Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Hadapi Libur Tahun Baru 2021, Pemprov Lampung Bahas Langkah Antisipatif Pengendalian Covid-19

    Hadapi Libur Tahun Baru 2021, Pemprov Lampung Bahas Langkah Antisipatif Pengendalian Covid-19

    Bandar Lampung, (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung membahas langkah antisipatif pengendalian Covid-19 menghadapi libur Tahun Baru 2021 dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (29/12/2020).

    Rakor tersebut diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nunik menuturkan perlunya dilakukan langkah-langkah antisipasi Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada libur tahun baru. “Kita harus bergandengan tangan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran covid-19 pada natal dan tahun baru 2021,” ujar Wagub Nunik.

    Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak memaparkan rencana antisipasi tahun baru. Di antaranya Karo Ops Polda Lampung yang memaparkan operasi pengamanan (operasi aman nusa dua dan operasi lilin krakatau 2020) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

    Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana terkait penanganan Covid-19. Lalu, Kadis Parekraf Provinsi Lampung Edarwan terkait dengan perketat Protokol Kesehatan tempat-tempat wisata dan hiburan, serta Kadis Perhubungan Provinsi Lampung terkait dengan pengaturan pada simpul transportasi.

    Terkait Pengamanan perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, terdapat 38 Pos pengamanan untuk melaksanakan PAM dan antisipasi gangguan kamtibmas/Kamseltibcar Lantas, 14 Pos Pelayanan untuk melaksanakan PAM di pusat Keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, lokasi wisata dan lain-lain; serta 1 Pos terpadu di Pelabuhan Bakauheni.

    Dari berbagai paparan yang telah disampaikan, Wagub Nunik menilai bahwa secara umum sudah siap, namun karena dalam kondisi pandemic Covid-19, maka kita harus berhati-hati agar penyebarannya tidak meluas.
    “Terimakasih kepada semua pihak yang telah bersinergi, mulai dari TNI/Polri, Pemda, dan para stakeholder lainnya,” ujarnya.

  • Pemprov Lampung Raih Dana Insentif Dari Pemerintah Pusat

    Pemprov Lampung Raih Dana Insentif Dari Pemerintah Pusat

    Bandar Lampung (SL) – Hasil kerja keras Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan seluruh jajaran di Provinsi Lampung dalam menangani Covid-19 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

    Sebagian dana ini digunakan Pemprov Lampung untuk pengadaan 1,34 juta masker, 17 unit alat cuci tangan, dan 1.241 sekat pembatas kasir untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

    Masker, alat cuci tangan, dan sekat pembatas kasir tersebut didistribusikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) kepada Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (29/12/2020).

    Dalam kesempatan itu, Wagub Nunik menjelaskan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, meskipun kita tidak melakukan kebijakan PSBB, Pak Gubernur Arinal telah memimpin penanganan Covid-19 dengan sangat maksimal.

    “Oleh karena itu, Pak Gubernur mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang kemudian sebagiannya kita gunakan pada hari ini untuk pengadaan pendistribusian masker, alat cuci tangan, dan sekat pembatas kasir,” jelas Wagub Nunik.

    Wagub Nunik menuturkan bahwa Pak Gubernur Arinal sangat kerja keras dalam meningkatkan jajarannya untuk bekerja keras agar di tengah pandemi Covid-19 ini tetap harus produktif, menggerakkan Provinsi Lampung kearah kemajuan agar bisa tetap membangun dan memperjuangkan kesejahteraan.

    “Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat mempermudah agar di wilayah bapak ibu semua tetap dapat beraktivitas, menggerakkan roda ekonomi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19,” ujar Wagub Nunik.

    Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu menjelaskan bahwa kegiatan pendistribusian masker, alat cuci tangan, dan sekat pembatas kasir ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

    Agus Nompitu melaporkan bahwa jumlah pengadaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu pertama, pengadaan masker sebesar Rp3,4 miliar dengan total masker sebanyak 1,34 jtua masker yang terdiri dari masker berlogo sebanyak 140 ribu buah dan masker tanpa logo sebanyak 1,2 juta buah.

    Kedua, Pengadaan alat cuci tangan sebanyak 17 unit dengan anggaran Rp 34 juta; dan Ketiga, pengadaan sekat pembatas kasir sebanyak 1.241 kios dengan anggaran Rp 241 juta.

    Agus Nompitu melanjutkan bahwa untuk pendistribusian masker diberikan kepada 10 Kabupaten/Kota yang tidak menerima DID, Tim Penggerak PKK, Posko Satgas Covid-19, Dinas perhubungan Provinsi Lampung, dan Forum Kerukunan umat beragama (FKUB) dengan total 1,34 juta masker.

    Lebih lanjut, Agus Nompitu menuturkan bahwa pendistribusian masker yang telah dilaksanakan yaitu tim Penggerak PKK sebanyak 300 ribu buah masker, dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebanyak 5 ribu buah masker. Pendistribusian masker juga telah dilakukan oleh 5 (lima) Kabupaten (Lampung Tengah, Tanggamus, Pesawaran, Mesuji, dan Pesisir Barat) yang telah menerima DID dengan total 550.238 masker.

    “Untuk Alat cuci tangan didistribusikan ke Kota Bandar Lampung sebanyak 8 unit, Lampung Selatan 2 Unit, Pringsewu 2 Unit, dan Dinas Unit. Dan untuk sekat pembatas kasir didistribusikan ke Lampung Selatan 50 pembatas, Pringsewu 50 pembatas, dan KUD Mina Jaya 141 pembatas,” jelasnya.

  • Pemprov Lampung Terima Bantuan Dari Satgas BUMN

    Pemprov Lampung Terima Bantuan Dari Satgas BUMN

    Bandar LAmpung, (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan 60 ribu masker dari Satuan Tugas (Satgas) BUMN Provinsi Lampung, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

    Bantuan diterima Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Posko Gugus Tugas Covid-19, Ruang Abung, Balai Keratun, Rabu pagi (23/12/2020).

    “Mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas BUMN Provinsi Lampung atas peran dan sumbangsihnya yang selama ini selalu membantu Pemprov Lampung dalam upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19,” ujar Sekda Fahrizal.

    Fahrizal menambahkan bahwa Gubernur Arinal beserta Forkopimda Provinsi Lampung tidak pernah lelah untuk memberikan sosialisasi penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh Tim, kami terus berupaya menekan angka penurunan Covid-19 sesuai dengan tupoksi masing masing, dengan menerapkan 4 M yaitu Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan yang terbaru Menjauhi Kerumunan, apalagi saat memasuki libur panjang akhir tahun nanti,” ujarnya.

    Sementara itu, Satgas BUMN Dadar Wismoko mengatakan bantuan ini merupakan yang ke- 4 yang diberikan Satgas BUMN Kepada Tim Gugus Tugas.

    “Ini merupakan bentuk sumbangsih atas kerjasama 34 BUMN yang ada di Provinsi Lampung bagi tim medis serta masyarakat, dan kami akan terus memberi dukungan dalam membantu penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung,” ujar Dadar.

    “Kita serahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk di bagikan kepada masyarakat. Agar angka penyebaran Covid-19 bisa menurun dengan penggunaan masker,” kata Ketua Satgas BUMN Provinsi Lampung Dadar Wismoko.

    Menurutnya, ini merupakan bentuh kepedulian BUMN di Provinsi Lampung kepada masyarakat. Memaskui era adaptasi kebiasaan baru ini, banyak sekali masyarakat yang mengabaikan pentingnya menggunakan masker, padahal masker dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman virus Covid-19.

    “Semoga dengan adanya gerakan BUMN peduli ini, bisa bersama-sama menanggulangi penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Dan masyarakat bisa segera sadar betapa pentingnya masker untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain,”katanya

    Dadar menjelaskan, selain menyerahkan masker ke Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas BUMN Provinsi Lampung juga akan turun ke jalan untuk membagikan masker kepada masyarakat khususnya di pusat keramaian seperti pasar, terminal, tempat wisata, lampu merah dan lainnya.

    “Nanti ada tim satgas BUMN yang akan turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker-masker tersebut. Dan pembagian ini juga merupakan program 1 juta masker yang di gagas oleh kementrian BUMN untuk penanggulangan Covid-19 tersebut,” jelas Dadar, di Balai Keratun.

    Lanjut, Ia berharap, kepada seluruh BUMN di Provinsi Lampung terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokl kesehatan dan 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

    Sebagai Informasi pemberian tahap satu dari Satgas BUMN Lampung yaitu 8.000 masker, 40 Hand Sanitizer, Pemeriksaan kesehatan dan cek suhu tubuh, penyemprotan disinfektan di Teriminal Rajabasa dan 7 Rumah ibadah.

    Sedangkan pemberian tahan kedua yaitu APD Steril 980 pcs, masker KN95 sebanyak 3.070, masker bedah 6.750, glove atau sarung tangan karet 6.500.

    Sedangkan pembagian untuk tahap ketiga yaitu APD Steril sebanyak 200 pcs, masker KN95 600, masker bedah 13.000 dan hand sanitizer 10 botol.

  • Meski Ditengah Pandemi Covid-19, Ini Sederet Prestasi Yang Diraih Pemprov Lampung

    Meski Ditengah Pandemi Covid-19, Ini Sederet Prestasi Yang Diraih Pemprov Lampung

    Bandar Lampung, (SL) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Provinsi Lampung kendati di tengah Pandemi Covid-19. Di antaranya berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan investasi, mengendalikan inflasi, dan menjadi daerah yang dinilai inovatif mengendalikan pandemi Covid-19.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam acara Coffee Morning dan Refleksi Akhir Tahun 2020, yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Selasa (22/12/2020).

    Menurut Gubernur Arinal, meski dalam kondisi Pandemi Covid-19, Provinsi Lampung masih dapat menekan persentase penduduk miskin. Jika dianalisis selama 5 (lima) tahun, maka penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, bahkan lebih baik dari pada nasional.

    Jika pada tahun 2015 lalu persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,35 % maka pada semester I tahun 2020 ini angka tersebut turun menjadi 12,34 %, atau terjadi penurunan sebesar 2,01 % selama kurun waktu 5 tahun, dan ini lebih baik dari capaian nasional yang hanya sebesar 1,44 untuk periode yang sama

    Dalam menekan angka kemiskinan, jelas Gubernur Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan beberapa Program terobosan antara lain yaitu: Program KPB, program desa verjaya, smart village, program grow village, dan memberdayakan UMKM, Bantuan Sosial.

    Selain program-program tersebut, tentu saja Pemerintah Provinsi juga terus meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dengan Kementerian dan Pemerintah Kab/kota dalam pelaksanaan program-program Nasional untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

    Sejalan dengan upaya-upaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk menurunkan dan menekan tingkat pengangguran.

    Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung tahun 2020, jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Sumatera dan Nasional. TPT Provinsi Lampung pada 2020 ini adalah sebesar 4,67, sementara capaian nasional sebesar 7,07 dan rata-rata Sumatera adalah sebesar 6,37 persen.

    Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, Gubernur Arinal menyampaikan beberapa hasil kerja keras sepanjang tahun 2020, antara lain ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang meskipun terdampak oleh pandemi covid-19, namun pelan dan pasti terus tumbuh jika dibandingkan dengan triwulan awal terjadi pandemi.
    Bahkan pertumbuhan ekonomi Lampung masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian nasional.

    Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tw III tahun 2020 tumbuh sebesar 4,15% jika dibandingkan dengan capaian di Triwulan II -0,56.

    Sejalan dengan itu, inflasi tahunan Provinsi Lampung sampai dengan TW III ini juga terjaga pada kisaran 1,33%. Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengendalikan laju inflasi juga telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perekonomian, dengan dinobatkannya Provinsi Lampung sebagai Terbaik Pertama dalam Pengendalian Inflasi se-Sumatera pada bulan Oktober 2020 lalu oleh Kemenko Perekonomian R.I.

    Gubernur Arinal juga menyampaikan Neraca Perdagangan dan Realisasi Investasi. Neraca Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan bulan Oktober 2020 surplus sebesar 1,28 Milyar USD.

    Sedangkan investasi juga tumbuh dengan sangat memuaskan. Tercatat sampai dengan Oktober 2020, Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 238,66%, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh hingga 227,15% di banding dengan capaian tahun 2019 lalu.

    Keberhasilan dalam bidang investasi ini kemudian diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, dengan diberikannya Penghargaan KPPU Award berupa juara 1 (Utama) untuk kategori Persaingan Usaha dan Juara 2 (Madya) untuk kategori Kemitraan hal ini juga menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung yaitu Lampung Ramah Usaha.

    Selain kinerja Makro Ekonomi, keberhasilan pembangunan juga terlihat di berbagai bidang, baik Bidang Ekonomi dan Produksi, Infrastruktur, serta Bidang Pemerintahan dan SDM.

    Di Bidang Produksi keberhasilan pembangunan tahun 2020 ditandai dengan peningkatan luas panen padi sebesar 17,2% atau terjadi peningkatan sebesar 79.958 ha jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2019, dan ini merupakan 5% dari total luas panen padi di Indonesia tahun 2020. Selain itu terjadi peningkatan Produksi dari 2,16 juta ton menjadi 2,59 juta ton di tahun 2020.

    Demikian halnya dengan produksi komoditas pertanian lainnya yang juga mengalami tren pertumbuhan di tahun 2020, antara lain Jagung meningkat dari 2,37 juta ton di tahun 2019 menjadi 2,47 juta ton pada bulan Oktober 2020 dan diperkirakan menjadi 2,57 juta ton pada akhir tahun ini, dengan share secara nasional sebesar 9,2 %; Ubi kayu diperkirakan meningkat dari 4,92 juta ton menjadi 5,07 juta ton dengan capaian sampai Oktober 2020 mencapai 4,55 juta ton dengan share secara nasional sebesar 30,14%.

    Kopi dan Lada yang juga menjadi komoditas unggulan Provinsi Lampung, dengan Produksi sebesar 118,145 ribu ton untuk kopi dan 15,23 ribu ton untuk lada.

    Selain Produksi Pertanian dan Perkebunan, Pencapaian produksi di bidang peternakan dan Perikanan juga menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

    Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pelaksanaan Kartu Petani Berjaya (KPB), sebagai langkah terobosan digitalisasi sektor pertanian dan perikanan, sehingga dapat mewujudkan Provinsi Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia.

    Di bidang Infrastruktur, dalam membangun konektifitas antar wilayah, serta dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bertekad dan berupaya memperbaiki kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, sebagai wujud dari Agenda Kerja Infrastruktur Berjaya dan komitmen pemerataan pembangunan untuk mengatasi disparitas antar wilayah, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2020 telah membangun jalan sepanjang ± 57 Km yang berasal dari APBD Provinsi Lampung.

    Ke depan Pemerintah Provinsi akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kemantapan jalan Provinsi dengan melakukan berbagai langkah terobosan, termasuk bersinergi dengan kabupaten/kota dalam penggunaan Dana Bagi Hasil bagi peningkatan dan pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi di Kab/Kota. Bentuk sinergi ini, telah berhasil menangani jalan Provinsi sepanjang ± 28 Km.

    Selanjutnya, di Bidang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Lampung telah membuka layanan Samsat baru bagi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Tulang Bawang Barat yang telah diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan PAD.

    Ke depan dalam upaya menjadikan Visi Rakyat Lampung Berjaya, Gubernur Arinal menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama secara intensif dan berkala, baik dengan Kementerian dan Lembaga, Forkopimda, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di daerah, BUMN dan BUMD, Pengusaha dan Mahasiswa serta dengan seluruh stakeholders Pembangunan di Provinsi Lampung dalam upaya menciptakan komunikasi dan keterpaduan pembangunan di Provinsi Lampung.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal Djunaidi juga mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota serta seluruh stakeholders atas kerjasama yang baik, sehingga kinerja pembangunan daerah dapat berjalan secara positif di tahun 2020 ini, terutama di tengah Pandemi Covid-19.

    Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan sejak awal Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil berbagai langkah antisipasi dan adaptasi antara lain dengan menerbitkan Pergub 44/2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Covid-19 dan Pergub 45/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru.

    Selain itu, membentuk Posko Gugus Tugas Covid-19 untuk membangun sinergi dan efektifitas kerjasama dengan Forkopimda dalam menangani permasalahan terkait Covid-19.

    Kemudian, menetapkan 35 Rumah Sakit Rujukan dan 295 Puskesmas untuk penanganan Covid 19; Menjamin agar pasokan pangan utama tersedia bagi masyarakat dengan harga terjangkau; dan Melakukan Refokusing Anggaran baik untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi maupun jaring pengaman sosial dan berbagai kebijakan antisipatif dan adaftif lainnya.

    Berbagai langkah antisipasi dan adaptasi ini, mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kemendagri R.I, dengan diberikannya penghargaan Anugerah lomba inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid- 19 pada bulan Juni lalu, untuk 3 kategori yaitu: Juara 1 sektor Restoran, Juara 2 sektor Pasar Modern, dan Juara 3 sektor pasar tradisional.

    “Melalui prestasi ini Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp. 18,2 Milyar untuk penangangan bidang kesehatan, industri kecil, dan Koperasi UMKM terdampak covid-19. kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanganan Covid-19 juga diapresiasi kembali dengan diberikannya DID tambahan ketiga sebesar Rp. 9,8 Milyar pada bulan Oktober lalu. Semoga kita bisa terus bekerjasama bahu membahu, dengan niat yang tulus bisa melewati pandemi covid-19 ini dengan baik,” ujar Gubernur Arinal.

    Gubernur Arinal juga mengajak dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menjaga diri, keluarga, masyarakat dan bangsa kita dari pandemi Covid-19 dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Kita bangun tekad dan semangat untuk terus produktif maju bersama, demi kemajuan daerah Lampung,” ujarnya.

  • Lapor Pak Gubernur, Nelayan Sungai Way Sekampung Kehilangan Mata Pencarian Dan Sungainya Kini Kembali Tercemar Hitam Pekan Dan Bau?

    Lapor Pak Gubernur, Nelayan Sungai Way Sekampung Kehilangan Mata Pencarian Dan Sungainya Kini Kembali Tercemar Hitam Pekan Dan Bau?

    Bandar Lampung (SL)-Pasca ribuan ton ikan sungai mati pekan lalu, kini Sungai Way Sekampung di Kabupaten Lampung Timur-Lampung Selatan, Provinsi Lampung kembali tercemar limbah hitam pekat dan bau, Hampir dua pekan terakhir ratusan nelayan ikan air tawar yang mengantungkan hidup di aliran sungai itu kehilangan mata pencarian. Ironisnya Pemerintah Provinsi Lampung belum ada reaksi. Nelayan mengancam mengambil langkah senndiri, Selasa 17 November 2020

    Baca: Lapor Pak Jokowi Marak Limbah Dibuang Kesungai Ribuan Ton Ikan Mati di Aliran Way Sekampung

    Air Sungai Way Sekmapung di eilayah Lampung Selatan-Lampung Timur tercemar hitam ekan dan bau. Ini Yang kesembilan kalinya darai dua bulan terakhir. Terutama setiap hujan deras.

    “Iya pak, Sungai Way Sekampung tercemar lagi, kemarin limbah sudah sampai di daerah kami di Jabung. Sekarang hitam lagi, pada suangi ini besar, artinya limbahnya juga besar,” ujar Zainal Abi, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Senin.

    Zainal Abi mengatakan, pekan lalu Sungai Way Sekampung yang melintasi Kecamatan Marga Sekampung dan Kecamatan Jabung tercemar limbah dengan kondisi air sungai menjadi hitam dan berbau, sehingga dampaknya sejumlah ikan di sungai ini mati.

    “Dalam catatan kami sebagai masyarakat, dalam dua bulan ini sudah yang ke-sembilan kali Sungai Way Sekampung tercemar limbah, hari ini yang ke-sembilan kalinya,” katanya.

    Zainal mengungkapkan, Sungai Way Sekampung di wilayahnya saat ini kondisi airnya menjadi hitam dan berbau lagi, sama seperti kejadian sebelumnya. Diduga asal limbah dari hulu Sungai Way Sekampung. Setiap tahun Sungai Way Sekampung tercemar limbah yang diduga dibuang oleh perusahaan

    “Ya gara gara limbah yang seringkali mencemari Sungai Way Sekampung, Lampung Timur, ratusan nelayan di Desa Asahan Kecamatan Jabung, kehilangan mata pencarian. Bahkan kini pencemaran limbah di Sungai Way Sekampung telah berdampak hingga hilir sungai yang di lalui tepatnya di sekitaran Kecamatan Jabung, dan muaranya ek Laut,” katanya.

    Warga lainnya, Saleh (52), yang tinggal tepian Sungai Way Sekampung, Desa Asahan, Kecamatan Jabung, mengatakan penghasilan utamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan mencari ikan di sungai tersebut. Dan saat ini dia dan teman-temannya tak bisa mengais rezeki lantaran Sungai Way Sekampung yang kembali tercemar limbah.

    “Hidup kami tergantung dari hasil sungai Way Sekampung ini. Tapi sekarang ikan-ikan pada mati, air berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau tak sedap. Tolong, jangan cemari sungai kami terus,” kata Saleh, Senin 16 November 2020.

    Menurut Saleh, sejak tahun 1987 dia bersama istri dan tiga anaknya mencari nafkah sebagai penangkap ikan di sekitaran Sungai Way Sekampung. Dan sudah hampir dua pekan, para nelayan air sungai berhenti mencari ikan lantaran kondisinya yang tercemar. “Saat ini nelayan gantung dayung. Ratusan kepala keluarga yang menggantungkan mencari nafkah dari sungai ini tak bisa lagi mencari ikan, bahkan untuk mandi pun kami tak berani,” keluhnya.

    Dia ditemani Nelayan lainnya berharap pemerintah daerah dapat benar-benar secara serius mengatasi persoalan pencemaran limbah yang terus berulang tersebut. “Karena kejadian seperti ini bukan baru sekali, tapi sudah sering. Sering sekali pak,” ucapna.

    Warga menduga bahwa pencemaran sungai tersebut terjadi karena ulah perusahaan yang dengan sengaja membuang limbahnya. Dan mereka sudah tahu tempatnya. Jika pemerintah yang mengambil tindakan, maka wagar akan bergerak sendiri. “Jika tak juga ada respon pemerintah, jangan salahkan kalau kami bergerak sendiri dan anarkis,” ujarnya.

    Sungai Way Sekampung di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, kembali tercemar limbah. Catataan nelayan, pencemaran limbah ini yang ke 9 kali terjadi dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

    Namun, sejauh ini belum ada tindakan pencegahan dari pihak terkait, karena nyatanya peristiwa pencemaran limbah di Sungai Way Sekampung masih terjadi berulang kali seperti yang terjadi saat ini.

    Sungai Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Pada wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung.

    Sungai Way Sekampung selama ini dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan sebagai sumber pengairan lahan pertanian. Dan di Sungai Way Sekampung juga dibangun Proyek Strategis Nasional yakni Bendung Gerak Jabung dan Bendungan Margatiga untuk mengairi ribuan hektare sawah di Kabupaten Lampung Timur.

    Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan bahwa pihaknya berharaap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung segera cepat tuntas menyelesaikan persoalan pencemaran yang terjadi di Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

    “Secara kelembagaan kita masih menaruh harapan meskipun kecil kepada DLH Provinsi Lampung, dalam menyelesaikan persoalan pencemaran sungai Way Sekampung,” kataanya, Senin 16 November 2020.

    Irfan meyakini bahwa dinas terkait bisa menunjukkan keberpihakannya kepada Lingkungan. Apalagi persoalan pencemaran itu sudah menjadi sorotan publik. “WALHI akan terus melakukan monitoring dalam mengawal pencemaran di Way Sekampung, Lampung Timur. Memang sulit, karena kondisi pencemaran putus-putus dan belum menemukan fakta di lapangan yang bisa dijadikan bahan temuan yang kuat seperti asal limbah, bagaimana pembuangannya apakah melalui pipa dan lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut Irfan meminta peran serta masyarakat untuk bisa bersama mencari fakta dengan foto ataupun video di lapangan yang mengindikasikan lokasi pembuangan limbah. “Karena bicara hukum tidak bisa asal bicara saja, tetapi harus dibuktikan dengan temuan di lapangan,” katanya.

    Ditambahkan Irfan, pihaknya juga pernah melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Lampung, bahwa DLH pernah memberi teguran sanksi administrasi ke PT Labinta. Tapi detailnya tidak disampaikan hanya mengakui pernah memberi teguran saja,” paparnya.

    Jika ada bukti video dan saksi di lapangan terkait pencemaran berupa bukti video ataupun foto sebenarnya sanksi administrasi yang pernah di keluarkan DLH Lampung bisa lebih memperkuat temuan di lapangan. “Walhi memerlukan bagaimana memastikan dokumentasi ketika pembuangan limbah terjadi baik foto atau video, dan diperkuat dengan uji lab, jika itu ada maka akan melakukan gugatan hukum,” tandasnya. (Red)

  • Implementasi Aplikasi SIPPKD Jamin Keuangan Daerah Efektif dan Efisien

    Implementasi Aplikasi SIPPKD Jamin Keuangan Daerah Efektif dan Efisien

    Bandar Lampung (SL)-Demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong jajarannya mengimplementasikan aplikasi Sistem Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019.

    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Lampung Minharin dalam acara Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Review Penerapan Aplikasi SIPPKD, di Hotel Horison, Bandarlampung, Senin (9/12/2019).

    Acara ini berlangsung 9-12 Desember 2019 dan diikuti Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Pejabat yang menangani SIPPKD di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

    Menurut Minharin, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan pengelolaaan keuangan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus segera mengimplementasikan PP tersebut dalam pelaksanaaan pengelolaan keuangan mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

    “Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk bersama-sama menyusun Regulasi Turunan dari PP Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Minhairin.

    Regulasi Turunan yang dimaksud Minhairin berupa Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pijakan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta Regulasi-regulasi turunan lainnya.

    Minhairin menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, serta Tahun Anggaran 2020 sudah mempergunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting dengan menggunakan SIPPKD.

    Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mulai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana amanah Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Di dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 3 komponen yang saling berkaitan yaitu sistem penganggaran, sistem penatausahaan keuangan, dan sistem pertanggungjawaban.

    Terintegrasi dengan SIPD Kemendagri

    Dalam Perkembanganya, jelas Minhairin, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah siap untuk mengintegrasikan data yang terhubung satu sama lain secara langsung (Host to Host) antara Aplikasi SIPPKD dengan SIPD Kemendagri.

    “Dalam tahap awal, aplikasi e-Planning telah terintegrasi dengan SIPD Kemendagri, dan menyusul untuk Aplikasi e-Budgeting yang sedang berproses untuk terintegrasi Host to Host dengan Aplikasi SIPD Kemendagri. Hal ini merupakan wujud nyata Pemerintah Provinsi Lampung memenuhi amanah Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,” ujar Minhairin.

    Minhairin berharap melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghasilkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Turunan dari PP Nomor 12 Tahun 2019, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Regulasi dan pandangan yang seragam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Dalam kesempatan itu, Kabid Anggaran Bakeuda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan pelaksanaan Pembahasan Implementasi PP No 12 Tahun 2019 bertujuan untuk menyatukan persepsi dan penyeragaman regulasi turunan yang disyaratkan oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, regulasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah, regulasi tambahan penghasilan PNS serta regulasi-regulasi dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

    “Acara ini adalah langkah awal, di mana Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat berinisiatif menjadi leading sektor dalam mengkoordinasikan serta memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menyusun regulasi-regulasi turunan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Marindo.

    Sedangkan kegiatan review aplikasi SIPPKD, jelas Marindo, untuk melihat sejauh mana proses penerapannya dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kepada aparatur pengelola keuangan daerah.

    “Tujuannya adalah agar aplikasi SIPPKD dapat diimplementasikan dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan diterapkan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019,” jelas Marindo. (Humas Prov Lampung)

  • Catatan Perekonomian Lampung 2019: Menjaga Pertumbuhan dan Perlunya Kepastian Hukum

    Catatan Perekonomian Lampung 2019: Menjaga Pertumbuhan dan Perlunya Kepastian Hukum

    BANK Indonesia Perwakilan Lampung melaporkan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2019 diperkirakan berada pada kisaran 5,1%-5,6% (yoy) dengan potensi bias ke atas hingga beberapa basis poin dari capaian triwulan sebelumnya.

    Konsumsi swasta diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, meskipun tidak sekuat periode sebelumnya yang ditopang faktor musiman perayaan hari besar keagamaan. Pendorong pertumbuhan lainnya diperkirakan bersumber dari meningkatnya realisasi investasi dan perbaikan net ekspor yang didukung kenaikan produksi pertanian meskipun harga komoditas utama ekspor seperti CPO dan batubara diprakirakan cenderung stagnan atau bahkan turun. Secara sektoral, siklus produksi optimal komoditas perkebunan seperti kopi, tebu dan nanas memasuki musim kemarau diperkirakan menjadi penopang kinerja sektor pertanian, juga sektor perdagangan besar-eceran dan sektor transportasi dan pergudangan.

    Sementara prospek inflasi triwulan IV 2019 diperkirakan akan terkendali pada kisaran 3,5%±1% (yoy), didukung produksi pangan yang masih terjaga dan kuatnya dukungan kebijakan pengendalian harga beberapa komoditas volatile oleh pemerintah. Selain itu tekanan permintaan domestik terhadap inflasi diperkirakan cenderung menurun sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi, meski beberapa risiko inflasi diantaranya terkait pasokan beras dan penyesuaian tarif pendidikan tetap perlu dimitigasi.

    Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Lampung diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2018 dalam rentang 5,1-5,5%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja konsumsi swasta dan investasi yang solid. Sementara dari sisi sektoral, peningkatan aktivitas industri pengolahan, perdagangan dan pertanian juga diperkirakan dapat menopang perekonomian Lampung tahun 2019. Terkait inflasi, kendati diproyeksikan akan lebih tinggi dari capaian 2018, namun level tersebut masih sejalan dengan target inflasi nasional 3,5±1%.

    Perlunya Kepastian Hukum

    Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) 2019 bertema “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju”, di AuditoriumBank Indonesia Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (5/12) meminta semua pihak secara bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2020.

    “Harus harus bersama-sama, kita saling mendukung dan menjaga momentum guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

    Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di atas angka nasional dan Sumatera serta laju inflasi yang terkendali dapat dijadikan gizi penyemagat, menumbuhkan optimisme menghadapi tantangan di tahun depan.

    “Pemerintah harus dapat menjamin kepastian hukum, membangun infrastruktur yang memadai, dan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh guna membangun iklim usaha yang baik,” ujar Fahrizal.(*/iwa)

  • Pertama di Lampung, Korpri Mart Hadir di Jalan Cut Mutia

    Pertama di Lampung, Korpri Mart Hadir di Jalan Cut Mutia

    Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunadi diwakili Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto meresmikan Korpri Mart pertama di Provinsi Lampung, di Jalan Cut Mutia, Bandarlampung, Senin (25/11/2019).

    Peresmian dilakukan bersamaan dengan Kantor Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Lampung, yang ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan batu prasasti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

    “Keberadaan Korpri Mart ini diharapkan dapat membuat roda perekonomian di Provinsi Lampung semakin bergerak cepat. Tentunya teroboson, dan keberanian berwirausaha hendaknya pula dapat diikuti ke seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Lampung,” ujar Fahrizal.

    Fahrizal menjelaskan Korpri Mart ini merupakan bentuk nyata dari program Korpri Nasional yang diterapkan di Lampung. Sifatnya konsumtif dengan fungsinya mensejahterakan anggota-anggota Korpri. Jadi Korpri ke depannya akan menduduki bidang usaha, seperti Korpri Mart, Tour and Travel, dan lainnya.

    “Apa yang ada ini akan kita rintis terlebih dahulu, baru kemudian kita kembangkan di bidang usaha lainnya,” jelasnya. “Korpri Mart juga akan memberikan manfaat positif bagi anggota-anggota Korpri seperti bisa belajar usaha dan mendapatkan harga yang lebih murah,” tambahnya.

    Fahrizal juga mengungkapkan rasa syukur atas diresmikannya Kantor DP Korpri Lampung. “Alhamdulillah atas kerja keras dan komitmen DP Korpri beserta jajaran, pada hari ini akan menempati kantor baru, dengan harapan dapat menjalankan kinerja lebih optimal, efektif melalui penyediaan fasilitas yang lebih mendukung pelaksanaan tugas,” kata Fahrizal.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris DP Korpri Lampung, Edarwan, mengungkapkan bahwa keberadaan Korpri Mart ini bekerjasama dengan Chandra Mart.

    “Kerjasama ini memiliki manfaat bagi DP Korpri di antaranya dengan mendapatkan pembinaan dan knowledge yang nantinya bisa membuat anggota Korpri mandiri,” jelasnya.

    Korpri Mart ini, jelas Edarwan, memiliki jaminan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya. “Korpri Mart ini sangat membantu dalam meringankan beban anggota korpri karena diberikan fasilitas dengan harga yang murah,” jelasnya.

    Sementara itu, Manajemen Chandra Alesius Bunawan berharap pihaknya dan DP Korpri dapat bekerja keras dan bekerjasama dalam mewujudkan dan mensejahterakan anggota Korpri. “Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua,” ungkapnya. (Humas Prov Lampung)

  • Kapolri Tito Karnavian Apresiasi Keberhasilan Polda dan Pemprov Lampung dalam Menggelar “Millenial Road Safety Festival 2019”

    Kapolri Tito Karnavian Apresiasi Keberhasilan Polda dan Pemprov Lampung dalam Menggelar “Millenial Road Safety Festival 2019”

    Bandarlampung (SL) – Kapolri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memberikan apresiasi dan menobatkan Provinsi Lampung sebagai percontohan bagi provinsi lain yang sukses menyelenggarakan acara Millenial Road Safety Festival 2019. “Saya bangga dan hal ini pun patut kita tiru dan dengarkan bagaimana kiat-kiat serta tips dan cara yang dilakukan agar acara tersebut dapat sukses juga serta menjadi tolak ukur bagi provinsi lain,” ujar Kapolri Tito pada acara Video Conference Kapolri tentang pembahasan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Milenial Road Safety Festival dan Penyampaian Hasil Survey terhadap Polri oleh Markplus yang diselenggarakan di Ruang Vicon Polda Lampung, Kamis (7/2/19).

    Pelaksanaan Kegiatan Milenial Road Safety Festival sendiri digelar oleh Polda Lampung bersama Pemprov pada Minggu (3/2/2019) karena melihat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Angkanya sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Secara nasional, jumlah korban laka lantas sebanyak 171.436 orang di antaranya 29.083 meninggal, 13.256 luka berat, dan 129.095 luka ringan.

    Untuk wilayah Lampung sendiri jumlah korban laka lantas pada tahun 2018 sebanyak 4.003 orang diantaranya 814 meninggal dunia, 1.220 luka berat, dan 1.969 luka ringan.

    Kapolri Tito berinisiasi dengan memerintahkan setiap provinsi untuk menyelenggarakan acara tersebut yang intinya mengajak kaum milenial di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia mendeklarasikan pentingnya keselamatan berkendara dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Selain itu, mendeklarasikan Millennial agar mendukung Road Safety menuju Zero Accident.

    Deklarasi ini terdiri dari 3 point yaitu pertama Generasi yang peduli Keselamatan Berlalu Lintas, kedua mendukung sepenuhnya program Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan ketiga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. “Kita lakukan kampanye keselamatan. Sebagai penanggung jawabnya adalah Polda dan Pemerintah Daerah masing-masing dan dilakukan secara serentak oleh Polres Kab/Kota pada daerah tersebut, dan dari semua penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Mabes Polri, kita semua bangga terhadap Polda Lampung, NTT dan Papua Barat yang telah sukses menyelenggarakan acara tersebut,” ujar Tito.

    Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen. Pol Purwadi Arianto mengatakan perencanaan Kegiatan Milenial Road Safety Festival tersebut dilakukan dengan kegiatan Sosialisasi pasif, Rapat Terkoordinasi serta Sosialisasi Efektif. “Untuk Sosialisasi Pasif, kita menggunakan media sosial, media cetak dan media elektronik dengan memerankan public figure untuk mengajak dan menghimbau kaum milenial untuk hadir yakni ada 23 artis ibukota diantatanya yakni Raffi Ahmad, Sammy Simorangkir, Gracia Indri, Tukul, Band Coklat dan lain-lain,” ujar Kapolda.

    Kemudian, dilakukan juga penyampaian kegiatan yang menarik yakni kehadiran artis ibukota, doorprize yang menarik, berobat gratis, pameran TNI dan Polri. Juga termasuk rekruitmen kepolisian dari Akpol maupun Bintara yang didukung juga oleh Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PU serta dealer-dealer mobil yang diberi kesempatan membuka tempat untuk dikunjungi.

    Ada juga pawai budaya dari 34 Provinsi dan dilombakan sehingga acara ini lebih menarik. Pawai ini dilepas oleh Bapak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan Walikota.

    Sedangkan untuk rapat terkoordinasi dimulai dari rapat bersama Forkopimda, Kampus ataupun Universitas baik negeri maupun swasta, SMA Negeri dan Swasta, Pondok Pesantren, stakeholder dan dengan pihak bioskop. Hasilnya, selama dua minggu kita tayangkan untuk mengumumkan kepada kaum milenial agar dapat hadir pada acara tersebut. “Dan untuk Sosialisasi efektif, kita mengumpulkan mobilitas komunikasi seperti komunitas motor besar, vespa, jeep, grab, gojek dan lain-lainnya semua mami libatkan,” papar Purwadi.

    Purwadi juga menjelaskan Kegiatan Milenial Road Safety Festival dapat berjalan dengan sukses dan berhasil menarik sekitar 60.000 orang yang hadir dalam memeriahkan acara tersebut. (Humas Prov Lampung)

  • Pemprov Lampung Tawarkan Pengembangan Industri Gula Way Kanan dan Mesuji ke Investor Taiwan

    Pemprov Lampung Tawarkan Pengembangan Industri Gula Way Kanan dan Mesuji ke Investor Taiwan

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menawarkan Kabupaten Way Kanan dan Mesuji untuk pengembangan industri gula kepada Kementerian Pertanian Taiwan (Council of Agriculture /COA of Taiwan) dan Taiwan Sugar Corporation (TSC) yang kini melakukan survey untuk investasi di Lampung.

    Tawaran tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat saat menyambut kedatangan Tim survei Kementerian Pertanian Taiwan, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (15/1/2019). Kedatangan COA Taiwan dipimpin Deputy Director Departement of International Head Affairs, CO, Vincent Lin.

    Dua kabupaten yakni, Way Kanan dan Mesuji ditawarkan kepada COA of Taiwan dan perusahaan Taiwan Sugar Corporation sebagai lahan potensial yang dapat digunakan untuk perkembangan industri gula.

    Menurut Taufik, Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Waykanan selain masih ada ketersedian lahan juga akan ada pembangunan dermaga darat (dry port), yang memudahkan hasil-hasil industri di daerah itu akan diangkut menggunakan kereta api menuju Pelabuhan Panjang.

    Ia meyakinkan jika Pemprov Lampung membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya di Provinsi Lampung. “Pemprov Lampung akan memberi kemudahan bagi para investor saat menanamkan uangnya di Lampung,” ujarnya.

    Taufik berharap survey yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik, yakni tercipta investasi. Bukan hanya investasi dalam bentuk dana juga teknologi, agar dapat menekan Harga Pokok Pembeliaan (HPP) gula juga meningkatkan taraf hidup petani lokal.

    Sementara itu, Deputy Director Departement of International Head Affairs, CO, Vincent Lin mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemprov Lampung. Ia mengungkapkan kedatangan dirinya beserta rombongan selain untuk melakukan survey untuk investasi. Selain itu, pihaknya juga membuka kesempatan untuk bertukar informasi seputar pertanian.

    Vice CEO Sugar Business Division, Taiwan Sugar Corporation (TSC) Vei-dong Chen menambahkan, lahan yang diperlukan untuk membangun pabrik gula minimal 30 ribu hektare. Apabila pabrik ini akan beroperasi maka akan memproduksi 100 ribu ton gula kuning dan 100 ribu ton gula putih. Sementara nilai investasi diperkirakan sekitar 2 juta USD. (Humas Prov Lampung)