Bandarlampung (SL) – Upaya elit politik dari partai-partai politik di nasional untuk menolak hasil Pilkada Lampung 2018 dipastikan akan memecah belah persatuan dan persaudaraan rakyat Lampung yang akan berujung pada konflik. Oleh karena itu sudah saatnya rakyat Lampung menegakkan kembali piil pesenggiri yaitu kehormatan yang menjadi pedoman hidup berbasiskan adat istiadat rakyat Lampung.
“Hasil pilgub adalah buah demokrasi yang melibatkan 4 jutaan suara rakyat Lampung. Seharusnya diterima bukan justru dipertentangkan. Kalau ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan menegakkan piil pesenggiri dengan mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Bukan dengan memecah belah masyarakat dengan membuat Pansus DPRD,” demikian sosiolog Unila, Drs. Abdul Syani, M.IP. di Bandar Lampung, Jumat (6/7) menanggapi pertentangan kalah menang dalam Pilkada Politik Lampung yang berujung lahirnya Pansus di DPRD.
Pendiri Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung ini mengingatkan bahwa hasil suara Pilkada 2018 harus dijaga karena itu merupakan pilihan rakyat Lampung agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Lampung.
“Upaya menggagalkan hasil pemilihan suara dalam Pilkada 2018 akan melanggar piil pesenggiri yang menjadi pedoman hidup rakyat Lampung. Ini tidak boleh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pilkada adalah urusan dan pilihan rakyat Lampung yang harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan kepentingan perorangan atau kelompok.
“Apalagi kepentingan elit-elit partai di Jakarta sehingga memecah belah dan merusak piil pesenggiri sebagai pedoman hidup rakyat Lampung,” ujarnya.
Setiap persoalan menurutnya bisa dijawab dengan kearifan lokal adat istiadat rakyat Lampung yaitu dengan nemui-nyimah, yaitu bertemu dan musyawarah dengan azas kekeluargaan menyelesaikan persoalan.
“Musyawarah dibuka dengan menegaskan kembali piil pesenggiri yaitu kita semua bersaudara dan wajib bersatu yang menjadi kehormatan rakyat Lampung. Jangan membiarkan orang lain memecah belah persaudaraan kita,” ujarnya.
Mantan aktifis 78 lulusan UGM di Yogyakarta ini mengingatkan, setelah dalam nemui nyimah semua sepakat menegakkan persaudaraan dalam piil pesenggiri, barulah persoalan dibuka dan diperiksa bersama untuk mencari kebenaran dan jalan keluarnya. “Jadi bukan dengan saling menyalahkan, mempertajam dengan demonstrasi, kemudian membentuk pansus yang akan mempertajam persoalan. Kita semua bersaudara jangan mau dikipas kepentingan dari luar. Lampung ini milik kita,” ujarnya.
Syani juga menegaskan nengah-nyapur yaitu secara keterbukaan dan toleransi untuk bersaudara dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial, ras atau agama seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung.
“Sehingga Pilkada bukan soal menang atau kalah, tapi soal bermufakat bersama untuk bergantian memimpin Lampung menuju lebih baik. Kalau ada salah saling bermaaf-maafan. Bukan mencari kesalahan untuk menjatuhkan atau merusak atau bahkan menggagalkan hasil pemilihan pemimpin yang melibatkan suara jutaan rakyat,” ujarnya.
Mantan aktifis 78 lulusan UGM di Yogyakarta ini juga berharap pemimpin baru yang dipilih masyarakat Lampung dapat menegakkan kembali pedoman piil pesenggiri dalam pemerintahan di masa depan.
“Sehingga kearifan lokal tidak sekedar menjadi slogan dan pemanis demokrasi tetapi menjadi pedoman yang hidup dalam kehidupan rakyat Lampung,” ujarnya. (rls)
