Tag: Pilpres 2019

  • Kubu Prabowo-Sandi Laporkan KPU ke DKPP Terkait Batalnya Penyampaian Visi-Misi

    Kubu Prabowo-Sandi Laporkan KPU ke DKPP Terkait Batalnya Penyampaian Visi-Misi

    Jakarta (SL) – Langkah Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi DKI Jakarta menanggapi serius penyampaian visi misi calon presiden dan wakil presiden yang dibatalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Ketua Bidang Advokasi Hukum BPD DKI Jakarta, Yapen Hadi mengaku pihaknya dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil KPU tersebut.

    Sebab, penyampaian visi misi itu merupakan haluan umum yang akan dilakukan para capres jika terpilih.

    Atas alasan itu, mereka melaporkan penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kita nggak punya GBHN lagi selain dari visi misi calon. Nah kalau itu dihilangkan, rakyat tahunya darimana visi misi calon. Apa bedanya 01 dan 02,” jelasnya saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

    Padahal, kata dia, KPU sudah sepakat akan memfasilitasi penyampaian visi misi tersebut. Tapi hanya karena ada perbedaan antara TKN Jokowi-Ma’ruf dengan BPN Prabowo-Sandi, KPU malah mengambil jalan pintas dengan langsung membatalkan acara yang sedianya akan digelar pada tanggal 9 Januari itu. “Kenapa KPU sebagai penyelenggara tidak memaksakan saja kepada para pihaknya teknisnya harus seperti ini lho. Bukan menyederhanakan dengan membatalkan,” sesalnya.

    Yapen menilai keputusan itu telah merugikan masyarakat luas. Maka dari itu, dia meminta DKPP segera memproses laporan yang sudah mereka lakukan. “Pasal 274 ayat 2 (UU Pemilu) itu sudah jelas. KPU wajib memfasilitasi dan penyebarluasan visi misi dan program dari paslon. DKPP harus segera proses ini,” pungkasnya. (RMOLLPG)

  • Jika KPU Tak Netral, Apa Gunanya Pemilu?

    Jika KPU Tak Netral, Apa Gunanya Pemilu?

    Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

    Rakyat makin geram terhadap sikap KPU. Awalnya curiga kok KPU bikin kotak surat suara dari kardus. Itu terjadi di saat kepercayaan rakyat sedang anjlok. Otomatis muncul kecurigaan adanya rencana kecurangan. Rasa curiga ini berawal dari data DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih bermasalah. Lalu muncul fakta KTP berceceran di berbagai tempat. Tiada ujung dalam pengusutan. Tak ada terduga, apalagi tersangka.

    Berbagai alasan normatif dibuat. Pertama, karena adanya aturan yang membolehkan. Kedua, untuk menekan anggaran negara. Jelas terkesan mengada-ada. Ganjil, alias tak masuk di akal. Hajat demokrasi yang sangat penting, dan ditunggu rakyat karena akan menentukan masa depan bangsa seolah dipermainkan. Ini bukan soal kardus. Ini masalah akses dan potensi kecurangan. Bukan rahasia umum bahwa pemilu kita selama ini sarat kecurangan. Eh, malah diperlebar aksesnya dengan kotak suara dari bahan kardus.

    Belum selesai soal ini, muncul kebijakan baru KPU: penyampaian visi dan misi dibatalkan. Alasannya? Dua pihak tak ada kesepakatan. Petahana minta diwakili oleh timses, sementara kubu Prabowo-Sandi menuntut Paslon yang menyampaikan. Akhirnya, batal! Aneh, aturan KPU diserahkan pada kesepakatan Paslon. Kalau gak disepakati, gak jadi. Kalau aturan diserahkan ke Paslon, kenapa dua Paslon gak suit aja. Humpimpah alaikum gambreng. Lahirlah presiden dan wakil presiden baru. Kelar negeri ini.

    Nampak sekali kalau KPU tidak punya standar bagaimana membuat aturan dan kebijakan untuk mengawal pemilu agar berkualitas. Jangan sampai rakyat bilang bahwa standar KPU sudah disesuaikan dengan standar kemenangan Paslon. Kalau benar begitu, KPU telah berubah fungsi jadi pemain, bukan wasit. Dan ini akan jadi pembunuhan pelan-pelan dan sistematis terhadap demokrasi. Dengan begitu, masa depan bangsa akan terancam.

    Masalah pembatalan visi dan misi sedang hangat diperbincangkan publik, datang lagi kebijakan baru yang tak kalah anehnya. KPU membuat keputusan untuk mengirimkan bocoran pertanyaan ke Paslon seminggu sebelum debat dimulai. Apa alasanya? Agar Paslon punya waktu mempelajari, dan menyiapkan jawabannya dengan detil.

    Kita bisa bayangkan jika pemimpin dihadapkan pada berbagai masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Tak terduga, dan keluar dari rencana. Kalau dihadapkan pada pertanyaan spontan panelis saja gak siap, bagaimana mau menghadapi problem besar bangsa yang tiba-tiba?

    Justru yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah kemampuannya menghadapi masalah. Bagaimana di tengah masalah itu ia tampil untuk memberikan solusi.

    Banyak masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Gempa dan tsunami bertubi-tubi di saat dolar naik, utang mulai sulit dan APBN defisit. Bagaimana cara mengatasinya? Disinilah kecerdasan dan insting seorang pemimpin akan menentukan. Misal, musibah datang, pemimpin hadir ke pengungsian, ke rumah sakit, untuk pertama, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang selalu hadir di tengah rakyat yang terdampak bencana. Kedua, instruksikan kepada kementerian dan dinas terkait untuk mendata dan menyelesaikan kebutuhan mereka. Bila perlu, gunakan anggaran dari pos lain. Ini dharurat. Jadi, datang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kebijakan. Bagaimana jadi pemimpin jika tidak siap untuk reaksi tanggap dharurat?

    Rencana oktober produksi mobil Esemka. Lalu, uji emisi gak lolos. Bagaimana solusi alternatifnya agar rakyat tak kecewa? Disinilah seorang pemimpin dituntut kecerdasan, kecekatan dan ketegasannya. Jangan bilang: itu bukan urusan pemerintah. Itu urusan perusahaan swasta. Loh!

    Rupiah anjlok dan dolar melambung tinggi. Padahal janjinya diangka 10 ribu rupiah. Das sain gak sesuai das sollen. Ekspektasi tak seindah kenyataan. Seorang pemimpin dituntut untuk cerdas dan bertanggung jawab dalam menyikapi. Tidak boleh diam, apalagi berlagak lupa.

    Masalah bangsa ada yang predictable, mudah diprediksi, tapi banyak yang unpredictable, tak bisa diprediksi. Karena itu, butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemimpin adalah eksepsional person. Manusia yang berbeda.

    Debat capres-cawapres yang selama ini berlaku yaitu mendayagunakan para panelis untuk membongkar isi otak capres-cawapres itu sangat bagus. Para panelis mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan kondisi bangsa, dan menguji sejauhmana para calon pemimpin bangsa ini mengerti dan menguasai problem bangsa yang akan dipimpinnya. Lalu memberi solusi cepat dan tepat. Ini on the track. Dari sini rakyat bisa menilai kemampuan para calon pemimpin.

    Anehnya, KPU mau merubahnya. Rencananya, pertanyaan lebih dulu dikirim ke capres-cawapres. Ini jadi kesempatan bagi capres-cawapres untuk menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke timses. Jawabannya tinggal dihafal dan disampaikan saat debat.

    Kalau begitu, lalu apa gunanya nyapres dan nyawapres kalau untuk menjawab pertanyaan saja harus menghafal dari timsesnya? Ini modus menghindar. Jangan sampai bilang: saya mau ngetes para timses saya. Silahkan timses anu…. Lah pripun toh mas…

    Keputusan KPU tentang pembatalan penyampaian visi-misi dan mengirim pertanyaan ke Paslon sebelum jadual debat, ini sangat berbahaya. Pertama, akan melahirkan pemimpin yang boleh jadi tak paham dengan visi dan misinya. Karena, tanggungjawabnya diserahkan kepada timses. Kedua, akan lahir pemimpin yang tidak siap dengan masalah. Ketiga, membuat pemimpin akan kehilangan legitimasi dari rakyatnya.

    Dugaan publik terus tumbuh bahwa KPU tidak sedang menjadikan demokrasi sebagai ikhtiar untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, tapi KPU ada untuk melayani paslon tertentu. Jika kecurigaan ini menguat, legitimasi KPU makin lemah dan pemilu terancam. Rakyat akan berpikir, untuk apa pemilu diselenggarakan jika KPU tak netral?

  • Kasus Hoax Pemberitaan Adanya 7 Kontainer Kotak Suara yang Telah Dicoblos Berbuntut Panjang

    Kasus Hoax Pemberitaan Adanya 7 Kontainer Kotak Suara yang Telah Dicoblos Berbuntut Panjang

    Jakarta (SL) – Hoax tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berbuntut panjang. Dampaknya, Wasekjen Demokrat Andi Arief dilaporkan ke polisi, hingga muncul pengakuan dari Andi jika rumahnya di Lampung digeledah polisi.

    Kasus ini bermula saat Andi melalui akun Twitternya meminta agar kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok itu dicek. Cuitan itu kini sudah dihapus.

    Kabar hoax yang beredar itu menyebut ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam tujuh kontainer. Di rekaman itu juga menyebutkan surat suara itu berasal dari China dan sudah disita TNI AL. Setelah mengecek langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, KPU memastikan jika kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah bohong. “Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019), malam.

    Mendagri Laporkan ke Bareskrim Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

    Setelah dipastikan bahwa kabar tersebut adalah hoax, berbagai pihak langsung merespons. Pada Kamis (3/1) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Bareskrim Polri dan mengaku akan membuat laporan terkait hoax 7 kontainer surat suara tercoblos.

    “Mau mengadukan saya,” ujar Tjahjo di Bareskrim, gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat. Tjahjo juga tidak menjawab saat disinggung pelaporan terkait dengan kabar hoax 7 kontainer yang membawa surat suara yang sudah dicoblos.

    “Ya, intinya mau mengadukan berita yang merusak demokrasi kita,” kata dia.

    KPU Laporkan Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Bareskrim

    KPU melaporkan hoax surat suara tercoblos ke Bareskrim Polri. KPU mengatakan akan melawan pihak yang mengganggu proses pemilu.

    “Kami memiliki kewajiban untuk membuat pemilu ini berjalan aman, damai, luber, jurdil. Maka kalau ada ancaman-ancaman tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya pemilu, maka KPU akan melawan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

    Polda Metro Ikut Selidiki Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

    Polda Metro Jaya ikut turun menyelidiki kasus hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya mengerahkan tim cyber crime untuk menyelidiki siapa penyebar pertama informasi hoax tersebut.

    “Ya tentunya ini kita akan melakukan penyelidikan oleh tim cyber, nanti kita akan mencari siapa yang pertama kali meng-upload, nanti siapa yang pertama dan dimana,” kata Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (3/1).

    Relawan Jokowi Laporkan Politikus A soal Hoax Surat Suara Tercoblos

    Relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Negeriku Indonesia Jaya melaporkan tiga pihak yang diduga terkait dengan beredarnya hoax soal 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos. Salah satunya politikus berinisial A.

    “Saya relawan yang berkepentingan terhadap pilpres ini, di mana saya melihat ada satu berita hoax yang tentunya harus saya sikapi dan kemudian kami laporkan persoalan ini ke sini karena kami menginginkan adanya pilpres atau pileg yang bersih tanpa hoax, itu yang kita harapkan,” ujar tim advokasi relawan, Suhadi, di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1). Suhadi mengatakan ada tiga pihak yang dilaporkan. Salah satunya seorang politisi berinisial A, yang menurutnya terlibat dalam penyebaran berita bohong tersebut.

    “Inisialnya pertama A, kedua A dan, ketiga yang ada di rekaman suara yang tersebar. Jadi kita serahkan ke penyidik untuk ditelusuri siapa orang yang berada dalam rekaman itu,” ujar Suhadi yang memamerkan sebagian bukti laporan polisinya (LP). Suhadi menutupi bagian LP yang memuat pihak terlapor.

    “(Politisi berinisial A ini) Ya patut dilaporkan karena perbuatannya yang menyebarkan berita, menurut saya belum ada kepastian kebenarannya terus disiarkan,” lanjut Suhadi.

    Andi Arief Dipolisikan Timses Jokowi

    Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Wasekjen Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri karena diduga menyebar berita bohong soal isu adanya tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos. TKN menilai cuitan Andi seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

    “Jadi kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf,” ujar direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Bidang Advokasi dan Hukum, Ade Irfan Pulungan, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

    Ade mengatakan pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Andi Arief, kata Ade, diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WA. Oleh karena itu, dia meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WA Andi Arief.

    “Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) katakan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana itu, itu yang harus dia buktikan, apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak. Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa,” ucapnya.

    Polri Bentuk Tim Penyidik Selidiki Hoax Surat Suara Tercoblos

    Mabes Polri langsung membentuk tim penyidik untuk menyelidiki kasus hoax surat suara 7 kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim penyidik ini bertugas untuk menganalisa dan memanggil saksi terkait kasus yang membuat geger jagat perpolitikan.

    “Tim penyidik baru dibentuk hari ini, tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara tuntas, dan komprehensif terhadap peristiwa pidana tersebut. Data laporan dari KPU ataupun dari relawan-relawan dengan bukti dan data yang dibawa akan dilakukan analisa,” ujar Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi detikcom, Jumat (4/1)

    Polri Amankan 2 Orang Terkait Hoax Surat Suara Tercoblos

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 2 orang terkait penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kedua orang itu diamankan di Bogor, Jawa Barat, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

    “Saat ini sudah diamankan 2 orang, yaitu di Bogor dan Balikpapan,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, JakarDalam laporannya, Wahyudi menduga ada pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh tiga pemilik akun twitter tersebut. “Dalam laporan kami terkait UU ITE,” ujarnya.

    “Kami mendukung kepolisian, KPU dan Bawaslu agar persoalan ini tidak kemana-mana, apalagi suasana politik saat ini sudah makin panas mendekati coblosan. Kami berharap polisi agar segera mengusut apakah benar peristiwa seperti isi tiga akun twitter itu sehingga Pemilu setelah berakhir tidak jadi masalah lagi, tidak jadi persoalan baru,” lanjutnya. ta Selatan, Jumat (4/1).

    Kedua orang tersebut berinisial HY dan LS. Mereka ikut menyebarkannya ke media sosial.

    “Di Bogor inisialnya HY, dia perannya menerima konten, kemudian ikut memviralkan, yang kedua namanya LS, yang di Balikpapan, sama menerima konten tidak dicek langsung diviralkan,” ujarnya.

    Andi Arief Mengaku Rumahnya di Lampung Digeruduk Polisi

    Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengaku rumahnya yang berada di Lampung digeruduk. Andi meminta Presiden Joko Widodo menghentikannya.

    “Rumah saya di Lampung digeruduk dua mobil Polda mengaku cyber. Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik-baik kalau saya diperlukan,” kata Dalam laporannya, Wahyudi menduga ada pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh tiga pemilik akun twitter tersebut. “Dalam laporan kami terkait UU ITE,” ujarnya.

    “Kami mendukung kepolisian, KPU dan Bawaslu agar persoalan ini tidak kemana-mana, apalagi suasana politik saat ini sudah makin panas mendekati coblosan. Kami berharap polisi agar segera mengusut apakah benar peristiwa seperti isi tiga akun twitter itu sehingga Pemilu setelah berakhir tidak jadi masalah lagi, tidak jadi persoalan baru,” lanjutnya. Andi via Twitter. Andi mengizinkan tweet-nya dikutip. Dimintai konfirmasi, Andi menyebut rumahnya yang digeruduk berlokasi di Kedaton, Bandar Lampung. Andi mengaku diberi kabar soal penggerudukan rumahnya oleh seorang kerabat.

    “Rumah saya di Lampung yang di Kedaton. Orang yang di Lampung telepon,” sebut Andi.

    Namun pengakuan Andi Arief itu dibantah langsung oleh Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih menyatakan rumah yang didatangi itu bukan milik Andi Arief lagi.

    “Tidak ada gerebek ya, tidak ada penindakan oleh Krimsus Cyber ya, yang ada itu sambang, bukan rumahnya Andi Arief, itu sudah dijual sejak 2014,” kata Sulis saat dihubungi detikcom, Jumat (4/1).

    Polisi dikatakan Sulis, menyambangi rumah itu untuk bersilaturahmi ke pemilik sekarang, Yusrizal.

    “Kalau polisi kan silaturahmi sambang kan maksud dan tujuannya banyak, Mas. Tidak penindakan ya, di berita itu penindakan itu tidak benar ya,” tuturnya.

    Screenshot Cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain Soal Hoax Surat Suara Tercoblos Viral

    Screenshot cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain terkait hoax surat suara yang tercoblos viral. Cuitan Zulkarnain juga dikritik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, salah satunya Abdul Kadir Karding.

    Karding mem-posting tangkapan layar akun yang berisi cuitan akun @ustadtengkuzul soal hoax surat suara tercoblos. Karding menyebut Zulkarnain ikut menyebarkan hoax jika cuitan itu benar adanya. Berikut ini isi cuitan Zulkarnain:

    “7 kontainer surat suara Pemilu yang didatangkan dari China sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01? (Menyebut salah satu stasiun TV, red). Nampaknya Pemilu sudah dirancang untuk curang? Kalau ngebet banget apa tidak sebaiknya buat surat suara permohonan agar capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau,” tulis akun @ustadtengkuzul.

    Zulkarnain membenarkan pernah mencuitkan hal tersebut. Ia menjelaskan maksud dan tujuannya ingin meminta klarifikasi soal kebenaran kabar surat suara yang tercoblos.

    “Saya di situ kan nanya. Kan ada tanda tanyanya,” ujar Zulkarnain kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).

    Saat itu, Zulkarnain mengaku merekam pemberitaan dari salah satu stasiun TV swasta dengan telepon genggamnya mengenai kabar surat suara yang tercoblos. Zulkarnain pun menyertakan tanda tanya di cuitannya. Namun ia menghapus cuitan tersebut karena tidak ingin menimbulkan kegaduhan.
    “Maka saya pakai tanda tanya. Masa nggak boleh tanya? Itu pun 2 menit saya hapus. Kan 7 kontainer saya hapus karena murid saya bilang ‘jangan Pak Kiai, nanti ribut.’ Saya cabut. Saya cuma upload 2 sampai 3 menit. Yang nyebar itu mereka,” kata Zulkarnain.

    Setelah menghapus cuitan tersebut, Zulkarnain menulis ulang yang intinya kabar surat suara tercoblos tidak benar. “KPU Pastikan Berita 7 Kontainer surat suara asal China tidak benar. Sudah dicoblos nomor 01 tidak benar (Menyebut salah satu stasiun TV, red),” demikian tulisan Zulkarnain yang sudah diperbarui.

    3 Akun Medsos Dilaporkan ke Polda DIY soal Hoax Surat Suara Tercoblos

    Anggota Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Yogyakarta, Wahyudi Sapta Putra, melaporkan 3 akun media sosial ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kabar 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos.

    “Kami melaporkan tiga akun twitter @AndiArief_, @GHOSTHUNTER1745 dan @afrizalanoda, yang akun ini menurut saya sangat merugikan dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekarang soal kabar 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok,” kata Wahyudi kepada wartawan seusai melapor di Mapolda DIY, Jumat (4/1).

    Dalam laporannya, Wahyudi menduga ada pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh tiga pemilik akun twitter tersebut. “Dalam laporan kami terkait UU ITE,” ujarnya.

    “Kami mendukung kepolisian, KPU dan Bawaslu agar persoalan ini tidak kemana-mana, apalagi suasana politik saat ini sudah makin panas mendekati coblosan. Kami berharap polisi agar segera mengusut apakah benar peristiwa seperti isi tiga akun twitter itu sehingga Pemilu setelah berakhir tidak jadi masalah lagi, tidak jadi persoalan baru,” lanjutnya. (net)

  • KPU Batal Pasilitasi Debat Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden

    KPU Batal Pasilitasi Debat Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden

    Jakarta (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal memfasilitasi sosialisasi penyampaian visi-misi capres-cawapres. Sosialisasi diserahkan ke pasangan calon masing masing. KPU tidak memberi fasilitas karena adanya keinginan yang berbeda dari tim paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    “Sosialisasi visi misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

    KPU, menurut Arief, tidak memberi fasilitas karena adanya keinginan yang berbeda dari tim paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses-lah yang akan melakukan sosialisasi sendiri. “Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda. KPU memutuskan kalau itu sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” kata Arief.

    KPU juga membebaskan waktu sosialisasi kepada timses pasangan calon. KPU tidak membatasi durasi sosialisasi tersebut. “Terserah mereka, mereka mau bikin satu kali, mereka mau bikin dua kali, kami serahkan sepenuhnya ke mereka,” tuturnya.

    Sebelumnya, direncanakan sosialisasi visi-misi ini akan difasilitasi KPU dan dilakukan pada 9 Januari 2019. KPU juga sempat menyatakan nantinya dalam visi-misi sosialisasi dapat disampaikan oleh paslon capres-cawapres ataupun timses. (Djitoenews)

  • Pagubayan Warteg se-Nusantara Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

    Pagubayan Warteg se-Nusantara Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

    Jakarta (SL) – Paguyuban Warung Tegal Se-Nusantara deklarasi dukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, dengan membentuk Relawan WIDURI yaitu Relawan Warteg Dua Jari.

    Dalam pembacaan pernyataan sikapnya di Warteg Nurul JL. Cik Ditiro No. 84 Menteng Jakarta Pusat, Rabu(2/1/2019) diantaranya, program Prabowo-Sandi sangat peduli dan memberi harapan lebih baik kepada usaha kecil terutama warteg dengan menstabilkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

    Menurut Koordinator Relawan WIDURI, Ir. Mukroni dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa daya beli rakyat yang menurun dan naiknya harga bahan pokok menyebabkan menurunnya dan naiknya harga bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan menurunnya pendapatan di kalangan warteg-warteg dan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Dandi kami anggap sanggup untuk mengatasi masalah tersebut yang kutang diperhatikan oleh pemerintah sekarang ini.

    Dalam pernyataan sikapnya yang juga dinyatakan oleh H. Warto, pengusaha Warteg Nurul bahwa Warteg-warteg yang mendukung pasangan Nomer urut 02 yakin bahwa Capres-Cawapres Prabowo-Sandi mampu membawa bangsa ini menuju bangsa yang adil dan makmur dan dapat mensejahterakan rakyat serta dapat mengurangi kesenjangan sosial. “Kami dari teman-teman pengusaha Warteg punya keinginan kedepan harus lebih baik. Oleh karena itulah kami saat ini sepenuhnya mendukung Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019”, ungkap H. Warto yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas KOWANTARA (Koperasi Warteg Nusantara).

    Sedangkan Ir. Mukroni yang juga menjabat sebagai Ketua KOWANTARA (Koperasi Warteg Nusantara) menyatakan jika Prabowo-Sandi menang dan ekonomi membaik maka hal itu akan berdampak pada warteg. “Insya Allah Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres berhasil menang dalam Pilpres 2019 dan ekonomi juga akan semakin baik dan juga berdampak kepada warteg yang juga bisa berjalan dengan semestinya”, ujarnya.

    Di akhir pernyataan sikapnya Paguyuban Warung Tegal Se-Nusantara dengan membentuk Relawan WIDURI (Relawan Warteg Dua Jari) dengan melihat kondisi dan situasi bangsa saat ini maka perlu adanya pergantian kepemimpinan atau pergantian Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Tahun 2019. (ReportIna)

  • Polisi Amankan Pelaku Penyebar ‘Hoax’ 7 Kontainer Kotak Suara Telah Dicoblos

    Polisi Amankan Pelaku Penyebar ‘Hoax’ 7 Kontainer Kotak Suara Telah Dicoblos

    Jakarta (SL) – Polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku penyebaran konten informasi bohong atau hoaks terkait adanya 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos. Berita hoak ini sendiri menjadi topik panas karena diangkat oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitter-nya.

    Polisi amankan 2 orang penyebar hoak tersebut. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa sedikitnya ada 2 orang penyebar hoaks yang ditangkap oleh pihaknya yaitu HY dan LS secara terpisah. “Saat ini sudah diamankan 2 orang yaitu di Bogor dan Balikpapan,” terang Dedi saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (04/01).

    HY dan LS sama-sama ikut menyebarkan informasi hoak tersebut. HY dan LS dikatakan Dedi memiliki peran yang sama yaitu turut serta mendistribusikan konten hoaks tersebut yang kemudian menjadi viral. “Yang di Bogor, itu HY, dia perannya menerima konten kemudian ikut menyebarkan di media sosial. LS yang di Balikpapan, menerima konten tidak dicek kebenarannya, langsung disebarkan.” Terang Dedi.

    Keduanya tidak ditahan oleh polisi. Meskipun telah menangkap HY dan LS, namun, pihak kepolisian urung menahan keduanya terkait kasus penyebaran berita bohong yang menggegerkan banyak pihak itu. “Kepada 2 orang tersebut dari penyidik Siber Bareskrim tidak dilakukan penahanan tapi melakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan ke penyidik,” pungkasnya.

    Polisi akan hadirkan saksi untuk segera mengungkap kasus ini. Hingga kini, pihak penyidik juga masih terus melakukan profiling dan identifikasi siapa-siapa saja yang berperan menyebarkan hoaks tentang adanya 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos. “Dalam waktu dekat ini penyidik akan memanggil beberapa saksi ahli, saksi ahli hukum pidana, saksi ahli bahasa dan saksi ahli ITE, biar lebih mengerucut dalam rangka menemukan siapa tersangka yang membuat hoaks ini viral di media sosial,” ujarnya. (red)

  • KPU Tetapkan Stasiun TV yang Siarkan Debat Capres-Cawapres 2019

    KPU Tetapkan Stasiun TV yang Siarkan Debat Capres-Cawapres 2019

    Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dalam Pilpres 2019. Hal ini ditetapkan dalam pertemuan antara KPU dengan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, BPN Prabowo-Sandi dan perwakilan seluruh stasiun televisi nasional di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (26/12).

    Dalam pertemuan tersebut, KPU memutuskan bahwa setiap debat Capres-Cawapres tidak akan disiarkan oleh semua stasiun televisi secara bersamaan. Masing-masing stasiun televisi hanya mendapatkan jatah satu acara debat dari lima debat. Setiap Karenanya, KPU pun melakukan pengundian untuk menetapkan stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat ini.

    Selain stasiun televisi, hanya RRI yang mendapatkan jatah siar debat Capres-Cawapres, yakni RRI.

    Berikut jatah penyiaran yang ditetapkan KPU

    1. Debat I, antar Paslon Capres-Cawapres

    Tema: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme

    Penyiar: TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV

    17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta

     

    2. Debat II, antar Capres

    Tema: Energi dan Pangan; Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta Infrastruktur

    Penyiar: RCTI, GTV, MNC TV dan Inews TV

    17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta

     

    3. Debat III, antar Cawapres

    Tema: Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan

    Penyiar: Trans TV, Trans7 dan CNN Indonesia TV

    17 Maret 2019, Hotel Sultan, Jakarta

     

    4. Debat IV, antar Capres

    Tema: Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Internasional

    Penyiar: Metro TV, SCTV, Indosiar.

    30 Maret 2019, lokasi belum ditentukan

     

    5. Debat V, antar Paslon Capres-Cawapres

    Tema: Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri

    Penyiar: TVOne, ANTV, Berita Satu, Net TV

    (lts/nt)

  • Prabowo-Sandi Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    Prabowo-Sandi Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    Kendari (SL) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno berjanji bakal lebih mementingkan tenaga kerja lokal dibandingkan Tenaga Kerja Asing (TKA).

    Sandiaga mengaku, dalam kunjungannya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dirinya banyak mendengar dan diberitahu kan oleh masyarakat bahwa TKA masih mendominasi dari pada tenaga kerja lokal yang berada di berbagai perusahaan. “Banyak tadi yang memberitahukan ke saya bahwa peluang kerja lebih diprioritaskan untuk asing,” ujarnya usai diskusi publik, Senin (24/12/2018).

    Olehnya itu kata Sandiaga, jika Prabowo-Sandi dipercaya oleh masyarakat dalam Pemilu 2019 nantinya, pihaknya bakal membangun kekuatan ekonomi sendiri dan peluang kerja akan diprioritaskan untuk anak-anak bangsa sendiri. “Ini yang kita akan rubah di bawah Prabowo-Sandi, bahwa kesempatan kerja itu kita akan prioritaskan untuk masyarakat lokal,” jelasnya. (mediakendari)

  • Relawan SPS Sultra Resmi Dikukuhkan

    Relawan SPS Sultra Resmi Dikukuhkan

    Kendari (SL) – Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Republik Indonesia (RI) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), terus menggalang kekuatan di penjuru wilayah Indonesia menjelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

    Sultra resmi dikukuhkan, pada Selasa (24/12/2018) kemarin. Pengukuhan secara simbolis ini dilakukan langsung oleh Cawapres Sandiaga Uno, dalam kunjungan silatuhrahminya di Kota Kendari. Sekretaris SPS Sultra, Sri Nata Hardiana mengatakan, Surat Keputusan (SK) pembentukan SPS Sultra telah terbit sejak bulan lalu, sehingga pada moment kunjungan Sandiaga Uno di Kota Kendari hanya dilakukan pengukuhan secara simbolis saja. “Dengan pengukuhan ini, maka tugas kami adalah untuk mengawal kemenangan pasangan Prabowo-Sandi. Dan dengan berbagai potensi yang ada, kami SPS Sultra akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam memenangkan pasangan PrabowoSandi,” terangnya.

    Wanita kelahiran Kabupaten Bombana itu menjelaskan, tugas SPS Sultra ini adalah untuk melakukan mensosialisasikan Capres/Cawapres Prabowo-Sandi kepada masyarakat di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Sultra, sehingga dapat menggenal baik pasangan nomor urut dua ini. “Kalau masyarakat sudah menggenal nama Prabowo-Sandi, maka pada Pilpres nanti mereka akan menyalurkan hak politiknya kepada pasangan nomor urut dua ini,” ujarnya.

    Juru Bicara SPS Sultra, Ririn M Rijalu menambahkan, dengan adanya SPS Sultra diharapkan program kerja Prabowo-Sandi bisa sampai di daerah pada 17 kabupaten kota/se-sultra. Penyebarannya sudah merata, karena SPS di 17 Kabupaten/Kota di Sultra sudah ada,” tuturnya. (mediakendari)

  • Partai Demokrat Akan Lebih Aktif Kampanye pada Awal Tahun 2019

    Partai Demokrat Akan Lebih Aktif Kampanye pada Awal Tahun 2019

    Jakarta (SL) – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang didampingi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah usai.

    Dalam pertemuan tersebut, SBY menyampaikan Prabowo akan lebih aktif lagi berkampanye pada awal 2019. “Dalam konteks Pilpres, superstar adalah capres. Beliaulah yang harus aktif dan mengambil peran menjelaskan ke rakyat, akan diintegrasikan pada Januari hingga pengambilan suara,” ujar SBY seusai pertemuan di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).

    SBY menyampaikan meski dalam 4 bulan kampanye kemarin, Demokrat seolah belum banyak bergerak pada kampanye Prabowo-Sandi, tetapi sesungguhnya pertemuan rutin tetap dilakukan para pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi, terutama para sekretaris jenderal. Demokrat tentu juga harus berupaya maksimal untuk memenangkan Pileg 2019. Apalagi Pilpres dan Pileg diselenggarakan serentak pada 17 April 2019.

    Setelah pertemuan ini, Partai Demokrat dipastikan lebih berperan aktif pada kampanye Pilpres. SBY menyebut akan menggunakan strategi kembar agar Pileg dan Pilpres bisa sama-sama mendapat hasil maksimal. “Kami utamakan tujuan kembar, double track strategy. Pileg agar suara lebih tinggi dari Pileg 2014 dan kami ingin Pak Prabowo jadi Presiden pada 5 tahun ke depan. Itu tanggung jawab kami secara moral dan politik,” SBY menegaskan.

    SBY lantas menuturkan PD dan Gerindra siap membangun sinergi yang baik menghadapi Pilpres. Mulai Januari, kampanye akan dilakukan semakin masif. “Diperlukan sinergi dan kerja sama yang baik pula. Ini bagian dari strategi kami untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2019,” SBY menegaskan. (BRN)