Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Larang Keras Sarpras di Pakai APK Kadiskominfo Segera Lipat Spanduk Umar Ahmad di Pagar Pemprov Lampung

    Larang Keras Sarpras di Pakai APK Kadiskominfo Segera Lipat Spanduk Umar Ahmad di Pagar Pemprov Lampung

    Bandar Lampung, Sinarlampung.co- Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) segera menindaklanjuti pemasangan spanduk salah satu calon Gubernur Lampung 2024, Umar Ahmad di pagar perkantoran pemerintah setempat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomonfotik) Provinsi Lampung, Ahmad Saefullah, Selasa, 9 Juli 2024.

    Baca Juga : Pematank Kecam Spanduk Bacagub Umar Ahmad Terpasang di Pagar Pemprov Lampung 

    “Utk spanduk itu saya belum lihat, tapi sudah saya tindak lanjut dengan diinfokan kepada Kasatpol PP Provins, utk di sekitar Pemprov yg merupakan bangunan Pemprov maka sejogya nya tidak boleh ada pemasangan spanduk yg mengarah kepada unsur politik,” ujar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp.

    Demi menjaga netralitas, Saiful secara tegas melarang pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada sarana dan prasarana pemerintah, terlebih untuk kepentingan pribadi atau politik.

    “Walaupun saat ini belum masuk ke dalam tahapan pilkada, namun tahun ini adalah masuk pada tahun politik, maka Pemprov juga harus menjaga sikap netralitas , dengan netral tsb maka utk menjaga nya yaitu sarana dan prasarana tidak boleh digunakan utk politik secara perorangan,” tegasnya.

    Sebelumnya, terlihat salah satu spanduk Bakal Calon Gubernur (Bacagub) bergambar Umar Ahmad terpasang di pagar Pemprov Lampung yang menuai kecaman dari Ketua LSM Pemantank Lampung. (*/Red)

  • Pematank Kecam Spanduk Bacagub Umar Ahmad Terpasang di Pagar Pemprov Lampung 

    Pematank Kecam Spanduk Bacagub Umar Ahmad Terpasang di Pagar Pemprov Lampung 

    Bandar Lampung, Sinarlampjng.co – Menjelang Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang, spanduk dan baliho bakal calon kepala daerah mulai muncul mewarnai jalanan di Kota Bandar Lampung. Ironisnya tempat-tempat yang di larang oleh Peraturan KPU untuk di pasang atau ditempel alat peraga kampanye justru terlihat terpasang di pagar perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

    “Sekali tempur jadi Gubernur Fofum Masyaralat Peduli Lampung, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Lampung untuk bersama-sama memilih Ir.Hi.Umar Ahmad, SP menjadi Gubernur Lampung, Okta/Hadi/Dayat,”tulis spanduk di pagar Pemprov tersebut dengan bergambar bakal calon Gubernur Umar Ahmad, Selasa 9 Juli 2024.

    Masyarakat sekitar yang enggan menyebutkan namanya mengatakan tidak mengetahui terkait siapa dan sejak kapan spanduk itu terpasang di pagar Pemprov Lampung tersebut.

    “Tidak tahu siapa dan kapan di pasang, tiba-tiba sudah ada di pagar Pemprov saja,”ujarnya.

    Sementara itu, Ketua LSM Pemantank Suadiromli menyikapi hal tersebut sangat mengecam dan menyayangkan cara-cara yang tidak baik untuk di pertontonkan ke publik.

    “Kita memyikapi itu sangat mengecam dan menyayangkan praktik tersebut, jika itu di pasang oleh LO calon tersebut seharusnya LO paham tentang aturan itu,”ujarnya.

    Lanjut Romli, jangan sampai karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi calon lain serta menciderai netralitas yang selama ini di jaga oleh ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Sehingga kami minta untuk bagi yang merasa memasangnya untuk segera mencabutnya.

    “Dan kita ingatkan, jika Pilkada itu pesta rakyat jadi jangan menonjolkan cara-cara yang tidak baik di depan masyarakat,”tuturnya. (*/Red)

  • Pemprov-BPS Bahas Sinergi dan Pemanfaatan Data Inflasi, Stunting Hingga Ketahanan Pangan di Lampung

    Pemprov-BPS Bahas Sinergi dan Pemanfaatan Data Inflasi, Stunting Hingga Ketahanan Pangan di Lampung

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat membahas Sinergi dan Pemanfaatan Data Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem serta Ketahanan Pangan. Pembahasan ini masuk agenda kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis dan jajaran di ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Jumat, 5 Juli 2024.

    Kepala BPS Lampung, Parlindungan Lubis menyampaikan terimakasih atas sambutan yang baik dari Pj Gubernur Lampung Samsudin. Dia berharap sinergi baik yang dijalin antara BPS maupun Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus berjalan dengan baik.

    Sementara itu, Pj Gubenur Lampung Samsudin juga berharap BPS Provinsi Lampung dapat memberikan data yang akurat akan keadaan secara riil di lapangan.

    Samsudin mengatakan bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus diberikan atensi secara maksimal, yaitu terkait inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta ketahanan pangan.

    “Melalui data yg di dapatkan dari BPS dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi tentang bagian bagian mana yang perlu dibenahi, atau ditingkatkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Samsudin juga berharap BPS dapat menjadi rekan kerja yang selalu suportif, terhadap kemajuan di Provinsi Lampung. (Red/*)

  • Pj Gubernur Lampung Minta KPK dan Satgas Segera Usut Pungli di Pelabuhan Panjang

    Pj Gubernur Lampung Minta KPK dan Satgas Segera Usut Pungli di Pelabuhan Panjang

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin menyoroti dugaan praktik suap fee dan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Panjang. Samsudin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Lampung untuk bergerak mengatasi permasalahan pungli di Provinsi Lampung, khususnya Pelabuhan Panjang.

    Baca: Kadin Lampung Curhat Maraknya Pungli dan Suap di Pelabuhan Panjang Hingga Perizinan dan Fee Proyek ke KPK

    “Kita mengharapkan KPK, dan Satgas Pungli dapat melakukan upaya-upaya agar pungli di Lampung dapat diatasi,” kata Samsudin, Rabu 3 Juli 2024.

    Selain kepada KPK, Samsudin juga meminta agar Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli juga melakukan hal yang sama. Karena pemberantasan suap dan pungli di Lampung penting dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama dalam sistem perekonomian. “Agar masyarakat dapat tenang dan nyaman dalam sistem perekonomiannya,” katanya.

    Menurut Samsudin, aparatur Pemprov Lampung juga mesti meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Sehingga apabila ada penyimpangan dari aturan mesti ditindak tegas, termasuk pungli di dalamnya. “Begitu juga dengan aktivitas perekonomian seperti di pelabuhan harus menjadi perhatian agar aktivitas perekonomian tetap berjalan baik,” katanya.

    Seperti diketahui praktik pungli, fee proyek dan suap diduga masih marak terjadi di sejumlah tempat di Provinsi Lampung. Hal itu menjsi bahasan rapat koordinasi (Rakor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat Kadin Lampung, 26-27 Juni 2024 lalu. Rakor ini dihadiri jajaran pengurus Kadin dan para asosiasi di Lampung.

    Rapat membahas masalah regulasi perizinan di sejumlah bidang, yaitu meliputi bidang perhubungan laut, ekspor-impor, sektor logistik, telekomunikasi dan jasa pengiriman barang. Dari KPK, hadir tim Direktorat Antikorupsi Badan Usaha yang dipimpin langsung oleh Kasatgas KPK wilayah Lampung, Rosana Fransiska. Juga Analis Antikorupsi Badan Usaha KPK, Jeji Azizi dan tim. (Red)

  • Pemprov Lampung Serahkan Hibah Tanah ke Unila

    Pemprov Lampung Serahkan Hibah Tanah ke Unila

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan hibah tanah yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan kepada Universitas Lampung (Unila).

    Hibah Tanah seluas 150 hektar itu diserahkan langsung Gubenur Lampung Arinal Djunaidi kepada Rektor Unila Lusmeilia Afriani di Gedung Serba Guna (GSG) kampus Unila, Sabtu, 1 Juni 2024.

    Gubernur Arinal mengatakan, hibah tanah ini bukan sekadar pemberian semata, tetapi juga sebuah simbol harapan dan dukungan dari pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Lampung.

    “Saya memberikan hibah tanah ini karena rasa cinta saya, bahwa saya dibesarkan oleh Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian,” ujarnya.

    Selain menyerahkan hibah tanah, Arinal juga menjadi Dosen Tamu (Guest Lecturer) bagi ribuan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) yang hadir.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal menekankan pentingnya beraktivitas dan menempa diri di kampus karena keterlibatan dalam berbagai aktivitas kampus akan memperkaya pengalaman dan memperkuat karakter para mahasiswa.

    “Manfaatkanlah waktu kalian di Unila dengan sebaik-baiknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya, dan kembangkan potensi diri kalian semaksimal mungkin,” imbaunya. (Red/*)

  • Pemprov Lampung Apresiasi Peranan PWNU dalam Pembangunan Daerah

    Pemprov Lampung Apresiasi Peranan PWNU dalam Pembangunan Daerah

    Tulang Bawang, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi peranan PWNU Provinsi Lampung yang telah bekerja keras dalam pembangunan, memajukan dakwah Islam dan memperjuangkan kesejahteraan umat.

    Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan, saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Pengajian Akbar dan Halal Bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Darul Ishlah Tulang Bawang, Kamis, 9 Mei 2024.

    Dalam acara yang dihadiri Rais Aam Pengurus Besar (PBNU) KH Miftachul Akhyar itu, Qudrotul mengatakan melalui momentum ini untuk terus meningkatkan sinergi antara pemerintah dan ulama demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sejahtera dan berkeadilan.

    Menurutnya, keberadaan NU turut memberikan kontribusi besar dalam memelihara dan menyebarkan ajaran islam yang rahmatan lil alamin.

    “Mari PWNU kita bersatu, wujudkan masyarakat Lampung sejahtera,” Qudrotul.

    Kegiatan ini juga sekaligus Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren Darul Ishlah Tulang Bawang.

    Qudrotul menuturkan di dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun, Provinsi Lampung telah banyak  bukti dari keberhasilan pembangunan bahkan memperoleh apresiasi dan ratusan penghargaan.

    Ia berpendapat seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras  penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana dan terpadu melalui dukungan semua pihak termasuk Keluarga Besar PWNU Provinsi Lampung.

    “Oleh karenanya, kerja keras dan kerjasama yang baik semua pihak sangat penting untuk terus dijaga, agar pembangunan daerah dapat berjalan baik dan berkelanjutan,” katanya.

    “Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi bekal yang berharga dalam menjalani tugas suci ini,” tambahnya.

    Hadir pula dalam acara ini, Ketua PWNU Provinsi Lampung Puji Raharjo, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ishlah KH Shodiqul Amin, Anggota Forkopimda, Para Kiyai, Alim Ulama dan Pimpinan Partai Politik. (*)

  • Mingrum Gumay Minta Areal Kota Baru Jadi Pusdiklat Sat Pol PP

    Mingrum Gumay Minta Areal Kota Baru Jadi Pusdiklat Sat Pol PP

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta areal Kota Baru difungsikan sementara menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) Sat Pol PP, Selasa, 30 April 2024.

    Mingrum Gumay menyebutkan, kritik publik terhadap mangkraknya pembangunan di Kota Baru menjadikan dirinya termotivasi mendorong dan merekomendasikan pemanfaatan tata ruang di Kota Baru menjadi pusdiklat sat pol PP.

    “Di depan gubernur dan pihak terkait saya meminta pada kesempatan kali ini untuk mendorong dan mewujudkan pemanfaatan tata ruang Kota Baru menjadi pusdiklat Satpol PP, selain menjadikan pusat pelatihan Sat Pol PP juga bisa difungsikan untuk menjaga aset daerah di sana,“ ujar Mingrum.

    Ia juga menyebutkan pemanfaatan dan pengalihan fungsi sementara dapat menekan potensi kriminal dan lainnya yang digunakan oleh sejumlah pihak di area Kota Baru tersebut.

    “Saya lihat banyak pasangan muda-mudi yang duduk di sana tanpa adanya pengawasan, kemudian saya dengar tempat itu juga digunakan untuk balap liar, mabuk-mabukan hingga transaksi narkotika,” lanjutnya.

    Mingrum mengatakan salah satu faktor tidak berjalannya maksimal keberlanjutan pembangunan di sana akibat dari kekuatan anggaran daerah yang belum memadai.

    “Tetapi pemerintah juga tidak boleh melakukan pembiaran aset daerah di Kota Baru, jadi mari kita lakukan inovasi berbasis kreativitas di sana,” kata Mingrum.

    “Silahkan diusulkan program yang akan dilakukan di Kota Baru, nanti kita bahas saat pembahasan di perubahan, saya pastikan DPRD akan dukung usulan tersebut,“ tutupnya. (Red/*)

  • Mashaallah ! Masyarakat Dapat Takjil Gratis dari DWP Biro Adpim Pemprov Lampung

    Mashaallah ! Masyarakat Dapat Takjil Gratis dari DWP Biro Adpim Pemprov Lampung

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung membagikan takjil gratis di bawah Flyover Pahoman, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandarlampung, Minggu, 17 Maret 2024.

    Giat sosial yang diinisiasi Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal itu merupakan perpaduan Gerakan Siger dan Beli dan Bagi.

    Beli dan Bagi ini adalah saling berbagi berkah di Bulan Suci Ramadan dengan memberikan takjil kepada masyarakat yang membutuhkan yang dibeli dari para UMKM di Festival Pasar Takjil di Halaman Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung.

    Sebelumnya, para anggota DWP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung bersama DWP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung terlebih dahulu dilepas oleh Riana di Halaman Kantor Dekranasda Provinsi Lampung.

    Pelepasan ini ditandai dengan pemberian bantuan paket sembako kepada warga. Gerakan “Beli dan Bagi” ini dipadukan dengan Siger (Saatnya Ikut Bergerak Untuk Rakyat yang Membutuhkan) yang juga dibentuk oleh Riana sejak Maret 2020 hingga saat ini.

    Riana mengatakan di Bulan Suci ini hendaknya diisi dengan kebaikan-kebaikan dan saling berbagi. Ia berharap gerakan ini dapat memberikan keberkahan bagi semua.

    “Semoga Gerakan Siger dan Gerakan “Beli dan Bagi” ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, dan keberkahan bagi kita semua,” ujar Riana. (Red/*)

  • Pemprov Lampung Ajak Daerah Siaga Banjir

    Pemprov Lampung Ajak Daerah Siaga Banjir

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak kabupaten/kota dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto dalam rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Pemprov Lampung, Selasa, 27 Februari 2024.

    Menurut Fahrizal upaya ini dilakukan mengingat, diperkirakan puncak musim hujan di Lampung, diprediksi hingga Maret 2024.

    “Kita harus meningkatkan kesiagaan, kalau terjadi bencana, kita bisa atasi dengan cepat sehingga bisa mengurangi potensi akibat bencana tersebut,” ujar Fahrizal.

    Seperti diketahui, bencana banjir telah melanda Provinsi Lampung diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

    Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan dari BNPB berupa dana siap pakai sebesar Rp250 Juta untuk operasional penanganan darurat bencana serta bantuan logistik dan peralatan.

    Meliputi perahu karet dan mesin dua unit, pompa alkon 4 unit, 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit dan 200 paket biskuit protein.

    “Terima kasih kami mendapatkan support dalam bentuk pendanaan dan logistik. Ini sangat bermanfaat, kami akan terus berkonsultasi dan melaporkan kondisi terkini di Provinsi Lampung,” katanya.

    Fahrizal menjelaskan bencana banjir ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh masyarakat.

    “Baik itu dalam menyelamatkan dirinya, keluarga serta menjaga lingkungannya, sekarang semua sudah harus siaga. Kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiagaan menghadapi bencana ini dan dalam hal menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Ia meminta Kabupaten/Kota untuk selalu membangun komunikasi sehingga bisa mengatasi keadaan di lapangan dengan cepat.

    “Kita selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, manakala terjadi bencana, kita semua harus bertanggungjawab,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya juga sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah seperti mengimbau kepada Kabupaten/Kota agar menunjukkan status keadaan darurat tergantung kondisi wilayah dan menyiagakan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana.

    “Kita antisipasi itu semua, termasuk kami minta Kabupaten/Kota menertibkan pembangunan karena semua bangunan harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti jangan ada rumah atau bangunan berdiri di bantaran sungai,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan pihaknya berkunjung ke Lampung dalam rangka menguatkan atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Lampung.

    “Dan dari kejadian banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar Fajar.

    Fajar menyebut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penanganan bencana yang utama adalah keselamatan jiwa.

    “Lalu yang kedua adalah pencegahan, pencegahan dan pencegahan. Dua hal ini yang harus kita pegang,” katanya.

    Hadir pada Rakor ini diantaranya, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Roy Pardede, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto, BPBD Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. (Red/*)

  • 4000 Anggota E-KPB Terima Tanda Bukti Kepesertaan Jamsostek dari Pemprov Lampung

    4000 Anggota E-KPB Terima Tanda Bukti Kepesertaan Jamsostek dari Pemprov Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan tanda bukti kepersertaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi 4000 pekerja rentan anggota e-KPB.

    Tanda bukti kepesertaan perlindungan Jamsostek tersebut diserahkan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia(SDM) Intizam, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Rabu (20/12/2023).

    Intizam menjelaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus berupaya untuk melakukan perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

    “Hal tersebut akan memberikan rasa aman bagi para pekerja disektor ini dalam menjalani pekerjaan sehari hari,” ujar Intizam.

    Melalui dana APBD-P tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan dan mengalokasikan dana jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, kelautan.

    “Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan bantuan kepada pekerja rentan yang telah terdaftar menjadi anggota e-KPB sebanyak 4000 orang,” tambah Intizam.

    Program Jamsostek merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan selama menjalankan pekerjaan.

    Intizam menjelaskan bahwa melalui pemberian bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara simbolis kali ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemerintah Provinsi Lampung di tengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja rentan dan keluarganya.

    Sementara itu, Kepala Disnaker Agus Nompitu dalam laporannya mengatakan bahwa dalam kesempatan yang baik ini akan diberikan sejumlah bantuan Jamsostek dari sektor kehutanan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, dan perikanan. Rinciannya, Dinas Kehutanan sebanyak 1000 peserta, Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 354 peserta, Dinas Perkebunan sebanyak 1332 peserta, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1314 peserta.

    Pada kesempatan itu, juga diserahkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) kepada para pekerja, dan sejumlah Ahli Waris dari pekerja yang telah meninggal dunia. (*)