Tag: Pilgub Lampung 2018

Wahrul Fauzi Silalahi: Jangan Takut Laporkan Politik Uang Karena Pelapor Dilindungi Hukum

Bandarlampung (SL) – Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 diharapkan dapat bekerja secara efektif dan optimal dalam menangani tindak pidana pemilihan yang telah berlangsung di bumi dua jurai.

Direktur Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan menyatakan, pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.

“Hak pelapor diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 Tentang penanganan laporan pelanggaran. Jangan takut laporkan politik uang,” terang Fauzi yang disampaikan dalam rilisnya, Selasa (03/07).

Menurutnya, pelapor jangan merasa takut akan ancaman laporan balik, apabila laporan atau keterangan yang diberikan benar terdapat pelanggaran atau ada tindak pidana pemilihan yang terjadi.

Pengacara rakyat ini juga menjelaskan pelapor memiliki hak untuk memperoleh keadilan, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Disebutkan dalam ketentuan itu, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

“Yang dapat menentukan keterangan itu benar atau tidak adalah hakim yang mengadilinya, Gakumdu hanya dapat menyatakan unsurnya terpenuhi atau tidak,” tukasnya.

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Sedangkan ayat (2) menegaskan dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Rujukannya jelas pelapor atau saksi dalam memberikan keterangannya dilindungi oleh hukum,” terang mantan Direktur LBH Bandarlampung ini.

Dia mengharapkan Gakumdu dengan profesionalitasnya dapat meminta bahan keterangan secara objektif yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

“Penegakan hukum pemilihan wajib dilakukan dengan bersikap adil,” tutupnya (rls).

3 Juli 2018
Seno Aji : Issue Money Politik Muncul Karena Kekecewaan Para Cagub Kalah?

Bandarlampung (SL) – Masif dan tersistemnya gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) dan elemen lain baik di Bandarlampung maupun di Jakarta disinyalir merupakan gerakan yang sengaja diciptakan oleh pasangan Calon Gubernur yang kalah mengikuti kontestasi pilgub Lampung 2018 atau perolehan suaranya dibawah Paslon Arinal – Nunik.

Seperti yang disampaikan oleh Seno Aji, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Kota Bandarlampung “berharap kepada Paslon yang kalah suara mengikuti kontestasi Pilgub Lampung untuk Menghimbau para Tim Suksesnya agar tidak membuat kegaduhan dengan memainkan issue Money politik yang sengaja dihembuskan sebagai langkah kepentingan politik menjatuhkan Paslon Arinal-Nunik yang memperoleh suara terbanyak”

Diketahui dalam gerakan unjuk rasa dengan tema isue Money politik dijakarta dijumpai beberapa nama Tim Sukses salah satunya paslon Nomor 2 yaitu Rahmat Husain DC. “Ada kepentingan Politik dibalik munculnya issue Money Politic yang diarahkan ke Paslon Arinal-Nunik,” Kata Seno Aji.

Menurut dia, seharusnya semua Tim Sukses Masing-masing paslon bisa berlapang dada menerima hasil pilgub Lampung yang sudah digelar Oleh KPU, “Diketahui Rahmat husain DC selaku Tim suksesnya Herman-Sutono dan juga sebagai Koordinator Lapangan pengunjuk Rasa dari KRLUPB yang sengaja menghembuskan issue-issue kepentingan politik,” katanya.

Oleh karena itu, Seno Aji meminta Bawaslu bekerja secara obeyektif dan profesional. “Bukan sebagai lembaga pemuas Nafsu dan syahwat politik Paslon dan Tim Sukses yang kalah dalam Pilgub Lampung” terang Seno aji (red)

3 Juli 2018
Pilgub Lampung 2018 Damai BRPL Gelar Aksi Dukung Bawaslu

Bandarlampung (SL) – Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL) menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan moril dalam menyikapi persoalan di Provinsi Lampung usai pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak 2018 di Provinsi Lampung.

“Masyarakat bersyukur karena dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun ini berjalan dengan aman, damai tidak ada gesekan yang menimulkan perpecahan di antara kita,” ungkap Kordinator Aksi Ica Novita saat aksi di depan Kantor Bawaslu di Bandarlampung, Senin, 2 Juli 2018.

Pemilihan gubernur yang baru saja usai ini seterusnya diharapkan bisa berjalan lancar dan tertib sehingga situasi bisa kembali seperti biasa dan tidak mengganggu aktivitas masyakarat Lampung.

Sebab yang diinginkan masyarakat adalah situasi damai dan harmonis. Kandidat yang dinyatakan menang versi hitung cepat (quick count) maupun rekapitulasi KPU diharapkan tidak euforia dan yang kalah pun harus berjiwa ksatria. “Mari rapatkan kembali barisan, jaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Karena setelah bertanding kini saatnya bersanding kembali demi keutuhan masyarakat Lampung,” ungkapnya.

Dalam kesempatan, ini Barisan Rakyat Peduli Lampung mengajak semua lapisan masyarakat dan peserta pilkada yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk bersama menghargai kinerja penyelenggara pemilukada seperti KPU maupun Bawaslu dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar terciptanya pilkada yang damai.

Proses demokrasi akan berjalan dengan baik jika semua kalangan bisa saling berlapang dada dan menerima hasil yang telah di peroleh dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta menyerahkan sepenuhnya pada penyelenggara.

Disayangkan, akhir akhir ini banyaknya isu politik yang saling menjatohkan dan tidak adanya kepercayaan terhadap pihak penyelenggara pilkada. Jika hal ini dibiarkan dan tidak saling menyadari antara pendukung dan paslon, dikhawatirkan menimbulkan keganduhan di masyarakat yang telah melakukan haknya sebagai pemilih.

“Pilihan rakyat menjadi korban kepentingan tertentu karena semua proses dari hasil pilkada sedang berjalan. Apa pun nanti hasilnya itu adalah pilihan rakyat secara cerdas dan rasional serta terselenggara sesuai dengan standar pilkada yang demokratis,” ucapnya.

Secara tegas Barisan Rakyat Peduli Lampung menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung Bawaslu Provinsi Lampung untuk bekerja secara propesinal tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

2. Meminta kepada seluruh pendukung dan Paslon Pilkada Lampung untuk mentaati peraturan perundang undangan yang ada agar tercipta hasil pilkada yang damai.

3. Meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menerima apapun hasil yang di putuskan oleh penyelenggara Pilkada Prvoinsi Lampung nanti serta tidak terpancing dengan isu isu politik yang belum tentu kebenaranya.

4. Meminta kepada seluruh rekan rekan media baik cetak maupun elektronik untuk bersama sama mengawal proses hasil Pilkada Lampung yang sedang berjalan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan terima kasih atas dukungannya dan tetap bersikap secara profesional tanpa ada intimidasi.

“Kita akan pegang peraturan dan hasilnya bisa bapak diketahui karena kami bekerja dengan transparan, masyarakat pun bisa langsung datang untuk menanyakan hasilnya,” katanya. (*/rls).

2 Juli 2018
Aneh! Bawaslu Lampung Panggil Saksi Dugaan Bagikan Uang yang Telah Meninggal

Lampung Timur (SL) – Bawaslu Lampung memanggil warga Totoprojo, Way Bungur, Lampung Timur, H Samijo yang telah wafat dua tahun lalu untuk memberikan keterangan terkait pembagian uang yang dilakukan oleh Siti Puriha.

Dalam panggilan tersebut Bawaslu Lampung meminta yang bersangkutan hadir pada Senin, 2 Juli 2018. Adapun keterangan waktu tidak disebutkan dalam panggilan klarifikasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh pihak keluarga Almarhum H. Samijo, Supriyanto selaku keponakannya Senin, 2 Juli 2018.

“Iya saya menerima surat dari Bawaslu Lampung yang ditujukan kepada Bapak H. Samijo. Kami pihak keluarga tidak terima, orang yang sudah meninggal dibawa-bawa,” ungkapnya.

Masih kata dia, surat tersebut bernomor 184/K.I.A/PM.06.01/VII/2018. “Kita tidak ada yang kesana (Bawaslu Lampung). Saya sangat keberatan dalam pemanggilan tersebut,” jelasnya.

Terpisah Ketua Laskar Merah Putih Lampung Timur Amir mengatakan terdapat keanehan dalam pemanggilan H. Samijo karena yang bersangkutan telah meninggal. “H Samijo udah meninggal 24 Agustus 2016. Dua tahun lalu, saya ditanyain keluarganya karena mereka minta pendapat. Ini aneh pemanggilannya,” tuturnya.

Masih kata dia, anaknya (almarhum) terus konsultasi dengan panggilan ini. “Ya aneh ini, kalau yang laporan itu benar kan saksinya juga benar ada. Lha ini saksinya sudah meninggal kan aneh. Jangan hanya asal saja lapornya,” tegasnya.

Amir menambahkan kasihan pihak keluarga atas pemanggilan almarhum. “Inikan melukai perasaan keluarganya. Harusnya bisa dicrosscek terlebih dahulu sebelumnya,” tandasnya. (red)

2 Juli 2018
Kuasa Hukum Arinal – Nunik : Saksi Meninggal Dipanggil, Fitnah TSM Semakin Terkuak!

Bandarlampung (SL) – Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur Lampung dan Calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia menyatakan semakin terkuaknya fitnah terstruktur, sistematis, dan masih kepada kliennya.

Mellisa Anggraini, S.H., M.H. mengatakan banyaknya intimidasi diberbagai kabupaten untuk mengakui menerima uang dari paslon tiga. “Aparat penegak hukum harus jeli dan awas terhadap perilaku yang melawan hukum. Hal ini akan menimbulkan ekses buruk Pilgub yang saat ini telah berjalan aman, lancar dan kondusif,” ungkap dia Senin, 2 Juli 2018.

Dia menegaskan tidak segan-segan untuk melaporkan warga ataupun pihak yang memainkan hukum. “Kami akan laporkan bila warga memberikan keterangan palsu dalam proses laporan ke Bawaslu Lampung,” tuturnya.

Menurutnya, pelapor yang dengan sengaja untuk memberikan keterangan palsu dan dimanfaatkan pihak tertentu agar sadar bahwa perilakunya membahayakan diri.”Janganlah pelapor atau saksi menjadi korban akibat memberikan keterangan palsu. Jangan sampai Gakkumdu membenarkan bila warga ataupun pihak memberikan keterangan palsu,” ujarnya.

Mellisa biasa dia disapa menegaskan bahwa di lapangan juga sudah terjadi keanehan saksi yang telah meninggal dipanggil. “Jadi jangan berbuat diluar aturan hukum. Orang meninggal sampai dipolitisir menjadi saksi kan kasihan,” tegasnya.

Dia menerangkan fitnah terstruktur, sistematis, dan masif semakin terkuak. “Inikan semakin terkuak fitnah TSMnya. Jangan sampai kegaduhan ini menimbulkan korban masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” bebernya.

Mellisa menambahkan bahwa tim hukum Arinal – Nunik tidak akan tinggal diam dan siap balik melaporkan. “Kita tidak akan tidak tinggal diam dengan upaya-upaya yang menjatuhkan klien kami dengan laporan dan pemberian keterangan palsu dari mereka hingga adanya pemaksaan dan intimidasi.” (rls)

2 Juli 2018
Arinal-Nunik Miliki Cara Tersendiri Agar Kompak dalam Memimpin Lampung

Bandarlampung (SL)- Di beberapa daerah, banyak kepala daerah yang awalnya berniat membangun daerah bersama namun di tengah jalan mereka ‘pecah kongsi’ karena ketidakcocokan karena syarat kepentingan.

Pasangan Calon Gubernur Lampung dan Calon Wakil Gubernur Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) memiliki cara tersendiri agar mereka kompak dalam memimpin Lampung kedepan.

“Terjadinya kepentingan (kurang sejalan) gubernur dan wakil, bupati dan wakilnya. Maka gubernur harus memberi teladan. Harus paham tugas masing-masing. Ini nilai awal. Ketika jadi pemimpin harus tahu tugas agar tidak tumpang tindih. Jadi kepercayaan itu harus saling dijaga dengan baik,” kata Arinal di sela Halalbihalal bersama petani se-Lampung di kediamannya, di Jalan Sultan Agung, Bandarlampung, Minggu (01/07/2018).

Ketua DPD 1 Golkar Lampung ini mengatakan, intinya semua harus saling menjaga serta mengerti tupoksinya, pun dari wakil jika difungsikan maka bisa selesaikan tugas gubernur.

“Gubernur itu penguasa namun tatakelolanya harus baik. Saya akan tunjukkan bahwa gubernur harapan rakyat Indonesia,” kata Mantan Sekdaprov Lampung ini.

Mantan Kadis Pertanian ini mengaku, jika nanti memimpin Lampung bersama Nunik akan transparan sesuai dengan niat awal ia maju di Pilgub Lampung.

“Akan terbuka, jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam pengabdian. Saya akan jauhi korupsi. Kami berdua Insyallah (amanah),” kata Arinal. (rls)

1 Juli 2018
Tunggu Pengumuman KPU 9 Juli, Arinal-Nunik Inginkan Rakyat Lampung Damai

Bandarlampung (SL)- Cagub Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, rakyat Lampung baru saja melakukan pencoblosan pada 27 Juni lalu, sekaligus quick count (hitung cepat).

Pun banyak lembaga survey yang memenangkan pasangan Arinal-Nunik di Pilgub Lampung 27 Juni 2018, mengalahkan pasangan nomor urut 1 M. Ridho-Bachtiar, nomor urut 2, Herman HN-Sutono dan nomor urut 4, Mustafa-Jajuli.

“Insyaallah tanggal 9 Juli akan diumumkan siapa pemenangnya oleh KPU. Saya ingin bawa rakyat Lampung harmonisasi dan lebih baik dari hari ini. Yang berpesan pada saya bukan hanya rakyat Lampung, presiden pun telah memberi nasehat agar jadi gubernur yang tidak rutin namun yang dicintai rakyat. Tol itu karya Presiden Jokowi, Pemprov itu untuk percepatannya,” kata Arinal di sela Halalbihalal bersama petani se-Lampung di kediamannya, di Jalan Sultan Agung, Bandarlampung, Minggu (01/07/2018).

Di kesempatan itu juga Arinal menyinggung adanya informasi yang simpang siur dan tidak bisa dipertanggungkan yang beredar di media sosial ihwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menelpon dan memberikan selamat pada pasangan Arinal-Nunik yang unggul di hitung cepat yang dirilis berbagai lembaga survey.

Pasca hitung cepat yang dikeluarkan berbagai lembaga survey, situasi di Lampung kurang kondusif, karena ditengarai lawan politik Arinal-Nunik tidak puas akan hasil hitung cepat serta banyak menggelar aksi dan melaporkan dugaan politik uang. Arinal mengatakan, pihaknya sudah mendapat ‘lampu kuning’ dari penyelenggara pemilu serta pesan dari Kapolda Lampung, Irjenpol Suntana bahwa pilkada harus damai, harus mampu ciptakan kondusifitas.

“Saya sebagai Ketua Golkar punya massa yang luar biasa dan saya aktif di organisasi, pun Nunik yang aktif di organisasi seperti PKB. Kalo masih ada organisasi yang merasa paling luar biasa, namun tidak ada solusi jika harus melawan. Namun kita diam untuk mengharumkan Lampung. Yang perlu diakui, kami (Arinal-Nunik) gubernur dan wakil gubernur,” ujar Ketua DPD 1 Golkar Lampung ini.

Mantan Sekdaprov Lampung ini mengatakan, dirinya juga akan menyampaikan pada petinggi nasional ihwal kondisi keamanan di Lampung pasca Pilgub.

Arinal mengatakan, walaupun pihaknya menang berdasarkan hitung cepat, namun pihaknya menginginkan pilkada Lampung damai.

“Siapapun yang menang harus jaga persaudaraan. Saya harap tidak ada hal yang buat hal yang membuat bertambahnya waktu karena bisa menghambat kerja KPU,” kata Arinal.

Cawagub Nunik mengatakan, Arinal-Nunik berkomitmen membangun Lampung. Bupati Lampung Timur inipun mengajak semua kalangan untuk duduk bersama.

“Mari semua pihak, anggap ini bukan kemenangan kami. Kami tidak bekerja sendiri. Bangun Lampung bersama, ayok jaga keamanan, kenyamanan. Ini tidak ada yang panas. Pilgub sudah dilewati dengan aman dan damai,” paparnya.

Ketua DPW PKB Lampung ini juga menyinggung beberapa Paslon lain yang ditengarai tidak puas dengan hasil hitung cepat yang dirilis berbagai lembaga survey. (Rls)

1 Juli 2018
Arinal, Berjanji Masalah Petani Akan dibawa ke Sidang Kabinet

Bandarlampung (SL)- Sejumlah perwakilan petani dan gabungan kelompok petani (Gapoktan) ‘mengadu’ pada Pasangan Cagub dan Cawagub Lampung, Arinal-Nunik ihwal masalah klasik yang kerap dialami mereka.

Seperti modal, tidak tersedianya bibit berkualitas, tidak tepatnya pasokan pupuk, pestisida dan rendahnya harga jual hasil panen.

Zainuri perwakilan Gapoktan, Kota Gajah Lampung Tengah mengatakan, pupuk di kabupaten Lampung Tengah sulit. Zainuri pun mengapresiasi saran Arinal untuk menambah produksi tanaman dengan menanam tanaman lain selain padi, ia dan petani lainnya telah mencoba menanam bawang.

Zainuri mewakili petani, mengharapkan agar Arinal-Nunik bisa mengangkat kesejahteraan petani di Lampung.

Busi Santoso perwakilan Gapoktan Lampung Timur, mengatakan, harapan para petani di antaranya, petani tidak akan sejahtera jika tidak didukung biaya. Ia berharap keberadaan petani organik di Lampung Timur agar diberdayakan.

“Insyaallah (kepemimpinan Arinal-Nunik) ini titik awal untuk petani untuk kesejahteraan petani keseluruhan. Mudahan-mudahan kita bersinergi bersama,” ucapnya, saat berdialog bersama Arinal-Nunik di sela Halalbihalal di kediaman Arinal Djunaidi, Minggu 1 Juli 2018.

Marsis perwakilan Gapoktan Lampung Selatan, mengelukan pasokan pupuk, setiap pemupukan terkadang pasokan pupuk tidak ada.

“Padahal belum tanam kita sudah ajukan, kenyataannya belum ada,” kata dia.

Nanang Surono, perwakilan petani Metro mengaku saat ini kecewa akan bibit yang kurang unggul, namun soal pasokan pupuk lancar, karena di daerahnya sawah tanah hujan.

Senada dikatakan Dadang, perwakilan petani Lampung Timur, yang mengaku bibit yang dikeluarkan petani kualitasnya kurang baik melalui proyek pengadaan pemerintah pusat. Iapun mengeluhkan kurang tepatnya pasokan bibit unggul yang terkadang tidak tepat waktu, serta waktu panen yang sudah tradisi harga jual murah.

“Kami mohon agar petani ada perlindungan harga. Lampung Timur banyak tanaman pangan, lada, padi, jangkung yang penanganan lahan belum memadai,” kata dia.

Cagub Arinal Djunaidi mengatakan, setelah ia dan Nunik wakilnya dilantik, mereka berencana bertemu Gubernur DKI Jakarta, alasannya, sudah empat tahun lalu Arinal melakukan transaksi pangan strategis.

“Dan terhenti menunggu gubernur pertanian. Saya akan buktikan itu. Untuk kabupaten akan kita buat unit produksi. Ada tekhnologi yang tidak langsung, Sidomuncul akan hadir di Lampung dan bekerjasama dengan petani,” ucapnya.

Arinal juga menyarankan pada petani agar membuat usaha sampingan untuk menunjang kehidupan seperti memelihara ternak.

“Jika petani jalankan dengan benar, teknis kita perbaiki. Saya tidak akan mundur. Jika lima tahun saya tidak bisa bawa perubahan, saya akan mundur jangan pilih lagi saya kedepannya,” kata Arinal.

Di kesempatan itu Ketua DPD 1 Golkar Lampung ini juga memaparkan program
Kartu Tani Berjaya yang nantinya akan menjadi kebanggaan petani, ia pun menyarankan agar petani tidak menjual lahan serta tidak mengalihkan fungsikan lahan pertanian.

Arinal, berjanji masalah petani akan dibawa ke sidang kabinet di hadapan presiden, menteri, para gubernur.

“Ini programnya mari bersama kita bahas agar kebijakan jangan seperti kebijakan jaman Belanda,” ucapnya.

“Kita sudah merdeka, Insyallah ini akan tuntas masalah petani maka akan jadi agenda nasional. Kartu Tani Berjaya cara kita selesaikan masalah petani. Setelah kami dilantik kami akan bekerja, dan berikan kabar baik pada petani,” tambahnya.

Sementara Cawagub Nunik yang juga Bupati Lampung Timur mengatakan, untuk tanaman lada di Lampung Timur sudah banyak program yang telah digulirkan, seperti pengadaan puluhan ribu bibit lada gratis, pun pendampingan.

“Kita juga kerjasama dengan kementrian akan pendampingan petani lada. Kita tidak akan biarkan pendampingan itu hanya dari pusat, namun kita tidak akan biarkan sendiri petani. Memang soal pupuk kadang ada daerah yang kurang lancar,” kata dia. (Rls)

1 Juli 2018
Proses Demokrasi Harus Dihormati oleh Semua Pihak

Bandalampung (SL)- Proses demokrasi harus dapat dihormati oleh semua pihak, termasuk hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga hasil hitung cepat (quick count) terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

“Atas nama Ketua Umum Bravo 5 Pusat Jend TNI (Purn) Facrul Razi dan Pengurus Bravo 5 Lampung kami mengucapkan selamat atas kemenangan versi Quick Count (hitung cepat) kepada pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam Pilgub 2018,” kata Ketua Bravo 5 Lampung Dr Andi Desfiandi, Minggu (1/7).

Selain itu, selamat juga untuk kemenangan Agung Ilmu Mangkunegara-Budi Utomo di Lampung Utara dan pasangan Dewi Handajani-AM Syafi’i untuk pilkada Tanggamus.

Menurut Andi, dalam pilgub dan pilbub di dua kabupaten di Lampung ini, pemenangnya adalah masyarakat. Karena, apapun hasil dari proses pilkada ada di tangan rakyat. “Sehingga, siapa pun yang menang adalah keputusan Tuhan melalui tangan-tangan rakyat juga,” kata dia.

Andi juga menjelaskan, dalam proses pilkada memang harus ada yang menang dan yang kalah. Dia meminta kepada kubu yang menang jangan terlalu ber-euforia dan kubu yang kalah jangan berkecil hati. Sekalipun ada pihak-pihak yang misalnya akan melakukan gugatan maka gunakan jalur yang sudah diatur oleh undang-undang.

“Bagaimana pun juga kita semua bersaudara dan apa yang kita lakukan semua adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang akan dipimpin. Sekarang, saatnya kita bersatu membangun daerah dan melupakan hiruk-pikuk perbedaan yang terjadi selama pilkada berlangsung,” kata salah satu pencipta lagu ‘Tetap Jokowi’ ini.

Kepada masyarakat Lampung, Andi juga meminta tetap tenang dan menjaga kondusifitas sambil menunggu hasil keputusan KPU Lampung terkait Pilgub dan Pilbub Lampung Utara dan Tanggamus ataupun Bawaslu.

“Hindari berita hoax di media sosial maupun ujaran-ajaran yang provokatif serta jangan terpancing isu-isu yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Mari kita sama-sama membangun Lampung menjadi lebih baik, sejahtera, adil dan lebih maju lagi,” katanya.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada para kandidat calon, masyarakat, aparat kepolisian, penyelenggara pemilukada, pengawas serta pihak-pihak terkait.

“Peran mereka sangat luar biasa sehingga pilgub dan dua pilbub di Lampung bisa berjalan damai dan lancar,” kata Andi Desfiandi.(rls/red)

1 Juli 2018
Pilkada Serentak 2018 sebagai Batu Loncatan bagi Parpol untuk Maju pada Pilpres 2019

Bandarlampung (SL) – Hampir 160 juta pemilih terlibat dalam pilkada serentak yang berlangsung 27 Juni 2018 lalu. Hal ini yang membuat pilkada serentak gelombang ke 3 sebagai batu loncatan bagi partai politik untuk bisa menatap pertarungan sesungguhnya di Pilpres 2019.

Proses yang telah dilalui pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung juga tidak berbeda jauh dengan perhelatan yang berlangsung di sejumlah provinsi lainya di tanah air. Ada pro dan kontra, bahkan manuver aksi sebagai upaya menentang hasil yang telah ada.

“Ada banyak kisi-kisi yang bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat khsususnya partai politik. Pilgub sudah selesai. Sudah, jangan panjangkan lagi tali kelambu,” tutur Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Riza Mihardi, Minggu (1/7).

Menurut politisi senior Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, jika di sana-sini dianggap ada kekurangan dan kelemahan sambung Riza, maka hal itu dapat dianggap sebagai konsekuensi dari semua pihak. Ke depan harus diperbaiki dan disempurnakan.

Pria yang biasa disapa Kyay ini menambahkan, pilkada juga dijadikan momen untuk memanaskan mesin partai dalam menguji kekuatan, dan menguji ketahanan sebagai modal untuk membangun koalisi dan menatap Pilpres 2019. Hal inilah yang membuat pilkada serentak 2018 berasa seperti Pilpres 2019. Atmosfirnya memang sedikit berbeda dengan kancah pilkada sebelumnya.

“Sebaiknya semua pihak dapat menerima dengan lapang dada dan legawa atas hasilnya. Mengenai adanya temuan yg diduga telah terjadi atau adanya pelanggaran, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Sebagai masyarakat, mari kita ciptakan situasi rasa aman, sejuk, dan kembali bekerja sebagaimana aktifitas kita sebelumnya,” pungkasnya. (red)

1 Juli 2018