Sinarlampung

Tag: Pesisir Barat

  • TP-PKK Kabupaten Pesibar Menggelar Lomba Kadarkum

    TP-PKK Kabupaten Pesibar Menggelar Lomba Kadarkum

    Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, Menggelar Lomba Kader Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Aula Sekretariat PKK, di Pekon Kampungjawa Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (21/3) (Foto/Dok/Eva)

    Pesisir Barat (SL) – Guna meningkatkan pemahaman tentang hukum demi terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat, serta terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak hal ini diharapkan kesadaran masyatakat terhadap hukum dalam rumah tangga. Sehingga Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, menggelar lomba kader Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

    Kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua TP-PKK Pesibar, Septi Istiqlal diikuti oleh sepuluh kader dari sebelas kecamatan yang ada di Pesibar yang dipusatkan di Aula Sekretariat PKK, di Pekon Kampungjawa Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (21/3), sekitar Pukul 9.30 WIB tersebut sekaligus persiapan untuk memilih kader yang akan dikirim untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat Provinsi Lampung mendatang.

    Disampaikan, Septi Istiqlal dalam sambutanya bahwa kegiatan lomba kadarkum ini diharapkan akan menjadi kegiatan rutin dan bisa terlaksana setiap tahunnya, demikian juga dengan lomba kader PKK, lomba kader Posyandu dan lainnya.

    “Dan kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial saja, melainkan bisa mendarah daging dan menjadi rutinitas wajib di wilayah masing-masing, agar kader dan masyarakat kita bisa mengetahui serta memahami tentang hukum,” jelas Septi.

    Lomba kadarkum tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kopetensi para kader di setiap pekon. Mencari kader yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada dewan juri agar betul-betul objektif didalam menentukan penilaian supaya kader yang diunggulkan pada kesempatan ini memang memiliki kemampuan lebih dibandingkan kader-kader yang lain.

    “Meningkatkan pengetahuan kader dibidang hukum tetang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak.  Terlebih saat ini KDRT dan kekerasabmn terhadap anak sangat dilindungi oleh pemerintah,” paparnya.

    Septi juga menghimbau selaku ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat tinggi dalam keluarga bagaimana menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga, cara mengasuh anak dengan benar itu semua diperankan oleh ibu-ibu.

    “Saya minta khusus Kadarkum ini, bisa dipupuk agar tumbuh berkembang dengan baik, jangan kader dadakan, artinya jangan kadernya dibentuk ketika mau lomba saja. Saya berharap supaya Kadarkum seperti kader posyandu ada dan terus menerus serta simulasi terus dilaksanakan minimal satu bulan sekali,” pungkas Septi.

    Kegiatan lomba Kadarkum tersebut menghadirkan dewan juri dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta dua dewan juri dari Bagian Hukum Pemkab Pesisir Barat. Kader yang mendapatkan juara pertama dari Kecamatan Lemong, juara kedua diraih oleh Kaderkum dari Kecamatan Pesisir Tengah dan juara ketiga dari Kecamatan Ngambur.
    Para juara mnedapatkan Trofi dan piagam penghargaan dari panitia penyelenggara. (Eva)

  • DPD Partai Nasdem Pesibar Gelar Rakerdasus

    DPD Partai Nasdem Pesibar Gelar Rakerdasus

    DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesibar Menggelar Rakerdasus Yang Dipusatkan di Kantor DPD Partai Nasdem di Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (20/3)

    Pesisir Barat (SL) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) yang dipusatkan di Kantor DPD Partai Nasdem di Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (20/3) sekitar Pukul 10.30 WIB.

    Sebelum dilakukan Rakerdasus, DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Pleno bersama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung serta dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diwakilkan oleh Kompemwil, Taufik Basari yang juga sebagai Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung dan Sekjen DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat, Abdullah Hasim.

    Rakerdasus Partai Nasdem, Kabupaten Pesisir Barat tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem, Agus Istiqlal. Serta dihadiri oleh perwakilan dari DPP dan DPW Partai Nasdem serta seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Pesisir Barat, Sekretaris DPW, Fauzan Zibron, serta DPW Provinsi Lampung yakni Devita Komalasari, Febrio dan para ketua DPC dan sayap partai yakni Garnita Malahayati, Garda Pemuda, Badan Advokasi Hukum Petani Nasdem (Caping Biru).

    Disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diwakilkan oleh Kompemwil, Taufik Basari dalam arahannya terkait kesiapan partai menghadapi Pilgub dan Pileg serta memberikan
    Arahan langkah dan strategi serta diskusi mengenai kesiapan struktur dan kesiapan pemenangan bersama pimpinan DPC dan sayap DPD serta pembagian tugas pemenangan.

    Selain itu Taufik menyampaikan bahwa Partai NasDem harus mendapat tempat di hati masyarakat khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan begitu, kesempatan yang dimiliki Nasdem lebih terbuka untuk menangkan Pileg pada Tahun 2019 mendatang.

    “Partai NasDem harus selalu berada di depan dalam mensukseskan pembangunan di Pesisir Barat dan mendukung Pemerintah Pesisir Barat ” jelas yang akrab disapa kak Tobas tersebut.

    “Kita juga harus persiapkan diri lebih awal menghadapi Pileg 2019. Hal itu mengingat umur Partai NasDem masih sangat muda,” imbuhnya.

    Dibandingkan dengan partai lain, NasDem ibarat seorang bayi yang baru belajar berjalan. Sedangkan partai lainnya telah berusia puluhan tahun.

    Tentunya, NasDem harus memiliki gerakan lebih cepat dari partai lainnya. Karena jam terbang yang dimiliki NasDem tidak seperti partai lain.

    Hal tersebut pun merupakan hal yang menjadi agenda dalam Rakerda di Pesisir Barat. Selain itu, Taufik juga mengharapkan, kader partai dapat mengikuti dan menjawab instruksi Ketua Umum Surya Paloh.

    “Instruksi Ketua Umum, rapikan semua struktur partai sampai tingkat Ranting, TPS, bakal calon dan penjaga suara di TPS,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD NasDem Pesisir Barat, Agus Istiqlal menambahkan agar kadernya jangan tertidur. Harus berjuang untuk masyarakat di dan memperjuangkan Partai Nasdem hal tersebut untuk bakar semangat para kader Partai Nasdem untuk berjuang memenangkan Pilgub 2018 dan Pileg 2019 mendatang.

    “Kita tidak boleh tidur, NasDem harus hadir di hati rakyat. Kita harus berjuang untuk melakukan restorasi, menang dan menang, ” tegas Agus.

    Rakerdasus Partai Nasdem dilanjutkan dengan wawancara Bacaleg yang ada di Pesisir Barat sebanyak 36 orang. Wawancara Bacaleg dilakukan oleh tim dari DPP, DPW dan DPD Partai Nasdem. (Eva)

  • TP-PKK Pesibar Menggelar Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten

    TP-PKK Pesibar Menggelar Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten

    Ketua TP-PKK Pesisir Barat Septi Istiqlal Saat Menyampaikan Sambutan di Acara Lomba Posyandu di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw, Senin (20/3)

    Pesisir Barat (SL) – Tim Penggerak – Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat menggelar lomba Kader Posyandu tingkat kabupaten di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw, Senin (20/3). Kader Posyandu Untuk Kecamatan Pulau Pisang mendapatkan juara pertama, Kecamatan Waykrui mendapatkan juara kedua dan Kecamatan Ngaras mendapatkan juara ketiga.

    Ketua TP-PKK Pesisir Barat Septi Istiqlal dalam sambutannya mengatakan Lomba Kader Posyandu merupakan kegiatan berjenjang hingga tingkat nasional.

    “Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari kader-kader posyandu terbaik, yang nantinya mewakili Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan serupa di tingkat provinsi bahkan nasional,” tandasnya.

    Oleh karena itu, beliau mengharapkan perlombaan yang digelar dilakukan secara sportif dan jujur sehingga menghasilkan kader terpilih yang terbaik secara benar.

    “Saya harap kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme kader PKK dan posyandu,” harapnya.

    Dalam lomba kader Posyandu tersebut diikuti oleh 11 peserta dari perwakilan masing masing kecamatan dan yang mendapatkan juara pada lomba kader Posyandu tersebut akan mewakili Kabupaten Pesisir Barat ke Bandar Lampung pada lomba Posyandu tingkat Provinsi mendatang. Diketahui pada lomba Posyandu tahun 2017 lalu, Kecamatan Ngambur mewakil Pesisir Barat sebagai peserta pada lomba Posyandu tingkat Provinsi Lampung.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Dharmawanita Persatuan Komara Helda Azhari, kader PKK dan kader Posyandu para Pokja yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. (Eva)

  • Bupati Pesibar Serahkan Bantuan Penyandang Disabilitas

    Bupati Pesibar Serahkan Bantuan Penyandang Disabilitas

    Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyerahkan bantuan kursi roda untuk warga penyandang disabilitas, Senin (19/13/18)

    Pesisir Barat (SL) – Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal menyerahkan bantuan bagi penyandang disabilitas dan bedah kamar untuk warga lanjut usia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (19/3).

    Bantuan yang diserahkan berupa: 49 unit  kursi roda, 50 unit alat bantu dengar, 13 unit tongkat penyangga dan lima unit tongkat penuntun bagi tuna netra. Sedangkan bantuan bedah kamar diperuntukan bagi 25 orang warga lanjut usia dari keluarga tidak mampu.

    Menurut  bupati, program bantuan tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan kesetaraan antara penyadang disabilitas, lanjut usia dan masyarakat lainya. Selain itu, untuk menumbuhkan semangat mandiri bagi para penyandang disabilitas dan warga lanjut usia.

    “Mudah-mudahan dengan bantuan ini, dapat lebih meringankahn beban saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan warga lanjut usia dan lebih termotivasi untuk hidup mandiri serta mampu berkarya,” harapnya.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Marzuki memaparkan, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012  terdapat 26 kategori penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diantaranya: Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang bermaslah dengan, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

    Kemudian: anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas dan bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, serta orang dengan HIV AIDS.

    “Penyandang disabilitas adalah suatu kehilangan atau ketidak normalan baik itu yang bersifat fisiologi, psikologi, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi (who wdorld health organization). Sedangkan pengertian lanjut usia menurut  Undang-Undang Nomor: 13 tahun 1998, adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas,” paparnya.

    Karena itu, lanjut dia, sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan warga lanjut usia. Salah satu bentuknya dengan memberikan pelayanan sosial dengan memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan bahan material untuk bedah kamar lanjut usia. (egs)

  • Hari Bhakti Rimbawan 2018, TNBBS Perkuat Pembinaan Saka Wanabakti

    Hari Bhakti Rimbawan 2018, TNBBS Perkuat Pembinaan Saka Wanabakti

    Pelajar PRAMUKA Tingkat SMA Khususnya di Satuan Karya Pramuka Wanabakti (Saka Wanabakti) Dalam Rangka Kegiatan Edukasi dan Penyadartahuan Yang di Laksanakan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui Seksi Wilayah II Bengkunat, Minggu (18/3/18)

    Pesisir Barat (SL) – 18 Maret 2018, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui Seksi Wilayah II Bengkunat melakukan kegiatan edukasi dan penyadartahuan kepada pelajar PRAMUKA tingkat SMA khususnya di Satuan Karya Pramuka Wanabakti (Saka Wanabakti).

    Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta pelajar pramuka yang telah diseleksi dan merupakan bagian dari peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-35 yang diperingati setiap 16 Maret.

    Pembinaan ini berisikan kegiatan Jungle tracking dalam rangka pengenalan ekosistem hutan TNBBS, bersih sampah di jalur luar hutan, Teknik pengamatan vegetasi dan satwa liar, Teknik navigasi darat, dan materi utama pendidikan konservasi oleh Balai Besar TNBBS dan Lembaga Konservasi Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP).

    Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Jimmy Fonda ,S.H, mengemukakan bahwa “Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, merupakan sumber daya yang potensial untuk mendukung kegiatan pembangunan kehutanan, pelestarian sumber daya alam, dan lingkungan hidup, untuk itu kami selaku bagian dari pemegang amanah konservasi memandang bahwa pembinaan Pramuka, khususnya Saka Wanabakti, mutlak menjadi sebuah cara untuk melahirkan dan menghadirkan kader kader muda yang memiliki penjiwaan terhadap konservasi hutan dan satwa”.

    Menurut Riyanto, S.Hut Kordinator Penyuluh Kehutanan, sekaligus Pembina Kepramukaan, Saka Wanabakti merupakan satuan karya dalam pramuka yang bergerak dalam bidang kehutanan dan lingkungan. “Pembinaan saka wanabakti penting untuk dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menciptakan generasi pramuka yang berkarakter konservasi dan peduli akan kelestarian hutan TNBBS dan lingkungan daerah penyangga disekitarnya”, tutur Riyanto.

    Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi Stasiun Pusat Penelitian dan Pelatihan Way Canguk, yang dipilih sebagai lokasi pembinaan sesuai dengan peruntukannya sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Manajer Stasiun Penelitian Laji Utoyo, dari Lembaga Wildlife Conservation Society – Indonesia Program, mengungkapkan bahwa pengetahuan dan keilmuan praktis tentang bagaimana alam “bekerja” untuk menyeimbangkan kondisi ekosistem di bumi menjadi bagian dari sasaran penyadartahuan pentingnya hutan dan satwa, dan hal hal tersebut menjadi salah satu konsen kami dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terhadap generasi muda. Lebih lanjut Laji Utoyo menerangkan “kesadaran kaum muda akan pentingnya habitat hutan hujan tropis yang ada di Lampung menjadi bagian penting dalam mempertahankan eksistensi hutan Bukit Barisan Selatan, selain juga mereka sebagai bagian kaum muda generasi penerus dari daerah penyengga yang berbatasan langsung dengan hutan, dan kalau bukan kita siapa lagi, serta kalau bukan sekarang kapan lagi”.

    Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sendiri memiliki nilai penting universal yang luar biasa (Outstanding Universal Value) dengan keberagaman habitat, satwa , serta tumbuhannya. Oleh karenanya, UNESCO menetapkan kawasan ini sebagai Situs Warisan Dunia Hutan Tropis Sumatera (Tropical Rainforest Haritage of Sumatera/ TRHS) sejak tahun 2004, bersama 2 taman nasional lainnya yaitu TN Kerinci Seblat di Provinsi Jambi, dan TN Gunung leuser di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

    Untuk terus dapat mempertahankan keberadaannya, kawasan ini perlu dikelola secara lestari dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat disekitarnya. Peranan Pemerintah, parapihak terkait yang ikut mengelola Taman Nasional, serta tak kalah pentingnya adalah masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kawasan TNBBS sebagai hutan penyangga kehidupan, karena hutan ini bukan hanya bernilai secara ekonomis, tetapi juga ekologis, dimana sumber air, udara dan juga pengatur iklim dunia berasal dari keberadaan hutan ini, serta kekayaan genetis lainnya yang masih perlu banyak diungkap.

  • Lahan Kawasan Hutan di Pesisir Barat Diduga Diperjual Belikan?

    Lahan Kawasan Hutan di Pesisir Barat Diduga Diperjual Belikan?

    Ketua DPRD Pemkab Pesisir Barat, Piddinuri (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Beredar sertifikat bodong keluaran BPN, di Pesisir Barat. Ironisnya sertifikat itu untuk lahan yang berada dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dan banyak diduga diperjual belikan.

    Sementara informasi lain lahan itu dikuasai oleh PT. Berigin Jaya, yang masuk dalam perizinan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Milik Koperasi Lambar Subur Rezki.

    Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Piddinuri mengatakan maraknya sertifikat yang disinyalir bodong diwilayah Kabupaten setempat itu harus segera ditindak lanjuti, oleh instansi terkait.

    “Informasi yang terdengar oleh kami sertikat bodong itu memang sudah banyak ditemukan diwilayah Pesibar, tapi sayangnya sampai hari ini belum ada masyarakat yang melaporkan hal itu pada pihak DPRD,“ ujar Piddinuri, Kamis, (15/03/018).

    Ketua DPRD Pesisir Barat mengingatkan jangan sampai masyarakat, dan pemetintah dirugikan. Ketidak tahuan masyarakat awam dan sistem tunggu bola yang digunakan para pihak penyelenggara dan pengawas penyelenggara pemerintahan bisa menjadi picu maraknya sertifikat bodong. “Kesimpulan sementara banyak masyarakat tidak tahu, jadi mudah di manfaatkan oknum,” katanya.

    Kabar lain menebutkan ada ibdikasi sertifikat bodong itu banyak dikeluarkan oleh BPN, melalui oknum pegawai BPN. Kepala BPN menyatakan siap memperbaiki kesalahan yang diduga ada keterkaitan oknum BPN didalamnya. Meski hingga kini belum ada pihak yang melapirkan dan merasa dirugikan. “Kami tidak bisa mengiyakan informasi itu, tapi kalau memang ada dan benar kami akan memperbaiki itu, karena sampai hari ini tidak ada yang lapor bahwa sertifikatnya ilegal alias bodong,” kata Kepala BPN Lampung Barat, Joni Imron, Jum’at (16/03/018). (psb/nt/*)

  • Turis Perancis Sambangi Kantor DPC PDI Perjuangan

    Turis Perancis Sambangi Kantor DPC PDI Perjuangan

    Foto Kader PDI-P Bersama Turis, Jumat (9/3/18)

    Pesisir Barat (SL) – Ada hal unik terjadi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Jumat (9/3/18).

    Dua orang Wisatawan Mancanegara Asal Perancis singgah di Kantor DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat di Jalan Jayawijaya No. 15 Kota Krui.

    Turis (begitu warga lokal menyebut) bernama Smith tersebut bermaksud meminta Bendera PDI Perjuangan, “Saya akan pasang bendera ini didepan Rumah saya di Perancis. Saya cinta dan kagum dengan PDI Perjuangan dan Jokowi”, Terang Pria jangkung berkulit putih tersebut dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata.

    Saat ditanya alasannya kagum dan cinta dengan PDI Perjuangan dan Jokowi, dengan bahasa Inggris yang juga terbata-bata dia menjawab, “Jokowi is good president and good goverment”.

    Smith mengaku sudah 1 bulan berada di Krui seperti kebanyakan wisatawan lainnya adalah berlibur dengan bermain Surfing. Surfing di kabupaten Pesisir Barat ini memang sudah dikenal dan mendunia, “Besok (Sabtu, 9/3) Saya akan kembali ke Perancis”, tambahnya.

    Sebelum meninggalkan kantor DPC PDI Perjuangan Sang Turis meminta di foto bersama Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Muhammad Azhar. Foto diambil oleh temannya yang juga berasal dari Perancis dengan mengacungkan Salam Metal. Salam khas PDI Perjuangan yang bermakna Mega Total, Merah Total dan Menang Total. “Indonesia bagus bersama Jokowi”, Tutup Smith sambil berpamitan. (*)

  • Cabjari Pesisir Barat Limpahkan Berkas Ke JPU Terkait Korupsi Dana Pemilihan Peratin (Pilratin)

    Cabjari Pesisir Barat Limpahkan Berkas Ke JPU Terkait Korupsi Dana Pemilihan Peratin (Pilratin)

    Ilustrasi (Foto/Dok/Google)

    Pesisir Barat (SL)-Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Liwa di Krui Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, menjadwalkan pelimpahan tersangka dan bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus korupsi dana Pemilihan Peratin (Pilratin) Tahun 2016 lalu, dengan tersangka Muhammad Zinnur, yang rencananya dilakukan, Kamis (1/3/2018), besok.

    Kepala Cabjari Krui, M. Amriansyah, Rabu (28/1/2018), menjelaskan pelimbahan tersangka dan bukti dari penyidik ke JPU yang merupakan JPU gabungan dari Kejari Liwa dan Cabjari Krui dengan jumlah sebanyak enam orang.

    “Rencananya besok pelimpahan penyidik ke JPU akan dilakukan. Artinya, pada hari pelimpahan tersebut, tersangka harus hadir,” ujar Amri.

    Dikatakannya, perkara tersebut nantinya akan disidangkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandar Lampung.

    Menurut Amri, selama berlangsungnya masa penyidikan, tersangka terbilang cukup kooperatif setiap kali dilakukan pemanggilan oleh pihaknya. Kendati begitu, tersangka hingga saat ini masih kekeuh tidak mengakui perbuatannya terkait korupsi dana Pilratin Tahun 2016 dimaksud.

    “Sampai sekarang dia (tersangka) belum mau mengakui perbuatannya,” lanjut Amri.

    Lebih rinci dijelaskannya, akibat perbuatannya kerugian negara ditaksir mencapai angka Rp311.500.000. Angka tersebut merupakan hasil setoran 61 pekon dari 65 pekon yang melaksanakan pilratin saat itu. “Karenanya, kami mengimbau agar tersangka mengembalikan kerugian negara yang angkanya mencapai Rp311.500.000 itu,”

    Masih kata Amri, meski tersangka seandainya mau mengindahkan imbauan pihaknya yakni mengembalikan kerugian negara, namun proses hukum atas perkara tersebut tetap saja berlanjut. “Ya proses hukumnya tetap lanjut, walaupun tersangka mau mengembalikan kerugian negara,” ungkapnya.

    Saat ini pihaknya masih melakukan tahap finishing berkas dakwaan. Amri juga menyadari dalam tindak lanjut perkara tersebut acapkali terkendala jumlah tenaga yang sangat minim. Selain itu penyusunan berkas yang sangat panjang, serta masih adanya perkara lain yang ditangani.

    “Tersangka sendiri dijerat dengan Primair: Pasal 2 Ayat 1 Jo. 18 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, Subsider: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, atau Pasal 12 Huruf E UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantansan tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor,” pungkas Amri

  • Jalinbar Pesisir Barat-Bengkulu Kembali Terputus, Jembatan Bailey Amblas

    Jalinbar Pesisir Barat-Bengkulu Kembali Terputus, Jembatan Bailey Amblas

    bailey yang belaum lama dipasang kembali amblas, satu trukc terjebak. (foto/dok/ist)

    Pesisir Barat (SL)-Jembatan bailey yang dipasang mengatasi amblesnya Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera Krui-Biha, Pesisir Barat-Bengkulu, kembali amblas. Diduga akibat angkutan yang melinats melebihi beban tonase, Kamis (23/11/2017) pukul 13.20 WIB. Sebuah truk terjebak di jembatan yang ambruk diduga karena bermuatan over kapasitas.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) II Wilyah Lampung, Rolli Ekianto, meminta warga yang akan bepergian ke Pesisir Barat dan sebaliknya dari Pesisir Barat ke arah Kota Agung, Tanggamus dan Bandar Lampung, menghindari jalur lintas barat. “Kami menyayangkan ambruknya jembatan ini. Sudah berungkali disampaikan agar truk yang melintas jangan melebihi kapasitan. Ini pasti muatannya lebih dari 30 ton,” kata Rolli Ekianto, kepada wartawan, dilangsir lampungpro.com, Kamis (23/11/2017).

    Saat dikonfirmasi Rolli tengah menuju lokasi. Pihaknya segera membuat laporan tertulis kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pemilik truk yang membuat jembatan ambruk, Rolli mengatakan akan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

    Sebelumnya, Jalinbar Sumatera di km 20 Pekon Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, putus pada Kamis (12/10/2017), pukul 00.05 dinihari. Jalan putus karena besarnya aliran air dari gunung. Untuk sementara, pengguna jalan dari Bandar Lampung menuju Kru dan Bengkulu, dan sebaliknya, tidak melalui jalur tersebut.

    Penyebab amblesnya badan jalan karena hujan dengan curah hujan tinggi yang mengakibatkan derasnya aliran air dari sisi tebing dengan kemiringan curam sehingga menggerus badan jalan dan akhirnya mengalir ke laut. Posisi jalan yang ambles tepat berada di pesisir pantai. Pada saat bersamaan, air laut sedang naik, sehingga terjadi turbulensi.

    Jembatan bailey yang dipasang mengatasi amblesnya Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera Krui-Biha, Pesisir Barat, terpasang. Rencananya, jembatan darurat itu akan dibuka Jumat (27/10/2018).

    “Pemasangan jembatan sudah selesai, pembangunan oprit atau jalan pendekat masuk ke jembatan arah Krui juga selesai, tinggal menyelesaikan oprit ke arah Biha hari ini,” kata Rolli Ekianto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) II Wilyah Lampung, Rabu(25/10/2017).

    Rencananya, Kamis (26/10/2017), tim yang dipimpin langsung Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang, memeriksa kesiapan jembatan. “Kalau hasil penilaian tim dapat dilalui, Kamis atau Jumat pagi, jembatan bisa kita fungsionalkan,” kata Roli.

    Pihaknya masih melihat perkembangan Kamis (26/10/2017) sore, apakah ada izin untuk melewatinya. “Mudah-mudahann Jumat pagi bisa dilalui. Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Pesisisr Barat dan kepolisian untuk fungsional jembatan,” kata Roli.

    Jalinbar Sumatera di km 20 Pekon Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, putus pada Kamis (12/10/2017), pukul 00.05 dinihari. Jalan putus karena besarnya aliran air dari gunung. Untuk sementara, pengguna jalan dari Bandar Lampung menuju Kru dan Bengkulu, dan sebaliknya, tidak melalui jalur tersebut.

    Penyebab amblesnya badan jalan karena hujan dengan curah hujan tinggi yang mengakibatkan derasnya aliran air dari sisi tebing dengan kemiringan curam sehingga menggerus badan jalan dan akhirnya mengalir ke laut. Posisi jalan yang ambles tepat berada di pesisir pantai. Pada saat bersamaan, air laut sedang naik, sehingga terjadi turbulensi. (pr1/nt/jun)

  • Wahrul Fauzi : Tangkap Pengrusak Kawasan Konservasi TNBBS

    Wahrul Fauzi : Tangkap Pengrusak Kawasan Konservasi TNBBS

    Wahrul Fauzi Silalahi SH, MH, saat rapat di DPP Nasdem, Jakarta waktu lalu. (Foto/dok/istri)

    Bandarlampung (SL)-Ketua Badan Hukum DPW Partai Nasdem Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Lampung dalam respon proses dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan di kawasan ikon dunia, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), di Way Haru, Pesisir Barat.

    “Kita sangat apresiasi Polda Lampung yang telah melakukan proses hukum cepat, terkait adanya pembangunan tambak ilegal dilahan konservasi, dengan menetapkan pengusaha tambak ilegal sebagai tersangka. Ini adalah bukti kerja cepat kepolisian,” kata Wahrul, di Bandarlampung, Senin (20/12).

    Menurut Wahrul, Partai Nasdem dalam restorasi linkungan hidup, yang juga fokus dengan kelestarian lingkungan, berterimakasih kepada WALHI yang cepat melapor ke Divisi KLKH Kemenhut, terkait temuan pengusaha tambak ilegal itu. “Negara harus melakukan audit, dan periksa para pihak yang terlibat dalam kegiatan dan meloloskan tambak tak berijin itu,” katanya.

    Temuan WALHI, kata Wahrul, adalah fakta fakta bahwa perusahaan itu bodong baik secara dokumen ijinnya. “Karena itu, negara harus berani menangkap pelaku yang terlibat, dan usir semua pelaku ilegal, Jangan sampai berkedok investasi tapi merusak lingkungan,” kata pria yang pernah tampil di acara Mata Nazwa itu.

    Wakil ketua bidang hukum dan Ham DPW Nasdem Lampung itu menjelaskan jika perusahaan sudah tidak patuh UU lingkungan hidup, artinya tidak taat hukum, “Maka indikasi akan merusak ikon dunia TNBBS itu ada, maka harus diberikan sangsi tegas. Negara harus ambil peran demi menyelamatkan ikon dunia, dalam menjaga kelestarian TNBBS,” katanya.

    Terkait hal itu, pihak akan berkordinasi dengan anggota Fraksi Partai Nasdem Provinsi DPRD Lampung, untuk melakukan pengawasan dan turun ke lapangan, melihat langsung kawasan tambak ilegal itu. “Kita akan koordinasikan dengan fraksi baik komisi II dan Komisi 5, untuk mengawal proses ini,” katanya. (Nt/Jun)