Sinarlampung

Tag: Pileg 2019

  • KPU Pesbar Klarifikasi Terkait Pertemuan PPK dengan Caleg Partai Demokrat

    KPU Pesbar Klarifikasi Terkait Pertemuan PPK dengan Caleg Partai Demokrat

    Pesisir Barat (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat melakukan klarifikasi terhadap seluruh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Klarifikasi tersebut dilakukan karena adanya informasi yang menyebutkan bahwa PPK di Pesisir Barat melakukan pertemuan bersama Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Imer Darius.

    Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Yurlisman saat jumpa pers, Selasa (8-1-2019). Yurlisman mengatakan KPU melakukan klarifikasi terhadap 11 ketua PPK dan satu anggota pada Senin (7-1) kemarin. Hasil klarifikasi, pertemuan tersebut dilakukan hanya untuk bersilaturahmi. “Betul ada pertemuan dengan caleg dari Partai Demokrat  pada awal September 2018. Pengakuan mereka hanya untuk silaturahmi biasa, tidak ada kesepakatan politik,” kata Yurlisman.

    Sementara, Komisioner KPU Pesisir Barat Divisi Hukum Yulianto mengatakan pertemuan tersebut berlangsung di salah satu villa yang berada di Kabupaten Tanggamus. “Jadi cuma tujuh ketua PPK dan satu anggota yang hadir dalam pertemuan tersebut yang ada di Kabupaten Tanggamus”, terang Yulianto.

    Dia menerangkan ketua dan anggota PPK yang hadir adalah: Ketua PPK Pesisir Tengah Berlan, Ketua Krui Selatan Yasrizal, Ketua PPK Bengkunat Fahmi dan Ketua PPK Waykrui Taufik Kilah. Kemudian, Ketua PPK Pesisir Utara Hendrawan, Ketua PPK Lemong Agus Pramudia dan Anggota PPK Pulau Pisang Nurilah Asas.

    Dia menyebutkan dari pengakuan dalam PPK tersebut, mereka mendapatkan uang dari Imer Darius untuk pengganti transport dan biaya makan. Sedangkan soal jam tangan yang diterima, para PPK tidak menyebutkannya. “Mereka cuma diberi ongkos pulang dan biaya makan saja, itu keterangan yang kita terima. Untuk besarannya, kami masih menyepakati bahwa ini bagian dari yang dikecualikan,” terangnya. (hrm/nt)

  • Akademis Unila Komentari Pertemuan PPK dengan Caleg Partai Demokrat

    Akademis Unila Komentari Pertemuan PPK dengan Caleg Partai Demokrat

    Bandarlampung (SL) – Akademisi Universitas Lampung (Unila) Wahyu Sasongko angkat bicara soal adanya pertemuan antara Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Imer Darius dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pesisir Barat di Kabupaten Tanggamus.

    Wahyu menganggap kesimpulan KPU Pesisir Barat yang menyebutkan tidak adanya kesepakatan politik antara PPK dan Caleg DPR RI itu terlalu naif. “Bukan saya menuduh, tapi menurut saya terlalu naif kalau tidak ada pembicaraan politik antara kedua belah pihak,” kata Wahyu, Selasa (8-1-2019).

    Dia menerangkan PPK merupakan salah satu satu penyelenggara pemilu, sehingga secara logika tentu ada maksud dan tujuan tertentu dari pertemuan tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung di Kabupaten Tanggamus. “Kalau dia bukan PPK tidak mungkin caleg itu mau menemuinya. Kedua, kalau dia PPK di Pesisir Barat kenapa harus melakukan pertemuan di Tanggamus. Kan itu untuk menghindari supaya pertemuannya tidak diketahui,” jelasnya.

    Dia menilai antara PPK dan Imer Darius tentu ada pembicaraan soal politik. “Pasti adalah pembicaraan politik. Tapi pembicaraannya soal apa, saya tidak tahu,” terangnya.

    Terlebih lagi PPK yang hadir dari delapan kecamatan yang ada di Pesisir Barat: tujuh ketua dan satu anggota. “Itu lebih dari setengahnya yang hadir. Apakah boleh menemui salah satu caleg? Ini perlu diklarifikasi lagi. Hakim dalam persidangan saja tidak diperbolehkan menemui salah satu pihak yang berperkara, apalagi ini ada tujuh ketua PPK,” jelasnya.

    Dia menerangkan jika satu PPK membawahi 300 TPS (tempat pemungutan suara), maka delapan PPK ada 2.400 TPS. “Jadi jangan hitung PPKnya, tapi itu mewakili kecamatan,” tuturnya.

    Soal pemberian uang sebagai pengganti transpot dan biaya makan, dia menyebutkan hal tersebut tidak dibenarkan secara aturan. “Kalau menurut saya tidak benar. Terlalu naif kalau silaturahim terus diganti uang transpotnya. Kecuali kalau itu pertemuan tugas,” tegasnya. (hrm)

  • Caleg Gerindra Kritis, Dua Rekannya Tewas Tersengat Listrik Saat Pasang Baliho

    Caleg Gerindra Kritis, Dua Rekannya Tewas Tersengat Listrik Saat Pasang Baliho

    Sulawesi Selatan (SL) – Empat orang menjadi korban tersengat listrik saat memasang baliho calon legislatif (caleg) di Bone, Sulawesi Selatan. Sang caleg yang berasal dari Partai Gerindra, Abdul Hamid menjadi salah satu korban. Peristiwa pada Jumat (4/1) petang di Jalur trans Sulawesi, Dusun Kaccope, Desa Bulubulu, Tonra, Bone.

    Kerjadian bermula saat Abdul Hamid bersama 3 orang lainnya, Anwar Madorang (45), Kasman Makkelo (34), dan Idrus Indrastono (30) memasang baliho berukuran 3×6 meter. Namun keempatnya diduga lalai memperhitungkan teknis pemasangan baliho yang berada di dekat kabel-kabel listrik.

    Baliho yang rangkanya terbuat dari besi itu kemudian menyentuh kabel tiang listrik saat didirikan hingga membuat Abdul Cs secara bersamaan tersetrum listrik. “Kejadiannya kemarin sore jelang magrib yang diakibatkan oleh rangka besi baliho yang terbuat dari besi ini didirikan. Rangkanya dibuat terlalu panjang hingga 7 meter dan menyentuh kabel listrik hingga mengakibatkan 4 korban tersengat listrik,” ungkap Kapolsek Tonra Iptu Suharto di kantornya, Sabtu (5/1/2019).

    Akibat peristiwa ini, Kasman Makkelo dan Idrus Indrastono tewas di lokasi kejadian meski sebelumnya sempat dilarikan ke RSUD Sinjai. Sementara itu, caleg Abdul Hamid diketahui masih menjalani perawatan di RSUD Tenriwaru, Bone. Sedangkan Anwar mengalami luka bakar namun sudah dinyatakan membaik dan akan segera dipulangkan dari Puskesmas Tonra.

    Jenazah Idrus Indrastono dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Desa Bulu-bulu yang diiringi rasa haru pihak keluarga. Pihak keluarga korban pun mengaku telah diberi santunan berupa biaya pemakaman dan biaya lainnya. “Biaya untuk pemakaman ditanggung bapak Hamid, juga untuk semua hutang-hutang korban yang belum sempat terbayarkan beliau janji akan tanggung,” kata salah satu kerabat korban, Junto di rumah duka. (Djitoenews)

  • Eva Dwiana dan Rakhmat Husein Diselidiki Bawaslu Akibat Dugaan Pelanggaran Kampanye

    Eva Dwiana dan Rakhmat Husein Diselidiki Bawaslu Akibat Dugaan Pelanggaran Kampanye

    Bandarlampung (SL) – Bawaslu Kota Bandarlampung menindak lanjuti dugaan kampanye terselubung yang dilakukan ketua TP-PKK Kota Bandarampung yang juga Caleg DPRD Provinsi Lampung Eva Dwiana.

    Selain dugaan kampanye terselubung Eva Dwiana, Bawaslu juga melakukan hal yang sama terhadap kegiatan bagi-bagi “amplop” oleh Caleg DPRD kota Bandarlampung Dapil 6 Rakhmat Husein DC. Dua dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam kesempatan yang sama pada hari Minggu, (23/12/2018) lalu. Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengaku telah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut.

    Setelah mendapatkan informasi dugaan adanya kegiatan dilakukan oleh salah satu Caleg, pihaknya langsung melakukan investigasi untuk mencari alat bukti dan keterangan berbagai pihak yang hadir. “Dalam waktu 7 hari ini akan kami dalami dan mencari informasi tambahan berkaitan dengan kegiatan tersebut,” kata ketua Bawaslu, Rabu (26/12/2018).

    Hal tersebut dilakukan, kata dia, untuk mendalami adakah dugaan politik uang ataupun dugaan pelanggaran administrasi (kampanye tanpa memiliki STTP). “Saya sudah instruksikan kepada Panwas Kecamatan Kemiling untuk mencari alat bukti tambahan dan memanggil ketua panitia beserta dengan beberapa orang untuk diminta keterangan,” imbuh Candra.

    Diberitakan sebelumnya, ketua TP-PKK Kota Bandarlampung Eva Dwiana diduga melakukan kampanye terselubung dan Rakhmat Husein DC bagi-bagi “amplop” dalam kesempatan yang sama. (lampung.co)

  • Supriyadi Alfian Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Petani

    Supriyadi Alfian Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Petani

    Tulang Bawang Barat (SL) – Supriyadi Alfian, calon anggota legislatif (Caleg) partai golkar DPRD Provinsi Lampung, berkomitmen akan memperjuangkan program yang mampu mensejahterakan warga Lampung, khususnya di bidang pertanian.

    Hal itu dikatakan saat berdialog dan sosialisasi pencoblosan contoh surat suara dengan masyarakat di Tiyuh Panaragan kecamatan Tulangbawang tengah, Kabupaten Tubaba, pada Kamis (20/12). “Niat saya mencalonkan diri lebih untuk mendekatkan diri pada masyarakat, apalagi terpilih bisa membantu warga di Tulangbawang Barat ini,” kata dia.

    Supriyadi mengatakan, program program Gubernur terpilih banyak yang pro rakyat contohnya saja kartu tani berjaya. “Program ini yang akan kita kawal kelak terpilih menjadi anggota DPRD Lampung periode mendatang,” katanya.

    Dia juga menegaskan tidak akan banyak berbasa-basi soal program pencalonan. “Yang pasti, program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya daerah pemilihan (Dapil) 6 Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat akan saya kawal, sehingga sampai pada masyarakat,” katanya.

    Misalnya saja program kartu tani berjaya, masyarakat khususnya petani akan lebih mudah mendapatkan permodalan dalam menjalankan usahanya. “Saya harap kelak tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh kekurangan modal menjalankan usahanya, sehingga kesejahteraan warga pun meningkat,” paparnya.

    Dalam acara itu juga, Supriyadi memantapkan kerja tim relawan yang telah dibentuk. “Saya ingin tim relawan yang kita bentuk dapat bekerja maksimal, sehingga perolehan suara pada Pileg mendatang memberikan hasil,” katanya.

    Selain itu, Caleg yang menekuni profesi wartawan selama 32 tahun itu pun menyimulasikan pencoblosan suara kepada para relawan. “Saya berharap dengan adanya contoh surat suara ini dapat memudahkan masyarakat memberikan pilihan. Sosialisasi ini juga dapat mengantisipasi hilangnya suara pemilih karena kesalahan melakukan pencoblosan,” katanya.

    Dia berharap dapat lebih bermanfaat bagi warga sehingga kelak apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. (ETL)

  • Jelang Pileg 2019, Supriyadi Alfian Mantapkan Tim Relawan

    Jelang Pileg 2019, Supriyadi Alfian Mantapkan Tim Relawan

    Tulang Bawang Barat (SL) – Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Supriyadi Alfian memantapkan kinerja tim relawan menjelang pemilihan legislatif (Pileg) 2019. “Saya ingin tim relawan yang kita bentuk dapat bekerja maksimal, sehingga perolehan suara pada Pileg mendatang memberikan hasil,” kata Supriyadi Alfian saat menemui tim relawan di Banyuwangi Panaraganjaya Indah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kamis (20-12-2018).

    Menurut dia, apa yang akan kita kerjakan harus sesuai aturan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Niat saya mencalonkan diri lebih untuk mendekatkan diri pada masyarakat, apalagi modal kedekatan dengan Pak Gubernur terpilih Arinal Djunaidi bisa lebih bermanfaat apabila bisa membantu warga di Tulangbawang Barat ini,” kata dia. (hmn)

  • Keamanan Pemilih pada Pemilu 2019 Harus Jadi Prioritas

    Keamanan Pemilih pada Pemilu 2019 Harus Jadi Prioritas

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh aparatur pemerintah mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

    Menurut Gubernur, keselamatan para pemilih harus menjadi prioritas pada Pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia itu. “Kita memiliki tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaga wilayah sehingga berjalan sebaik mungkin tanpa terlalu banyak distorsi yang memengaruhi kehidupan masyarakat,” ujar Gubernur Ridho pada Apel Tiga Pilar Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa/Lurah dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (13/12/2018).

    Acara tersebut dihadiri 1.684 personil terdiri dari Forkopimda Provinsi Lampung, kepala daerah se-Lampung, Kapolres/Kapolresta, Dandim Korem 043/Gatam, Kapolsek dan Kasat Jajaran Polda Lampung, Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Lampung, Babinsa Jajaran Korem 043/Gatam, Babin Desa Pesisir TNI AL, dan Kepala Desa/Lurah se-Lampung. “Suara rakyat adalah suara tuhan dan kita harus menjaga suara itu. Maka sebagai aparatur negara, kepentingan dan keselamatan rakyat adalah ini yang harus dipegang,” kata Gubernur pada acara bertema ‘Sinergitas dan Soliditas TNI/Polri dan Kepala Desa/Lurah’ itu.

    Ridho menyampaikan makin tinggi level kontestasi ancamannya justru menurun, bahkan hampir tidak ada. “Insya Allah di Lampung ini aman. Apalagi penjagaan ada dimana-mana, tetapi pada level di bawah justru tingkat bahayanya lebih tinggi seperti pileg kabupaten dan kota,” ujar Ridho.

    Dia menyebutkan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak suara, harus memahami dan tidak boleh apatis terhadap politik. “Kenapa? Karena semua proses kebangsaan dan kenegaraan sangat dipengaruhi proses politik. Orang yang buta politik adalah yang paling merugi, karena semua hal ditentukan proses politik. Ketika bisa memahaminya, kita tahu yang terbaik untuk bangsa. Kita tahu situasi dan bisa meminimalisir hoax,” kata Gubernur Ridho.

    Ridho juga mengapresiasi sinergi TNI dan Polri untuk pengamanan. “Lampung kembali menorehkan prestasi. Kali ini Lampung menjadi juara kedua dalam hal pencegahan terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Ketika Lampung memperoleh penghargaan, yang saya ingin sampaikan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama,” ujar Gubernur.

    Pada bagian lain, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, mengatakan maksud tiga pilar yakni agar mampu mengajak seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan ikut proaktif dalam kegiatan agar mudah mendeteksi dan mencegah bahaya yang timbul di wilayahnya. Tiga pilar harus terus bersatu menjaga keharmonisan dan kekompakan dalam menjaga stabilitas keamanan di desa. “Tiga pilar harus peka dan peduli terhadap permasalalah didesa, jika pilar kompak maka setiap permasalah kecil yang ada didesa dapat diselesaikan dengan baik,” kata Panglima.

    Menurut Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, tujuan apel tiga pilar ini terciptanya situasi kondusif bagi para pelaksanana pesta demokrasi yang aman damai dan sejuk. Purwadi menyebutkan fungsi dan peran tiga pilar yakni proaktif deteksi dini dalam mencegah dan menangkal gangguan. “Tiga pilar ini memiliki peran yakni partnership yang artinya bermitra segenap lapisan masyakar dalam menggali informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Lalu, penyelesaian masalah di tingkat desa, sehingga permasalahan sekecil apa pun dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

    Purwadi menuturkan pemilu dapat sukses asalkan partisipasi masyarakat tinggi, tidak ada money politik. Kegiatan kampanye berisi ide program bukan sara hoax dan menyebar kebencian. “Berdayakan semua potensi masyarakat untuk ikut berpartispasi aktif menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas. Cegah sedini mungkin perbedaan yang mengarah kepada konflik sosial terutama yang mengakibatkan terganggunya kamtibmas,” kata Kapolda.(Humas Prov Lampung)

  • Janjikan 150 Unit Bedah Rumah, Rohik dan Mardiana Kampanye Dialogis di Kotabumi Udik

    Janjikan 150 Unit Bedah Rumah, Rohik dan Mardiana Kampanye Dialogis di Kotabumi Udik

    Lampung Utara (SL) – Jelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019, para calon anggota legislatif (caleg), baik yang terdaftar dalam bursa kontestasi DPRD Provinsi Lampung maupun DPRD Kabupaten Lampung Utara, mulai mendekati warga guna merebut simpati dengan melakukan kampanye dialogis di berbagai tempat.

    Seperti yang dilakukan Caleg DPRD Prov. Lampung dari Partai Nasdem, Mardiana, bersama tim pemenangannya, didampingi caleg DPRD Kab. Lampura, Rohik, melakukan kampanye dialogis yang terpusat di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, kabupaten setempat, Rabu, (15/11).

    Rohik Kampanye Dialogis di Kotabumi Udik

     

    Mardiana Kampanye Dialogis di Kotabumi Udik

    Dalam kesempatan itu, Mardiana, mengatakan, dirinya bermaksud dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan masyarakat yang ada di Prov. Lampung.

    “Selama ini, dengan berbagai pengalaman dan disiplin ilmu yang saya miliki, saya terus berusaha untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat,” ujar Caleg Prov. Lampung dari Partai Nasdem yang maju melalui Dapil V, meliputi Kab. Lampura dan Way Kanan.

    Dikatakannya, dengan komitmen mewujudkan pembangunan yang lebih baik, dirinya tak pernah mengenal kata lelah. Diakuinya, dengan latar belakang sebagai konsultan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dirinya akan terus mengawal program tersebut untuk mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah layak huni.

    “Masih banyak warga di provinsi ini yang belum memiliki rumah layak huni. Sebanyak 11 ribu warga yang masih mendiami rumah tidak layak huni. Dari data tersebut, baru sekitar 4 ribu rumah yang kita realisasikan melalui program BSPS. Saya akan terus mengawal program ini,” tutur Mardiana, Caleg Partai Nasdem bernomor urut tiga ini.

    Di tempat yang sama, Rohik, caleg DPRD Kab. Lampura dari Partai Nasdem bernomor urut lima ini, mengatakan, dalam pesta demokrasi pemilu, suara pemilih ibarat suara emas.

    “Begitu berharganya suara pemilih. Oleh karena itu, rugi jika kita sebagai pemilih, suaranya harua ditukar dengan lembaran rupiah,” beber Rohik.

    Ditegaskannya, apabila dirinya diamanahkan, maka ia akan berkomitmen meningkatkan program pembangunan di Lampura.

    “Jika eksekutif dan legislatif mampu bersinergi baik maka perwujudan pembangunan akan terealisasi dengan cepat,” tegasnya.

    Dirinya juga menjanjikan apabila caleg DPRD Prov. Lampung, Mardiana, dan Caleg DPRD Kab. Lampura, Rohik, terpilih sebagai wakil rakyat pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang, maka akan merealisasikan program bedah rumah sebanyak 150 unit.

    “Kenali programnya, bukan janjinya,” papar Rohik.

    Dalam kampanye dialogis ini Tim Kampanye juga melakukan simulasi pencoblosan kertas suara pemilihan. Tim kampanye juga tampak membagikan kaos, kalender, dan mug sosialisasi kepada warga yang berkesempatan hadir. (ardi)

  • Buya Gusrizal Gazahar: Haram Milih Partai dan Caleg yang Diusung Partai Penolak Perda Syari’ah

    Buya Gusrizal Gazahar: Haram Milih Partai dan Caleg yang Diusung Partai Penolak Perda Syari’ah

    Sumatera Barat (SL) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar kembali berteriak lantang. Setelah sebelumnya menolak keberadaan kelompok Islam Nusantara di Ranah Minang, kali ini beliau mengeluarkan fatwa haram.

    Fatwa haram tersebut terkait pernyataan sikap politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, pada Ahad, 11 November 2018 yang menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah.

    Grace mengatakan, partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil. “PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ujar Grace.

    Pernyataan keras MUI Sumbar terkait sikap politik PSI tersebut beredar luas di media sosial. “Tahun 1997 saya pulang dari Mesir dan Iangsung terjun berjuang di medan dakwah dengan cara-cara yang sah menurut aturan yang beriaku di negara kita. Membuat peraturan daerah (PERDA) yang bermuatan syari’at Islam adalah di antara langkah yang kita coba untuk menghidupkan nilai-nilai akhlaq di tengah bangsa ini,”.

    Perjuangan yang panjang dan berat semenjak dari Solok terus berjalan sampai hari ini, sudah dua puluh satu (21) tahun. Mata kepala saya melihat perubahan ke arah yang baik dan tak ada umat lslam yang dirugikan karena perda perda tersebut. Bi idznillah.

    Tidak pula ada aturan dan undang-undang yang dilanggar. Semua itu dilakukan karena kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yang dlwuiudkan dengan membangun jiwa anak bangsa ini. Semuanya dilakukan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republuk Indonesia. Setelah sekian lama berlalu, tiba-tiba ada pimpinan partai yang menyatakan menolak Perda-perda syari’at.

    Bila berita itu benar adanya, maka dengan berserah diri kepada Allah SWT, saya Gusrizal Gazahar menyatakan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: HARAM HUKUMNYA MEMILIH PARTAI DAN SIAPAPUN YANG DIUSUNG OLEH PARTAI TERSEBUT ” (Geloranews)

  • KPU Lampung Dinilai Tidak Profesional Terkait APK yang Molor

    KPU Lampung Dinilai Tidak Profesional Terkait APK yang Molor

    Bandarlampung (SL) – Sudah sebulan lebih masa kampanye dilalui, namun alat peraga kampanye (APK) yang difasiitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak kunjung selesai. Lambannya proses pencetakan tersebut disayangkan oleh peserta pemilu.

    Wakil Sektretaris DPD Partai Garuda Provinsi Lampung, Neng Ida Ningsih mengatakan bahwa keterlambatan APK oleh KPU jelas merugikan partai. Hal ini menyebabkan kerja kampanye dan sosialisasi menjadi terhambat. Terlebih partainya merupakan pendatang baru pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

    “KPU harus profesional dong, sesuai aturan. Bagaimana parpol mau melakukan sosialisasi dan kampanye jika APK belum tersedia oleh KPU,” kata Neng Ida, Sabtu (27/10/2018).

    Kemudian ia berpendapat bahwa keterlambatan APK sangat merugikan parpol baru dan menguntungkan partai lama atau petahana yang sudah dikenal oleh masyarakat. Akibat dari terlambatnya APK dan Bahan Sosialisasi membuat pesta demokrasi kurang meriah dan dimungkinkan keterlibatan rakyat akan menurun.

    “Padahal pemilu adalah pesta demokrasi untuk rakyat. Keterlibatan rakyatlah yang harus menjadi perhatian. Keterlambatan APK terjadi dimana-mana ini menunjukan KPU tidak siap dan tidak profesional,” tutup perempuan yang mencalonkan diri di Kota Bandarlampung Dapil 5 ini.

    Sebelumnya Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Perencanaan dan Logistik, Erwan Bustami mengatakan pihaknya melakukan pengadaan untuk alat peraga kampanye (APK) untuk peserta pemilu. Saat ini masih berproses, untuk target selesai pada bulan November ini.

    “Target kita pada bulan November ini APK sudah terdistribusi kepada peserta pemilu,” katanya. (Lampost)