Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • RPJPD dan RPJMD Lampung Butuh Banyak Masukan

    RPJPD dan RPJMD Lampung Butuh Banyak Masukan

    Bandar Lampung (SL) – RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Lampung 2025-2030 menjadi rujukan visi misi kepala daerah ke depan. Maka itu, masukan dan gagasan memang dibutuhkan dan penting bagi pemerintah dalam menyusun dua rencana kerja tersebut.

    Melalui “Dialog Publik Transformasi Ekonomi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung memperkaya substansi penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030”, diharapkan dapat menyerap masukan dan gagasan sebanyak-banyaknya, untuk pertumbuhan ekonomi Lampung dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Mudah-mudahan rencana yang kita susun ini semakin berkualitas dengan masukan dari seluruh pihak sehingga bisa menjadi pijakan dalam pembangunan ke depan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membacakan keterangan tertulis Gubernur Lampung saat diskusi publik di Novotel Bandar Lampung, Rabu 12 Juli 2023.

    Menurut Fahrizal, perencanaan harus disusun dengan sebaik-baiknya dan harus menjadi komitmen bersama. Sehingga, jika perencanaan tersusun dengan baik, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan di Lampung.

    “Karena rencana ini bisa menjawab untuk kesejahteraan dan pembangunan lebih maju. Melalui dialog ini kita membuka seluas-luasnya untuk menerima masukan karena ini adalah rencana kita semua,” ujarnya.

    Ia menjelaskan rencana pembangunan ini melibatkan berbagai pihak seperti dunia usaha, pegiat ekonomi, akademisi serta asosiasi.

    “Dan media pun berkontribusi bagaimana rencana-rencana ini terdesiminasi pada masyarakat. Kita lakukan akselerasi sehingga transformasi itu berjalan dengan baik sehingga 2045 betul-betul tercapai Indonesia Emas,” katanya.

    Fahrizal berpendapat apa yang dilakukan ini juga menjadi bagian dari mewujudkan tujuan dari negara Indonesia.

    Diantaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Inilah yang harus kita terjemahkan didalam RPJPD dan RPJMD,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Fahrizal menegaskan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama dan agar dibahas pada diskusi tersebut.

    Pertama, untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang juga dibarengi dengan pemerataan.

    Selanjutnya, pertumbuhan harus bisa menciptakan hasil pembangunan yang inklusif, bukan hanya ekonomi tetapi termasuk sosial dan budaya.

    Kemudian, untuk memperhatikan terkait isu sustainable lingkungan dan terakhir tentang aspek tenaga kerja.

    “Bapak Gubernur berharap kita semua bisa memberikan kontribusi,” pungkasnya.

    Hadir sebagai narasumber pada dialog tersebut yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Irfan Parulian, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) Nairobi.

    Lalu, Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan syariah (KDEKS) Provinsi Lampung Ardiansyah, Direktur Corporate Affairs Great Giant Foods (GGF) Welly Soegiono dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.

    Hadir pula Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Rinvayanti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi dan pers. (*/Red)

  • Pemprov Lampung Imbau Peternak Segera Vaksinasi LSD

    Pemprov Lampung Imbau Peternak Segera Vaksinasi LSD

    Bandar Lampung, (SL) – Pemprov Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) telah menerima dan mendistribusikan vaksin LSD atau penyakit Lumpy Skin Disease /penyakit Kulit Berbenjol yang menyerang hewan ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau.

    Vaksin LSD bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI sebanyak 111.200 dosis telah digulirkan dalam empat tahap.

    Kepala Disnakkeswan Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si, mengatakan, dari total 11.200 dosis vaksin tahap 1,2 dan 3 telah didistribusikan 100% kepada UPTD dan masyarakat/ Peternak.

    “Untuk Tahap 4 dari kuota vaksin LSD 100.000 dosis yang diterima pada 9 Juni 2023 lalu, hingga hari ini telah didistribusikan dan sedang tahap vaksinasi oleh petugas di Kabupaten/ kota, sebanyak 84.400 dosis.” Ujar Lili, rabu (5/7) petang.

    Lili menambahkan, sekitar 26.800 dosis masih tersimpan di penyimpanan (coolroom) di Disnakkeswan Lampung, karena keterbatasan penyimpanan di kabupaten/kota.

    “Ada di coolroom kantor kita sebanyak 26.800 dosis belum diambil Kab/ Kota, dari total kuota vaksin LSD yang dialokasikan dan tersisa; Lamsel 17.000, Pesawaran 5.800, Metro 2.000, Pringsewu 1.500 serta Bandar Lampung 500 dosis vaksin LSD.” Imbuhnya.

    Lili menambahkan, pelaksanaan vaksinasi LSD dari Pemerintah diberikan secara gratis kepada masyarakat/ peternak.

    “Saat ini sedang tahap vaksinasi, silahkan bagi masyarakat/ peternak segera menghubungi dinas/ pos pelayanan kesehatan hewan terkait di masing-masing Kabupaten/ Kota.” Imbau Lili.

    Disinggung jumlah vaksin yang diterima belum memenuhi kebutuhan vaksin untuk ternak sapi dan kerbau yang ada di Provinsi Lampung, Lili mengatakan kuota vaksin akan datang bertahap.

    “Pemprov Lampung terus komunikasi dengan Kementan terkait kuota tambahan, sementara di tahap 4 ini, kita fokus agar peternak khususnya di wilayah yang terpapar virus LSD, untuk segera melakukan vaksinasi.” Katanya.

    Adapun rincian distribusi vaksin LSD tahap 4 (100.000 dosis) yang dilaksanakan Pemprov Lampung yakni:

    Lampung Selatan 25.000 dosis, Lampung Tengah 26.600 dosis, Lampung Timur 17.000 dosis, Lampung Utara 2.500 dosis, Tulang Bawang 5.000 dosis, Tulang Bawang Barat 3.000 dosis, Mesuji 2.000 dosis, Tanggamus 2.200 dosis.

    Sementara untuk Pringsewu 2.000 dosis, Pesawaran 8.000, Lampung Barat 700 dosis, Way Kanan 3.000 dosis, Pesisir Barat 500 dosis, Metro 2.000 dosis dan Bandar Lampung 500 dosis.

    Untuk diketahui, kasus LSD di Provinsi Lampung hingga selasa (4/7) kemarin, tercatat sebanyak 1.265 ekor, dengan kematian akibat LSD 3 ekor dan dilakukan potong bersyarat ada 9 ekor.

    “Sementara ternak yang sembuh dari LSD sebanyak 961 ekor atau 76 persen. Untuk ternak yang masih sakit atau dalam proses pengobatan ada 292 ekor tersebar di 82 desa 43 kecamatan.” Kata Lili.

    Sebagai informasi, LSD atau Lumpy Skin Disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae.

    Penyakit LSD ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung, dan perut.

    Selain benjolan, sapi yang terinfeksi LSD akan menunjukan gejala seperti demam, kehilangan nafsu makan, lesu, hingga mengalami penurunan produksi susu.

    Penyakit LSD pada sapi disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae. Virus ini menyebar melalui gigitan serangga seperti nyamuk dan lalat.

    Sapi yang terinfeksi akan mengalami periode inkubasi selama 5-14 hari sebelum timbul gejala.

    Penyebaran penyakit dapat terjadi secara cepat di antara sapi yang berada dalam kandang yang sama atau antara kandang yang berdekatan. (Red)

  • 53 Pejabat Fungsional Pemprov Lampung Dilantik

    53 Pejabat Fungsional Pemprov Lampung Dilantik

    Bandar Lampung (SL)-Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) melantik dan mengambil sumpah jabatan 53 Pejabat Fungsional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa 27 Mei 2023.

    Nunik mengucapkan selamat dan mengajak para pejabat fungsional untuk menjalankan tugas, bertanggungjawab dengan penuh dedikasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Selamat yang hari ini dilantik, selamat bekerja semoga menjadi ladang ibadah untuk kita. Menjalankan tugas serta tanggungjawab dengan penuh dedikasi, integritas dan semangat untuk melayani masyarakat,” ujar Nunik.

    Nunik mengingatkan para ASN harus memegang teguh janji dan berkomitmen menjadi ASN yang profesional. Ia juga meminta untuk terus meningkatkan kompetensi diri terutama pada era digital.

    “Mari bersama menjadi ASN yang profesional, tingkatkan kompetensi di era digital,” katanya.

    Menutup sambutannya, Nunik mengajak ASN untuk memberikan yang terbaik dalam membangun daerah Lampung tercinta mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

    “Bergandengan Tangan untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” pungkasnya.

    Hadir pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung Senen Mustakim dan para Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (*)

  • Ketersediaan Hewan Kurban Lampung Aman

    Ketersediaan Hewan Kurban Lampung Aman

    Bandar Lampung, (SL) Jelang Idul Adha 2023/1444 H stok ketersediaan hewan kurban di Provinsi Lampung aman dan dalam kondisi surplus.

    Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si, senin (26/6) mengatakan, saat ini stok ketersediaan hewan kurban melebihi dari kebutuhan yang ada.

    Dari rekapitulasi per 15 Juni 2023 Provinsi Lampung, diketahui, ketersediaan Sapi ada sekitar 21.917 ekor sedangkan kebutuhan 18.171 ekor, tetap aman meski permintaan meningkat untuk Hari Raya Idul Adha mendatang.

    Sementara ketersediaan Kambing ada 59.558 ekor melebihi dari kebutuhan 54.367 ekor.

    Untuk Kerbau tersedia 646 ekor dari kebutuhan 165 ekor. Serta domba 5.539 ekor melebihi kebutuhan 639 ekor.

    “Dibandingkan tahun lalu, ada peningkatan sekitar 2% kebutuhan hewan kurban untuk dipotong pada Idul Adha 2023 ini.” Ujar Lili.

    Sementara, ditengah fenomena menyebarnya virus LSD (Lumpy Skin Disease) pada hewan ternak, Disnakkeswan menyatakan kondisi hewan kurban yang tersebar di berbagai lapak dalam kondisi aman dan sehat.

    “Untuk keamanan, dilakukan pemantauan ketat pendistribusian oleh petugas pemeriksa hewan kurban, sehingga tidak ada penyebaran virus LSD tersebut.” Imbuh Lili.

    Diketahui, pemeriksaan hewan kurban 2023 ini, dilaksanakan oleh tim berjumlah 1.116 orang, gabungan dari dinas kabupaten/kota, termasuk Balai Veteriner Lampung dan Balai Karantina, serta pihak Universitas.

    Untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman bebas dari penyakit, tim melakukan pemeriksaan terhadap lapak penjual yang tersebar di Provinsi Lampung sejak 22 juni 2023 lalu dan berlangsung hingga H+3 Idul Adha.

    “Sementara untuk pemeriksaan di masjid atau rumah pemotongan hewan dijadwalkan pada H-3 sampai dengan H+3, termasuk pada hari H Idul Adha saat pemotongan berlangsung, untuk memastikan hewan kurban aman dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat.” Ujar Lili.

    Meski sudah dilaksanakan pemantauan ketat, Dinas terkait menyarankan bagi masyarakat agar melakukan pemotongan hewan di rumah potong yang ada, sehingga memenuhi standar kebersihan sebelum dibagikan kepada masyarakat.

    “Selain itu, bagi masyarakat yang ingin berkurban baiknya memilih hewan kurban yang sudah ada tanda telah diperiksa oleh tim, berupa emblem atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), agas pasti aman dan sehat.” Tutup Ir. Lili Mawarti, M.Si.

  • Pembangunan Jalan Penghubung Empat Kabupaten di Lampung Diproyeksikan Selesai 2024 Mendatang

    Pembangunan Jalan Penghubung Empat Kabupaten di Lampung Diproyeksikan Selesai 2024 Mendatang

    Way Kanan (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan pembangunan sejumlah ruas jalan penghubung Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Lampung Utara diproyeksikan selesai pada tahun 2024 mendatang.

    “Pembangunan ruas jalan ini Insya Allah akan selesai 2024,” ujar Arinal saat menghadiri acara Bakti Sosial Perantau Tiyuh Negara Batin (Perantineba) di Balai Adat Kampung Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Sabtu 24 Juni 2023.

    Menurut Arinal, adapun sejumlah jalan yang tengah diselesaikan penanganannya oleh Pemerintah Provinsi Lampung itu meliputi, ruas Bujung Tenuk – Penumangan – Tegal Mukti – Tajab – Serupa Indah – Negara Ratu – Kotabumi yang menghubungkan Kabupaten Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Lampung Utara.

    Di ketahui selain menghadiri Bakti sosial tersebut, Arinal sekaligus mengecek beberapa infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan. (*/Red)

  • Pemprov Lampung Kembali Bicarakan Soal Penetapan Batas Wilayah

    Pemprov Lampung Kembali Bicarakan Soal Penetapan Batas Wilayah

    Bandar Lampung (SL)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali membicarakan soal lanjutan penetapan batas wilayah di Lampung. Hal ini kembali dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa 30 Mei 2023.

    Gubernur Lampung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan mengatakan, penataan dan penegasan batas daerah merupakan upaya penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan dan mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

    Hal ini juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi, pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi.

    Artinya, penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

    “Termasuk administrasi kependudukan juga harus disesuaikan pasca penetapan batas wilayah,” ujar Qudrotul.

    Qudrotul menjelaskan, administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap data kependudukan terutama Pemilu 2024 yang harus sesuai dengan domisili dokumen penduduk yang baru untuk kepastian data pemilih.

    Selain itu, Administrasi kependudukan juga berpengaruh dalam pelaksanaan Bansos, BPJS dan pelayanan publik lainnya.

    Kendati demikian, dirinya meminta kepada Disdukcapil agar memastikan masyarakat di wilayah tertentu sesuai dengan status kependudukannya.

    “Untuk itu, mulai dari tingkat rukun tetangga, desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota untuk saling bersinergi bersama,” tutur Qudrotul.

    Di samping itu, Qudrotul juga meminta kepada Tim Penegasan Batas Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung, agar menindaklanjuti Permendagri tentang Batas Wilayah dengan melakukan penyesuaian tata ruang,  administrasi penduduk, administrasi perizinan maupun administrasi pertanahan. (Red)

  • Program Germas Mulai Digalakkan untuk Ponpes di Lampung

    Program Germas Mulai Digalakkan untuk Ponpes di Lampung

    Bandar Lampung (SL)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Lampung.

    Seperti halnya yang disampaikan Gubernur Lampung melalui Asisten 3 bidang Administrasi Umum Senen Mustakim dalam agenda Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Penguatan Pembudayaan Germas pada Pondok Pesantren di Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa, 16 Mei 2023.

    Senen mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berperilaku sehat dan meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, khususnya di lingkungan Ponpes.

    Dijelaskan Senen, bahwa sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat disemua tatanan termasuk Ponpes yang merupakan tatanan pendidikan pencetak generasi bangsa yang cerdas, sehat, bertakwa dan berakhlak mulia.

    “Germas menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat di masyarakat termasuk Pondok Pesantren,” katanya.

    Senen melanjutkan, dalam mewujudkan individu dan lingkungan yang sehat di Pondok Pesantren diperlukan peran serta seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan maupun desa/kelurahan, dunia pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan individu, keluarga serta masyarakat.

    “Germas di Pondok Pesantren adalah sebagai upaya untuk memberdayakan para santri agar mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesadaran pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat,” ujar Senen.

    Senen berharap agar Germas di pondok pesantren dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung kegiatan Germas yang sebaik-baiknya.

    Ia juga berharap melalui kegiatan ini, para pengurus dan perwakilan pondok pesantren dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan dirinya sebagai agen perubahan di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat.

    Perlu diketahui, program Germas tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

    Germas merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berprilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa.

    Ruang lingkup pelaksanaan Germas sendiri meliputi 6 aspek, yaitu Peningkatan aktivitas fisik, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, Peningkatan kualitas lingkungan, dan terakhir Peningkatan edukasi hidup sehat. (Red)

  • Pemprov Lampung Terima Anugerah Kesetaraan Gender Kemen PPPA

    Pemprov Lampung Terima Anugerah Kesetaraan Gender Kemen PPPA

    Bandar Lampung (SL) – Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021 kepada Pemprov Lampung.

    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan tersebut secara virtual bersama Kepala BPKAD, Kadis PP & PA, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bappeda di Rumah Dinas Mahan Agung, Rabu, 13 Oktober 2021.

    APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinannya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

    Gubernur Arinal mensyukuri atas diperolehnya penghargaan kelas utama dalam upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. “Tahun depan, Provinsi Lampung akan memberikan porsi yang sama antara lelaki dan perempuan dalam posisi misalnya kepala dinas atau hal lainnya yang dipimpin perempuan,” ujar Gubernur Arinal.

    Dia berharap Lampung bisa menjadi inspirator dan mentor dalam pelaksana PUG. (*/red).

  • Ade Utami Ibnu Minta Pemprov Lampung Tunda Pembentukan Lima BUMD

    Ade Utami Ibnu Minta Pemprov Lampung Tunda Pembentukan Lima BUMD

    Bandar Lampung (SL)-Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunda pembentukan 5 (lima) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di Provinsi Lampung. Kelima BUMD baru tersebut rencananya akan bergerak disektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, transportasi dan energi, Selasa 09 Februari 2021.

    Ade Utami Ibnu menjelaskan sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung lebih fokus mengoptimalkan BUMD yang telah ada saat ini. Apalagi di tahun 2020 kemarin Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Direksi BUMD diantaranya PT. Wahana Rahardja (Perseroda), PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dan PT. Lampung Energi Berjaya. Sebaiknya BUMD tersebut harus menunjukan kinerjanya sebagai upaya mengenjot Peningkatan Asli Daerah (PAD).

    “Padahal kondisi BUMD yang ada selalu merugi dan juga masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Tunda dulu pembentukan 5 BUMD tersebut dan lebih baik memaksimalkan BUMD yang ada,” ujarnya.

    Anggota Komisi III Bidang Keuangan DPRD Provinsi Lampung ini juga mengatakan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Lampung meminta agar wacana pembentukan BUMD baru tersebut dikaji ulang secara mendalam. Jangan sampai pembentukan kelima BUMD tersebut malah menghamburkan uang rakyat.

    “Jangan menghamburkan uang rakyat disaat kondisi Pandemi Covid 19 saat ini dan lebih baik Pemprov hadir untuk membantu BUMD yang ada saat ini yang diketahui selalu mengalami kerugian,” tegasnya.

    Kemudian ia menyarankan supaya Pemerintah provinsi lebih memperhatikan UMKM di masa pandemi saat ini yang mengalami banyak kesulitan dan tidak sedikit terlilut hutang. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak menggunakan alasan meningkatkan PAD sebagai alasan dibetuknya 5 BUMD baru karena itu bukanlah solusi yang tepat dikondisi saat ini karena hanya akan menghambur-hamburkan anggaran. (Red)

  • Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Pemprov Lampung Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM

    Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Pemprov Lampung Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM

    Bandar Lampung, (ISN) – Untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di masa Pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM di PKOR Wayhalim, Minggu 17 Januari 2021.

    Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

    “Gelar Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Eksistensi UKM ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Lampung yang bekerja sama dengan UMKM dan instansi terkait dalam mengandalikam inflasi,” ujar Fahrizal.

    Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerinyah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di era pandemi Covid-19 ini.

    “Pemprov Lampung menyadari kegiatan yang digelar ini masih belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, terutama dari segi kuantitasbpenyediaan barang yang dibutuhkan, namun mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya,” harap Fahrizal.