Sinarlampung

Tag: Pemprov Lampung

  • Hari Guru, Pemprov Lampung Ajak Guru Tingkatkan Kompetensi Sesuai Zaman

    Hari Guru, Pemprov Lampung Ajak Guru Tingkatkan Kompetensi Sesuai Zaman

    Bandarlampung (SL) – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengajak guru selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai perkembangan zaman. “Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapan selamat kepada semua guru dan tenaga kependidikan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, dan segala ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Hamartoni.

    Ucapan itu disampaikan saat membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 73 PGRI 2018, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (26/11/2018). Peringatan mengusung tema ‘Meningkatkan profesionalisme guru menuju pendidikan abad XXI’. Tema ini dipilih guna meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru.

    “Untuk itu, diperlukan guru yang profesional, guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat tersebut. Hal ini guna untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global,” kata Hamartoni.

    Walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan kemajuan teknologi tersebut. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. “Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian, guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya,” kata Hamartoni.

    Dia menyebutkan, dalam perluasan akses, pemerataan mutu, dan percepatan terwujudnya guru profesional, tahun depan Kemendikbud akan menerapkan kebijakan sistem zonasi. “Kebijakan sistem zonasi diharapkan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air,” ujar Hamartoni.

    Dalam pidato tersebut, Hamartoni menyampaikan terdapat tiga ciri guru profesional yang harus dimiliki para guru. “Pertama, guru profesional adalah guru yang memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik. Kedua, guru yang profesional hendaknya mampu membangun kesejawatan. Ketiga, guru yang profesional hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya,” kata dia.

    Hamartoni mengatakan bangsa ini menitipkan amanah kepada para guru untuk memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Agar, bangsa ini menjadi bangsa tangguh, mandiri, berdaya saing, dan penuh toleransi. “Di pundak bapak dan ibu guru, kami gantungkan masa depan bangsa ini,” ujar Hamartoni.

    Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, Pemprov Lampung meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan guru honor murni dengan pemberian insentif dan pemberian Bosda bagi siswa SMA/SMK. Selain itu, ada pula tambahan penghasilan kepala sekolah, tambahan penghasilan tata usaha, dan tunjangan profesi guru.

    Lalu, adanya program Lampung mengajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil. Selanjutnya, pemberian beasiswa PTS, PTN, dan sekolah model, membangun sekolah model dan mewujudkan seluruh SMK berstandar kompetensi nasional.

    Pada acara tersebut juga ada pembacaan pemenang pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi tingkat Provinsi Lampung pada 2018.

    Kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi peringkat I, II dan III diberikan penghargaan berupa piagam Gubernur Lampung dan uang tunai. Lalu, pembacaan pemenang Festival Lomba Guru Menulis dan Inovasi Pembelajaran PGRI Provinsi Lampung 2018. (Humas Prov Lampung)

  • Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Lampung Kemungkinan Akhir Desember 2018

    Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Lampung Kemungkinan Akhir Desember 2018

    Bandarlampung (SL) – Lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Lampung besar kemungkinan digelar sebelum akhir Desember 2018. Sumber di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung membenarkan kabar itu, Selasa (20/11/2018). Pejabat eselon II saat ini telah melaksanakan job fit evaluation yang merupakan syarat mengikuti lelang jabatan eselon II.

    Menurutnya, lelang jabatan eselon II wajib dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).Berdasar PP itu, pelantikan pejabat harus dilaksanakan sebelum akhir bulan. Sebab jika telah awal 2019, Gubernur Lampung tidak lagi diizinkan melantik atau me-rolling selama enam bulan. Kecuali seizin Mendagri.

    Menurut sumber tadi, pengisian jabatan definitif eselon II sedianya pada awal Januari 2019. Ini dengan pertimbangan masih ada dua pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2019. Namun ia sangsi izin diberikan mengingat kesibukan Mendagri dalam Pilpres yang akan dilaksanakan pada April 2019.

    Untuk diketahui, pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ditujukan pada posisi yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Yakni Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Badan Barang dan Jasa, dan Kepala Badan Kepegawai Daerah (BKD). Lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Asisten I Bidang Pemerintahan. Sedangkan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dessy Dasmia Romas dan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Tony L.Tobing memasuki masa pensiun per 1 November 2018 dan Januari ini 2019.

    Plt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukman mengatakan siap mendaftarkan diri dalam lelang pengisian jabatan definitif eselon II. Lukman mengatakan pada prinsipnya suatu waktu pasti akan terjadi perombakan jabatan di pemerintahan manapun. Karenanya, dia selalu siap. (Rilis.id)

  • Pemprov Lampung Komit Wujudkan Visi Program Indonesia Sehat

    Pemprov Lampung Komit Wujudkan Visi Program Indonesia Sehat

    Bandar Lampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan visi Program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Visi ini harud didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan,” kata Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada upacara mingguan Pemprov Lampung Lampung di Lapangan Korpri, Senin (12/11/2018) pagi.

    Taufik menjelaskan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Targetnya, terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

    “Tujuan akhir pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan nasional pada periode 2015-2019 mengantisipasi isu strategis yang berkembang adalah program Indonesia Sehat. Sasarannya, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan,” ujar Taufik.

    Pemprov Lampung menargetkan Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. “Berbagai upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan Visi Indonesia sehat salah satunya melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat dengan sasaran utama bayi, balita dan ibu hamil (kurang energi kronik,” kata Taufik.

    Bukan hanya itu, sarana prasarana yang memengaruhi juga dilakukan Pemprov Lampung seperti peningkatan pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) dan pelayanan Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic). Kemudian, pembangunan Rumah Sakit Komunitas (tipe D Pratama) di Kabupaten Pesisir Barat pada 2015.

    Pembangunan ini dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di wilayah DOB dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan. Provinsi Lampung menempati urutan kelima terbaik se Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi.

    “Segala upaya tersebut, hendaknya bersama-sama kita dukung untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang mendatang dalam mewujudkan Masyarakat Lampung yang Sehat dan Mandiri,” kata Taufik.

  • Pemprov Lampung Raih Penghargaan Paritrama BPJS Ketenagakerjaan

    Pemprov Lampung Raih Penghargaan Paritrama BPJS Ketenagakerjaan

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan Paritrama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, karena dinilai optimal mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja. Piagam penghargaan diserahkan Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Hery Subroto, kepada Pj. Sekretaris Daerah Hamartoni Ahadis di Ruang Kerja Sekda, Selasa ( 6/11/2018).

    Hery menjelaskan penilaian bagi pemerintah berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya, regulasi, inisiatif, dan kepesertaan di wilayah operasional pemda setempat, baik kepesertaan Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). “Regulasi yang dimaksud dalam kriteria ini adalah produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah operasionalnya. Sedangkan yang dimaksud inisiatif pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas hery.

    Pada kesempatan itu, Hery juga menyampaikan penghargaan yang berhasil diraih salah satu usaha mIkro kecil dan menengah (UMKM) binaan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Laundry Lumineux. Lumineux berhasil meraih predikat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan terbaik mewakili Lampung secara nasional dalam kategori usaha kecil menengah (UKM).

    Penghargaan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI bersama BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Istana Wakil Presiden, pada 31 Juli 2018. “Kategori UKM diraih 34 perusahaan terbaik peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp30 juta,” kata Hery.

    Terkait hal ini, Hamartoni berharap keikutsertaan Lumineux dalam progam BPJS dapat menginspirasi pelaku usaha lain. Lumineux merupakan UMKM yang mengikuti keseluruhan program perlindungan bagi karyawannya baik Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

    “Pemerintah Provinsi selalu berupaya meningkatkan keikutsertaan seluruh perusahaan dan UMKM dalam progam BPJS. Mengingat besarnya manfaat perlindungan yang diberikan BPJS kepada masyarakat baik pekerja maupun pelaku usaha,” kata Hamartoni. (Humas Prov Lampung)

  • Provinsi Lampung Pertama Terapkan Budidaya Rajungan Berkelanjutan

    Provinsi Lampung Pertama Terapkan Budidaya Rajungan Berkelanjutan

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pengelolaan dan budidaya rajungan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menyusun rencana aksi pengelolaan rajungan berkelanjutan.

    “Lampung diharapkan bisa menjadi model dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan secara nasional untuk bisa dicontoh daerah lain,” ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat audiensi bersama Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) dan lembaga donor The David and Lucile Packard Foundation, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Senin (5/11/2018).

    Taufik mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut Konferensi Our Ocean Tahun 2018 di Bali, 29 Oktober—30 Oktober 2018. “Mereka datang ke Lampung untuk melihat implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan,” kata Taufik.

    Dia menyebutkan lembaga donor tersebut mengapresiasi Pemprov Lampung dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. “Mereka cukup puas karena Lampung memiliki perangkat hukum. Kita punya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat hukumnya. Lalu ada action plan atau rencana tindakan,” ujarnya.

    Selai itu, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapaten dan Kota terutama dalam pengawasan implementasi di lapangan. “Seperti penangkapam rajungan yang tidak sesuai ukuran. Kemudian penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang dan masih berjalan di lapangan. Kalau untuk yang lainnya dari Foundation, karena mereka datang sebagai donor dalam memberikan dukungan penuh di lapangan,” katanya.

    Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Toga Mahaji, mengatakan Lampung menerapkan pengelolaan rajungan berkelanjutan sejak setahun lalu. “Kita melihat ke depan, kalau pengelolaan rajungan ini tidak dikelola secara sustainable (berkelanjutan), nanti rajungan akan punah,” ujar Toga.

    Apalagi ada sekitar 6.000 nelayan di Lampung yang bergantung pada pengelolaan rajungan. “Sehingga diharapkan rajungan ini berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan. Kalau punah, tentu masyarakat yang 6.000 ini tidak punya mata pencaharian,” kata dia.

    Oleh karena itu, Pemprov Lampung bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung keberlangsungan rajungan di Lampung. “Mulai masyarakat lokal, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, Packard Foundation dan Starling Resources. Tentu kedatangan mereka ke sini sangat kita harapkan,” ujarnya.

    Menurut Toga, rajungan termasuk keunggulan komparatif bidang perikanan Lampung. “Ada tiga komoditas ekspor perikanan Lampung yaitu udang, tuna, dan rajungan. Untuk udang dan rajungan, terbanyak ada di Lampung. Tambak udang terluas di Indonesia ada di Lampung, kemudian rajungan adalah model pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Lampung,” katanya.

    Selain itu, pengaruh produksi rajungan Lampung terhadap rajungan di Indonesia yakni sebesar 12 persen. “Di Indonesia, produksi rajungan mencapai 20 ribu ton setahun. Sebanyak 12 persen berasal dari Lampung. Ini harus dipertahankan,” kata Toga. (rls)

  • Pemprov Lampung Berharap Lanal Tingkatkan Sosialisasi dan Koordinasi Diberbagai Sekolah di Lampung

    Pemprov Lampung Berharap Lanal Tingkatkan Sosialisasi dan Koordinasi Diberbagai Sekolah di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung berharap Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk meningkatkan persentase kelulusan siswa pada tes calon Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Untuk itu, Pemprov berharap pihak Lanal dapat meningkatkan sosialasi dan koordinasi ke berbagai sekolah di Lampung.

    Pemprov juga berharap Lanal dapat mengadakan tes penerimaan di Lampung. Pasalnya, selama ini siswa asal Lampung harus tes di Jakarta atau Palembang.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, saat menerima kunjungan Komandan Lanal (Danlanal)  Lampung, A. Agung PS, beserta Courtesy Call Komandan Satgas, Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma, Komandan  KRI Teluk Banten, dan Taruna AAL TK. IV Angkatan ke–46 di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung Senin (5/11/2018). Pada kesempatan tersebut Kaban Kesbangpol meminta saat singgah di Lampung, Taruna AL dapat mensosialisasikan AAL kepada siswa SMA.

    Harapannya, kehadiran para taruna dapat menarik minat siswa bergabung di AAL. “Kehadiran adik–adik Taruna  dengan seragam dan atributnya tentu saja menjadi daya tarik lebih bagi siswa. Terlebih lagi dengan pengalaman dan kemampuan yang didapat saat pendidikan jika disosialisasikan dengan baik akan meningkatkan minat pemuda Lampung untuk bergabung dan mengabdi kepada NKRI,” kata Irwan Marpaung.

    Terkait hal ini, Danlanal juga berharap sinergitas Pemprov dan Lanal tidak hanya meningkatkan kepesertaan dalam tes. Tapi juga meningkatkan kemampuan calon taruna asal Lampung. Selama ini, tingkat kelulusan calon taruna asal Lampung masih kalah dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa.

    “Dalam waktu dekat diupayakan pendaftaran dan tes calon taruna AAL dilakukan di Lampung. Tidak hanya itu, Lanal juga akan membangun komunikasi dengan Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mencari metode meningkatkan daya saing calon taruna,” jelas Agung.

    Dia menjelaskan berdasarkan data tahun lalu kegagalan calon taruna asal Lampung mayoritas pada saat psikotes.

    Pada bagian lain,
    Palaklat Filda Malari menyampaikan bahwa KRI  Abdul Halim Perdanakusuma akan berada di Lampung hingga 8 November 2018. Untuk itu, pihaknya mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin melihat KRI Halim Perdanakusuma dari dekat. Rombongan akan meneruskan perjalanan ke Dumai–Ranai–Palembang dan kembali ke Surabaya, Jawa Timur.

    Turut hadir pada kunjungan itu, Idha M. Basri (Koordinator Pendaratan), Sumarji Bimoaji (Komandan KRI AHP–355), Dwi Yoga Pariyadi (Komandan KRI TBT 561), Agung Suwarsono (Paminloglat), Mulya Abadi (Paping Taruna), Sarmi Djumati (Paping Taruna). Kemudian, enam Taruna AAL yaitu Ariz Pama Y, Bagus Riesky B N, Buyung Putra, I Putu Angga, Farah Novelia Ayu, dan Dita Ayu Wardani . (rls)

  • Guna Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Pemprov Gelar Sosialisasi Program KB

    Guna Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Pemprov Gelar Sosialisasi Program KB

    Bandarlampung (SL) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) terhadap pasangan usia subur dan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Tahun Anggaran 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (31/10/2018). Materi yang diberikan adalah pemahaman pengendalian penduduk dan pencegahan pernikahan anak usia dini.

    Peserta terdiri dari kader Keluarga Berencana (KB), remaja Pusat Informasi dan Konseling dan kader dari Bina Keluarga Remaja. “Mengendalikan jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan jumlah kematian yang semakin meningkat diperlukan pemahaman yang terencana bagi Pasangan Usia Subur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keluarga kecil bahagia. Begitu juga harus paham akan pendewasaan usia perkawinan,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membuka acara itu.

    Hery mengatakan pertumbuhan penduduk di Indonesi setiap tahunnya relatif cepat. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terancam terjadi ledakan penduduk. Dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mempersulit usaha pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan penduduk.

    “Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Program ini juga sebagai bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,” katanya.

    Pemprov Lampung juga berupaya melakukan pengendalian penduduk, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung. Dalam Pergub ini dinyatakan bahwa Disdukcapil bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan salah satunya urusan pengendalian pendudukan dan KB.

    “Berdasarkan peraturan tersebut, Disdukcapil memiliki fungsi seperti penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi),” ujar Hery.

    Dengan KIE Keluarga Berencana, lanjut Hery, akan bermakna apabila memberikan kontribusi perbaikan keberhasilan program Keluarga Berencana sehingga partisispasi masyarakat dalam program KB semakin meningkat.

    “Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat diaplikasikan/diterapkan dilingkungan saudara-saudara, sehingga upaya pelaksanaan program KB dapat berjalan dengan efektif,” tandasnya.(Humas Prov Lampung)

  • Pemprov Lampung Dorong LPTQ Cetak Qori dan Qoriah Berprestasi

    Pemprov Lampung Dorong LPTQ Cetak Qori dan Qoriah Berprestasi

    Bandarlampung (SL) — Demi mencetak qori dan qori’ah, hafidz dan hafidzah serta mufassir yang berprestasi, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pemahaman tentang kitab suci Al Qur’an secara benar sesuai dengan kaidah Agama Islam. Hal itu terungkap dalan rapat pengurus LPTQ di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (31/10/2018).

    Rapat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto tersebut dimaksudkan sebagai wahana menyatukan visi, misi serta persepsi dalam upaya meningkatkan sinergritas dan koordinasi peran serta fungsi LPTQ.

    “Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan, pembinaan dan penghayatan nilai-nilai Al- Qur’an, LPTQ Provinsi Lampung harus terus meningkatkan peranannya sehingga mampu mencetak qori dan qori’ah, hafidz dan hafidzah serta mufassir yang berprestasi, baik di tingkat Provinsi Lampung, nasional, maupun Internasional,” ujar Hery.

    Bukan hanya itu, LPTQ, menurut Hery, juga memiliki tugas pokok untuk memasyarakatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

    Sebelumnya, Kafilah Provinsi Lampung pernah berjaya dan meraih posisi tertinggi dalam pelaksanaan MTQ dan menjadi juara umum sehingga Provinsi Lampung menjadi derah yang patut diperhitungkan pada setaip pelaksanaan MTQ.

    Pemprov berharap LPTQ melakukan evaluasi apa yang telah dikerjakan ditahun 2018 dan melakukan pembinaan-pembinaan karena pada MTQ yang lalu.

    “Kemarin kan Provinsi Lampung mendapatkan predikat yang sangat membanggakan. Ke depan kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan pembinaan secara kontinyu tidak bisa hanya kita bina. Syukur alhamdulillah 1 bulan kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik,” ujar Hery.

    Oleh sebab itu, untuk qori dan qoriah yang memiliki potensi harus direkrut kembali dan dibina dalam satu tahun. “Nah. Inilah nantinya yang akan mewakili provinsi lampung ditingkat nasional,” kata Hery. (Humas Prov Lampung)

  • Komisi IX DPR RI Apresiasi Kerjasama Antara Pemprov Lampung dan BPJS dalam Memberi Layanan Kesehatan

    Komisi IX DPR RI Apresiasi Kerjasama Antara Pemprov Lampung dan BPJS dalam Memberi Layanan Kesehatan

    Bandarlampung (SL) — Komisi IX DPR RI mengapresisiasi kerja sama antara Pemerintah Daerah Lampung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberi layanan layanan kesehatan. DPR menilai kerja sama terjalin baik sehingga polemik pasca terbitnya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3 dan 5 Tahun 2018 dapat teratasi dengan baik di Provinsi Lampung.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan, tiga aturan tersebut terkait pembatasan layanan pada beberapa kategori, yaitu pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang dinilai merugikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

    “Kelihatannya memang di Provinsi Lampung ini komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan BPJS terjalin baik sehingga kami melihat persoalan dari dampak terbitnya peraturan Itu dapat diantisipasi dan hal ini bisa ditiru daerah lain,” ujar Ichsan Firdaus Jumat (26/10/2018) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

    Pada kesempatan tersebut, dia juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepersertaan JKN- KIS di Provinsi Lampung yang saat ini baru mencapai 56 persen. Kemudian meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran atau premi oleh peserta JKN ke BPJS Kesehatan, “Diperlukan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran premi. Pembayaran ini penting mengingat BPJS sifatnya gotong-royong,” ujarnya.

    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam sambutanya mengatakan ada tiga pokok permasalahan penyelenggaraan BPJS Kesehatatan diantaranya adalah pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN belum memuaskan karena keterbatasan sarana dan prasaran rumah sakit. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah karena keterbatasan kuota pemerintah pusat.

    Kemudian, tunggakan yang tinggi karena peserta JKN tidak memenuhi kewajiban membayar iuran. “Sebagian masyarakat yang memanfaatkan program JKN hanya pada waktu sakit. Setelah sembuh kewajiban membayar iuran tidak dibayar lagi.” ujar Hamartoni.

    Untuk itu, Hamartoni mengungkapkan diperlukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang antara lain dengan menyediakan saran dan prasarana pelayanan yang sesuai standar. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan validasi serta udating data penduduk miskinnya secara berkelanjutan serta memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam Program JKN.

    “Kami berharap dengan kunjungan spesifik ini pelaksanaan program JKN khususnya di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh persoalan dapat teratasi dengan baik,” ungkap Hamartoni

    Adapun anggota Kunjungan Spesifik tersebut adalah Budi Yuwono (Fraksi PDIP), Yayat Biaro (Fraksi Golkar), Julianus Poteleba (Fraksi Golkar), H. Suir Syam (Gerindra), Sumarjati Arsojo (Fraksi Gerindra), H. Zulfikar Achmad (Fraksi Demokrat), Hang Ali Syahputra Syah Pahan (Fraksi PAN), Aryanto Munawar (Fraksi PKB), Adang Sudrajat (Fraksi PKS), Irma Suryani (Fraksi Nasdem), dan Frans Agung MP Natamenggala (Fraksi Nasdem). (Humas Prov Lampung)

  • Pemprov Lampung Ajak Kabupaten/Kota Atasi Masalah Gizi Buruk Anak

    Pemprov Lampung Ajak Kabupaten/Kota Atasi Masalah Gizi Buruk Anak

    Bandarlampung (SL) – Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan kekurangan gizi (stunting) atau tinggi badan anak tidak sesuai standar menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Gizi buruk merupakan masalah nasional. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting.

    Fakta lainnya, tingginya prevalensi anak stunting memosisikan Indonesia dalam lima besar dunia masalah stunting. Stunting biasanya terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia. Namun, hal itu tak menutup kemungkinan bahwa stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan.

    “Stunting lebih dari sekadar masalah tinggi badan. Hal tersebut dikarenakan stunting juga berkaitan dengan kecerdasan anak,” kata Taufik pada Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kebijakan Intervensi Program Spesifik dan Sensitif di Lokus Penanganan Stunting Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (25/10/2018).

    Berkaitan dengan hal tersebut, Taufik mengatakan sebenarnya ada beberapa upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota untuk memerangi masalah gizi tersebut. “Ada beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya percepatan pembangunan kesehatan, program penyediaan pemukiman perkotaan dan pedesaan, program penyehatan lingkungan, dan gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan mencakup upaya yang spesifik maupun yang sensitif,” ungkap Taufik yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung itu.

    Taufik berharap melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang menjadi Locus Pilot Project dalam penanganan permasalahan stunting di Provinsi Lampung. “Kami berharap lewat kegiatan ini, Pemerintah dapat lebih menggali akar masalah stunting sehingga ke depan lebih fokus terhadap program dan lebih meningkatkan sinergi serta kinerja dalam mengatasi stunting,” ujar Taufik.

    Selain itu, dia berharap kerja sama seluruh sektor. Pihak nonpemerintah, swasta, dan masyarakat harus turut mengambil bagian untuk memeranginya. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya kebersihan sanitasi. Hal itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting.

    Pada bagian lain, Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) mengatakan program penanganan kasus stunting di Provinsi Lampung, sesuai pakem yang ada. Dia berharap program tidak hanya fokus pada urusan penanggulangan kasus stunting saja namun juga program pencegahannya.

    “Ini penting, karena terkadang kita hanya fokus pada program penanggulangan. Sedangkan program pencegahannya masih kurang, padahal program pencegahan itu dampaknya lebih luas dan lebih signifikan,” kata Bustanul.

    Selain itu, Bustanul mengingatkan untuk lebih meningkatkan sinergi dengan Fakultas Kedokteran Unila dalam penanganan masalah stunting di Provinsi Lampumg serta meningkatkan keamanan pangan, perilaku terhadap higienis lingkungan dan kualitas sanitasi. “Ini perlu kerjasama semua pihak dan juga pendekatan yang persuasif kepada masyarakat. Dengan harapan ke depan permasalahan stunting di Provinsi Lampung teratasi secara baik,” kata Bustanul.(Humas Prov Lampung)