Sinarlampung

Tag: Peratin

  • Musrenbang RKPD, Wabup Pesibar Erlina Minta Peratin Respon Usul Warga

    Musrenbang RKPD, Wabup Pesibar Erlina Minta Peratin Respon Usul Warga

    Pesisir barat (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pesibar Tahun 2020, di Kecamatan Karyapenggawa, Selasa(12/2).

    Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, yang diwakili Wakil Bupati, Erlina, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Azhari, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Audi Marpi, Camat Karyapenggawa, Cahyadi Moe’is, dan para peratin di Kecamatan Karyapenggawa.

    Wakil Bupati, Erlina, meminta peratin sebagai pemimpin ditingkat pekon mampu membangun koordinasi yang baik terhadap warganya. “Begitu juga antara peratin ke kecamatan harus mampu menjalin koordinasi yang baik,” kata Erlina.

    Erlina meneruskan, seorang peratin juga dituntut untuk mampu merespon usulan dari warganya. Dengan demikian, realisasi dari usulan yang keluar langsung dari masyarakat itu bisa lebih bermanfaat. “Secara keseluruhan semua usulan yang sudah direkap, semoga kedepannya akan lebih bermanfaat kepada warga kita semua dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Sementara, Camat Karyapenggawa Cahyadi Moe’is mengawali laporannya dengan berterimakasih kepada peratin di kecamatan tersebut yang telah mangajukan usulan untuk meningkatkan kemajuan dimasing-masing pekon di kecamatan itu. “Hasil musrenbang tingkat pekon sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat, untuk selanjutnya rekapan usulan tersebut akan diteruskan ketingkat berikutnya Musrenbang tingkat kabupaten,” ujar Cahyadi. (suarapedia)

  • Andi Surya: Peratin Harus Miliki Kemampuan Manajemen Dana Desa

    Andi Surya: Peratin Harus Miliki Kemampuan Manajemen Dana Desa

    Pesisir Barat (SL) – Dana desa merupakan stimulus terhadap pembangunan nasional yang berbasis di pemerintahan desa yang paling bawah di Republik ini. Tahun ini sekitar 70 trilyun Rupiah pemerintah mengambil keputusan sekaligus resiko mengalirkan APBN kepada pemerintahan desa seluruh Indonesia guna membiayai pembangunan desa, sebut Andi Surya Senator Lampung, ketika menerima para Peratin (Kepala Desa) yang merupakan Ketua-Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Barat yang dipimpin Ketua Kabupaten-nya, Arief, di kediaman Andi Surya.

    “Oleh karenanya Dana Desa tidak boleh dihemat, harus dihabiskan sesuai prioritas pembangunan desa. Korupsi adalah resiko guliran dana desa. Dengan demikian dana desa tidak boleh diselewengkan. Artinya para Peratin atau kepala desa harus memiliki kemampuan manajemen anggaran sehingga dana desa dapat dieksekusi sesuai kearifan lokal desa tanpa melupakan aspek transparansi”. Jelas Andi Surya lebih lanjut.

    Ketua Apdesi Pesisir Barat, Arief, menanggapi itu menyatakan, “Kami sebagai Peratin tentu berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, dengan dana desa memudahkan kami untuk mengenali dan mengantisipasi sekaligus mampu mencari jalan keluar terhadap permasalahan desa, terutama ketika harus membiayai masalah tersebut dalam bentuk program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat desa. Tentu dana desa akan memberi dampak positif pembangunan desa kami di Pesisir Barat”. Sebutnya dihadapan Peratin-Peratin yang juga sebagai Ketua Apbdesi Kecamatan se Kabupaten Pesisir Barat.

    Di Lanjutkan Andi Surya, hal yang perlu diingat oleh setiap Kepala Desa adalah, bahwa eksekusi dana desa dalam bentuk program anggaran wajib melibatkan ‘stakeholder’ desa yaitu Badan Perwakilan Desa beserta tokoh-tokoh masyarakat desa sebagai bagian dari aspek demokrasi anggaran desa yang terbuka dalam rembug desa. Yang kedua, pelaporan dana desa harus berbasis format sistem laporan keuangan dana desa (Siskeudes) yang telah ditetapkan BPKP (Badan Pengawaran Keuangan dan Pembangunan) sebagai akuntabilitas pelaporan.

    “Di sisi lain, KPK yang merupakan badan anti rasuah juga menegaskan dalam himbauannya, agar kedua mekanis ini harus dijalankan setiap kepala desa, tujuannya dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Jika kedua mekanisme ini telah dilakukan, maka akan mengurangi ancaman Kepala Desa tersandung masalah anggaran desa. Efeknya dana desa memberi nilai tambah terhadap pembangunan secara keseluruhan”. Tutup Andi Surya dalam silaturahmin itu.

  • 131 Peratin se-Lambar Ikuti Latihan Dasar Kepemimpinan dan Bela Negara

    131 Peratin se-Lambar Ikuti Latihan Dasar Kepemimpinan dan Bela Negara

    Lampung Barat (SL) – Sebanyak 131 Peratin (kepala desa) se-Kabupaten Lampung Barat, mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan bela negara bagi kepala desa, yang diselenggaran oleh Lembaga Pengembangan Potensi Dan Kemandirian Desa (LPPKD), dijadwalkan Senin – Sabtu (7 hingga 12  Mei 2018).

    Sejumlah rangkaian Diklat diikuti oleh para peratin, bahkan tampak seluruh peratin kini berkepala pelontos bak tentara. Wajar, karena Diklat kepemimpinan tersebut dipusatkan di Depo Pendidikan Latihan Tempur Resimen Induk Kodam Jaya, Dodiklatpur Rindam Jaya, Gunung Bunder Bogor.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Lambar Padang Prio Utomo, S.H., mendampingi Kepala DPMP Drs. Hi. Nukman MS, M.M., mengatakan, diklat kepemimpinan dasar dan bela negara peratin se-kabupaten setempat merupakan salah satu terobosan yang dilakukan, dan diharapkan itu  bisa menginspirasi kabupaten lainnya.

    Dijelaskan, memiliki kepribadian dan sikap dasar sebagai aparatur negara yang berdisiplin, berjiwa pengabdian, berdedikasi, dan memiliki etos kerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan bagi seorang pemimpin.

    “Sikap mental disiplin harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

    Lanjutnya, seperti kita sadari bersama bahwa tugas pelayanan publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai visi dari reformasi birokrasi.

    “Dalam rangka membangun rasa persatuan dan kesatuan Bangsa, serta menanamkan Wawasan di lingkungan pemerintahan desa, sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan seluruh Komponen Bangsa, maka diselenggarakannya kegiatan tersebut, dengan peserta seluruh peratin se-Lambar,” ungkapnya.

    Terusnya,  mengingat pentingnya subtansi kegiatan tersebut dalam membentuk aparatur desa yang berkualitas dan mampu menumbuhkembangkan semangat patriotisme, jujur dan punya semangat nasionalisme sehingga mampu menghargai setiap orang dan juga dapat mengaplikasikannya di lingkungannya.

    “Maka diharapkan seluruh peratin benar-benar serius mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang digelar,” imbuhnya. (red)