Sinarlampung

Tag: Pilpres 2019

  • Khofifah Indar Parawansa Ajak Ribuan Kiai dan Santri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

    Khofifah Indar Parawansa Ajak Ribuan Kiai dan Santri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

    Surabaya (SL) – Ketua Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) terus bergerak menggalang dukungan untuk pemenangan pasangan capres – cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Hari ini, Kamis (15/11), ribuan kiai, santri dan jaringannya di Provinsi Jawa Barat berkumpul di Bandung melakukan deklarasi bergabung bersama JKSN menyukseskan pasangan capres cawapres nomor urut 1 dalam Pilpres 2019 mendatang.

    Dalam siaran pers yang diterima, Khofifah mengatakan, JKSN ini memang ingin fokus pada konsolidasi terutama dengan jaringan kiai dan santri kultural.

    “Sesungguhnya mereka, jaringan kiai dan santri kultural, mempunyai komunitas yang signifikan. Tapi sering kali tidak terkonfimasi dengan berbagai dinamika kehidupan politik dan ketatanegaraaan,” kata Khofifah

    Untuk itu melalui JKSN ini, Khofifah ingin konfirmasi dan informasi itu ada dan menyambung ke mereka para jaringan kiai dan santri kultural.

    Sehingga bagiamana para jaringan kiai santri ini bisa menyeimbangkan dinamika yang ada dengan toleransi dan bisa membawa konsolidasi untuk bisa bersama-sama menyukseskan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    “Di Jabar kita sudah koodirnasi di Bandung Barat dan Majalengka. Nanti malam kita juga konsolidasi di Tasikmalaya dan Kerawang, nanti akan juga kita libatkan jaringan kiai santri terdekat di wilayah tersebut,” ucap Khofifah

    Mantan Menteri Sosial kabinet Kerja Jokowi ini bersama JKSN juga akan bergerak ke Sukabumi, Cianjur, dan juga Bogor.

    Menggandeng dan membangun jaringan kiai kultural menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh JKSN.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa yang datang dalam deklarasi pagi ini adalah para influencer dan speaker. Mulai kiai, bu nyai, santri, ustadzah, hingga jaringan dari banyak elemen.

    Mereka rata-rata memiliki majelis taklim yang dinilai strategis untuk penguatan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Terlebih di momen bulan kelahiran Nabi Muhammad, yang biasanya banyak diisi dengan maulidan, menurut Khofifah hanya butuh ditambah konten kebangsaan saja bagi para influencer dan speaker untuk bisa disampaikan ke jamaahnya.

    “Para ustadzah misalnya. Mereka rata-rata bisa sampai lima majelis yang didatangi kalau bulan Robbiul Awal begini. Jadi tinggal tambah konten saja, bagaimana kehidupan kemasyarakatan, kewargaan, kenegaraan berseiring dengan harmoni perbedaan,” kata Khofifah

    Gubernur Jatim terpilih 2019-2024 bersama Emil Elestianto Dardak ini menyebut bahwa JKSN fokus menggalang suara di 10 provinsi. Selain Jatim, Jabar, juga di Sumsel, Lampung, DKI, Sumut, Kalsel, Sultra dan sejumlah wilayah lain.

    Di manca negara JKSN juga bersiap untuk konsolidasi JKSN di Hongkong, Taiwan, dan Australia.

    Di Jawa Barat, JKSN menargetkan bisa menyumbang suara 60 hingga 70 persen untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Meski begitu, Khofifah menegaskan bahwa JKSN dibentuk bukan hanya untuk pilpres. Tapi lebih pada membangun komunikasi antar pemuka agama.

    “JKSN ini tidak hanya untuk Pilpres. Tapi wadah ini juga untuk membangun komunikasi antar religious leader (pemuka agama) . Mereka harus terkonfirmasi tentang apa yang terjadi di luar sana dan bagaimana mereka bisa menjadi perekat umat dari seluruh konsituen yang selama ini mereka bangun. Dengan begitu bangsa kita akan kuat,” pungkas Khofifah. (Wartajatim)

  • Sebut Indonesia Masuk 4 Besar Dunia di 2045, Sandi Ajak Milenial Jadi Pengusaha

    Sebut Indonesia Masuk 4 Besar Dunia di 2045, Sandi Ajak Milenial Jadi Pengusaha

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menantang para milenial untuk menjadi pengusaha. Menurut Sandi, bonus demografi yang dialami Indonesia hingga 2045 mendatang harus disikapi dengan baik guna menjadi peluang supaya Indonesia menjadi bangsa besar. Dia tak ingin kaum milenial sebagai pemeran utama bonus demografi hanya berdiam diri menjadi konsumen.
    “Kita perlu melakukan sesuatu torehan sejarah agar milenial tidak menjadi penonton, mereka jadi pemain. Di 2030 kita 7 besar dunia, di 2045 insya Allah 4 besar dunia,” kata Sandiaga lewat keterangan tertulis, Rabu (14/11).
    Sandi menyebut, milenial punya tanggung jawab untuk membesarkan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Sandi memberikan tantangan kepada kaum milenial yang harus menjadi produsen.
    “Karena 120 juta pasar konsumsi yang ada di Indonesia di tahun 2030 itu didominasi oleh milenial. Seandainya millenial itu tidak menjadi pengusaha, mereka akan jadi konsumen saja. Mereka harus menjadi produsen. Mereka harus menikmati dari pasar yang besar ini jangan sampai ini diberikan pada produk-produk asing,” tutur Sandi.
    Sandi memastikan, di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi kedepan, pihaknya bakal memastikan harga stabil, terjangkau serta harga komoditas tidak jatuh. Dirinya akan menguatkan ekspor dalam negeri.
    “Kita akan menciptakan permintaanya dengan membangun industri berbasis pengolahan yang harapan kita bisa menjadi andalan untuk membuka lapangan pekerjaan. Ekspor perkuat, impor kurangi dengan membangun industri yang mensubstitusi produk-produk impor,” ujarnya. (Merdeka)
  • Kiai Syukron Siap Sumbang Jutaan Suara untuk Prabowo-Sandiaga

    Kiai Syukron Siap Sumbang Jutaan Suara untuk Prabowo-Sandiaga

    Jakarta (SL) – Setelah sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pendukungnya di sebuah warung kopi di kawasan Depok, Jawa Barat, calon Wakil Presiden RI. Sandiaga Salahudin Uno kembali melanjutkan safari politiknya ke salah satu pondok pesantren di wilayah Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 21 September 2018.

    Berlokasi di Ponpes Daarul Rahman, Sandi yang tiba sekira pukul 13:30 WIB itu disambut hangat oleh pimpinan ponpes, KH. Syukron Ma’mun dan sejumlah ustaz yang ada. Selang beberapa jam melakukan pertemuan tertutup,  KH. Syukron pun dengan tegas siap memberikan doa dan dukungannya untuk Sandi dan Prabowo.

    Tak hanya itu, pria yang diketahui sebagai ketua forum ulama dan habib ini, bahkan dengan lantang siap memberikan jutaan suara untuk kemenangan koalisi Indonesia Adil Makmur tersebut.

    “Kalau menghitung orang yang ikut saya, enggak bisa dihitung. Hitung pesantren ini saja ya. Santri saya di sini sudah 4.500 yang ada di asrama, tambah orangtua, besan, belum lagi. Itu baru santri di sini. Saya punya alumni di Jakarta, 45 ponpes sekitar Jakarta. Semua pengasuhnya alumni saya. Itu kalau dihitung, 45 ponpes kalau per ponpes katakan 500 saja, sudah berapa ribu. Belum lagi, kalau saya dakwah ke luar daerah kan, masih banyak orang yang suka saya, bahkan bisa jutaan orang,” katanya disambut riuh sejumlah santri dan tamu yang hadir.

    Pria yang akrab disapa Kiai Syukron ini mengakui, dirinya dan Sandi telah saling mengenal cukup lama. Bahkan, ketika Sandi maju sebagai wakil gubernur, dirinya pun ikut memberikan dukungan.

    “Saya dan dia sudah kenal lama, seperti guru pada muridnya. Alhamdulillah, selama ini dia mendengarkan saya, termasuk mendukung waktu jadi wagub. Sampai sekarang, masih maulah mendengarkan yang saya katakan,” katanya.

    Kiai sepuh ini pun berpesan agar Sandi menjadi pemimpin yang mencintai rakyat kecil.

    “Rakyat kecil yang harus dipikirkan. Kita doakan yang terbaik buat Pak Prabowo dan Sandi. Berdoalah pada Allah, agar Indonesia diberikan pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, berikan pemimpin yang dicintai rakyat kecil dan mencintai rakyat kecil. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah, dan membawa bangsa ini lebih baik.”

    Di tempat yang sama, Sandi mengaku dirinya mendapat banyak masukan dari sang kiai.

    “Pak kiai ini adalah guru saya, ketua umum forum ulama dan habaib. Ada dua hal yang saya sampaikan, pertama ekonomi kita belum baik, karena masih banyak masyarakat yang merasakan sembako itu harganya tidak terjangkau, masih banyak masyarakat menegah ke bawah sulit mendapatkan rezeki, mendapatkan lapangan kerja,” katanya. (viva)

  • Ma’ruf Amin: Jokowi itu Ternyata Santri

    Ma’ruf Amin: Jokowi itu Ternyata Santri

    Jakarta (SL) – Label ‘santri’ rupanya sangat penting bagi capres-cawapres dalam memenangkan Pilpres 2019. Setelah cawapres Sandiaga Uno disebut sebagai santri oleh PKS, kini giliran capres petahana Joko Widodo yang disebut santri oleh pasangannya, Ma’ruf Amin.

    Istilah santri ini bukan kiasan, tapi menurut Ma’ruf Amin, Jokowi benar-benar pernah menjadi santri di pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Meski tak dirinci pada jenjang apa dan berapa lama.

    “Jokowi itu ternyata santri dari Situbondo,” kata Ma’ruf Amin di hadapan ribuan ulama, kiai, santri dan masyarakat Kabupaten Lebak, Senin, (12/11) dikutip dari Antara.

    Ma’ruf mengetahui Jokowi itu sebagai santri saat bertemu kiai di Sukorejo. Dalam pertemuan itu, para kiai mengatakan Jokowi ternyata santri di Situbondo dan belajar agama di Ponpes KH As’ad Samsul Ali.

    Karena pernah menimba ilmu di pesantren itu, Jokowi, kata Ma’ruf, mencintai kiai dan santri yang salah satunya dibuktikan dengan memilih calon wakil presiden (cawapres) berasal dari santri, Ma’ruf Amin.

    Padahal, Jokowi bisa saja memilih cawapres dari kalangan politikus, profesional, atau ahli ekonomi. Namun, kecintaan terhadap kiai dan santri membuat Jokowi menunjuk Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

    “Kita berdua sama-sama dari santri, jika Jokowi santri di Situbondo dan Ma’ruf Amin dari Tebuireng,” ujar Rais Am PBNU itu.

    Ma’ruf prihatin adanya berita hoaks melalui media sosial yang menyebut Jokowi itu beragama Kristen. Ma’uf menepis keras kabar itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Padahal, keluarga dan adik-adiknya Jokowi juga pernah menjadi santri di Ponpes Solo.

    “Kita jangan mempercayai berita hoaks yang menyebar fitnah itu,” katanya.

    Berdasarkan penulusuran, pesantren yang disebut Ma’ruf itu diasuh oleh As’ad Syamsul Arifin atau Kiai Haji Raden, yang berlokasi di Desa Sukorejo, Asembagus, Sitobondo, Jatim.

    Pesantren itu dikunjungi Jokowi pada Februari 2018. Namun kumparan belum mendapat sumber pasti yang menyebut Jokowi pernah menjadi santri di pesantren ini. (Kumparan)

  • Bilang Budek dan Buta dari Alquran Kiai Ma’ruf ‘Disemprit’, Gus A’am: Pakai Data Yi, Jangan Mainan Ayat

    Bilang Budek dan Buta dari Alquran Kiai Ma’ruf ‘Disemprit’, Gus A’am: Pakai Data Yi, Jangan Mainan Ayat

    Surabaya (SL) – KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab, Ketua Barisan Kyai Santri Nahdliyin (BKSN) mengaku prihatin dengan gaya politik Kiai Ma’ruf Amin yang selalu mempolitisir ayat Alquran. Padahal, kalau itu dilakukan orang lain, bisa jadi, geger, tidak terima, bisa-bisa didemo.

    “Lihatlah, komentar pendukungnya ketika menyebarkan video Pak Sandi yang sesungguhnya tidak tahu sedang melangkahi makam di PP Denanyar dianggap melecehkan dan menghina warga NU. Nahdliyin disuruh marah. Ini sudah tidak sehat,” jelas KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab, dzurriyah dari Mbah Wahab Chasbullah (PP Tambakberas) Jombang, Minggu (11/11/2018)

    Dua kali sudah Kiai Ma’ruf menggunakan ayat sebagai alibi politiknya. Pertama, dia bilang Lakum capresikum (bagimu capresmu), walana capresuna (bagi kami capres kami) dikaitkan dengan ayat lakum dinukum waliadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kedua, menyebut orang budek, buta karena tidak tahu prestasi Jokowi menggunakan Alquran ṣummum, bukmun, ‘umyun.

    “Menggunakan shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun untuk membela Jokowi, sangatlah naif. Saya tidak habis pikir, bagaimana kalau hal tersebut dilakukan yang lain? Pasti sudah turun jalan, demo. Kalau mau membela Jokowi, mau menunjukkan sukses Jokowi, pakai data Yi. Jangan mainan Ayat Alquran. Bahaya,” tegas Gus A’am panggilan akrabnya.

    Bukan Sekedar Buta, Tapi Dholim

    Seperti diberitakan, Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut hanya orang ‘budek’ dan ‘buta’ yang tidak bisa melihat prestasi presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo. Ia menegaskan, ucapannya tidak menuduh seseorang.

    “Saya tidak marah, dan bukan sedang menuduh siapa-siapa. Saya cuma bilang, kalau ada yang menafikan kenyataan, yang tak mendengar dan melihat prestasi, nah sepertinya orang itu yang dalam Alquran disebut ṣummum, bukmun, ‘umyun. Budek, bisu, dan tuli,” ujar Ma’ruf kepada Tim Blak blakan detikcom, Sabtu (10/11/2018).

    Ma’ruf menjelaskan, yang ia katakan termuat dalam ayat Alquran. Ia merasa heran jika ucapannya disoal. “Artinya orang yang tak mendengar, orang yang tak mau melihat, yang tak mau mengungkapkan kebenaran itu namanya bisu, budek, buta. Jadi itu bahasa ‘kalau’ ya. Saya tak menuduh orang, atau siapa-siapa. Saya heran, kenapa jadi ada yang tersinggung. Tak menuduh dia kok,” kata Ma’ruf yang selengkapnya Blak blakan Kiai Ma’ruf Amin akan tayang pada Senin, 12 November 2018 pukul 11.00 WIB.

    Menanggapi hal ini, Gus A’am melihat Kiai Ma’ruf sedang mainan ayat. “Orang  bisa saja menuduh balik. Bahwa sesungguhnya yang budek dan buta, itu justru yang menafikan keadaan. Sudah tahu ekonomi babak belur, dibilang sukses. Sudah tahu harga BBM, tarif listrik mencekik, masih dibilang aman. Sudah tahu utang negara menggunung, masih dibilang prestasi. Sudah tahu rakyat kecil menjerit, masih dibilang makmur. Ini bukan sekedar buta, tetapi sudah dholim,” tegas Gus A’am yang menyarankan agar Kiai Ma’ruf pakai data, karena sukses seorang presiden itu, diukur dari data yang ada. (Duta.co)

  • Politik Genderuwo Bukan Untuk Prabowo-Sandi Tapi Untuk Lingkaran Jokowi

    Politik Genderuwo Bukan Untuk Prabowo-Sandi Tapi Untuk Lingkaran Jokowi

    Jakarta (SL) – Kubu Prabowo-Sandi mengapresiasi Joko Widodo berani mengevaluasi para politisi di lingkarannya dengan istilah politik genderuwo alias politik menakut-nakuti.

    Juru Bicara Prabwo-Sandi Faldo Maldini menafsirkan istilah tersebut bukan menyasar kepada pihaknya, melainkan kepada para politisi yang berada dilingkaran Jokowi.

    Ia juga menilai sudah sepantasnya Jokowi mengingatkan pendukungnya untuk tidak melakukan praktik politik menakut-nakuti.

    Menurutnya selama ini, Prabowo maupun Sandi mendorong para pendukung untuk bersikap optimis perekonomian Indonesia bisa didongkrak jika pasangan nomor urut 02 itu memimpin Indonesia.

    Salah satu misi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut yakni membuka lapangan kerja.

    “Tidak cocok Politik Genderuwo dituduhkan ke pendukung kami, saya kira tidak lah. Kami ini Politik Kerjo Legowo,” kata Faldo di Jakarta, Jumat, (9/11).

    Lebih lanjut, Faldo tak ingin istilah tersebut dibesar-besarkan dan menjadi pembahasan serius lantaran hal itu merupakan masalah rumah tangga kubu Jokowi.

    “Daripada kita bahas ‘genderuwo’, lebih baik kita fokus caranya buat mendorong anak bangsa berkontribusi lewat ‘kerjo legowo’,” ujar Faldo. (Geloranews)

  • Jaksa dan Polisi Bela Iklan Jokowi-Ma’ruf Tak Langgar Kampanye

    Jaksa dan Polisi Bela Iklan Jokowi-Ma’ruf Tak Langgar Kampanye

    Jakarta (SL)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) batal memberi sanksi kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin atas dugaan pelanggaran memasang iklan kampanye di media massa tidak pada waktunya.

    Batalnya sanksi Bawaslu bukan lantaran mereka tidak yakin ada pelanggaran pemilu yang dilakukan TKN Jokowi-Ma’ruf saat beriklan di Media Indonesia pada 17 Oktober 2018. Tapi, karena pembelaan Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang menganggap TKN Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan pelanggaran.

    Dalam putusan yang diumumkan Rabu (7/11/2018) kemarin, kepolisian dan kejaksaan menganggap TKN ‘bersih’ karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindakan pidana seperti diatur dalam Pasal 492 UU 7/2017 tentang Pemilu.

    Pasal tersebut berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu… dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

    Kepala Sub Direktorat IV Politik Tipidum Bareskrim Polri Komisaris Besar Djuhandani berkata unsur yang tidak terpenuhi adalah “ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)” soal waktu kampanye di media massa. Hingga saat ini KPU RI belum mengeluarkan ketetapan spesifik soal itu.

    “Kami tanyakan KPU dalam dua kali pemeriksaan. Pertama kami tanya apakah nanti akan ditetapkan jadwal kampanye media? ‘Iya,’ jawabnya, ‘nanti akan dibikin.’ Tentu saja kami (penyidik) melihat dari unsur tersebut,” kata Djuhandani di Kantor Bawaslu RI.

    Alasan Polisi dan Jaksa

    Menurut kepolisian dan kejaksaan, KPU sejauh ini baru mengeluarkan aturan teknis soal tahapan serta jadwal kampanye secara umum di Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. Beleid itu salah satunya mengatur masa kampanye di media massa yang baru bisa dilakukan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.

    Jika menilik PKPU 32/2018, kampanye di media massa harusnya baru bisa dilakukan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Sebabnya, masa tenang pemilu 2019 ditetapkan pada 14 April 2019. Sementara iklan Jokowi-Ma’ruf di Media Indonesiadipasang pada 17 Oktober 2018.

    Aturan umum soal masa kampanye di media massa juga terdapat pada UU Pemilu. Akan tetapi, pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap UU itu dan PKPU 32/2018 tak termasuk unsur “ketetapan KPU” sebagaimana tertulis di Pasal 492 UU Pemilu. “Saat ini kami sepakat tak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu seperti diatur di pasal 492 UU Pemilu,” kata Djuhandani.

    Pernyataan Djuhandani senada dengan anggota Satgas Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejagung Abdul Rauf. Menurut Rauf, ketetapan KPU RI soal jadwal kampanye di media massa secara spesifik dibutuhkan guna mengusut suatu dugaan pelanggaran pidana pemilu menggunakan Pasal 492 UU Pemilu.

    “Kalau sesuai norma yang diatur di Pasal 492, tidak menunjukkan tindak pidana sepanjang belum ada surat ketetapan KPU RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Secara hukum pasal itu tidak dilanggar,” ujar Rauf.

    Presiden Buruk

    Meski kalah, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya tetap berpendapat pemasangan iklan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf di harian Media Indonesiaedisi 17 Oktober 2018 adalah pelanggaran kampanye.

    Akan tetapi, kesimpulan Bawaslu RI itu tak berguna lantaran sikap berbeda ditunjukkan kepolisian dan kejaksaan. Di sana Bawaslu adalah minoritas, dan harus ikut suara mayoritas. “Bagi Bawaslu, yang dimaksud masa kampanye di media massa dan cetak itu adalah pada 24 Maret-13 April 2019. Kalau ada peserta pemilu yang melakukan hal yang sama maka itu pelanggaran kampanye di luar jadwal,” ujar Ratna.

    Bekas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2012-2017 itu mengaku lembaganya menghadapi dilema dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana pemilu. Ratna bahkan berkata, perbedaan pendapat antara Bawaslu RI, Kepolisian, dan Kejaksaan saat ini membuka ruang dilanggarnya asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu.

    “(Keputusan) ini tentu kami harap tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol melakukan kegiatan yang sesungguhnya di UU 7/2017 tak dibolehkan,” kata Ratna.

    “Karena UU Pemilu itu jelas menyatakan bahwa kampanye untuk media cetak atau elektronik, seperti diatur pasal 276 ayat (2), baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang. Ini yang harus dipahami.” tutup Ratna. (Tirto.id)

  • Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Sandi Hadiri Peluncuran Situs Emak-emak yang Digagas Rachmawati

    Jakarta (SL) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno hadir dalam acara komunitas emak-emak dan deklarasi relawan Prajurit Garuda (Praga) di kediaman Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus penasihat Prabowo-Sandi, Rachmawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan ini juga, Sandi juga ikut meluncurkan situs partaiemakemak.co.id yang digagas oleh Rachmawati.

    Sandi dalam sambutannya mengatakan, para relawan harus menghadirkan pertarungan yang damai dan tidak saling menjatuhkan. Kampanye-kampanye yang dilakukan harus memberi teladan, guna menciptakan demokrasi yang sejuk.

    “Ada Praga insyaallah bukan sembarang relawan, tapi relawan yang memberikan teladan bagi polosok negeri kita. Menghadirkan demokrasi yang berpelukan, teletubbies, sejuk teduh dan memastikan Indonesia Adil Makmur,” kata Sandi di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

    Ia ingin gerakan partai emak-emak tidak berhenti dan terus menyuarakan bahwa Prabowo-Sandi memperjuangkan hak-hak rakyat, seperti bahan pokok pangan terjangkau dan tersedianya lapangan kerja yang luas.

    “Termasuk perlindungan anak, kesempatan kerja, kesetaraan emak-emak sebagai penopang ekonomi keluarga. Di sini saya mau nanya, banyak yang kasih keluhan, harga-harga yang tidak stabil, harga-harga mahal atau murah?” tanya Sandi kepada emak-emak yang hadir di lokasi.

    “Mahal,” jawab emak-emak.

    Sementara itu, Rachmawati menjelaskan, saat ini tercatat ada 700 kelompok emak-emak relawan Prabowo-Sandi. Ke depannya ia ingin menyatukan seluruh kelompok itu dan melakukan konsolidasi akbar guna memenangkan Prabowo-Sandi.

    “Para realwan kita sudah sekitar 700-an kelompok dan ini akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka kita perlu satukan konsolidasi, satu komando, Pak Sandi hadir untuk memberikan arahan ke depan bagaimana caranya berjuang ke depan untuk menang,” tutup putri proklamator itu. (kumparan)

  • Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV

    Timses Prabowo-Sandi Resmi Boikot Metro TV

    Jakarta (SL) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno bersikap tegas terhadap salah satu media televesi Metro TV. Mereka memutuskan untuk memboikot sementara TV berita nasional itu.

    Hal ini sebagai bentuk protes karena Metro TV dianggap tidak berimbang dalam menyampaikan pemberitaan terkait kampanye Pilpres 2019. Terhitung sejak Senin (5/11/2018) kemarin, keputusan boikot ini diambil setelah BPN Prabowo-Sandiaga melakukan rapat internal antara pemimpin timses.

    “Karena berbagai alasan, saya menyatakan Metro TV diboikot untuk sementara waktu, dan untuk tempo yang tidak ditentukan,” kata Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Djoko Santoso di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

    Djoko menilai, Metro TV selama ini pihaknya merasa kerap dirugikan oleh media milik Surya Paloh itu. Menurutnya, Metro TV tidak berimbang dalam melakukan kegiatan jurnalistik televisi. Karena sering memojokan Prabowo-Sandi dan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi.

    Dia juga menilai televisi tersebut kerap menyampur adukkan opini dalam produk jurnalistiknya. “Soal pemberitaan saya kira sudah jelas berat sebelah. Dialog juga begitu. Kadang-kadang ada diskusi dan debat di televisi yang menampilkan kedua pembicara, tetapi di sisi lain ada running teks yang berkomentar negatif kepada pembicara kita. Ini kan tidak fair,” ungkap mantan Panglima TNI itu.

    Karena itu, lanjutnya, sejak Jumat (2/11/2018) malam, sebagai komandan tim kemenangan mengambil tanggungjawab dengan mengambil keputusan agar tim BPN tidak melayani agenda wawancara ataupun diskusi eksklusif di media Metro TV.

    “Kecuali agenda resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjalan secara jujur adil, kami memutuskan tidak akan melayani agenda media Metro TV,” katanya.

    Sebelumnya, anggota tim BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga menginformasikan bahwa keputusan boikot tersebut telah dibahas di internal koalisi. “BPN Prabowo-Sandiaga, hingga batas waktu yang tidak ditentukan, memboikot Metro TV,” kata Ferdinand.

    Bahkan Ferdinand mengatakan bahwa Partai Demokrat telah terlebih dahulu memboikot Metro TV.(TEROPONGSENAYAN)

  • Anggota Timses Prabowo-Sandi Ancam Lakukan People Power Jika Dicurangi

    Anggota Timses Prabowo-Sandi Ancam Lakukan People Power Jika Dicurangi

    Jakarta (SL) – Anggota Timses Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana menduga, alasan kubu Jokowi-Ma’ruf menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara sebagai persiapan untuk menghadapi adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah potensi soal sengketa pemilu.

    Eggi mengatakan, Yusril dianggap piawai dalam mengatasi sengketa pemilu.

    “Kenapa Yusril yang dipilih, diduga ini untuk jaga-jaga jika ada sengketa pemilu karena Yusril dianggap piawai dalam hukum tata negara,” kata Eggi, Rabu (7/11/2018).

    Yusril pun dianggap lebih mementingkan keinginan pribadi ketimbang Partai Bulan Bintang (PBB) yang akar rumputnya mendukung Prabowo. “Yusril mementingkan ambisi pribadi daripada hasil ijtima ulama,” ucapnya.

    Eggi menilai, saat membela Prabowo pada 2014 lalu, pihaknya sering dikerjai selama bersidang di Mahkamah Agung. “Saat itu Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK) adik kelas saya, tapi kami tetap mendapatkan kecurangan,” sebut politisi PAN ini.

    Tak mau dikerjai lagi, Enggi mengancam bahwa dirinya siap untuk melakuan people power jika kalah dengan cara dicurangi lagi. “Saya usulkan ke teman-teman kalau Prabowo-Sandi dicurangi, kita lakukan people power karena di MK dibohongi. Tentu ini baru usul, tapi kalau kalah dengan jujur, ya kami terima,”tutup Eggi. (KRICOM)