Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Pemprov Lampung Luncurkan Aplikasi Si-Tapis

    Pemprov Lampung Luncurkan Aplikasi Si-Tapis

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meluncurkan pengembangan aplikasi Sistem Data Pengendalian dan Informasi (Si-Tapis) Tahun Anggaran 2023, di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (21/12/2023).

    Peluncuran aplikasi yang dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sumber Pendanaan (APBN/ APBD) itu, Pemprov Lampung membahas persiapan tahun 2024 dan evaluasi capaian kerja di tahun 2023.

    Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto yang juga membuka rapat menyampaikan bahwa Rapat koordinasi ini lebih difokuskan pada persiapan Tahun 2024, dan mengevaluasi capaian-capaian di tahun 2023.

    “Sebagaimana laporan Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan, bahwa bahwa sampai dengan November capaian realisasi belanja kita mencapai 82,2% di Provinsi dan Kabupaten/kota mencapai 75,6%. Semoga di Desember ini progresnya semakin lebih baik,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

    “Diusahakan tahun depan kita bisa lebih awal melakukan persiapan-persiapan baik itu proses perencanaan dan proses administrasinya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu,” tambahnya.

    Sekdaprov Fahrizal melanjutkan bahwa Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar anggaran yang tersedia itu harus segera direalisasikan.

    “Supaya itu dapat menggerakkan roda perekonomian, dan pelayanan publik itu jalan. Itulah mengapa kita harus melakukan percepatan,” ujar Fahrizal.

    Dalam konteks administrasi, terdapat tiga aspek dalam pengendalian yaitu monitoring dan evaluasi, penilaian, dan pelaporan.

    “Kita perlu melakukan pengendalian terhadap perencanaan yang sudah kita susun dan anggaran sudah tersedia. Itu harus betul-betul kita arahkan,” ujar Fahrizal.

    Dia meminta dipastikan kegiatan dan seluruh anggaran itu tepat untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu perencanaannya harus matang dan anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan maksimal untuk mencapai tujuan.

    “Itu semua dalam rangka untuk mendukung visi kita bersama yaitu Rakyat Lampung Berjaya. Oleh karenanya sasarannya harus tepat dan pastikan manfaatnya benar, serta pastikan tepat waktu. Kalau sudah kita pastikan itu semua, maka kita juga harus pastikan tepat administrasi dan tepat dasar hukumnya. Ini harus kita lihat secara utuh, supaya pembangunannya berhasil,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung Haris Kadarusman, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka untuk mendorong realisasi belanja pemerintah, baik yang melalui sumber pendanaan APBN maupun sumber pendanaan APBD pada Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

    Adapun tujuan Rapat Koordinasi Teknis ini yaitu Pertama, Pengendalian Program/Kegiatan Pembangunan Daerah se-Provinsi Lampung serta launching pengembangan Aplikasi Si-Tapis. Kedua, memaksimalkan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN sesuai dengan Rencana Pencairan Dana.

    Kemudian, pengelolaan anggaran dalam meningkatkan kinerja anggaran melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    “Rapat Koordinasi Teknis ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengelola DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) APBN dan Perangkat Daerah Pengelola APBD serta Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” ujarnya. (*)

  • Dubes Palestina Zuhair Al-Shu Kunjungi Lampung

    Dubes Palestina Zuhair Al-Shu Kunjungi Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengunjungi Lampung yang disambut Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal di Gedung Dekranasda Lampung, Senin (11/12/2023).

    Riana mengatakan, kunjungan Dubes Zuhair tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi Dekranasda Lampung karena hal ini sebagai upaya memperkenalkan produk-produk unggulan Provinsi Lampung ke mancanegara.

    Pada kesempatan tersebut, Riana memperkenalkan satu persatu produk wastra hingga produk pangan hasil kerajinan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Lampung yang ada di gedung Dekranasda seperti Tapis, Sulam Usus sampai Kopi Lampung.

    Riana juga memberikan dukungan moral serta menyampaikan dukacita mendalam kepada Dubes Zuhair atas peristiwa yang tengah terjadi saat ini di Gaza, Palestina.

    Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan masyarakat Lampung tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.

    “Kami masyarakat Indonesia sangat merasakan kesedihan rakyat Palestina. Rakyat Palestina selalu di hati kami dan akan selalu ada di dalam doa-doa kami,” ujarnya.

    Riana berharap dengan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Palestina serta dukungan dari dunia internasional, kemerdekaan Palestina akan cepat terwujud.

    Riana  yang juga sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung mengatakan bahwa PMI Provinsi Lampung telah melakukan penggalangan dana bantuan untuk rakyat Palestina dan akan disalurkan melalui PMI Pusat

    Dubes Zuhair menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lampung.

    Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat indonesia demi mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dubes Zuhair mengungkapkan bahwa dukungan serta kepedulian dari masyarakat Indonesia sangat berarti demi meningkatkan moralitas rakyat Palestina.

    “Dukungan dari Indonesia sangat luar biasa. Kami masyarakat Palestina merasakan kasih sayang dari masyarakat indonesia. Sangat bangga berada disini, banyak sekali dukungan yang diperoleh di sini,” ujarnya.

    “Saya merasa di rumah ketika berada di sini. Saya mencintai masyarakat Indonesia dan akan selalu ada di hati kami masyarakat Palestina,” pungkasnya. (*)

  • Gubernur Arinal Hadiri Puncak Peringatan HKN ke-59

    Gubernur Arinal Hadiri Puncak Peringatan HKN ke-59

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rabu (29/11/2023).

    Pada HKN kali ini, Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. Juga penghargaan bagi tokoh dan institusi yang berjasa dalam penanganan Covid-19. Mereka dinilai telah secara nyata memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

    Kemudian, dilakukan pula pemberian bantuan sosial sembako kepada masyarakat miskin dan ibu hamil/ibu memiliki balita dalam program percepatan penurunan stunting.

    “Selamat HKN ke-59 kepada segenap jajaran kesehatan, para pemangku kepentingan, mitra kesehatan dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Arinal.

    Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal yang menyerahkan penghargaan dan bantuan tersebut.

    Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini mengambil tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”.

    “Peringatan HKN ke-59 di tahun ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat sehingga mampu menghadapi tantangan,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu program utama dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

    Ia menyebut berbagai capaian pembangunan kesehatan di Lampung juga terus mengalami peningkatan.

    Seperti, pada tingkat Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana sudah 97,6% masyarakat Lampung telah tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Lalu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah secara nasional yaitu 15,2%.

    Ini juga diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2022 mencapai 70,45 persen.

    “Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) kita juga semakin baik. Harapannya yang baik ini juga diikuti seluruh rumah sakit termasuk di Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Puskesmas,” ujar Fahrizal.

    Fahrizal mengajak para insan kesehatan untuk terus meningkatan pelayanan kesehatan dan secara intensif mengajak warga untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

    Pada HKN ke-59 Tingkat Provinsi Lampung ini diserahkan berbagai penghargaan diantaranya Penghargaan Atas Jasa Penanganan Covid-19, Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit serta SDM Penunjang Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023.

    Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menerima Penghargaan Atas Jasa Penanganan Covid-19.

    Selanjutnya, penyerahan pemenang lomba Posyandu Berprestasi dan Kader Posyandu Berprestasi.

    Lalu, diserahkan secara simbolis paket sembako sebesar Rp500 Ribu kepada 1.880 KPM yakni masyarakat miskin dan ibu hamil/ibu memiliki balita dalam program percepatan penurunan stunting yang tersebar di 5 Kabupaten rawan stunting. (*)

  • Jokowi Kritik Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban, Sttt…di Lampung Baru 59,87%

    Jokowi Kritik Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban, Sttt…di Lampung Baru 59,87%

    Bandarlampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang masih saja berjalan lamban meski selalu diinstruksikannya selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023) memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

    Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

    “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

    Serapan Anggaran Pemprov Lampung Baru 59,87%

    Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian Pemprov Lampung lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

    Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengakui lambannya penyerapan anggaran akibat aprogram-program pemerintah bersifat kontrak.

    “Biasanya realisasi bayar gaji dan operasional pasti tepat. Tapi, nggak tepat itu dari hal yang sifatnya kontraktual,” ujar Fahrizal.

    Fahrizal mendorong pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). Hal ini agar program yang disusun dapat terlaksana pada 2023.

    “Kami mendorong proses procurement (pengadaan) dapat dipercepat,” kata dia.(iwa)

     

  • UMP Lampung 2024 Naik 3,16 Persen

    UMP Lampung 2024 Naik 3,16 Persen

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp1.716.497 di tahun 2024. Artinya besaran UMP 2024 naik Rp83.212,41 atau 3,16 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Kenaikan UMP tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/694/V.08/HK/2023. SK ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Selasa (21/11/2023).

    Kebijakan mengenai upah ini merupakan salah satu instrumen fundamental dalam menjamin hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

    Upah Minimum Provinsi menjadi sebuah jaminan penting untuk melindungi penghasilan pekerja dan buruh dari kemungkinan merosot di bawah garis kemiskinan yang bisa membahayakan kesehatan mereka, dan pada gilirannya, memengaruhi produktivitas kerja.

    Keputusan tentang upah ini juga mempertimbangkan upaya serta potensi penciptaan lapangan kerja baru bagi para angkatan kerja yang tiap tahunnya memasuki pasar kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam hal pengupahan.

    Oleh karena itu, penetapan Upah Minimum Provinsi didasarkan pada aspek makroekonomi serta beberapa indeks yang mencerminkan kontribusi penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung tahun ini berdasarkan pada beberapa faktor, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel ini menjadi dasar utama dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi Lampung.

    Mengingat keterbatasan waktu yang ada, terdapat kebutuhan akan penetapan upah minimum provinsi yang harus selesai paling lambat pada tanggal 21 November setiap tahunnya, sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

    Dalam rangka mendukung proses penetapan ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-M/243/HI.01.00/XI/2023 yang berkaitan dengan Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan yang menjadi dasar dalam penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

    Dalam Penetapan perhitungan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024 memakai Variabel Alpa 0,2 dapat mempertimbangkan sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan tetap
    memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha.

    Bahwa Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dari unsur Pemerintah, Pakar / Akademisi dan Apindo menyepakati Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar Rp. 2.716.497,- dibulatkan keatas yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp. 83.212,41,- atau 3,16%.

    Upah Minimum sebagaimana dimaksud di peruntukan bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedangkan bagi Pekerja/Buruh yang masa kerja lebih dari 1tahun lebih berpedoman pada Struktur dan skala upah. Penjelasan ini terdapat pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2023 pada pasal 24. (*)

  • Lampung Half Maraton Bakal Diikuti Ribuan Peserta Ada dari Hongkong dan Kenya

    Lampung Half Maraton Bakal Diikuti Ribuan Peserta Ada dari Hongkong dan Kenya

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung rencananya akan menggelar Lampung Half Marathon 2023 pada 26 November 2023. Diperkirakan kegiatan ini bakal diikuti 2.222 pelari. Tak hanya dari lokal maupun nasional saja, pelari berasal dari negara Hongkong dan Kenya juga bakal hadir dalam lomba yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) itu.

    Maka itu, saat ini Pemprov Lampung bersama stakeholder terkait berjibaku mematangkan persiapan agar acara dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, yang meminta semua pihak terlibat bisa mempersiapkan acara dengan baik dan sukses.

    “Mulai dari pengamanan, tenaga kesehatan, rekayasa lalulintas hingga yang lainnya. Kita harus menjamin para pelari ini aman dan nyaman sesuai dengan rencana kita. Berikan pelayanan yang terbaik kepada para pelari,” ujar Fahrizal saat memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Lampung Half Marathon 2023 di ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/11/2023).

    Fahrizal mengapresiasi atas antusias masyarakat yang begitu luar biasa dalam mengikuti event ini.

    “Anak-anak juga sangat antusias. Olahraga terutama lari sekarang menjadi lifestyle, orang semakin berminat,” katanya.

    Diketahui, Lampung Half Marathon sendiri adalah event olahraga berskala nasional yang akan menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Lampung bersama komunitas lari lampung dengan misi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergaya hidup sehat dengan berolahraga sekaligus menikmati pemandangan alam yang indah di lokasi wisata Provinsi Lampung.

    Lampung Half Marathon 2023 ini akan dilaksanakan pada 26 November 2023 di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini sekaligus memperingati Puncak HUT Korpri 2023 dan penyelenggaraan Nemui Nyimah Festival.

    Ada beberapa kategori yang diperlombakan pada Lampung Half Marathon 2023 ini meliputi 3K, 5K, 10K dan 21K. Kemudian ada Class Master dan Virtual.

    Para runner akan menikmati rute lari yang nyaman dan menyenangkan sekaligus melihat keindahan Kota Bandar Lampung. (*)

  • PR Pemrov Lampung Belum 100%

    PR Pemrov Lampung Belum 100%

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kunjungan Kerja (kunker) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung pada Jumat (27/10) kemarin, terbilang sesi kedua dari kunjungan sebelumnya pada (5/5/2023) lalu.

    Kunjungan Jokowi kali ini masih terkait jalan rusak yang sempat viral karena kritikan salah seorang konten kreator Tiktok Bima Yudho Saputra. Hasilnya, Jokowi memuji kondisi jalanan di Lampung saat ini, meski progres pengerjaan belum mencapai target 100%.

    Menurut Jokowi, dari tinjauan rata-rata progres perbaikan jalan di Lampung baru 60% – 70%. Jokowi juga melihat hasil pekerjaan perbaikan yang dilakukan cukup baik. Pengerjaan menggunakan pengerasan beton atau rigid pavement setebal 30 cm, sehingga bisa tahun sampai puluhan tahun.

    Seolah mengulas ujaran sebelum, Jokowi mengaku sudah bisa tidur di dalam mobilnya karena kondisi sejumlah jalanan di Lampung yang ia lalui berangsur membaik dan mulus. “Semuanya sudah mulus, tadi di dalem mobil bisa tidur. Mulus bener, kalau sekarang ini mulus benar,” kata Jokowi saat meninjau perbaikan jalan di Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (27/10).

    Bahkan orang nomor satu Indonesia itu memuji kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi karena dinilai telah merealisasikan dan percepatan pembangunan dengan baik.

    “Provinsi Lampung telah diberikan Rp800 miliar anggaran, dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan dan ini juga karena pak Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi) ini rajin banget ngejar-ngejar sehingga dapatnya banyak,” tutur Jokowi disusul senyum sumringah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

    Walaupun kondisi jalanan di Lampung aman di mata Jokowi saat ini, Pemrov Lampung tetap diberikan sebuah pekerjaan rumah (PR). Jokowi meminta Pemprov Lampung segera merampungkan progres perbaikan ruas jalan pada Desember 2023 mendatang. “Kemudian sekarang berjalan dan kita harapkan Desember (2023) selesai. Itu yang kita harapkan. Memang belum selesai 100 persen baru kira-kira 60 sampai 70 persen,” imbuh Jokowi.

    Dalam pantauan, Jokowi mengecek kembali ruas jalan yang menjadi sorotan karena “Dajjal” dan “Roro Jonggrang”, yakni ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan. Jalan ini merupakan salah satu ruas jalan rusak yang ditinjau Presiden awal Mei 2023 lalu. Kini ruas jalan tersebut sedang diperbaiki menggunakan APBN.

    Selain ruas jalan yang menjadi target utama tersebut, Jokowi juga memantau ruas lain yang sudah ditentukan dan dijadwalkan oleh Protokol Istana. (Red/*)

  • Pimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda, Sekda Lampung Ajak Masyarakat Bangkitkan Semangat Kolaborasi 

    Pimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda, Sekda Lampung Ajak Masyarakat Bangkitkan Semangat Kolaborasi 

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto memimpin upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Sabtu (28/10/2023).

    Upacara diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, sejumlah pleton dari berbagai unsur satuan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Korpri, Resimen Mahasiswa, siswa/i SMA/K, serta organisasi kepemudaan di Provinsi Lampung. Juga hadir pejabat tinggi pratama Pemerintah Provinsi Lampung.

    Sekdaprov Fahrizal membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Menpora).

    Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri.

    Momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928.

    Ini kemudian melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    Peringatan hari sumpah pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia.

    Dilansir dari buku Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, Peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 mengusung tema “Bersama Majukan Indonesia”.

    Tema tersebut dimaknai sebagai upaya untuk selalu membangun semangat kolaborasi dari semua elemen bangsa dalam memajukan Indonesia, memantapkan kerja bersama dalam satu orkestrasi gerak langkah melalui rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Tahun 2023 sehingga tercipta Pemuda Maju.

    Serta meraih peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

    Pada Upacara ini, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan sejumlah penghargaan kepada Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lanpung Tahun 2023.

    Kategori Bidang Agama, Sosial, dan Budaya diraih oleh Baskoro Wicaksono asal Kota Metro, dan mendapatkan Juara tiga Nasional Pemuda Pelopor Tahun 2023.

    Kategori Bidang Inovasi Teknologi Pemuda Pelopor Tahun 2023 Tingkat Provinsi Lampung diarih oleh Andri Atri Susilo asal Kabupaten Lampung Tengah.

    Selanjutnya pada Bidang Sumber Daya Alan (Lingkungan dan Pariwisata) Pemuda Pelopor Tahun 2023 Tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Saiful Ihsan asal Kabupaten Lampung Tengah.

    Kemudian Pemuda Pelopor Tahun 2023 Tingkat Provinsi Lampung Bidang Pendidikan diraih oleh Amin Khaerudin, yang juga merupakan pemenang pertama Pemuda Pelopor Tahun 2023 Tingkat Nasional.

    Pada bidang Pangan Pemuda Pelopor Tahun 2023 Tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Octavianus Petra Christianto asal Kabupaten Lampung Tengah. (*)

  • Surat Edaran Wajib Zakat Kalangan Pejabat Pemprov Lampung, LSM RUBIK: Jangan Maksa

    Surat Edaran Wajib Zakat Kalangan Pejabat Pemprov Lampung, LSM RUBIK: Jangan Maksa

    Bandar Lampung (SL) – Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Biro Kesra mengeluarkan surat edaran untuk seluruh pejabat di berbagai instansi. Surat itu berisi tentang instruksi kewajiban menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

    Setiap pejabat juga diberikan lembaran surat pernyataan menyetujui kewajiban membayar zakat sebagaimana surat edaran tersebut. Adapun dalam lembaran pernyataan, ASN diminta mengisi data diri dan mendatangani kesediaan bayar zakat.

    Adapun di dalam pernyataan wajib zakat untuk pegawai lingkungan Pemprov Lampung adalah terdapat acuan dasar wajib zakat yakni sebagai berikut :

    1. UU nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat

    2. PP nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan zakat

    3. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun optimalisasi pengumpul zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, melalui Badan Amil Zakat Nasional.

    4. Surat edaran Gubernur Lampung nomor 045.2/0434/02/2023 tentang kewajiban menunaikan zakat, infak, dan sodakoh, melalui BAZNas.

     

    Berdasarkan surat edaran tersebut, setiap pegawai wajib mengeluarkan sebesar 2,5% dari total penghasilan Gaji Pokok dan Tukin. Lalu disetorkan melalui Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung dengan mekanisme payroll system (dipotong langsung di bagian pengajian).

    Dalam pernyataan yang terlampir, ASN yang menunaikan zakat diberikan pilihan dengan ketentuan, jika penghasilan mencapai nisab sebesar Rp6.607.678 maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika penghasilan tidak mencapai nisab, pejabat tersebut membayar infak sebesar Rp50.000.

    Kabarnya, surat edaran itu tidak hanya untuk golongan pejabat saja, tetapi juga staf yang ada di Pemprov Lampung. Zakat sudah biasa dikeluarkan kalangan pejabat di Pemprov Lampung. Zakat itu dikeluarkan untuk fakir miskin terutama di lingkungan keluarga, kerabat, dan tetangga.

    Menyikapi hal itu, Ketua LSM Restorasi untuk Kebijakan (RUBIk) Lampung, Feri Yunizar meminta Pemprov Lampung mengkaji ulang tentang kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Jangan sampai seolah dipaksakan, sehingga malah memberatkan dan membebani para pejabat atau ASN.

    “Belum tentu semua golongan pejabat sanggup merelakan gajinya dipotong. Terlebih, bagi pejabat eselon 2 dan 3. Kemampuan ekonomi mereka harus dilihat juga dong,” kata Feri.

    Menurut Feri, Pemprov tidak bisa memukul rata kemampuan keuangan masing-masing pejabat eselon. Perlunya mengukur kemampuan ekonomi setiap pejabat terlebih dahulu, meskipun tujuan dari suatu kebijakan memiliki nilai positif dan bermanfaat.

    “Ada yang gajinya sudah banyak potongan dari pihak bank, artinya sisa gajinya pas-pasan untuk kebutuhan hidup keluarganya bahkan kurang tuk biaya sehari hari. Belum anak sekolah, angsuran motor, bayar listrik, bayar air bersih dan lain sebagainya,” kata dia.

    Feri menegaskan, Pemprov Lampung tidak perlu memaksakan kehendak wajib zakat. Sebab, kata dia, jika hal ini sampai dipaksakan, dikhawatirkan mengurangi sisi baik dari tujuan zakat itu sendiri.

    “Jangan sampai timbul uneg-uneg karena merasa terpaksa membayar zakat. Kalau seperti itu kan, ujungnya bukan ikhlas malah nambah dosa,” tambah Feri.

    “Yang pasti mohon dikaji ulang lah. Tolong perhatikan aspek-aspek lain agar hal ini berjalan baik. Bukan kami tidak setuju dengan adanya kegiatan ini, justru mendukung. Apalagi ini sangat positif dan sejalan dengan kaidah kita, yaitu islam. Tapi perlu juga melihat kondisi,” tutup Feri. (Red)

  • WOW ! Pemprov Lampung Bakal Tingkatkan Jalan Kabupaten Setara Nasional

    WOW ! Pemprov Lampung Bakal Tingkatkan Jalan Kabupaten Setara Nasional

    Bandar Lampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana meningkatkan kualitas dan menyamakan kelas akses jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi misal perkebunan dan pertanian setara jalan nasional agar tahan lama dan tidak cepat rusak.

    Hal itu dilakukan mengingat akses produksi pertanian dan perkebunan memang sangat rentan rusak karena sering dilalui kendaraan bertonase berat. Mengenai rencana tersebut, stakeholder terkait masih menggagasnya.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Muhammad Taufiqullah menyebut rencana peningkatan kualitas jalan dengan cara penyamaan kelas merupakan terobosan baru dan akan menjadi pembahasan serius Pemrov Lampung. “Ini terobosan baru, mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan,” ucap Taufiq, Minggu 16 Juli 2023.

    Taufiq menjelaskan, perencanaan terobosan baru ini akan dilaksanakan secara merata, baik di jalan provinsi maupun kabupaten, khususnya akses penghubung pusat-pusat produksi dengan menerapkan infrastruktur pembangunan jalan menjadi kelas satu. “Kita tingkatkan jadi kelas satu, perencanaannya juga kelas satu,” jelasnya.

    Menyinggung soal kelas Jalan, lanjut Taufiq, memang selama ini terbagi menjadi tiga kelas, yaitu jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Sementara sumber produksi banyak ditemui di kabupaten. Sehingga tak heran jika kondisi jalan kabupaten sangat rentan dan cepat rusak, karena memang peruntukan tonase kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalannya.

    Maka daripada itu, kata Taufiq, terobosan baru ini ditawarkan untuk menyamaratakan semua kelas khusus pusat-pusat produksi menjadi kelas satu tonase 10 ton untuk beban muatan. Selain menyamakan kelas jalan tersebut setara jalan nasional, lebar jalan pun turut disesuaikan. “Jadi bukan cuma bebannya saja, lebarnya juga harus disesuaikan, karena kalau kelas satu itu kendaraan yang lewat 19 meter maksimal,” tambahnya.

    Namun Taufiq mengakui, butuh anggaran yang besar untuk menyamakan kelas jalan pada akses sumber produksi di kabupaten setara kelas nasional. “Tentunya untuk kelas satu biayanya mahal, karena buatnya sekelas nasional. Tapi mudah-mudahan dengan diiringi biaya yang besar kita meningkatkan seperti itu,” harapnya.

    Menurut Taufiq, langkah awal dari gagasan ini, pihaknya melakukan survei terkait jalan mana yang menghubungkan pusat-pusat produksi di Lampung. “Tentunya tidak semua jalanan di Lampung kita buat gitu. Kita lihat dulu pusat produksi yang mana saja perlu ditingkatkan. Tentu ini sinergi dengan pemerintah kabupaten. Setelah studi itu, baru kita rencanakan pelaksanaannya,” pungkas Taufiq. (*/Red)