Sinarlampung

Tag: Ph.D.

  • Sebentar Lagi Gubernur Arinal Peroleh Gelar Dr. (H.C) dari Unila, Bagaimana dengan Nunik?

    Sebentar Lagi Gubernur Arinal Peroleh Gelar Dr. (H.C) dari Unila, Bagaimana dengan Nunik?

    BANDARLAMPUNG – Sebentar lagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan menyandang gelar doktor honoris causa (Dr.HC) yang diberikan oleh Universitas Lampung (Unila).

    Soal pemberian gelar Doctor Honoris Causa kepada Arinal tersebut dikabarkan oleh Rektor Unila Prof Lusmeilia Afriani.

    Rapat pemantapan terkait pemberian gelar Doctor Honoris Causa itu telah dilakukan di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/10/2023) siang.

    Dengan gelar baru ini, maka Arinal dapat mencantumkan gelar Dr. (H.C.) di depan namanya selain gelar Ir dan Haji.

    Diketahui, Arinal memperoleh gelar Insinyur (Ir) pertanian setelah dirinya berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Lampung (Unila) pada 1981.

    Andai, mantan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim masih menjabat Wakil Gubernur Lampung, ada kemungkinan dirinya juga akan memperoleh gelar yang sama dari Unila.

    Sayangnya, Chusnunia atau Nunik telah mengundurkan diri sejak 5 Oktober 2023 lalu. Sejak tanggal itu, Nunik tidak boleh lagi menggunakan fasilitas dan haknya sebagai wagub.

    Tapi, sesungguhnya Nunik sudah mengantongi gelar doktor sejak lama. Bahkan bukan Doctor Honoris Causa, melainkan Ph.D ( Doctor of Philosophy) yang pada dasarnya setara dengan doktor yang ia raih setelah menyelesaikan pendidikan S3 sastra dan sains sosial di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.(IWA)

  • Wapres, Mendagri Bahas Toleransi Kerukunan Beragama

    Wapres, Mendagri Bahas Toleransi Kerukunan Beragama

    Jakarta (SL)  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menghadiri pertemuan internal bersama Wakil Presiden untuk membahas Toleransi Kerukunan Beragama. Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Agama itu dilakukan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (07/02/2020).

    “Tadi bersama Bapak Menteri Agama, tapi Pak Menteri Agama sedang ada acara di Kalimantan jadi Pak Wamen wakilkan, (kami) diundang oleh Bapak Wakil Presiden, yang dibicarakan adalah mengenai masalah memperkuat toleransi kerukunan keagamaan,” kata Mendagri usai pertemuan.

    Karakteristik bangsa Indonesia yang plural, multikultural, dan beragam agama menyebabkan perbedaan menjadi satu hal yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa.

    “Perbedaan itu jangan sampai menjadi pemecah, tapi justru menjadi pemersatu, membuat kita semakin kaya sebagai bangsa. Nah oleh karena itu, Bapak Wapres ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi leading dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama,” ujarnya.

    Salah satu instrumen pendukungnya adalah melalui penguatan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). Namun sayangnya, tak semua Pemda menaruh perhatiannya untuk membentuk dan melakukan penguatan kelembagaan FKUB.

    “Salah satu yang dibahas adalah memperkuat instrumen Forum Kerukunan Umat Beragam atau FKUB yang selama ini sudah ada, namun kita melihat data kita ada daerah provinsi memiliki FKUB semua kabupaten/kota ada yang memiliki ada yang tidak, ada yang aktif dan tidak, yang tidak (tidak aktif) ini terutama karena tidak dianggarkan di APBD, padahal urusan keagamaan masuk dalam urusan absolut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” jelas Mendagri.

    Wacana pembentukan FKUB di tingkat Nasional diusulkan untuk mengakomodir gerakan kerukunan umat beragama, terutama menghindari konflik beragama.

    “Salah satu wacana yang dibicarakan untuk masalah pembentukan FKUB ini di tingkat nasional, karena kalau mengacu pada pengamatan kita di daerah yang FKUBnya aktif, relatif kerukunan keagamaannya juga baik, sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor keagamaan juga minim,” imbuhnya.

    Tak hanya wacana pembentukan FKUB di tingkat nasional. Mendagri juga memastikan akan lebih memperhatikan FKUB di tingkat daerah melalui penganggaran dari APBD. Pasalnya, pembangunan manusia juga dibangun dari sisi spiritual dan moral melalui kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.

    “Salah satunya dengan melalui penganggaran lewat APBD, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah agar program ini menjadi prioritas, karena tidak hanya membangun fisik yang kita perlukan, tetapi juga membangun karakter moral di antaranya kerukunan antar warga bangsa ini,” tutup Mendagri. (Puspen Kemendagri)

  • Menkopolhukam dan Mendagri Sepakat Perkuat Koordinasi Sukseskan Pilkada 2020

    Menkopolhukam dan Mendagri Sepakat Perkuat Koordinasi Sukseskan Pilkada 2020

    Jakarta (SL) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD., dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., sepakati perkuat koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah. Hal itu diungkapkan Menkopolhukam usai melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/01/2020).

    “Banyak hal tadi yang dibicarakan, yang tentu tidak bisa disampaikan di sini karena uraiannya panjang, yang penting kita akan menguatkan koordinasi terutama menjelang Pilkada pada tahun ini,” kata Menkopolhukam usai pertemuan.

    Ditambahkannya, pertemuan juga membahas tentang kesiapan Kemendagri sebagai leading sector pembina pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah itu.  “Untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kemendagri sebagai penjuru utamanya. Kemudian nanti institusi-institusi lain, pada intinya kita siaplah menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berjumlah 270. Insya Allah aman dan lancar, itu saja,” ujar Menkopolhukam.

    Sementara itu, Mendagri mengungkapkan, sebagai kementerian yang bernaung di bawah koordinasi Menkopolhukam, kunjungan tersebut dianggapnya sebagai suatu kehormatan bagi jajaran Kemendagri. “Kemendagri kan salah satu kementerian yang di bawah koordinasi Bapak Menkopolhukam, saya sendiri itu sering ke tempat beliau untuk rapat, dan kunjungan ini adalah kehormatan bagi jajaran Kemendagri dikunjungi langsung oleh Bapak Menko,” kata Mendagri.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan terkait peran strategis Kemendagri untuk menjadi Poros Pemerintahan Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas politik nasional. “Bapak Menko ingin memahami apa saja tugas-tugas dari Kemendagri, dan saya sudah sampaikan bahwa paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik terutama politik di tingkat nasional, karena Mendagri adalah pembina politik. Saya juga menjelaskan aspek-asppek regulasi, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan lain-lain kepada Bapak Menko,” terang Mendagri.

    Mendagri yang juga bertindak selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu juga menjelaskan tugas BNPP dalam mengelola perbatasan yang berdaulat. “Kemudian menjelaskan tugas dari Kemendagri yang portfolio sebagai Kepala BNPP yang tugasnya 3 (tiga) yaitu meng-clear-kan garis demarkasi border darat dan laut Indonesia. Yang kedua mengelola Pos Lintas Batas dan membangun daerah perbatasan,” pungkasnya. (Puspen Kemendagri)