Tag: Pertanian

Indramayu (SL) – Dengan segala perkembangan teknologi dan berbagai sarana perekonomian, petani saat ini tidak dapat lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018 saat meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani.

“Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar,” kata Presiden dalam sambutannya.

Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.

Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.

“Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya,” ujar Presiden.

MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.

“Nantinya beras-beras yang ada bisa berada pada posisi beras premium, harganya beda. Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak. Petani tidak dapat apa-apa kalau caranya seperti ini. Kalau petani bisa berjualan beras baru di situlah petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong para petani untuk bersama-sama pemerintah membenahi sektor pertanian nasional. Sebab di masa mendatang, pangan merupakan salah satu komoditas yang akan menjadi rebutan negara manapun.

“Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan akan bingung. Artinya peran petani akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

Indramayu, 7 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Indramayu (SL) – Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.

Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.

Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.

Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

“Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian,” ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.

“Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut,” ucapnya.

Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen.

“Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani,” imbuhnya.

Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen.

Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce.

Indramayu, 7 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin