Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Pemprov Lampung Ajak Maknai Musibah Banjir untuk Meneguhkan Kebersamaan Para Siswa Sekolah

    Pemprov Lampung Bersama Para Siswa Adakan Bakti Sosial Memberikan Bantuan Ke Korban Banjir di Dua Desa, Senin (27/2/2018)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, mengajak seluruh komponen sekolah memaknai banjir di Lampung Tengah untuk meneguhkan kebersamaan. Dengan demikian akan terbangun pendidikan karakter atas musibah itu.

    “Kejadian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengajak seluruh Kepala sekolah di Lampung tengah untuk menjadikan kejadian ini sebagai bentuk implementasi pendidikan karakter anak berupa pemberian bantuan sosial,” jelas Kepala UPTD wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Joko, saat melakukan bhakti sosial Desa Sumber Agung dan Desa Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (7/3/2018).

    Seperti diketahui, bhakti sosial merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter. Dengan bhakti sosial itu, para siswa sekolah dilatih untuk merasakan juga apa yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa. Bhakti sosial itu, menurut Joko, dilakukan jajarannya pada Senin (27/2/2018) yang diikuti pemberian bantuan sosial kepada para korban. Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Lampung itu mendapat sambutan hangat dari para kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah.

    Bantuan sosial itu sendiri bersumber dari anak-anak sekolah dan para guru yang ingin memberikan bantuan kepada para korban bencana banjir. “Alhamdulillah, saya senang dan bangga karena memiliki anak-anak yang mulai sadar akan kondisi lingkungan sekitarnya. Semoga kegiatan ini dapat meringankan beban bagi para korban bencana banjir yang terjadi,” ujar Joko.

    Ia menjelaskan bahwa kegiatan bhakti sosial tersebut memberikan bantuan sekitar 718 KK, yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Maret 2018 hingga Rabu, 7 Maret 2018. “Kami telah melaksanakan kegiatan bhakti sosial ini sejak hari Senin, dan pada hari Rabu ini (7/3/2018) adalah hari puncak kegiatan bhakti sosial tersebut. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka” ujarnya.

    Adapun titik lokasi yang didatangi yakni dua desa di Kecamatan Bandar Surabaya, yakni Desa Cabang, Desa Sumber Agung dan 1 (satu) desa di Kecamatan Seputih Surabaya, yaitu Desa Mataram Ilir. Bantuan sosial tersebut berupa selimut, beras, mie instan, bumbu dapur, pakaian layak pakai dan pakaian baru, beserta bantuan uang.

    Ia menyampaikan ada beberapa sekolah yang turut memberikan bantuan bhakti sosial yakni SMAN Seputih Banyak, SMAN Seputih Surabaya, SMAN Bumi Nabung, SMAN Bandar Surabaya, SMA Paramarta, SMA Ma’arif Seputih Banyak, SMA Ma’arif Bumi Nabung, SMA Gaya Baru, SMA Bangun Cipta Rumbia, SMA Binakarya Surabaya, dan SMA Alhidayah Seputih Banyak. (Humas Prov)

  • Pemprov Lampung Adakan Rapat Jalang HUT Lampung Ke-54

    Pemerintah Provinsi Lampung (Foro/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Rapat Final Pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Provinsi Lampung yang akan diselenggarakan pada 18 Maret 2018 mendatang. Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto di Ruang Rapat Asisten, Kantor Gubernur Lampung, Senin siang (5/3/2018).
    Hery menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-54. Diharapkan acara dapat berjalan sukses dan lancar dengan mengusung tema bernuansa lokal. “Perayaan HUT kali ini akan kental nuansa budaya tradisional Lampung,” ujar Hery.

    Acara rencananya akan dibuka dengan Jalan Sehat dan Senam Jantung yang di laksanakan pada Jum’at 16 Maret 2018. Kemudian, dilanjutkan dengan Perlombaan Senam Kreasi Meumere yang berlangsung di Lapangan Korpri Kantor Gubernur. Dalam acara senam ini terdapat berbagai doorpize dan hadiah menarik.

    Pada acara HUT Provinsi Lampung akan digelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD pada 19 Maret 2018. Keseokannharinya (pada 20 Maret 2018) dilakukan Upacara Hari Jadi Provinsi Lampung dan Upacara Ziarah Makam.

    Acara lainnya pengobatan gratis, bakti sosial, dan Malam Syukuran serta Pesta Rakyat. Pengobatan dan pelayanan KB gratis dilaksanakan pada pekan pertama dan kedua bulan Maret di 15 Kabupaten/kota Provinsi Lampung.

    “Pemerintah Provinsi akan berupaya semaksimal mungkin dalam mensukseskan rangkaian acara HUT Provinsi Lampung ke 54 ini. Acara dengan nuansa lokal, sederhana namun tetap meriah, sehingga bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung,” ujar Hery. (Humas Prov)

  • Pemprov Lampung Percepat Penyelesaian Kendala Jalan Tol

    Pemprov Lampung Percepat Penyelesaian Kendala Jalan Tol

    Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Ekspose Masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tentang Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS, Jum’at (2/3/18)

    Bandar Lampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempercepat terselesaikannya berbagai kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Ekspose masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang percepatan pengadaan tanah dan pembangunan JTTS ruas Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang, di Swiss-bell Hotel, Rapat dipimpin Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat. Jum’at (02/03).

    Menurut Taufik, saat ini diperlukan koordinasi dan kerja keras agar mampu menyelesaikan JTTS sesuai target. “Pemprov Lampung terus berupaya dan mendukung kemajuan dalam mempercepat progres pembangunan JTTS. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja keras sehingga mampu menyelesaikan JTTS sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Taufik Hidayat.

    Dalam pembebasan lahan, ujar Taufik, masih ada persoalan lahan dibeberapa titik yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan sehingga memudahkan percepatan progres pembangunan JTTS.

    “Untuk segmen satu (bakauheni-terbanggi besar) hanya terdapat sedikit persoalan lahan di beberapa titik, namun hanya menunggu keputusan pengadilan untuk eksekusi lahan. Dan untuk segmen dua (terbanggi besar-pematang panggang) masih ada beberapa persoalan yang lebih banyak dari segmen satu. Untuk itu, perlu meningkatkan koordinasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat dan koordinasi dengan BPN,” jelasnya.

    Taufik mengimbau kepada para PPK untuk segera menginformasikan kepada Pemprov Lampung dan Tim Percepatan JTTS terkait informasi terkini permasalahan yang ada. “Kita harus meningkatkan koordinasi dan tolong informasikan kepada kami terkait update permasalahan yang muncul, sehingga kami dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul,” ujarnya.

    Terkait target yang diberikan Presiden Jokowi saat meresmikan JTTS, Taufik menjelaskan pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan JTTS sesuai dengan target yang diberikan. “Tentunya kita berharap JTTS ini dapat selesai sesuai dengan target yang diberikan Presiden Jokowi yakni sebelum pergelaran Asean Games dimulai,” harapnya.

    Hal senada disampaikan Kanwil BPN Lampung Bambang Hendrawan, bahwa perlu segera menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan meningkatkan sinergi semua pihak. “Tolong sampaikan daftar terkait hal-hal yang BPN belum penuhi. Sehingga pihak kami dapat segera mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul,” jelas Bambang. (Rls/hms)

  • Pemprov Lampung Siap Sambut 16 Duta Besar Negara Timur Tengah

    Pemprov Lampung Siap Sambut 16 Duta Besar Negara Timur Tengah

    Rapat Pemprov Lampung di Sakai Sambayan Saat Bahas Kedatangan 16 Duta Negara, Selasa (27/2/2018). (Foto/Dok/Jun)

    Bandar Lampung (SL)-Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan untuk menyambut 16 Duta Besar Negara Timur Tengah untuk Indonesia yang akan menjajaki potensi investasi di Provinsi Lampung. Hingga kini, sudah 5 negara memastikan hadir, yaitu Arab Saudi, Lebanon, Yaman, Sudan dan Maroko.

    “Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik serta menampilkan/ menunjukkan apa yang menjadi peluang kita untuk mereka dapat berinvestasi di Provinsi Lampung,” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, dalam Rapat Pemantapan Acara Kunjungan Duta Besar Negara Timur Tengah untuk Indonesia ke Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (27/2/2018).

    Taufik mengatakan kunjungan para dubes ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yakni dari hari Senin (5 Maret 2018) hingga Rabu (7 Maret 2018). “Pada hari Senin, kunjungan duta besar akan diterima langsung oleh Pjs. Gubernur Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung dan akan terdapat ekspos terkait Provinsi Lampung serta show pameran kecil terkait produk unggulan Provinsi Lampung di Lantai 1 kantor Gubernur,” jelas Taufik.

    Pada Selasa, lanjut Taufik, para dubes tersebut akan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Minhadlul Ulum di Tegineneng, dan sejumlah perusahaan, di antaranya PT. Wong Coco, PT. Great Giant Pineapple Plantation, dan PT. Nestle Indonesia (Nescafe).

    Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Lukmansyah menjelaskan kunjungan kerja duta besar ini bertujuan untuk melakukan silaturahmi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, menjajaki berbagai peluang investasi dan meningkatkan kerjasama dengan Provinsi Lampung, serta memberikan bantuan dan melihat pusat kegiatan Islam yang ada di Lampung.

    Provinsi Lampung memiliki potensi dan kekayaan alam yang dapat menjadi peluang dalam meningkatkan investasi. Diharapkan dengan adanya kunjungan 16 Duta Besar Negara Timur Tengah ke Provinsi Lampung mampu memberikan tindaklanjut dalam bentuk masuknya investor negara Timur Tengah ke Provinsi Lampung.

    Dalam rapat itu, persiapan makin matang. Pemprov juga melibatkan dinas terkait, kepolisian dan perusahaan guna mensukseskan kunjungan kerja duta besar ini sehingga dapat berjalan aman, tertib dan lancar. (rls/hms)

  • Lampung Siap Sambut Bakti Sosial TNI AL 2018

    Lampung Siap Sambut Bakti Sosial TNI AL 2018

    Kunjungan TNI AL dalam program rencana bakti TNI

    Bandarlampung (SL) -Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan Pemprov Lampung siap mensukseskan kegiatan Bakti Sosial TNI AL 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pertengahan bulan Maret 2018 mendatang.

    Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Didik saat menjamu dan bersilaturahmi bersama Asisten Potensi Maritim Kepala Staf TNI AL Mayjen TNI (Mar) Gatot Triswanto di Randu Resto, Bandar Lampung, pada Minggu siang (25/02/2018).

    “Daerah Lampung adalah daerah yang sangat strategis dengan memiliki penduduk terbesar ke-2 di Sumatera dengan jumlah 9,5 juta jiwa. Lampung juga ketahanan nasional-nya menempati peringkat ke-5 Nasional dan tertinggi se-Sumatera dengan kategori cukup tangguh,” kata Didik didampingi Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist.

    Menurut Didik, Potensi Lampung itu perlu dikembangkan agar memberikan kontribusi tertinggi pada demokrasi, geografis, dan pertahanan keamanan.

    Didik menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Karena itu, pembangunan bidang kemaritiman semakin ditingkatkan.

    “Mudah-mudahan kegiatan TNI ke Provinsi Lampung ini dapat berjalan lancar. Jika terdapat kesulitan selama penugasan, Pemerintah Provinsi Lampung siap membantu dalam mengawal kegiatan Bakti TNI AL di kabupaten yang dikunjungi (Lampung tengah dan Lampung Utara, red),” katanya.

    Adapun daerah yang telah dikunjungi oleh Tim dari TNI AL adalah Lampung Tengah dan Lampung Utara. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Markas Besar TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah dan akan mengusung tema “Melalui Karya Bakti TNI AL Tahun 2018, Kita Tingkatkan Kebersamaan Dan Kerjasama Segenap Komponen Bangsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat.”

    Dalam acara Bakti Sosial TNI AL ini terdapat sejumlah kegiatan, baik fisik maupun non fisik. Kegiatan non fisik di antaranya pelaksanaan komunikasi sosial berupa penyuluhan hukum, pendidikan, kesehatan, peran dan tugas TNI AL, mitigasi bencana dan kewirausahaan. Sedangkan kegiatan fisik di antaranya pembangunan jalan, MCK (mandi, cuci kakus), tugu TMP (Taman Makam Pahlawan), balai kampung, renovasi mushola, rumah veteran, pembersihan bendungan, penanaman pohon, perkemahan dan pembagian sembako. Untuk Bakti sosial kesehatan berupa pengobatan gratis berbagai kasus penyakit umum dan khitanan masal serta donor darah.

    Asisten Potensi Maritim Kepala Staf TNI AL Mayjen TNI (Mar) Gatot Triswanto mengatakan pemberdayaan wilayah pertahanan harus didukung sinergi rakyat dan TNI.

    “Sentuhan potensi maritim itu luas. Sehingga harus dipertajam. Karena kami berasal dari rakyat ya harus membantu rakyat. Untuk terlaksananya keberhasilan Kegitan ini harus dibantu oleh pemerintah daerah dan komponen masyarakat. Mudah-mudahan TNI, Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi,” katanya. (rls)

  • Proyek Jalan Rp4 M, Di Tubabar Diduga Asal Jadi

    Proyek Jalan Rp4 M, Di Tubabar Diduga Asal Jadi

    Tulangbawang Barat (SL)- Pembangunan jalan provinsi di Tiyuh Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, asal jadi. Bahkan penggalian pelebaran tidak sesuai dengan bestek dan tidak sesuaistandar.

    Supri, pihak pengawas CV Ujung Gunung Tulang Bawang mengakui bahwa penggalian itu belum standar dan masih digali ulang dengan kedalaman 35 cm. Anggaran proyek Jalan itu menelan dana anggaran APBN Rp4 Milyar dengan panjang satu kilo dua ratus meter.

    Sementara, LSM Kualisi percepatan pemberatasan korupsi KPPK Ibrahim CR, Kamis (9/11) melakukan kroscek kelokasi di Tiyuh Pulung Kencana mengatakan, penggalian tersebut belum maksimal dengan kedalaman 18 centimeter.

    Sempat terjadi adu mulut antara pihak pengawas dan LSM terkait. Atas kejadian ini, Ibrahim selaku LSM berharap pengerjaan tersebut dikaji ulang dan jangan asal main gali dan timbun batu, yang natinya dapat menimbulkan kerusakan jalan lebih dini. (Lp1/by/Jun)

  • LHP BPK : Pengelolaan Keuangan Pemprov Lampung 2016 Banyak Tak Tepat

    LHP BPK : Pengelolaan Keuangan Pemprov Lampung 2016 Banyak Tak Tepat

    Ketua DPRD dan Gubernur Lampung saat penyerahan hasil laporan Hasil pemerikasaan keuangan Provinsi Lampung.

    Bandarlampung (SL)-Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan memberikan catatan tentang tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Terdapat kewajiban pengembalian uang ke kas negara mencapai Rp2 miliar lebih, di dua satuan kerja, terutama Dinas PU PR Lampung, yang wajib mengembalikan Rp1,7 miliar lebih ke kas negara, dan Dinas Perumaban, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung, dan ditemukan Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp3.570.974.697,41. Didinas PUPR Lampung tercatat temuan kepada tujuh perusahaan yang wajib mengembalikan uang rata rata bernilai Rp150-Rp450 juta dari proyek miliar per perusahaan.

    “Pemeriksaan LHP ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” kata petugas Audit BPK RI, saat berada di Bandarlampung, waktu lalu.

    Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20 16 terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian antara lain tentang serah terima aset P3D dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Lampung Belum Tertib; Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib; Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Kendaraan Dinas Pemerintah Belum Optimal, termasuk, Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Tepat Sasaran; dan Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp3.570.974.697,41.

    Perintah Untuk Gubernur

    Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Lampung agar memerintahkan Sekretaris Derah untuk menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan, segera melaksanakan koordinasi dan validasi atas aset P3D yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota dan menyusun Berita Acara Klarifikasi/Perbaikan atas nilai aset yang  ditandatangani oleh dua belah pihak;

    Lalu menginstruksikan Kepala Bidang Aset berkoordinasi dengan seluruh kepala SKPD dalam rangka inventarisasi aset dan sertifikasi tanah pada masing-masing SKPD; Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;  Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan konsultan pengawas lebib cermat melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan; Menginstruksikan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebib cermat memeriksa basil pekerjaan;

    Terkait catatal LHP Provinsi Lampung tahun 2016 itu, tertuang dalam basil pemeriksaan Laporan Nomor 27/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, belum bisa memberikan tanggapan. Dihubungi via pesan whatshap, Gubernur belum memberikan jawaban. (Juniardi)