyumbangkan SDM-nya untuk bangsa ini, khususnya Lampung,” ujar Didik. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Menpora yang telah mempercayakan Pringsewu sebagai Pelatnas angkat besi.

    Di tempat yang sama, Rektor Universitas Malahayati Muhammad Kadafi menjelaskan Menpora Imam Nahrawi adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kerja, kerja dan kerja. “Beliau setiap tahunnya pasti mengunjungi seluruh Provinsi Se-Indonesia. Tentu beliau menjadi salah satu tauladan baik untuk kita semua. Beliau adalah menteri yang dekat dengan rakyatnya,” jelas Kadafi.

    Mewakili Unimal, Kadafi, mengucapkan terimakasih kepada Menpora atas kehadirannya di Universitas Malahayati. “Alhamdulillah Menpora dapat hadir dan memberikan kuliah umum di Universitas Malahayati. Semoga kesempatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/i yang merupakan pemegang tongkat estafet generasi bangsa. Semoga kesempatan ini dapat membentuk mahasiswa/i yang produktif dan membanggakan untuk Indonesia, khususnya Provinsi Lampung,” jelasnya. (Humas Prov)

  • Parosil Mabsus Bersama 11 OPD Tanda tangani Fakta Integritas KPK

    Parosil Mabsus Bersama 11 OPD Tanda tangani Fakta Integritas KPK

    Lampung Barat (SL) – Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Pemprov Lampung bekerjasama dengan KPK, melakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung, di hadiri oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Program pemberantasan korupsi terintegrasi provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu 11/04/2018. Acara dihadiri langsung oleh Menteri Dalam negeri Tjahyo Kumolo, dan ketua KPK Agus Rahardjo.

    Sementara itu di konfirmasi Kabag Humas Dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman SIP yang turut mendampingi menyampaikan dalam acara tersebut Pemkab Lambar melakukan penandatangan komitmen dengan KPK, dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi.

    ”Komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan KPK tersebut agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi tersebut ada sejumlah komitmen yang dilakukan penandatanganan.

    “Acara berjalan lancar ada 11 OPD mendampingi Bupati lampung Barat H.Parosil Mabsus, mulai dari sambutan dan pemaparan dari Ketua KPK RI Bapak Agus Raharjo, diisi pula sambutan dari Sekdaprov Bapak Didik, tentunya ini merupakan pembinaan semua Kabupaten Kota Dilampung”, ucapnya.

    Sekitar sebelas OPD yang terlibat dalam aksi pemberantasan korupsi terintegasi tersebut, yakni Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

    Lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom), Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker serta Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Pemerintahan Pekon (DPMP).

    ”Dalam komitmen bersama tersebut, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten /kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dengan poin, melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting,” paparnya.

    Kemudian, melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian until layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

    Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

    “Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDA) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel serta melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan,” paparnya.

    Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, juga didampingi Ketua DPRD Edy Novial, S.Kom., Pj.
    Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Akmal Abdul Nasir, S.H., Sekretaris Dewan (Sekwan) Hi.
    Mulyono, S.H., Inspektur Lambar Hi. Edy Yusuf, S.Sos, M.H., Sekretaris Inspektorat M. Irvan
    Leonardo, S.P, M.Si, Kabag Humas Dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman SIP. (Agus Salim)

  • Mendagri Buka Musrenbang Provinsi Lampung 2018

    Mendagri Buka Musrenbang Provinsi Lampung 2018

    Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2018, Rabu (11/4/2018) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung.

    Dalam acara itu, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priambodo, serta seluruh unsur Forkopimda, para Kepala Daerah se-Lampung, dan undangan lainnya.

    Mendagri berharap Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan yang fokus, terukur dan komprehensif sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung. PPada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti Sektor pangan Lampung, Jalan Trans Tol Sumatera (JTTS) yang diharapkan dapat menjadi potensi besar untuk mengejar target pertumbuhan nasional.

    Tjahjo memastikan pelaksanaan program prioritas Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten kota di Lampung harus sejalan dengan program strategis nasional. “Perencanaan pembangunan itu harus terencana dan terukur. Presiden memastikan program strategis nasional Nawa Cita bisa terlaksana di Provinsi Lampung juga seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung yang menyangkut infrastuktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Begitu pula dengan program prioritas baik provinsi,kabupaten dan kota harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat,” ujar Mendagri.

    Dalam perencanaan pembangunan, Mendagri mengingatkan kepala daerah harus melibatkan berbagai komponen bukan hanya lembaga legislatif tapi juga melibatkan unsur Yudikatif seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan dan Pengadilan. Kemudian  LSM, perguruan tinggi, dan juga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar stabilitas bisa terjaga sehingga program pembangunan bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik.

    Tjahyo juga menegaskan hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, baik otonomi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota

    Sementara itu Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengatakan musrenbang dengan tema “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan” hendaknya dapat difokuskan pada laju pertumbuhan ekonomi. Ia meminta dukungan Bupati/Walikota untuk mendorong peningkatan kualitas infrastuktur konektivitas di Lampung, sepertimendorong percepatan JTTS . “Paling tidak antara Bakauheni hingga Terbanggi Besar dapat dioperasionalkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika tol jadi itulah jalur logistik, sehingga sektor perekonomian, pariwisata dan industri dapat tumbuh dan berkembang,” ujar Didik.

    Selain itu, Didik juga mendorong peningkatan status sejumlah bandara di Provinsi Lampung yaitu Bandar Raden Intan II (Branti) segera menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh, juga menghidupkan Pangkalan Gatot Subroto di Way Kanan, serta peningkatan Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum seperti Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta.

    “Peningkatan Bandar Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum sudah dapat persetujuan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Hanya tinggal prosesnya bagaimana. Tolong  dibahas bagaimana untuk perencanaannya di tahun 2019, karena jika bandar tersebut bisa hidup bisa menjadi jalur ekonomi,” ungkap Pjs. Gubernur.

    Didik berharap forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang memberikan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Dalam Musrenbang ini, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Didik dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Bambang Priambodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD-SABURAI) Tahun 2018 kepada para kepada Bupati/Walikota dan Kepala OPD Provinsi Lampung yang telah  menyusun dokemen perencanaan pembangunan dengan baik. Penghargaan tersebut, untuk Kategori Kabupaten Terbaik yaitu Kabupten Tanggamus (I) diterima oleh Pj. Kabupaten Tanggamus Zainal Abidin, Kabupaten Lampung Barat (II) diterima oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus  dan Lampung Selatan (III) yang diterima oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan. Kategori Kota diberikan kepada Kota Metro yang diterima oleh Walikota Metro A. Pairin.  Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah berhasil diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikutura (I), Dinas Koperasi dan UMKM  (II) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  (Rls)

  • Pemprov Lampung Dorong JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Bisa Dilalui Saat Mudik Lebaran 2018

    Pemprov Lampung Dorong JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Bisa Dilalui Saat Mudik Lebaran 2018

    Lampung Selatan (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melakukan peninjauan lapangan ke Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, di Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (12/4/2018). Peninjauan itu dalam rangka mempercepat pembangunan JTTS agar bisa dilalui masyarakat saat mudik lebaran. “Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pembanguan JTTS agar dapat beroperasi saat mudik lebaran 2018 mendatang,” uajr Didik.

    Didik menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Polda Lampung terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sengketa lahan yang selama ini menjadi kendala. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara damai. “Ke depan target tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Bakauheni sepanjang 141 kilometer dapat difungsikan sebelum lebaran pada bulan Juni 2018, di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meresmikan Ruas tol sembilan kilometer seksi 1 dari Pelabuhan-IC (inter change) Bakauheni dan lima kilometer seksi 5 dari IC Lematang-IC Kota Baru. Tol ini merupakan bagian dari 140,9 KM Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar,” ujarnya.

    Lebih lanjut Pjs. Gubernur mengimbau pihak management untuk mempercepat penyelesaan JTTS. Kesulitan apapun yang dihadapi di lapangan agar segera di laporkan kepada Pemprov Lampung dan akan dicarikan solusinya. “Sebelum bulan puasa rencananya Pemerintah Provinsi dan Polda Lampung akan kembali meninjau persiapan jalan tol menjelang mudik lebaran 2018,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi rutin selama 2 bulan agar JTTS dapat dilalui saat lebaran. Sedangkan Perwakilan PT. Hutama Karya (Persero) Slamet Sudrajat yang merupakan Pimpro Tol Paket 1 dan 2 menyampaikan bahwa KM 0 sampai KM 80 JTTS Ruas Bakauheni-Kotabaru diupayakan rampung saat mudik lebaran. Sejak mulai beroperasi 22 Januari 2018 lalu GT. Bakauheni Selatan sampai bulan Maret 2018 sebanyak 259.233 kendaraan telah melewati JTTS. (Humas Prov)

  • Ketua KPK : Pejabat Lampung Harus Jauhi Tindakan Korupsi

    Ketua KPK : Pejabat Lampung Harus Jauhi Tindakan Korupsi

    Bandarlampung (SL) – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menghimbau kepada seluruh pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Lampung , agar menjauhi tindakan yang mengarah kepada korupsi.

    Hal ini disampaikannya saat memberi paparan dalam kegiatan penandatangan komitmen dan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Lantai III, Rabu (11/4).

    Ia mengatakan, bahwa dirinya sudah sangat sering menghadiri kegiatan panandatanganan komitmen atau pakta integritas, akan tetapi hal tersebut hanya sampai pada saat penandatanganan saja, tidak berimbas pada pelaksanaan di lapangan.

    “Saya minta tolong, jika tanda tangan, tolong ditanda tangani dengan hati, karena saya pernah menyaksikan salah satu kepala daerah, melakukan tanda tangan pakta integritas dan komitmen berantas korupsi. Tidak lama kemudian tertangkap KPK. Ini yang saya tidak mahu,” tegasnya.

    Ia menerangkan, momen pilkada selalu menjadi pemantik banyak terjadinya money politik, yang kemudian berimbas pada terjadinya timdakan korupsi. “Jika mau berkaca pada proses terpilihnya Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu yang tidak membutuhkan banyak biaya, seharusnya kita bisa paham. Baiknya pelayanan pada saat beliau di Solo berimbas pada pemilihan di Jakartabyang tidak butuh banyak biaya,” ucapnya.

    Agus juga mencontohkan sifat Rasulullah yakni Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah sebagai acuan menjadi pemimpin. “Jika sifat Rasul dipelajari dan dijadikan acuan, maka akan lahir pemimpin yang diharapkan,” tandasnya. (rls)

  • Lampung Jadi Bagian Jalan Sutera Maritim

    Lampung Jadi Bagian Jalan Sutera Maritim

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung berpotensi menjadi bagian dari jalan Sutera Maritim abad 21. Hal tersebut diungkapkan Konsulat Jenderal Republik Rakyat China (RRC) di Medan Mr. Sung Ang saat bertemu dengan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Kerja Gubernur Lampung Selasa, (10/4/2018).

    Potensi itu, menurut Mr. Sung Ang, karena keunggulan Provinsi Lampung yang terletak sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera, juga sebagai jalur pelayaran internasional melalui Selat Sunda serta ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jalan Tol.

    Mr. Sung Ang mengakui potensi Lampung ini juga didukung Keindahan dan potensi pariwisata yang melebihi Thailand dan Vietnam. Lampung juga kondusif terbukti menjadi provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial. Prestasi ini menjadikan Lampung sebagai wilayah dengan iklim investasi yang sangat kondusif bagi investor. Hal tersebut, ujar Mr. Sung sejalan dengan Pembangunan yang terintegrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Atas dasar itu, Pemerintah Tiongkok ingin mendorong lebih banyak pelaku usaha asal Tiongkok untuk berinvestasi di Lampung.

    “Saat ini Tiongkok melalui 6 perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan makanan ternak, minyak sawit, pembangkit listrik dan pengolahan besi baja telah berinvestasi di Lampung. Dengan nilai investasi lebih kurang sebesar USD 200 juta,” kata Mr. Sung Ang.

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyambut baik keinginan dan niat baik Pemerintah Tingkok tersebut. Hal ini dengan mempertimbangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

    “Selain garis pantai yang panjang dan indah Provinsi Lampung juga memiliki banyak komoditas unggulan yang sangat potensial. Sebagai penghasil pisang dan singkong terbesar Provinsi Lampung membuka peluang investasi dalam pengolahan dua komoditas tersebut,” kata Didik.

    Didik berharap pemerintah Tiongkok dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan perekonomian Lampung dengan memberikan bantuan untuk mewujudkan pengembangan kawasan industri yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Saat ini terdapat 9 kawasan indutri yang tengah direncanakan, 6 diantaranya berada disekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS),” kata nya

    Turut hadir dalam rombongan, Konsulat Jenderal Perdagangan (Comercial Office of the Consulate General) Mr. Liu Weiguo. Dia menyampaikan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Tiongkok Kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Tiongkok membuka Peluang bagi Pegawai Negeri Sipil Lampung untuk belajar di Tiongkok. PNS asal Lampung diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh mengikuti kursus singkat bahasa mandarin selama 1 bulan hingga 6 bulan. Bahkan diberikan Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di bidang Kesehatan, lingkungan hidup, dan binis dari pemerintah Tiongkok untuk dua orang PNS Lampung yang memenuhi syarat.

    “Untuk mendapat beasiswa tersebut bagi PNS yang berminat dipersilahkan mengikuti tes dan wawancara yang dilaksanakan oleh konjen RRC di Medan. Dan yang dinyatakan lolos tes akan disediakan Beasiswa pendidikan Penuh, biaya pengurusan Visa, Tempat tinggal hingga uang saku perbulan dari Pemerintah Tiongkok” terang Mr. Liu.

    Ia juga menyampaikan undangan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk berpartisipasi dalam Pameran Internasioanl Import terbesar di China yang akan diselenggaran di Shanghai China pada akhir tahun 2018. Pertemuan kali ini dihadiri oleh asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Satker terkait dan ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung Christian Chandra. (Rls)

  • DBH Tertunda 750 Kendaraan Dinas Lampung Timur Nunggak Pajak

    DBH Tertunda 750 Kendaraan Dinas Lampung Timur Nunggak Pajak

    Lampung Timur (SL) – Kendaraan Dinas Pemda Lampung Timur menunggak pajak. Pemda berdalih tunggakan 750 unit kendaraan dinas itu diduga akibat tertundanya Dana Bagi Hasil (DHB) dari Pemprov Lampung, yang baru dibayar satu triwulan di Tahun 2017.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung baru membayarkan dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan untuk Lampung Timur tahun 2017 hanya satu triwulan.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Timur, Purwanto mengatakan tunggakan pajak Randis roda empat dan roda dua dengan total keseluruhan sebanyak 705 unit.

    “Salah satu penyebab belum dilunasi pajak bagi hasil kita oleh Provinsi  Lampung karena kabupaten kita juga menunggak bayar pajak sebanyak 705 randis, begitu setidaknya yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, saat kita konfirmasi,” katab politisi Partai Gerindra, Kamis (5/4).

    Sayangnya, Anggota dewan ini tidak mendapatkan data detail, baik total jumlah anggaran tunggakan, dan berapa jumlah randis.

    Purwianto mengaku kecewa pada Pemprov Lampung ihwal tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan jumlah besar, karena menurutnya, kabupaten melalui masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selalu ada anggaran tiap tahunnya.

    “Wajar apabila publik mempertanyakan itu, karena kita selalu anggarkan biaya pajak, pemeliharaan tiap-tiap kendaraan dinas, lalu ada informasi kita tidak bayar pajak,” katanya.

    Sementara Kabid Dana Perimbangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur, Rana Deya mengatakan, total ketetapan bagi hasil pajak keseluruhan Provinsi Lampung untuk kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp 90.021.868.663.

    “Itu termasuk pajak rokok. Pemangaatan air permukaan, BBNKB. PBBKB. Dan provinsi telah membayar lunas untuk bagi hasil pajak rokok, tahun anggaran 2017, selebihnya kita baru terima satu triwulan,” terang Rana Deya.

    Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ahkmad Sirojudin saat dikonfirmasi justru mengaku tidak tahu jelas berapa jumlah kendaraan dinas yang ada di kabupaten itu. Namun menurutnya, perihal tanggung jawab atas anggaran pajak kendaraan dinas merupakan tanggung jawab SKPD masing-masing.

    “Saya kan masih baru jadi belum tau detailnya berapa jumlah, tetapi untuk biaya atau anggaran pajak randis bukan lagi tanggungan asset, melainkan masing-masing pemegang randis,” kata Ahkmad Sirojudin. (sdl/nt/*)

  • Pemprov Lampung Dorong Sertifikasi Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi

    Pemprov Lampung Dorong Sertifikasi Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi

    Plt. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Dalam Aara Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Kontruksi Yang Dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Rabu (4/4/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Provinsi Lampung, salah satunya dengan mendorong program peningkatan kompetensi pelaku jasa kontruksi di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, dalam acara Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Kontruksi dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Rabu (4/4/2018).

    “Pemerintah Provinsi Lampung telah mencanangkan program Lampung kompeten ditahun 2016 sebagai upaya dalam meningkatkan SDM masyarakat Lampung dengan harapan mampu bersaing dan memiliki nilai tawar ditingkat Internasional,” ujar Taufik Hidayat.

    Taufik menjelaskan rapat ini sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pembinaan jasa kontruksi sehingga berbagai kegiatan dan program kerja mampu berjalan secara terpadu sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. “Pelaksanaan peran pembinaan pemerintah dalam bidang Jasa kontruksi merupakan hak dan tanggung jawab Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu yang terpenting dalam pengembangan jasa kontruksi adalah peningkatan kompetensi bagi tenaga kerjanya,” jelasnya.

    Mengingat peran yang sangat strategis tersebut, jelas Taufik, perlu dilakukan pemetaan pembinaan yang berkelanjutan terhadap sektor konstruksi sesuai dengan arahan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dalam meningkatkan kompetensi di bidang jasa kontruksi, kita juga memiliki Undang-Undang No 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, sebagai pengaturan praktek keinsinyuran dalam memberikan landasan dan kepastian hukum bagi insinyur dalam pertumbuhan dan penguatan profesionalisme dibidang jasa kontruksi,” jelas Taufik.

    Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ditandai dengan sertifikat sangatlah penting. Sebab, sertifikat kompetensi merupakan pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam melakukan pembinaan dibidang jasa konstruksi. Karena Pemda adalah ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi.

    “Saya berharap kepada Tim Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, agar mampu memanfaatkan dan bersinergi dalam mendukung berbagai agenda pembangunan dengan menghasilkan pemikiran dan rumusan yang konstruktif, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi kemajuan sektor jasa konstruksi di Provinsi Lampung,” harap Taufik.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung, Rony Witono, menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa kabinet kerja. Peranan strategis dalam pembangunan nasional, tentunya memerlukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan kontruksi.

    “Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja kontruksi yang handal dan berkualitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja diharapkan akan memudahkan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, yang berujung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Rony berharap rakor ini mampu menjadi wadah dalam menentukan arah pembinaan jasa kontruksi bagi seluruh unsur pembina sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang diselenggarakan secara terpadu, harmonis dan strategis. (Humas Prov)

  • Persiapan MTQ Ke-46 Tahun 2018 Terus Dimatangkan

    Persiapan MTQ Ke-46 Tahun 2018 Terus Dimatangkan

    Pemprov Lampung Saat Menggelar Rapat Persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Prov ke 46 Dilaksanakan di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Selasa (3/4/2018)

    Bandarlampung (SL) -Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi ke 46 Tahun 2018 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 26 April sampai 1 Mei 2018 di Islamic Center Rajabasa, Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung.

    Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto yang juga Ketua Umum LPTQ provinsi Lampung. Rapat dilaksanakan di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Selasa (3/4/2018). Tema yang akan diusung adalah “Melalui MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke 46 tahun 2018, Kita Tingkatkan Budaya Literasi Al-Qur’an dan Internalisasi Nilai-Nilai Luhurnya dalam Kehidupan Sehari-Hari dengan Semangat Ukhuwwah Islamiyah Menuju Lampung yang Bermartabat.” Pemprov berharap dengan MTQ ini dapat menghasilkan Qori/Qoriah terbaik yang bisa mewakilkan Provinsi Lampung di tingkat Nasional pada September 2018 di Sumatera Utara mendatang.

    Menurut Hery, MTQ akan diikuti oleh 780 Peserta yang terdiri dari 390 Putra dan 390 Putri. MTQ Kali ini berlangsung sederhana, karena pelaksanaan ini dibebankan kepada kabupaten/Kota. “Pemerintah Provinsi Lampung berupaya dengan dana yang terbatas ini MTQ ini bisa terlaksana dengan baik, tidak mengurangi arti dan maknanya. Harapannya adanya partisipasi, kerja keras dari seluruh kabupaten kota, dan mengirimkan Qori Qoriah terbaik perwakilan kabupaten kota sehingga dewan juri bisa menilai mana yang paling layak, MTQ ini walaupun sederhana namun fasilitas yang di peroleh terutama soundsistem dan dewan juri dapat memberikan penilaian yang fair dan bisa mendapatkan juara terbaik,” ujarnya.

    Pemprov mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu membahu meningkatkan kemampuan dan meminimalisir kelemahan untuk mencapai kejayaan kafilah provinsi Lampung dalam ajang MTQ, guna mengembalikan kejayaan provinsi Lampung dalam ajang MTQ/STQ tingkat Nasional, serta meraih prestasi dan prestasi yang lebih baik.

    Sementara itu, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kementrian agama (Kemenag) provinsi Lampung Suhaili, selaku ketua 1 LPTQ provinsi Lampung menambahkan pelaksanaan MTQ ke-46 berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/176/B.03/HK/2018 ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) tingkat provinsi Lampung ke-46 tahun 2018.

    Adapun rangkaian kegiatan yaitu pendaftaran peserta dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 19 april 2018 pukul 08.00 sampai 16.00 bertempat di Ruang Kerja Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Pada 6 dan 9 April 2018 pendaftaran untuk Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan. Pada 10 sd 11 April (Pesisir Barat, pringsewu, waykanan), 12 sd 13 April (Tanggamus, Lampung Timur, Metro), 16 sd 17 April (Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang), 18 sd 19 April 2018 (Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah), dan 20 sd 22 April adalah masa perbaikan bagi peserta yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

    Pelaksanaan MTQ ke-46 terdiri dari delapan cabang/golongan musabaqah yakni yang pertama tilawah anak-anak, remaja dan dewasa. Kedua Qiraat murottal remaja, qiraat murrotal dewasa, qiraat mujawwad dewasa, tartil, canet. Ketiga, Tahfidz 1 juz, 5 juz dan 10 juz. Keempat, Tahfidz 20 juz, 30 juz dan tafsir. Kelima, fahmil Qur`an. Keenam syahril qur`an. Ketujuh khottil qur`an; dan dan terakhir musabaqah makalah ilmiah Al-Qur`an (M2IQ). (Humas Prov)