Sinarlampung

Tag: Pesisir Barat

  • TW Bantah Tudingan Agus Istiqlal Soal Hambat Pembangunan

    TW Bantah Tudingan Agus Istiqlal Soal Hambat Pembangunan

    JAKARTA (SL)-Pengusaha nasional Tomy Winata memberi klarifikasi terhadap pernyataan Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung Agus Istiqlal.

    Dalam pernyataan di media online suarapedia.com, Senin, 30 Oktober 2017 pukul 17:21 WIB dengan judul “Pembangunan Jalan Wayharu Dihambat Pengusaha, Bupati Pesisir Barat Lapor Presiden.

    “Kami hanya ingin meng klarifikasi dan meluruskan pernyataan bupati Pasibar,” jelas Desrizal Kuasa Hukum Tomy Winata kepada media, Selasa, 31 Oktober 2017.

    Desrizal menuturkan, sebagaimana dikutip dari media online itu yakni bupati mengatakan ada permasalahan lantaran adanya penghambatan dari oknum hukum yang disponsori oleh Tomi Winata untuk tidak melanjutkan pembukaan badan jalan menuju Wayharu.

    “Permasalahan di sana sama sekali tidak ada kaitan dengan kami dan tidak ada wewenang dari kami untuk menghambat ataupun ikut campur kewewenangan pemda atau pemerintah pusat,” papar Desrizal di Jakarta.

    Desrizal mengungkapkan, semua perizinan adalah hak dan wewenang dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai pemerhati lingkungan dan pelaksana kolaborasi dengan TNBBS , kami bertanggung jawab terhadap pengamanan lingkungan , menjaga kelestarian Hutan Konservasi dan pemberdayaan masyarakat di dalam ruang lingkup yang tertera pada peta kolaborasi TNBBS.

    Desrizal melanjutkan, namun apabila ada kebijakan lain dari pemerintah daerah dan pusat sehingga zona pemaafatan dalam wilayah TNBBS – yg sudah mendapat pengakuan sebagai warisan dunia – akan diubah pemanfaatannya untuk perusahaan perkebunam maupun dicabut fungsi tata ruang hutannya menjadi lebih kecil, silakan saja.  Kami tidak pernah menghambat dan tidak punya kewenangan untuk mencegah.

    Desrizal mengingatkan jangan semata-mata karena pembangunan daerah yang belum sukses , kepentingan masyarakat yang dikambinghitamkan. Untuk penjelasan lebih lanjut, Desrizal menyatakan siap memberikan klarifikasi lebih lengkap kepada bupati.

    “Jika pemda sudah memperoleh izin dari TNBBS dan KLHK, pembangunan jalan ke Wayharu silahkan saja dilaksanakan. Jadi jangan tuduh kami sebagai penghambat,” kata Desrizal. (rls/jun)

  • Pemkab Pesisir Barat Diduga “Sunat” APBD Dengan Modus Subsidi Listrik Masyarakat.

    Pemkab Pesisir Barat Diduga “Sunat” APBD Dengan Modus Subsidi Listrik Masyarakat.

    Saat penyerahan subsidi penyambungan listrik baru kepada warga.

    Pesisir Barat (SL)-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, diduga menyerap APBD 2017 bernilai miliaran rupiah, dengan modus bantuan penyambungan lisrik untuk 3000 kepala keluarga di salah satu Kecamatan di Pesisir Barat. Program itu dijalankan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat.

    Program penyambungan listrik yang menjadi program unggulan Bupati Agus Istiqlal itu berdalih untuk mendukung program pemerintah pusat agar pada tahun 2019 masyarakat Indonesia terang, dengan anggaran Rp2.6 miliar. Ironisnya, masyarakat masih harus dibebani setoran sejumlah uang Rp1,3 juta lebih perpelanggan. Bahkan dibeberapara kecamatan juga ikut menarik setoran uang pemasangan listrik bagi calon pelanggan, namun hingga kini listrik tidak juga terpasang.

    “Kita sudah bayar di kecamatan, kalau tidak salah namanya pak Rizal, Rp1.350.000,, sejak bulan puasa lalu. Janjinya dua minggu habis lebaran nyala, tapi sampai sekarang belum juga dipasang,” kata Hendra, salah seorang warga yang mengeluhkan lambannya pemasangan listrik oleh pihak Kecamatan Bengkunat Belimbing.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat, melalui Kabid Penanaman Modal M. Zinnur, Sabtu (23/9) membenarkan bahwa Pemkab Pesisir Barat membantu masuknya listrik masyarakat hingga batas kwh meter. “Pak bupati membantu melalui PLN, bagi masyarakat yang memerlukan sampai di pemasangan meteran, untuk instalasinya silahkan warga pasang melalui biro resmi PLN,” terang Zinnur, dilangsir kabardaerah.com.

    Dia juga menjelaskan bahwa, saat ini sudah 1.272 KK yang pemasangan listriknya dibantu Pemda, namun Zinnur enggan menyebutkan besaran anggaran program bantuan listrik dari APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 itu. “Anggarannya langsung ditransfer ke rekening PLN, tidak melalui kita. Kita hanya ketumpangan DPA nya saja,” kata Zinnur, kepada wartawan.

    Zinnur mengistilahkan bahwa cara pembayaran Pemkab ke PLN sesuai dengan data jumlah KK yang sudah terpasang meteran listrik. “Misalnya, per satu kwh Rp1 juta rupiah, jika data yang dipasang seribu, ya, Pemda harus membayar Rp1 miliyar,” katanya.

    Zinnur membantah jika pihak kecamatan terlibat dalam penarikan dana pemasangan listrik, bahkan dirinya pun tidak mengenal yang namanya Rizal seperti yang ada di kwitansi penerimaan dana pasang baru listrik warga. “Mungkin kecamatan itu hanya ketempatan saja, karena pemasangan instalasi listrik itu urusan biro, jadi warga langsung saja ke biro,” katanya.

    Program listrik ke desa terisolir di Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat ini sebelumnya disinyalir sarat praktik-praktik kotor. Pasalnya masyarakat justru mengeluhkan lamban dan mahalnya biaya pasang baru listrik yang dikelola oleh pihak kecamatan.

    Selain pengelolaan pemasangan listrik yang bukan ditangani oleh biro instalatir PLN yang resmi, pemasangan listrik yang dikoordinir pihak Kecamatan Bengkunat Belimbing ini memungut biaya diatas biaya resmi yang ditentukan oleh PLN.

    Data yang diperoleh dan dihimpun wartawan menyebutkan setidaknya Pemkab Pesisir Barat harus mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk merealisasikan program bantuan listrik kepada 3000 KK di tahun 2017. Pemkab Pesisir Barat melakukan MOU dengan PLN, dalam program tersebut.

    Beberapa warga yang sudah terpasang listriknya bagi yang sudah membayar langsung ke PLN melalui bang BRI masing masing KK Rp850 ribu. Hal itu juga yang menimbulkan kecemburun warga lainnya, yang telah menyetor Rp1,3 juta lebih ke pihak kecamatan, namun hingga kini tidak terpasang listrik. (kd/nt/jun)